Lampung Post
Sabtu, 12 Maret 2005
OPINI
Kenaikan Harga BBM dan Kemiskinan
* Reni Permatasari, Guru Sosiologi SMA Perintis, Bandar Lampung
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 26 Februari lalu mencanangkan program
Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM) Tahun 2005. Presiden sekaligus mencanangkan Tahun Keuangan Mikro
Indonesia. Dengan pemberdayaan UMKM, pemerintah yakin kemiskinan dan
pengangguran di Indonesia dalam lima tahun mendatang dapat berkurang.
Indonesia harus memacu diri segera mengurangi angka kemiskinan seiring
seruan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Kofi Annan agar
dunia sesuai dengan target Millennium Development Goals (MDG) pada 2015 dapat
mengurangi angka kemiskinan secara signifikan.
Penduduk miskin Indonesia kini berjumlah 38 juta jiwa atau 16 persen.
Jumlah ini, menurut Presiden, terlalu banyak. Sebab, angka ini bisa lebih besar
lagi kalau dimasukkan yang setengah miskin. "Oleh sebab itu, angka kemiskinan
itu harus kita turunkan terus," katanya.
Perbankan diminta menurunkan tingkat suku bunga kredit dan meningkatkan
persentase kredit yang disalurkan kepada UMKM untuk mendorong perkembangan
UMKM. Selama ini memang harus diakui penyaluran dana masyarakat melalui
perbankan selama ini jauh dari semangat keadilan. Soalnya, penyaluran kredit ke
sektor UMKM lebih kecil dibandingkan ke dunia usaha lainnya.
Persentase kredit yang disalurkan kepada kegiatan usaha pertanian,
misalnya, masih sangat kecil dibandingkan jenis-jenis kegiatan usaha lainnya.
Padahal, sebagian besar rakyat Indonesia, yaitu 68 persen dari 38 juta orang
miskin, berada di sektor pertanian. Presiden menekankan perbankan nantinya
harus lebih banyak mengalokasikan kepada mereka (yang bergerak di sektor
pertanian) mengingat itu akan langsung mengurangi angka kemiskinan.
Kemiskinan Berkurang?
Biro Pusat Statistik (BPS) mengumumkan akhir 1998, angka kemiskinan
Indonesia mencapai 24,2%. Artinya, hampir 50 juta penduduk dari total 200 juta
berada di bawah garis kemiskinan akibat krisis ekonomi yang berjalan lebih dari
satu tahun. Dibandingkan angka BPS pertengahan 1998, ini jelas mengagetkan.
Sebab, diperkirakan jumlah penduduk miskin akibat krisis membengkak menjadi
39,1% dari jumlah penduduk, atau 80 juta orang. Angka akhir 1998 adalah 24,2%,
artinya sekitar separonya.
Sekarang, awal 2005, pemerintah menyebutkan angka resmi kemiskinan di
Indonesia tinggal 38 juta jiwa atau 16 persen. Bahkan jumlah ini, menurut
Presiden, terlalu banyak. Oleh sebab itu, pemerintah bertekad segera menurunkan
angka kemiskinan itu.
Kita memang patut bersyukur kalau memang terjadi penurunan angka
kemiskinan di Indonesia. Sebab, krisis perekonomian yang panjang mengakibatkan
memburuknya perekonomian Indonesia mengimbas meningkatkan jumlah penduduk
miskin dan pengangguran.
Bagaimana kalau ternyata penduduk miskin tidak berkurang? Nyatanya,
kehidupan masyarakat kita makin sulit? Barangkali tidak terlalu penting berapa
benarnya angka kemiskinan itu. Yang penting, kita lihat bagaimana upaya
pemerintah memerangi kemiskinan selama ini.
Pemerintah sebelum ini mempunyai kebijakan utama pemerintah,
menanggulangi kemiskinan karena dampak krisis ini dengan program Jaring
Pengaman Sosial (yang dianggarkan Rp17 triliun, tetapi tidak semuanya bisa
dibelanjakan). Dalam rangka ini dilakukan berbagai program penyediaan pekerjaan
yang padat karya.
Harga bahan makanan penting, misalnya beras dan minyak goreng, dijaga
agar tidak melonjak, dan banyak beras dibagikan dengan harga subsidi kepada
keluarga miskin (ukuran "keluarga prasejahtera" dari masa sebelum krisis).
Harga BBM, tarif angkutan, dan lain-lain, juga tidak dinaikkan.
Untuk menolong ibu dan bayi, susu bubuk dibagikan gratis dan harga
obat-obatan dijaga agar masih dapat dijangkau daya beli rakyat banyak.
Kebijakan serta program-program ini didukung IMF, Bank Dunia, dan para donor,
dan juga dilakukan di Thailand dan lain-lain negara Asia Tenggara yang kena
krisis. Tetapi, di mana-mana juga ada kritik banyak bantuan itu tidak sampai
pada kelompok miskin yang wajar menerimanya. Di Indonesia pelaksanaan, program
JPS mendapat banyak kecaman LSM. Mereka menuntut penghentian program selama
pemerintah dan aparatnya masih yang lama dan korup.
Bappenas senantiasa menangkis bahwa yang terjadi bukan korupsi (uang
masuk kantong pejabat) melainkan yang terjadi adalah paketnya "salah alamat".
Sebagian "salah alamat" ini memang tidak bisa dielakkan. Di suatu desa -di
Banjarnegara, lurah harus membagi-bagi 20 kg beras sebulan kepada keluarga
miskin (ukuran "prasejahtera") dengan harga Rp1.000/kg.
Penduduk desa yang tidak masuk kelompok prasejahtera ini perotes keras,
merasa hina dikecualikan dari bantuan pemerintah ini. Sang lurah, saking
terjepitnya, lalu membagi-bagi berasnya kepada siapa saja (jumlah beras per
keluarga dikurangi) agar "lebih adil".
Maka, pada praktek dan kenyataan di lapangan ada komplikasi antara
kemiskinan dan keadilan, yang kedua-duanya tidak bisa diukur secara objektif
dan scientific. Maka selalu ada kelompok sasaran miskin yang "salah alamat".
Di Thailand terjadi yang sama. Pemerintah mau mempekerjakan orang yang
kena PHK di sektor bangunan, dengan program padat karya. Karena proses
birokrasi memakan waktu beberapa bulan, si penganggur yang menjadi tujuan itu
sudah pindah, mungkin mudik. Yang mendapat food for work program itu
orang-orang lain, bukan the new poor, melainkan the old poor. Tetapi, mengapa
si miskin baru harus diutamakan, dimanjakan, dengan "melupakan" si miskin lama?
Kenaikan Harga BBM
Memperhatikan bagaimana kompleksitas masalah kemiskinan di Indonesia,
saya pikir penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM boleh dibilang
hanyalah "usaha kecil" dari upaya menanggulangi (mengentaskan?) kemiskinan di
negeri ini. Tetap saja, masyarakat kecil yang berada di feri-feri atau
masyarakat akar rumput yang tidak memiliki akses perbankan atau pekerjaan akan
tetap kesulitan keluar dari kemiskinannya.
Sebab, selain kemiskinan kultural, pemerintah negeri ini bertahun-tahun
membuat kebijakan (terutama kebijakan ekonomi) yang tidak berpihak kepada
rakyat kecil.
Hampir semua kebijakan pemerintah di semua segi selama ini bersifat
elitis. Kebijakan ekonomi lahir misalnya, untuk mengakomodasi kepentingan
pengusaha (pemilik modal) dan penguasa (pemilik kekuasaan). Konglomerasi yang
selama ini berkembang tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang kelewat
memanjakan konglomerat. Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tidak jauh dari
kebiasaan pemerintah yang dengan "kebijakannya" membiasakan pengusaha-penguasa
memanfaatkan fasilitas-fasilitas negara untuk kepentingan sendiri dan golongan;
dan bukan untuk--seperti yang ditekadkan--memberantas kemiskinan rakyat banyak.
Contoh paling nyata bagaimana kebijakan pemerintah yang tidak peka dengan
persoalan sosial adalah menaikkan tarif bahan bakar minyak (BBM) sampai 30
persen. Selain tidak peka nasib masyarakat kecil yang katanya masih dililit
kemiskinan, kebijakan ini justru berlawanan (kontra) dengan tekad
penanggulangan kemiskinan.
Hebatnya, Menko Perekonomian dengan berani sekali menyatakan kenaikan
harga BBM ini justru menurunkan angka kemiskinan. Menurut Ical, panggilan
akrabnya, sebelum kenaikan harga BBM, angka kemiskinan mencapai 16,25% dari
total penduduk. Jika harga BBM dinaikkan tanpa kompensasi subsidi, angka
kemiskinan menjadi 16,43% dan dengan kompensasi, meskipun harga BBM dinaikkan,
justru angka kemiskinan akan turun menjadi 13,87%. Sayang, Aburizal tidak
memerinci darimana angka-angka itu datangnya.
Pertanyaannya, bagaimana mungkin meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan
menaikkan harga BBM yang menimbulkan multiplier effect luar biasa besar
terhadap kenaikan harga-harga barang dan jasa lainnya? Bukankah kenaikan harga
BBM juga memicu inflasi? Bukankah inflasi yang kelewat tinggi justru
menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat kebanyakan yang berada di bawah garis
kemiskinan itu?
Barangkali, hanya ekonom mumpuni yang bisa menjelaskan, bagaimana
menaikkan harga BBM dapat menurunkan angka kemiskinan. Yang jelas, kemiskinan
dan pengangguran masih membayang-bayangi kehidupan bangsa ini. Yang tampak
sekarang kenaikan harga BBM mendorong pedagang menaikkan harga barang, sopir
angkot menaikkan ongkos, pengusaha jasa juga ikut menaikan biaya jasa, dst. Ini
tegas menyulitkan kaum tak berpunya.
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Give the gift of life to a sick child.
Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
