Media Indonesia
Jum'at, 18 Maret 2005
OPINI
Elite dan Politik Harga BBM
Tata Mustasya, Peneliti The Indonesian Institute, Jakarta
PRO-KONTRA seputar kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) seharusnya
tidak hanya dilihat sebagai wacana mengenai pilihan kebijakan ekonomi yang
tepat. Tidak kalah penting, hal tersebut menunjukkan dinamika konstelasi
politik nasional yang mengiringi kebijakan pemerintah tersebut. Khas dinamika
politik di negara transisi demokrasi, elite memainkan isu ini untuk kepentingan
kekuasaan dan ekonomi.
Sedikit atau banyak, daya tawar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) di hadapan elite telah menurun dengan adanya kenaikan harga BBM.
Pemerintah sangat potensial dituduh tidak peduli terhadap kaum miskin. Lebih
jauh lagi, kebijakan tersebut --sedikit atau banyak-- akan meningkatkan inflasi
dan menghambat pertumbuhan ekonomi.
Inti permasalahan terletak pada kesenjangan (gap) antara dampak ekonomi
secara statistika dengan dampak ekonomi yang langsung dirasakan masyarakat
banyak. Jika elite memainkan wacana kontra peningkatan harga BBM, dampak
ekonomi yang dirasakan masyarakat akan jauh lebih hebat dibandingkan dengan
dampak menurut data statistika, dan sebaliknya. Pada poin inilah, tiga kelompok
elite memainkan peran untuk mendelegitimasi pemerintahan SBY atau mendukungnya
untuk kepentingan politik pribadi atau kelompok.
Kelompok elite pertama adalah parpol sebagai kekuatan politik formal.
Selama ini, parpol tidak pernah memiliki ideologi yang jelas dalam menyikapi
harga BBM. Tergantung siapa yang sedang berkuasa atau seberapa banyak konsesi
yang diberikan pemerintah kepada parpol tersebut, misalnya, jumlah kursi di
kabinet.
Saat ini, Partai Golkar bersama dengan Partai Demokrat merupakan partai
dengan jumlah kursi signifikan yang mendukung pemerintahan SBY secara relatif
permanen. Kedua parpol tersebut tidak akan bereaksi negatif terhadap kebijakan
BBM dan hanya mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bersifat normatif.
Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN)
merupakan koalisi pemerintah yang sangat sarat kepentingan. Ketiga parpol
tersebut akan mengambil momentum kenaikan harga BBM untuk dua tujuan: meminta
konsesi lebih kepada pemerintahan SBY dan meningkatkan popularitas untuk
amunisi Pemilu 2009. Sikap dari parpol-parpol tersebut cenderung ambigu,
menerima kenaikan harga dengan catatan atau syarat tertentu.
PKS tampaknya paling siap dalam isu ini. Mereka bahkan --bersamaan dengan
sikap terhadap kenaikan harga BBM-- meminta SBY mencopot Jaksa Agung dan
menyatakan memiliki calon yang tepat dalam kerangka pemberantasan korupsi,
kolusi, dan nepotisme (KKN).
Ini dapat dilihat sebagai isyarat politik PKS terhadap SBY berkaitan
kenaikan harga BBM. Terlebih lagi --meskipun tidak secara formal-- PKS memiliki
pengaruh kuat terhadap gerakan mahasiswa, terutama di perguruan tinggi besar.
Yang jelas-jelas kontra adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDIP). Walaupun belum terlihat efektif, parpol ini akan habis-habisan
menentang kenaikan harga BBM. Tujuannya delegitimasi SBY dan memperoleh kembali
simpati pada Pemilu 2009.
Kelompok elite kedua adalah pengusaha. Menyikapi kenaikan harga BBM,
reaksi pengusaha akan tergantung kepada tawaran yang diberikan SBY kepada
mereka dalam kaitannya dengan pencarian rente ekonomi (rent-seeking
activities). Wacana dari pengusaha --terutama dari kelompok-kelompok kuat--
akan menentukan ekspektasi dan dampak riil kenaikan harga BBM bagi masyarakat.
Jika pengusaha mengatakan bahwa kebijakan tersebut menghantam gerak bisnis
mereka, keresahan akan timbul di mana-mana dan ekonomi terganggu.
Pemerintahan SBY tampaknya telah siap dengan apa yang dinamakan oleh
Champlin dan Knoedler (2004) sebagai "corporate takeover democracy". Pengusaha
--suka atau tidak suka-- memiliki kartu yang menentukan. Untuk itulah ada
Aburizal Bakrie yang dekat dengan Kadin Indonesia dalam kabinet dan
dilakukannya komunikasi dengan kelompok-kelompok kuat pebisnis lainnya.
Pengusaha dari kelompok-kelompok kuat akan bersikap yang kira-kira
isinya, menerima kenaikan harga BBM asal pemerintah menciptakan iklim usaha
yang kondusif. Substansinya, tetap akan berujung pada konsesi bisnis bagi
bisnis pribadi atau kelompok.
Kelompok elite ketiga adalah organisasi civil society. Yang terlihat
aktif sejauh ini adalah lembaga-lembaga penelitian, lembaga think-tank, dan LSM
advokasi. Interaksi pro dan kontra pada kelompok ini juga terlihat penuh dengan
kepentingan.
Pihak yang pro mengeluarkan argumen, di antaranya, kenaikan harga BBM
akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 3 persen melalui program kompensasi.
Ini merupakan argumen yang tidak masuk akal karena mengasumsikan minimnya
korupsi dalam penyaluran kompensasi. Setiap ekonom biasanya paham bahwa asumsi
dalam sebuah analisis tidak boleh terlalu jauh dengan realitas.
Mau tidak mau, faktor kepentingan menjadi menentukan. Lembaga penelitian
dan lembaga think-tank juga tidak terlepas dari fenomena "corporate takeover
democracy". Hal tersebut, misalnya, menimbulkan kecurigaan banyak pihak
terhadap iklan Freedom Institute mengenai dukungan terhadap kenaikan harga BBM
di Harian Kompas, 19 Februari 2005.
Ini belum menghitung kedekatan beberapa intelektual dengan pemerintahan
SBY dan ketergantungan terhadap donor pro pencabutan subsidi. Intinya, elite
tidak bersih kepentingan ketika menyikapi kenaikan harga BBM tersebut.
Kalau menggunakan argumen ekonomi murni tanpa tendensi politis, subsidi
BBM memang harus dikurangi. Bukan untuk meningkatkan kesejahteraan kaum miskin,
tetapi lebih karena keterbatasan kemampuan negara dalam melindungi warga
negaranya.
***
Kaum miskin berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam dinamika
elite dan kenaikan harga BBM. Mereka menjadi 'dagangan' dan hanya mampu
menunggu hasil akhir dari dinamika elite. Walaupun demikian, tidak mustahil
dinamika tersebut akan menghasilkan keluaran positif bagi kaum miskin,
misalnya, pengawasan yang ketat dalam penyaluran kompensasi.
Ada yang dapat dilakukan elite --di tengah hiruk-pikuk kepentingan
masing-masing-- untuk kaum miskin. Salah satunya, elite harus memberikan
argumen-argumen yang mendidik dan tidak membodohi publik. Termasuk menghindari
mengatasnamakan kesejahteraan orang miskin dalam kenaikan harga BBM ketika
persoalan sebenarnya adalah ketidakmampuan negara.**
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Take a look at donorschoose.org, an excellent charitable web site for
anyone who cares about public education!
http://us.click.yahoo.com/O.5XsA/8WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
