http://www.harianbatampos.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=7986&PHPSESSID=77a8bfe76084bfd96552d9660191b806
Gratiskan SD dan Puskesmas
Oleh redaksi
Kamis, 17-Maret-2005, 07:54:23
Pemerintah dalam waktu dekat akan memberlakukan pendidikan dan
pelayanan kesehatan gratis. Fasilitas gratis bagi masyarakat ini terkait dengan
kebijakan pemerintah soal kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), pada 1 Maret
lalu.
JAKARTA - Namun, fasilitas gratis ini tidak berlaku bagi seluruh
pendidikan dan fasilitas kesehatan yang ada. Untuk pendidikan dibatasi hanya
bagi sekolah dasar (SD) pemerintah. Sedangkan, untuk kesehatan berlaku pada
seluruh puskesmas dan seluruh rumah sakit pemerintah yang kamarnya kelas tiga.
Hal ini terungkap dalam sidang kabinet paripurna yang berlangsung hampir
seharian di Kantor Presiden, kemarin.
Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi mengungkapkan keputusan ini merupakan
respon pemerintah dari aspirasi masyarakat termasuk kalangan DPR dan DPD
tentang pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis.
''Pemerintah memutuskan untuk meningkapkan dan mengintensifkan program
menuju pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis agar betul-betul dapat
diwujudkan," kata Sudi dalam jumpa pers bersama dua jubir Andi Mallarangeng dan
Dino Pati Djalal.
Sidang kabinet paripurna sendiri langsung dipimpin oleh Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY). Rapat digelar mulai pukul 11.00. Wapres M Jusuf Kalla
juga sempat menghadiri sidang paripurna hingga pukul 16.00. Rapat kabinet
tersebut berlangsung maraton hingga malam.
Hingga pukul 20.00, sidang kabinet masih berlangsung. Hampir seluruh
anggota Kabinet Indonesia Bersatu hadir dalam rapat tersebut. Diantaranya:
Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar,
Kepala Bapenas Sri Mulyani, Menkominfo Sofyan Djalil, Menkokesra Alwi Shihab,
Menkopolkam Widodo AS, Menko Perekonomian Aburizal Bakrie, dan Menkeu Jusuf
Anwar.
Sudi menjelaskan pendidikan gratis itu bagi SD. Kemudian, pelayanan
kesehatan gratis di seluruh puskesmas dan seluruh rumah sakit pemerintah yang
kamarnya kelas tiga. "Yang nggak mau kelas tiga, mislanya kelas dua, ya bayar
sendiri. Program ini disusun dengan melibatkan pejabat pemerintah daerah dan
asosiasi profesi bidang pendidikan dan kesehatan," papar Sudi.
Ditanya kapan akan diberlakukan keputusan pendidikan dan kesehatan
gratis, Sudi mengatakan segera setelah RAPBNP (Rancangan Anggaran Pembangunan
Belanja Negara Perubahan) 2005 yang akan diajukan ke DPR nanti telah disetujui.
"Pokoknya begitu RAPBNP nanti disetujui DPR keputusan itu akan segera
diberlakukan," jelas mantan Sesmenkopolkam ini.
Dananya akan diambilkan dari dana kompensasi subsidi BBM. Sayangnya, Sudi
belum bisa menjelaskan dana anggaran yang akan diperlukan untuk bisa mewujudkan
pendidikan dan kesehatan gratis tersebut. Alasannya, masih dalam perhitungan di
Bapenas.
Saat ini, pemerintah telah menyiapkan usulan APBNP 2005 yang bertujuan
untuk penyehatan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat dan program-program
lain untuk mnegatasi dampak kenaikan harga BBM. "RPAPBP 2005 ini segera
diajukan ke DPR agar dana yang dibutuhkan untuk program-program itu dapat
segera disalurkan kepada rakyat," papar Sudi.
Selain itu, rapat kabinet paripurna juga menelorkan beberapa keputusan
lainnya. Menurut Sudi, Presiden SBY memerintahkan kepada para menteri,
Gubernur, Bupati, dan Walikota, untuk mencegah dan mengatasi dampak negatif
kenaikan harga BBM.
"Presiden juga menekankan terutama menteri dan jajaran terkait untuk
terus meningkatkan kegiatan dan upaya agar kebutuhan dasar rakyat, terutama
sembilan bahan pokok tetap tersedia dan terpenuhi," jelas mantan Pangdam
V/Brawijaya ini.
Presiden juga menginstruksikan kepada para aparat hukumnya termasuk polri
dan kejaksaan agung untuk tetap gigih melaksanakan pernegakan hukum seperti
kasus bank bermasalah, kasus Munir, Ilegal logging, tanker pertamina, kasus
penyimpangan BBM, penyelundupan, serta kasus-kasus korupsi lain yang sedang
ditangani.
Sementara itu, menurut Sudi, demo yang marak menentang kenaikan harga BBM
dinilai masih wajar. Namun, dia memperingatkan demo yang menuntut agar
pemerintah mundur sudah tidak proporsional lagi.
"Memang kita rasakan ada hal-hal yang kurang proporsional. Sejauh
tuntutan mereka dana kompensasi bisa disalurkan secara tepat, itu barangkali
harus kita respon. Tapi, kalau tujuannya kalau pemerintah jatuh, ya tunggu
dulu. Apa masalahnya," jelasnya. Dia mengatakan Indonesia memiliki sistem
pemerintahan yang mengatur masa jabatan pemerintahan hingga 2009. ''Kalau mau
menjatuhkan ya tunggu 2009," tambahnya.(jpnn)
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital's
'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
