MEDIA INDONESIA
Sabtu, 19 Maret 2005
DIKBUD
Pemerintah jangan Cuma Beri 'Angin Surga'
Rencana pemerintah untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa sekolah
dasar negeri (SDN) ditanggapi 'dingin' oleh sejumlah orang tua siswa maupun
guru.
Anan, misalnya, agak kesal mendengar berita ini. Menurutnya, janji
seperti itu sudah berulang kali didengarnya, tapi faktanya anaknya yang menimba
ilmu di SDN Bojong Kulur II, Gunung Putri Bogor, Jawa Barat, setiap bulan
selalu ditarik biaya.
Bukan cuma uang sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP), tetapi juga
biaya-biaya lainnya. Mulai dari membeli buku, uang untuk ulangan, uang untuk
kegiatan olahraga, uang untuk membetulkan sekolah yang memang sudah mulai
keropos dimakan usia, dan juga biaya-biaya lainnya.
"Paling sedikit, saya harus mengeluarkan biaya anak saya sebesar Rp10.000
per bulan untuk keperluan sekolah anak yang duduk di kelas IV," papar dia.
Bagi seorang Anan yang pekerjaan sehari-harinya sebagai penjaga perumahan
dengan honor Rp300.000 sebulan, jumlah itu tentu saja amat memberatkan. Itu
sebabnya, ketika mendengar janji pemerintah akan menggratiskan biaya pendidikan
bagi siswa SD, justru membuatnya sewot. "Ah, pemerintah paling cuma janji
doang. Dari dulu juga biasanya begitu, cuma kasih 'angin surga'. Nyatanya kita
juga harus tetap bayar. Mendingan nggak usah janji. Kirim aja duit itu ke
sekolah diam-diam, lalu sekolah bilang kita kalau anak saya tidak usah bayar,"
kata Anan dengan nada tinggi.
Hal serupa dilontarkan Sigit. Lelaki paruh baya yang menyekolahkan salah
satu anaknya di SDN Jati Asih Bekasi ini kurang yakin jika pemerintah akan
menggratiskan biaya pendidikan untuk siswa SD.
"Paling juga cuma omong doang. Saya setiap bulan mesti bayar Rp15.000
untuk sekolah anak. Itu pun belum termasuk biaya lainnya yang hampir setiap
bulan juga harus dibayar. Memang gila sekolah sekarang, masa setiap bulan
rata-rata kita harus keluar duit hampir Rp25.000 untuk anak SD," katanya.
Ketika diketahui bahwa untuk menggratiskan biaya pendidikan itu
pemerintah akan memberi subsidi sebesar Rp60.000 setahun, Anan yang
sehari-harinya juga nyambi sebagai tukang ojek itu kontan mencibir. "Tuh apa
gua bilang, pemerintah cuma main-main. Duit segitu mana cukup. Untuk biaya
sekolah saja paling sedikit saya mengeluarkan Rp120.000 per tahun, belum lagi
untuk biaya lainnya seperti uang perpisahan, uang untuk ulang tahun gurulah.
Uang untuk pikniklah, pokoknya banyak deh,"kata dia.
Sigit lebih geram lagi. "Lucu juga, bagaimana ngitungnya dengan uang
segitu mau gratisin sekolah, di desa saja uang segitu udah nggak cukup, apalagi
kalau di kota atau pinggiran kota seperti saya ini. Mestinya pemerintah turun
ke kampung, biar tahu kondisi rakyat sebenarnya. Jangan cuma duduk di kantor
saja," kata Sigit.
Guru pun Sangsi
Tak hanya orang tua murid seperti Sigit dan Anan, Ani (bukan nama
sebenarnya) seorang guru SDN Jati Asih, Pondok Gede, Bekasi pun hanya tersenyum
mendengar pemerintah akan menggratiskan biaya pendidikan untuk sekolah dasar
negeri se-Indonesia.
Dia tidak percaya kalau pemerintah memiliki dana yang dibutuhkan.
Kesangsian ini timbul karena yang sering ia baca di koran, pemerintah tidak
punya banyak anggaran untuk membiayai pendidikan. "Kalau tidak salah Mendiknas
pernah bilang untuk bangun SDN rusak saja dibutuhkan dana sedikitnya Rp10
triliun. Dulu memang ada beberapa siswa SD yang diberi beasiswa, tapi hanya
sebagian kecil saja. Itu pun jumlahnya tidak mencukupi untuk biaya sekolah,
artinya siswa tersebut tetap harus keluar uang," papar dia.
Ani juga menyebutkan di sekolahnya terpaksa dilakukan penarikan biaya
tambahan, sebab dana yang diberikan oleh pemerintah tidak cukup. ''Di sekolah
ini misalnya, ada guru honorer yang terpaksa direkrut karena siswa cukup
banyak. Mereka (guru honorer) kan perlu digaji. Begitu juga untuk biaya
kegiatan lain seperti les komputer, pramuka serta pelajaran bahasa Inggris.
Belum lagi biaya tambahan untuk sarana dan prasarana lainnya.''
Selain itu, kata Ani, uang pemeliharaan gedung yang diberikan pemerintah
juga tidak mencukupi, apalagi untuk tambahan biaya listrik, air, dan telepon.
Jadi, terpaksa menarik biaya tambahan dari orang tua siswa. Diakuinya biaya di
luar SPP itu justru lebih tinggi jumlahnya.
Menanggapi rencana pemerintah ini, Ade Irawan dari Indonesia Corruption
Watch (ICW) berpendapat memang seharusnya pemerintah menggratiskan biaya
sekolah, bukan cuma SD tetapi juga untuk pendidikan wajib belajar. "Amanat
undang-undang kan memang menyatakan demikian. Akan tetapi, jangan sampai uang
yang ada cuma jadi barang rebutan untuk dikorupsi,'' tegasnya.
Ia mencontohkan seperti yang selama ini terjadi pemerintah sudah
mengatakan bahwa sekolah dasar gratis, tetapi pungutan jalan terus, bahkan
makin merajalela. Karena itu, lanjut Ade, pemerintah sebaiknya lebih menekankan
kebijakannya untuk meniadakan pungutan-pungutan itu, sebab selain menjadi
sumber korupsi di sekolah, pungutan-pungutan itu jumlahnya kerap lebih besar
dan memberatkan orang tua siswa."
(Heru Prihmantoro/X-11)
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital's
'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
