Senin, 14 Mar 2005, Nelayan Dikerahkan ke Ambalat
Tunjukkan Eksistensi RI, TNI-AL Jamin Keselamatannya TARAKAN - Untuk menjaga eksistensi kedaulatan Indonesia di perairan Ambalat, mulai kemarin pemerintah daerah Kalimantan Timur mengerahkan nelayan Nunukan untuk mencari ikan di laut yang diklaim Malaysia itu. Karena itu, jangan bila hari-hari ini sejumlah kapal nelayan hilir mudik di antara kapal perang milik TNI-AL dan kapal perang Malaysia yang mencoba memasuki perairan Indonesia. Sebagai jaminan keselamatan, TNI-AL akan mengawal dan mengawasi para nelayan selama melaut. Danlanal Tarakan Letkol Laut (P) Ibnu Parna kepada wartawan koran ini kemarin sore di kediamannya mengatakan, instruksi pengerahan para nelayan itu langsung dari Gubernur Kaltim Suwarna Abdul Fatah. "Jadi, waktu di bandara Pak Gubernur panggil saya dan wakil wali kota Tarakan (H Thamrin A.D. SH), lalu menginstruksikan untuk segera mengerahkan nelayan ke Ambalat," jelasnya. Tentu saja tujuannya bukan untuk perang. Tetapi, itu sebagai bukti kepada dunia internasional maupun pihak Diraja Malaysia bahwa sejak dahulu secara fisik para nelayan Indonesia telah menangkap ikan di Ambalat. Dan, penangkapan ikan di Ambalat berlangsung turun-temurun sampai sekarang ini. Menurut Parna, pengerahan nelayan ke Ambalat akan sangat bermanfaat bagi nelayan sendiri. Pasalnya, mereka bisa kembali mencari makan setelah beberapa hari ini merasa terganggu atas klaim sepihak Malaysia terhadap Ambalat. Nelayan Indonesia yang sudah puluhan tahun menjadikan perairan Ambalat sebagai ladang pencarian ikan, sejak awal tahun ini takut melaut. Pasalnya, mereka diteror Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM) yang berpatroli di kawasan itu. Sudah tiga kapal nelayan Nunukan yang menjadi korban tentara Malaysia. Bahkan, KM Jaya Sakti, pada 7 Februari 2005 dengan sengaja ditabrak kapal patroli TLDM, KD Sri Melaka 3147. Awak Jaya Sakti melaporkan masalah ini ke TNI-AL. Bukan hanya itu. TLDM juga mengintimidasi pekerja Indonesia yang membangun mercusuar di Karang Unarang. Kini pemerintah Indonesia memutuskan melanjutkan pembangunan mercusuar itu dengan pengawalan dari Pasukan Katak, Marinir TNI-AL. Sampai kapan TNI-AL melakukan pengawasan? Menurut Parna, pihak TNI-AL menginginkan aktivitas nelayan ini berkesinambungan. TNI-AL juga akan melindungi nelayan. Yang jelas, katanya, para nelayan harus mempunyai kapal yang layak karena Ambalat merupakan laut lepas yang cuaca dan gelombangnya tidak menentu. "Yang paling penting sekarang ini adalah kita harus menunjukkan bahwa aktivitas nelayan di Ambalat tidak terhenti. Persoalan alat tangkap dan lainnya menjadi nomor dua," tegas Danlanal. Dephan Akui Kelemahan RI Sementara itu, Dirjen Sarana Pertahanan (Ranahan) Dephan Aqlani Maza mengemukakan pandangannya bahwa Indonesia lemah, baik dari segi hukum maupun sarana militer, dalam konflik dengan Malaysia ini. Dari segi hukum, meski memiliki berbagai dokumen otentik tentang kepemilikan Blok Ambalat dan Perairan Sulawesi di utara Pulau Kalimantan, sampai kini Indonesia belum memiliki UU tentang Wilayah RI yang menetapkan secara tegas garis-garis perbatasan di darat serta laut. Namun, Aqlani tidak berkomentar saat ditanya kemungkinan hal itu menjadi penyebab Indonesia menghindari sengketa ini ke Mahkamah Internasional. Dari aspek SDM, kemampuan rata-rata personel militer Indonesia, kata dia, lebih rendah dibandingkan Malaysia yang banyak mendapatkan pelatihan di luar negeri. Demikian juga dari segi kekuatan armada perang serta anggarannya. Armada kapal TNI-AL yang paling muda berusia 20 tahun. Jumlah kapal pun sangat minim dibandingkan luas wilayah RI. Padahal, tidak mungkin kita mengerahkan sebagian besar kapal yang ada ke suatu tempat, sedangkan lokasi lain dibiarkan kosong tanpa penjagaan. Dua unit pesawat pengintai jenis Nomad tidak didukung peralatan radar yang memadai. Bahkan, pengintaian masih harus dilakukan secara manual menggunakan mata personel, bukan dengan alat canggih. Boeing 737 TNI- AU yang kabarnya mendukung monitoring di atas Ambalat pun tidak akurat lagi memotret posisi musuh serta kawan dari ketinggian 28 ribu kaki. Padahal, foto-fotonya digunakan sebagai data intelijen. Dengan adanya gap antara kebutuhan dan kemampuan serta ditunjang meruncingnya sengketa dengan Malaysia, sangat mungkin Dephan mengalihkan prioritas dari pengadaan armada angkut menjadi pengadaan armada dan peralatan tempur, terutama untuk TNI-AL. "Dua pertiga wilayah NKRI adalah lautan. Jadi, wajar dong armada untuk TNI-AL lebih diprioritaskan," tegas pensiunan pati TNI-AD tersebut. Tahun ini Dephan akan merealisasikan pembelian dua unit kapal Corvette dari Belanda seharga USD 77 Juta, satu unit LPD (landing platform dock) dari Korea senilai USD 41 juta, dan rudal C-802 untuk TNI-AU senilai USD 22 juta dari China. Litbang Dephan dan ITB pun tahun ini akan membuat lima hingga enam unit pesawat intai tanpa awak yang dilengkapi radar dan kamera inframerah dengan biaya USD 10 juta. Dalam kesempatan itu, Aqlani juga menyatakan bahwa desakan sejumlah anggota Komisi I DPR menolak penghentian pembangunan Menara Suar di Karang Unarang dan menolak ajakan Malaysia mengadakan patroli bersama di wilayah sengketa, sangat masuk akal. "Joint patrol itu di wilayah masing-masing, bukan di wilayah sengketa. Sedangkan penghentian sementara pembangunan menara suar memang menunjukkan pengakuan kita atas wilayah mereka," katanya. Mengenai perlunya dilakukan tembakan peringatan kepada armada Malaysia yang masuk wilayah RI, menurut Aqlani, hal itu bergantung tingkat kegentingan. Kalau masih bersifat direncanakan, itu atas instruksi presiden. Bila sudah bersifat ancaman, komando di tangan panglima TNI atau kepala staf. Namun, bila eskalasinya sudah tingkat sangat mengancam, komandan KRI bisa langsung memerintah tembakan peringatan atau tembakan balasan. MUI Kirim Tim ke Kuala Lumpur Sementara itu, empat tokoh Islam Indonesia akan bertemu dengan PM Malaysia Abdullah Ahmad Badawi di Malaysia hari ini berkaitan dengan krisis Blok Ambalat. Wakil Ketua PP Muhammadiyah yang juga Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dien Syamsuddin di Jakarta menyatakan bahwa dirinya bersama tiga tokoh Islam lain, yaitu KH Said Agil Siradz (NU), Cholil Badawi (DDII), dan Nazri Adlani (MUI), direncanakan bertemu dengan PM Malaysia Abdullah Ahmad Badawi untuk membicarakan perkembangan Islam pada umumnya dan perkembangan krisis Blok Ambalat khususnya. "Kami akan meminta Malaysia bisa menyelesaikan sengketa Ambalat secara damai," jelas Dien kepada pers di Jakarta kemarin. Dia mengingatkan agar RI dan Malaysia tidak sampai terjebak politik adu domba yang mungkin saja dimunculkan pihak ketiga yang dapat merugikan kedua negara dan Islam khususnya. Pada bagian lain, Dien menyatakan bahwa mereka juga akan menyampaikan berdasarkan kajian ilmiah dan histori Blok Ambalat adalah bagian dari NKRI. Meski demikian, penyelesaian kasus itu hendaknya dilakukan secara bijak dan tidak emosional. (arm/agm/naz) Harus Gunakan Satelit Sementara itu, menanggapi dugaan gelombang komunikasi KRI di-jamming (blok) kapal Malaysia, Senior Vice President PT Indosat Tbk Djoko Prajitno menyarankan agar KRI menggunakan telepon satelit. Menurut dia, pola penyadapan antarkapal selama ini sering dilakukan dengan long wave. "Sangat mungkin jamming yang dilakukan kapal Malaysia itu dilakukan lewat gelombang long wave. Yaitu, gelombang antarkapal biasa," jelasnya kepada koran ini kemarin. Gelombang long wave digunakan karena gelombang tersebut merupakan frekuensi yang melewati atas permukaan bumi atau di atas laut. Mantan direktur satelit Satelindo itu menambahkan, gelombang long wave tersebut memang biasa digunakan di antara kapal-kapal, apalagi jika jarak antarkapal tersebut berdekatan. "Kalau kapal kita sudah di- jamming, susah keluarnya. Sebenarnya kita yang harus nge-jam duluan, Mas. Kapal kita juga bisa nge-jam kok," tegasnya. Menurut dia, jika mau keluar dari jamming tersebut, kapal RI harus menggunakan jaringan komunikasi melalui satelit. "Meski sebenarnya lebih ke arah komersial, jika untuk kepentingan TNI, satelit ini bisa digunakan," ungkapnya. Sementara itu, Kadispen TNI-AL Laksamana Pertama TNI Abdul Malik Yusuf maupun Kadispen Koarmatim (Komando Armada RI Kawasan Timur) Letkol (L) Guntur Wahyudi sama-sama mengaku tidak mengetahui benar tidaknya dugaan jamming (pengeblokan) atau penyadapan oleh pihak Malaysia terhadap kapal-kapal perang Indonesia yang sedang berpatroli di Ambalat. Menurut Guntur, yang mengetahui pasti analisis perkembangan terakhir adalah personel di lapangan. Saat dihubungi, Guntur sedang berada di Surabaya. Di Tarakan dan Nunukan, sejumlah operator telepon megalami gangguan sejak pukul 14.00 kemarin. Hingga tadi malam belum diketahui penyebabnya. (arm/wda) ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Give the gift of life to a sick child. Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.' http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
