ASIA AFRIKA 50 TAHUN MASIHKAH SEMANGAT MERDEKA TERSISA?
Oleh: LUTFIYAH HANIM Bulan April 2005 mendatang, tepat 50 tahun lalu Konferensi Asia Afrika (KAA) diadakan di kota Bandung. Poin penting dari konferensi yang seringkali disebut sebagai Konferensi Bandung adalah adanya kesadaran di kalangan pemimpin negara saat itu bahwa negara di kawasan Asia dan Afrika adalah berbeda, memiliki ciri dan kekhasan budaya, sosial, ekonomi dan politik. Adanya rasa solidaritas sebagai bangsa yang sama-sama pernah mengalami masa penjajahan bertahun bahkan berabad telah membuat semangat para pemimpin bersatu melintasi batas negara dan benua untuk mewujudkan kedaulatan dan perdamaian. Apa yang ingin ditampilkan dalam KAA, seperti diucapkan dalam pidato Presiden Soekarno saat itu adalah keinginan lahirnya Asia dan Afrika yang baru, yang lebih baik. Deklarasi yang dikeluarkan dalam KAA atau yang dikenal sebagai dasa sila Bandung. Sepuluh sila tersebut adalah penghormatan kepada hak dasar manusia seperti yang tercantum dalan piagam PBB; kedaulatan; persamaan ras; persamaan antara negara kecil maupun negara besar; bebas intervensi; Hak mempertahankan diri; kekuatan diplomasi; Perdamaian; kerjasama yang saling menguntungkan. Mengapa poin-poin diatas yang dimunculkan dalam deklarasi? Mungkin bisa ditarik sejarah sebelum tahun 1955. Paska perang dunia, negara- negara di Asia dan Afrika, satu persatu mulai memerdekakan diri dari penjajahan yang mengungkung selama selama berabad lamanya. Pada saat yang sama, berakhirnya perang juga menandai dimulainya perang dingin antara dua blok yaitu Barat yang dimotori oleh Amerika Serikat dan Blok Timur dengan Uni Soviet. Perang dingin Barat versus Timur membuat kedua negara tersebut melancarkan berbagai upaya untuk menjadikan negara lainnya sebagai pendukung kekuatan salah satu blok tersebut. Perang Dingin menempatkan negara Asia dan Afrika yang baru merdeka menjadi obyek perebutan pengaruh politik dan ekonomi antar dua blok tersebut. Blok barat melalui AS meluncurkan kata kunci pembangunan untuk `dunia yang terbelakang'. Ini tampak jelas dari pidato pengukungan presiden Truman pada tahun 1949 (Abrahamsen 2004). Apa yang dikemukakan Truman adalah perlunya menangani `wilayah terbelakang' agar terbebas dari kemiskinan. Menurut Truman kemiskinan dianggap sebagai noda yang tidak hanya menjadi ancaman bagi si miskin itu sendiri karena kekurangan pangan dan berbagai penyakit tetapi juga ancaman bagi wilayah yang lebih makmur (selengkapnya lihat di http://www.trumanlibrary.org/calendar/viewpapers.php?pid=1030). Karena itu ideologi yang ditawarkan oleh AS adalah pembangunan bagi `wilayah terbelakang'. Wilayah terbelakang versi AS, membentang di Benua Asia dan Afrika. Negara-negara tersebut bagi AS adalah sama. Petani kopi di Sumatara, Suku Zulu di Afrika Selatan; Suku Bella di pedalaman gurun Sahara Timbuktu Mali; Orang Dani di Papua, Petani di India; Suku Badui di di Arabia; di mata AS adalah sama bodoh, miskin, terbelakang, primitif, tidak beradab dan sebagainya. Karena itu ratusan juta penduduk di benua tersebut dianggap perlu kemajuan, kemakmuran, kecerdasan dan teknologi baru. Penduduk miskin itu membutuhkan pembangunan yang sama karena masalahnya dianggap sama; sehingga perlu resep yang sama) yang diatur oleh ahli pembangunan dari Dunia Pertama agar mereka juga menjadi maju, makmur, pintar dan beradab seperti masyarakat di Dunia Pertama. Kata Pembangunan pun diperkenalkan sebagai sesuatu yang netral, yaitu upaya masyarakat kaya membantu si miskin. Tapi para Pemimpin negara-negara Asia dan Afrika melihatnya dengan kritis wacana baru yang diluncurkan oleh AS itu. Wacana kritis inilah yang kemungkinan besar menjadi latar belakang munculnya dasa sila Bandung. Berikut adalah pandangan kritis mengenai ideology pembangunan ala AS dari sisi pemimpin negara penggagas KAA. Ideologi pembangunan secara langsung telah menempatkan negara Asia dan Afrika dalam posisi yang lebih rendah dari Dunia Pertama, yaitu sebagai penerima bantuan dengan negeri pemberi bantuan. Serta menempatkan posisi Dunia Pertama sebagai `orang kaya yang baik' yang lebih superior, lebih maju dan modern. Pidato Truman diatas juga menyiratkan pembenaran adanya intervensi dari Dunia Pertama ke Dunia Ketiga atas nama pembangunan. Negara dunia Ketiga harus dikontruksi ulang melalui intervensi pembangunan. Karena pembangunan dalam kacamata AS menjadi tugas suci mengangkat masyarakat Dunia Ketiga dari situasi yang dianggap `tidak normal' ke tingkat Pertama yang `normal' agar setara dengan rekannya di dunia Barat. Ideology pembangunan dilihat sebagai upaya perluasan pasar karena tujuan dari pembangunan adalah kemakmuran di Dunia Ketiga sehingga dapat menjadi pasar baru bagi produk manufaktur dunia pertama. Selain `pembangunan' sendiri menjadi proyek garapan baru bagi investor asing, negara kaya dan lembaga internasional untuk berperan sebagai bank dan penyedia ahli pembangunan. Apalagi jumlah penduduk di negara-negara berkembang jauh lebih besar, sehingga dilihat sebagai adalah pasar bagi produk dari negara Utara yang akan terus tumbuh. Ideologi pembangunan diciptakan untuk menjamin adanya keberlanjutan suplai bahan-bahan mentah dan komoditi pertanian dari Dunia Ketiga yang memang dikenal memiliki kekayaan alam luar biasa. Kemerdekaan di negara-negara Asia dan Afrika telah mendorong nasionalisasi perusahaan-perusahaan yang sebelumnya menjadi kepanjangan tangan dari modal di negara penjajah. Berakhirnya kolonialisme dapat mengancam keberlangsungan pasokan bahan mentah. Jaminan akan keberlanjutan penguasaan sumberdaya alam sebagai bahan baku ini sangat penting agar industrialisasi juga terus berjalan di negara-negara kaya. Pemimpin negara Asia Afrika juga melihat bahwa, kata pembangunan adalah salah satu alat politik yang digunakan oleh negara Blok Barat sebagai upaya mencegah meluasnya bahaya komunisme yang ditawarkan oleh Blok Timur. Paska perang dunia kedua, negara-negara miskin yang kebanyakan adalah di Benua Asia dan Afrika seringkali diasosikan dengan kerusuhan dan ketidakstabilan karenanya menjadi ancaman tata dunia liberal. Seperti kata Truman diatas, ancaman bukan hanya pada penduduk miskin tapi penduduk kaya. Ketidaksejahteraan materi juga dianggap dapat menjerumuskan masyarakat negara-negara tersebut dalam aliran politik yang berbahaya dalam hal ini komunisme. Karena itu wacana pembangunan menjadi penting untuk diperkenalkan agar negara Asia Afrika bebas dari kemiskinan dan pada saat yang sama, negara yang diberi bantuan pembangunan dapat menjadi benteng untuk menahan penyebaran komunisme. Selain dengan ideology pembangunan, upaya memperluas wilayah Barat dan Timur dalam perang dingin juga dilakukan dengan perang. Pendudukan AS atas Vietnam Selatan menjadi contoh pencegahan perluasan blok Timur ke Asia Tenggara dengan kekerasan. Demikian juga dengan pendudukan Afganistan oleh Uni Soviet. Dalam kerangka di atas, KAA dapat dilihat sebagai bentuk perlawanan negara-negara Selatan untuk membebaskan diri dari ideology pembangunan yang di dikte oleh Utara dan anti perang. KAA menjadi titik awal untuk menghentikan upaya Dunia Utara terus melakukan dominasi, dan inetervensi dalam berbagai bentuknya atas dunia Selatan. Sehingga tak heran salah satu pengagas KAA yaitu Presiden Soekarno juga dikenal dengan slogannya go to hell with your aid, yaitu penolakan keberlanjutan penjajahan dengan menampik hutang luar negeri dan bantuan pembangunan karena sadar itu bukan sesuatu yang netral. Semangat KAA menjadi bibit solidaritas negara di Asia, Afrika dan bahkan negara di luar benua tersebut untuk bekerjasama untuk menyuarakan isu-isu perdamaian, kesejahteraan dan kedaulatan dari perspektif mereka sendiri. Bebas dari pengaruh pertarungan blok Barat dan Timur. Hasilnya pada tahun 1961, presiden Yugoslavia, Soekarno serta pemimpin dunia yang lain menggagas terbentuknya gerakan Non- blok, sebagai wadah perjuangan gerakan politik yang berbeda, bukan Timur juga bukan Barat. Lalu tahun 1964, kelompok G77 yang diprakarsai oleh negara berkembang untuk membangun kerjasama ekonomi dan social setara antar Selatan-Selatan (South Centre, 2004} Waktu terus berjalan, dan dunia terus berubah. Setelah 50 tahun masih adakah semangat dan solidaritas untuk bekerja bersama untuk mencapai kesejahteraan? Apakah proklamasi bahwa KAA akan dijadikan dasar dari semangat menentukan nasib sendiri dan bebas penindasan masih relevan? Berbeda dengan 50 tahun yang lalu, dunia saat ini dalam globalisasi ekonomi, walaupun globalisasi bukanlah proses yang baru. Sejak lima abad yang lalu perusahaan-perusaaan di di negara-negara yang ekonominya maju telah meluaskan perdagangan dan aktivitas ekonominya ke berbagai belahan dunia (Khor, 2000) Aspek penting dari globalisasi adalah runtuhnya hambatan hambatan ekonomi nasional meluasnya aktivitas produksi dan keuangan dan perdagangan secara internasional serta semakin berkembangnya kekuasaan perusahaan transnasional dan institusi moneter internasional. Walapun proses globalisasi itu terjadi secara tidak merata tetapi hampir semua negara di dunia sangat dipengaruhi oleh proses tersebut. (Khor, 2000) Lebih dari sejarah apapun sebelumnya, keberadaan dunia saat ini bercirikan interdependensi antara negara dan masyarakatnya. Globalisasi secara bertahap telah mengikis integritas bangsa-bangsa sebagai aktor yang independen dan otonom. Saat ini semakin banyak keputusan yang berada di luar kendali langsung suatu negara. Lembaga- lembaga tinggi negara seperti presiden, MPR, menteri dan bahkan anggota legislative yang dipilih atas `pilihan' rakyat tidak bisa lepas dari lembaga dan institusi internasional seperti IMF (International Monetery Fund), Bank Dunia, WTO bahkan perusahaan multinasional. Akibatnya seringkali negara dipaksa untuk mengadopsi suatu kebijakan yang didasari lebih atas kepentingan internasional dibandingkan dengan kepentingan nasional. Berikut adalah beberapa hal yang menurut kami merupakan isu-isu dan masalah yang dihadapi oleh negara-negara Asia Afrika dalam tingkatan dampak yang berbeda. Hutang luar negeri merupakan salah satu faktor penting yang menyebabkan orang terus berada pada kemiskinan, kelaparan dan kebodohan. Hutang luar negera Dunia Ketiga melonjak dari 9 milyar dollar AS pada tahun 1955 menjadi 572 milyar dolar pada 1980 dan lebih dari 2200 milyar dolar AS pada 1998. Untuk mengembalikan hutang-hutang tersebut termasuk mambayar bunga dan modal negara-negara sedang berkembang membutuhkan dana lebih dari 200 juta dollar AS per tahun atau empat kali lipat dari besar bantuan pembangunan yang mereka terima. (Madeley, 2005). Dana tersebut itu dimiliki negara-negara maju, lembaga keuangan internasional, seperti IMF dan Bank Dunia. Lebih dari 50 negara terutama negara-negara Afrika terutama Afrika sub Sahara harus menanggung pembayaran hutang plus bunga mencapai tiga kali lipat dari nilai ekspor per tahunnya. HDR 1997 memperkirakan bahwa jika negara-negara yang punya hutang besar diringankan dalam melakukan pembayaran hutang setiap tahunnya maka mereka bisa menggunakan dana-dana itu untuk keperluan investasi, dan di Afrika dapat menyelamatkan hidup sekitar 20 juta anak pada tahun 2000 (Madeley, 2004). Krisis hutang yang terjadi di Dunia Ketiga ternyata bukan sesuatu yang baru dan luar biasa tetapi merupakan bagian dari siklus ekspansi dan kontraksi dari ekonomi kapitalis global (Stewart, 2000). Stewart mengamati dalam abad 19 dan 20, telah terjadi 4 kali krisis hutang di negara-negara pinggiran. Artinya setiap 50 tahun terjadi krisis hutang, yaitu pada tahun 1825; 1873; 1932 dan 1982. Setiap terjadi krisis selalu diikuti oleh adanya aturan darurat untuk `menyelesaikan' hutang yang ditentukan oleh negara kreditur (pemberi hutang). Selama ini, negera debitur yang terjerat hutang mengikuti semua yang saran dan petunjuk dari pemilik modal internasional pada tingkat ide dan kebijakan, sehingga mereka terus terperangkap dalam lingkaran hutang. Dari krisis hutang yang terjadi selama abad 19 dan 20 juga menunjukkan bahwa masalah dan penyelesaian hutang lebih banyak ditanggung oleh negera debitur. Sebaliknya setiap krisis hutang, terjadi pemindahan sumberdaya yang luar biasa besar dari ke negara debitur ke negeri kreditur. Berdasarkan World Economic dan Social Survey 2003, yang dikutip dalam laporan Konsensus Monterrey menyebutkan sejak tahun 1994 sampai 2003, yang terjadi adalah mengalirnya dana keuangan dari negara berkembang ke negara maju. Gejala yang sebenarnya sudah terjadi sejak dua abad yang lalu. Pada periode 1994 � 1997, negara berkembang yang berasal dari benua Asia, Afrika, Amerika Latin dan kepulauan Karibia masih menerima transfer dana sebesar 30,4 trilyun dolar. Tetapi menurun drastis pada periode 1998 � 2000, dimana negara berkembang justru mengirimkan dana dan sumberdaya keuangannya sebesar 11,3 trilyun ke negara-negara maju. Situasinya semakin memburuk pada tahun 2001, transfer ke negara maju bertambah menjadi 155,1 trilyun bahkan pada tahun 2002 mencapai 192,5 trilyun dolar. Saat ini Institusi internasional Bretton Woods, Bank Dunia dan IMF mempunyai peran yang sangat besar di kebanyakan negara berkembang, yang mempunyai hutang. Dua lembaga internasional itu saling bekerjasama melalui penyusunan penerapan kebijakan penyesuaian structural atau dikenal SAPs sebagai syarat pencairan hutang dan penjadwalan hutang. Paket reformasi yang dirancang oleh ekonom- ekonom di Washington (tempat dimana kantor Bank Dunia dan IMF berada) mengasumsikan bahwa pasar akan bekerja dengan baik untuk mengatur dan mengontrol sumberdaya. Negara tidak perlu campur tangan ketika pasar bekerja sehingga perannya harus direduksi. Maka muncullah kebijakan liberalisasi, privatisasi dan deregulasi untuk menarik negara dari aktivitas di bidang ekonomi dan social. Dengan demikian negara yang memiliki hutang terjebak dalam dalam aktivitas yang diinginkan oleh lembaga internasional sebagai upaya mendapatkan hutang baru; memperoleh penjadwalan hutang dan membayar hutang dan bunga. Demikianlah siklus selalu berulang-ulang sehingga negara-negara penghutang terjebak dalam lingkaran kemauan negara- negara kreditur. Hutang telah menjadi alat yang sangat efektif dalam upaya kontrol atas satu negara yang memiliki kapital ke negara lainnya. Hutang juga menjadi mekanisme perpanjangan kontrol kebijakan ekonomi dan bahkan politik negara donor. Pada tahun 1996, IMF dan Bank Dunia meluancurkan rencana (heavily indebted poor countries) dimana negara tertentu dapat memperoleh keringan hutang dengan syrat yang ketat. Skema) HIPC juga tidak cukup untuk menyelesaikan hutang negara-negara miskin, sementara untuk negara-negara yang berpendapatan menengah belum ada skema untuk menyelesaikan hutang luar negeri mereka. Selain itu, resiko kegagalan hutang juga lebih banyak ditanggung oleh masyarakat dan negara kreditur, tidak ada pembagian resiko kegagalan. Pada tahun 2002, diadakan konferensi Keuangan untuk Pembangunan di Monterrey, salah satu keinginannya adalah upaya menyelesaikan perangkap hutang di negara-negara berkembang. Tetapi satu tahun setelah konferensi dilakukan, kelompok masyarakat sipil menilai bahwa tindak lanjut dari Konferensi Monterrey sangat buruk dan sedikit sekali tindak lanjut yang serius dalam implementasi. Problem kunci seperti yang diidentifikasi oleh banyak kalangan adalah langkanya keinginan politik di negara maju dan tidak ada satu pun perjanjian untuk memperkuatnya. Untuk negara yang terjebak dalam hutang, langkah `penghentian hutang' adalah yang minimal untuk memutus siklus ketergantungan. Harga Komoditas dan Nilai Tukar Perdagangan. Masalah ini adalah salah satu yang menjadi perhatian pada KAA tahun 1955. Terbukti dari adanya salah butir keputusan untuk mencari upaya penyelesaian masalah turunnya nilai tukar perdagangan pada saat itu. Setelah 50 tahun, situasi ini ternyata tidak banyak berubah. Pola perdagangan kolonial dimana negara selatan menjadi pengekspor berbagai komoditas sebagai bahan mentah untuk industrialisasi di negara Utara masih berlangsung. Sebaliknya negara Utara adalah pengekspor utama produk-produk manufaktur ke negara Selatan. Bahkan banyak negara-negara Selatan yang tergantung pada satu atau dua komoditi ekspor dalam pendapatan masyarakatnya. Tetapi dengan turunnya secara konsisten nilai tukar produk bahan mentah terhadap produk manufaktur telah merugikan negara-negara pengekspor bahan mentah. Dalam produk kopi misalnya, pada tahun 1990, produsen kopi hanya menerima spertiga dari dari total penjualan kopi dunia atau 10 milyar dollar dari total penjualan 30 milyar dollar. Tetapi saat ini, produsen kopi hanya menerima 5 milyar dari total penjualan kopi dunia yang sebesar 70 milyar dollar. Laporan UNCTAD 2004, perbandingan antara harga produk mentah pertanian dibandingkan dengan pangan dan minuman yang menjadi produk akhir dari komoditas pertanian turun drastis. Dibandingkan dengan harga produk pangan dan minuman tahun 1980 dengan tahun 2003, harga produk pertanian jatuh sampai tingkat 60 persen dan 73 persen. Harga kopi pada tahun 2003 hanya 17 persen dari nilai tahun 1980, harga kapas hanya 33 persen dari nilai 1980. Secara umum, dari tahun 1997 � 2001, indeks harga rata-rata komodtas turun 53 persen. Situasi ini berakibat buruk bagi negara produsen. Pertama, negara produsen akan kehilangan pendapatan dari turunnya harga komoditas, yang mungkin merupakan andalan pendapatan devisa satu-satunya dari negara tersebut. Situasi ini menjadi lebih memperburuk ketergantungan akan hutang; memperumit pembayaran kembali hutang dan semakin melanggengkan kemiskinan di kelompok-kelompok masyarakat. Kedua, negara produsen terpaksa harus memproduksi lebih banyak lagi, dan ini berarti lebih banyak sumbedaya (lebih banyak tanah dikonversi, lebih banyak air, dan kebutuhan lainnya) yang diperlukan untuk mendapatkan hasil yang minimal sama. Ini berarti ancaman kerusakan lingkungan. Apalagi bagi negara-negara yang banyak memiliki ketergantungan hutang dengan institusi internasional seperti Bank Dunia dan IMF. Salah satu sarannya dalam SAPs adalah mengganti tanaman pangan dengan tanaman- tanaman yang bisa menghasilkan devisa dengan dijual ke luar negeri, agar hutang luar negeri bisa terbayar. Tetapi dengan sistem perdagangan dunia yang tidak berpihak pada produsen bahan mentah, akan semakin banyak lagi lahan pertanian pangan yang dikonversi untuk menanam produk ekspor. Bagaimana mencukupi pangan? Prinsip lembaga seperti Bank Dunia adalah kalau impor lebih murah maka lebih baik menanam tanaman yang bisa dieskpor. Maka ketika harga jatuh, petani katakanlah bunga, tidak bisa makan bunga tapi juga tidak punya uang untuk membeli bahan makanan. Sehingga penurunan harga komoditas di banyak tempat mengancam ketahanan pangan. Seperti terjadi pada petani kopi di berbagai negara seringkali terancam kelaparan ketika harga kopi jatuh. Berbagai upaya telah dilakukan oleh negara berkembang untuk mendapatkan harga yang layak dan kondisi permintaan yang stabil melalui perjanjian komoditas. Perjanjian ini melibatkan negara produsen yaitu negara Berkembang dan negara konsumen yang merupakan negara industri di bawah pengawasan UNCTAd. Tetapi perjanjian ini gagal ketika negara industri menarik dukungannya pada tahun 1980-an (Khor, 2000). Saat ini negara produsen bahan mentah lebih banyak tunduk pada perilaku pasar komoditas tersebut. Liberalisasi Perdagangan dan Sistem perdagangan Multilateral. Apakah liberalisasi perdagangan akan menguntungkan, merupakan perdebatan yang belum selesai. Menurut saya, pernyataan bahwa perdagangan bebas akan menguntungkan semua pihak terlalu menyederhanakan masalah. Hanya sedikit negara yang menikmati pertumbuhan yang sedang atau tinggi dalam dua decade terakhir sementara sejumlah negara mengalami penururnan standar hidup (diukur dari angka pendapatan nasional per kapita) Hanya ada 33 negara mampu mempertahankan pertumbuhan sebesar 3 persen pertahun selama 1980-1986. Sementara untuk 59 negara (kebanyakan adalah negara afrika dan Eropa Timur bekas CIS) lainnya mengalami penurunan dalam pendapatan per kapita. (Khor, 2000). Trade and Development Report yang diterbitkan oleh UNCTAD tahun 1999 dan Human Development Repost tahun 1999 menunjukkan fakta-fakta bahwa tidak semua negara mendapatkan keuntungan dari liberalisasi perdagangan. Tetapi justru sebaliknya. Forum Organisasi Perdagangan dunia atau WTO adalah forum internasional dimana negara anggotanya berniat untuk melakukan perdagangan bebas. Lembaga ini merupakan paket dengan lembaga Bretton Woods lainnya yaitu IMF dan Bank Dunia. IMF dan Bank Dunia mendorong liberalisasi melalui paket persyaratan dan penyesuaian struktural melalui pemberian hutang atau penjadwalan hutang. Sementara WTO melakukannya melalui teks-teks legal dalam negosiasi. WTO yang proses perundingan dimulai sejak 1986 merupakan sistem yang bertujuan untuk menerapkan pasar bebas dan perdagangan bebas. Sistem tersebut diyakini akan meningkatkan arus perdagangan antar negara sehingga ide dsarnya adalah mengurangi sebanyak mungkin hambatan tarif dan non tarif agar arus barang dan jasa lancar. Dengan peningkatan perdagangan maka akan mendorong produksi karena produksi meningkat maka penyerapan tenaga kerja juga akan naik. Bagi konsumen peningkatan arus produk dari luar akan memperbanyak pilihan, dan mungkin akan mendapatkan harga yang lebih murah. Tapi keuntungan yang dikatakan itu belum tahu kapan datangnya, yang muncul adalah sederet perubahan kebijakan industri dan perdagangan di dalam negeri untuk memenuhi pasal-pasal dalam WTO. Pada saat yang sama, negara maju juga tidak konsisten. Mendorong negara lain membuka pasar tetapi terus memberikan subsidi pada sektor pertanian sehingga mengancam kelangsungan produsen pertanian di negara lain. Demikian juga dengan di liberalisasi sektor jasa. Kebanyakan negara berkembang adalah net importir. Pembukaan pasar yang agresif sepeerti yang terjadi saat ini dalam WTO hanya akan menguntungkan pemasok jasa dari negara maju yang dikuasai oleh segelintir perusahaan multinasional penyedia jasa. Sementara masayarakat dan publik negara berkembang menjadi sekedar konsumen karena proses privatisasi pada sektor publik. Juga perundingan akses pasar non pertanian yang bisa mengakibatkan deindustrialisasi di negara Selatan. Di Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke V Cancun, aliansi negara berkembang menggagalkan upaya negara maju untuk memperluas cakupan perundingan. Negara Maju justru menjadikan kegagalan KTM Cancun dan lambatnya perundingan multilateral dengan memindahkan perundingan ke kesepakatan-kesepakatan regional dan bilateral. Sehingga muncul istilah atau WTO-plus yaitu implementasi perjanjian WTO yang lebih luas dan lebih dalam. WTO-plus selalu menjadi bagian dari pelaksanaan kesepakatan-kesepakatan perdagangan bebas bilateral, terutama yang diadakan negara maju seperti UE dan AS dengan partner dagangnya yang berasal dari negara berkembang. Tantangan ke depan bagi negara Asia dan Afrika adalah bagaimana menyatukan langkah bersama dalam agenda pembangunan yang di rancang oleh negara Selatan sendiri. Selama ini menurut saya, tidak ada pembangunan, yang ada adalah kontrol kepentingan dari negera Utara ke negara Selatan. Ketika perang dingin, agenda pembangunan hanya dilakukan ketika negara Selatan berada dalam satu jalur yang sama dengan salah satu blok. Setelah perang dingin usai, dimana kemenangan blok Barat atas blok Timur, agenda pembangunan yang ditawarkan dan dilakukan dilekatkan dengan sejauh mana akses pasar yang dibuka untuk negara-negara Utara. Sejauh apa meliberalkan pasar uang dan perdagangan barang dan jasa maka, negara Anda akan dapat pembangunan. Ini adalah logika aneh, karena menyamakan antara pembangunan dengan perdagangan bebeas. Apabila dua hal tersebut disamakan maka semakin bebas berarti semakin anda membangun. Jadi tidak ada agenda pembangunan yang murni, yang ada adalah membangun dan membuka pasar seusai dengan kepentingan negara maju. Agenda pembangunan haruslah berasal dari agenda dan kebutuhan negara- negara Selatan sesuai dengan langkah dan kecepatan yang ditentukan oleh Selatan. Untuk itu lembaga penelitian dan lembaga bantuan teknis atau lembaga peningkatan kapasitas haruslah datang dari negara Selatan. Karena kalau bantuan teknis datang dari Bank dunia, itu adalah bantuan untuk bagaimana memperbesar hutang; bagaimana negara membayar kembali hutang; cara memprivatisasi atau kalau bantuan itu datang lembaga multilateral seperti WTO, maka bantuan adalah bagaimana meningkatkan kapasitas dalam membuka pasar dalam negeri. Fakta empiris menunjukkan bahwa bukan kepentingan pembangunan negara- negara yang dibantu tetapi pembangunan di negara lain yang menjadi konstituen lembaga internasional tersebut. Karena itu, penghentian Hutang baru menjadi langkah awal yang penting. Karena sejak dari awal hutang menjadi alat kendali atas masa depan berbagai bangsa. Ketika kolonialisme berakhir hutang menjadi perpanjangan tangan upaya campur tangan negara lain dalam penentuan kebijakan dalam negeri. Di saat globalisasi, hutang juga menjadikan negara-negara Selatan tidak punya kemampuan tawar di depan negara maju dalam negosiasi perdagangan. Karena hutang harus dihentikan untuk memulai bangsa yang bedaulat. Dalam forum PBB, negara berkembang punya aliansi G77 yang telah ada sejak tahun 1964. Sedangkan gerakan non blok yang lahir pada tahun 1961 menjadi alternatif bagi negara berkembang untuk tidak mendukung salah satu blok dalam perang dingin. Gerakan non blok lebih pada politik sedangkan G77 untuk masalah ekonomi dan sosial terutama dalam forum PBB. Tetapi dengan berakhirnya perang dingin dan perkembangan globalisasi ala lembaga Bretton Woods, maka negara berkembang perlu membentuk aliansi yang serupa dengan G77 di forum multilateral lainnya seperti di WTO. Kelompok atau aliansi dibutuhkan agar perjuangan dalam forum WTO lebih kuat. Apalagi AS dan EU selalu bersatu padu dalam banyak perundingan. Dibandingkan dengan dengan forum IMF dan Bank Dunia, dalam forum WTO, negara berkembang lebih punya posisi karena `satu negara satu suara'. Apalagi jumlah engara berkembang jauh lebih banyak. Saat ini diperlukan lebih dari G33 atau G20 karena dua kelompok itu masih terbatas untuk perundingan pertanian. Sementara masih banyak perundingan dimana negara-negara berkembang terpecah belah. Institusi pendukung seperti lembaga pemikiran yang benar- benar `buatan Selatan" menjadi penting. Selama ini, nasehat dan saran bagaimana pembangunan dan perdagangan dijalankan merupakan saran dari lembaga penelitian dan pemikiran negara maju atau yang berorientasi pada pola pikir arus utama di negara maju. Sehingga yang dijalankan pun merupakan cetak biru sesuai kepentingan dari negara-negara maju. Institusi penelitian yang diperlukan adalah lembaga penelitian yang berpihak pada kepentingan negara berkembang. Semangat merdeka yang disuarakan oleh KAA masih relevan. Itu akan jadi sekedar romantisme kalau dari bangsa Afrika Asia sendiri merasa bahwa semangat merdeka hanya sekedar slogan. Bukankah 50 tahun lalu pemimpin kita telah membuktikan. Sumber: Abrahamsen, R. (2004). Sudut Gelap Kemajuan Relasi Kuasa dalam wacana Pembangunan. Terjemahan oleh Lafadl. Yogyakarta BRIDGES weekly Trade News Digest, vol. 8, no. 6, 19 February 2004. High level talks on Doha Round ongoing. BRIDGES Weekly Trade News Digest, vol. 8, no. 7, 26 February 2004. UNCTAD Releases Report on Commodity Dependence in Afrika. BRIDGES Weekly Trade News Digest - Vol. 8, No. 7 26 February, 2004, CTD: Declining Commodity Prices In The Spotlight. Greenfield, G. (2004). Free Market Freefall: Declining Agricultural Commodity Prices And The 'Market Access' Myth, Focus on The Global South Bangkok. Institute for Global Justice (2004). SP/SSM masih merupakan Pengecualian Terbatas, Kertas Posisi, Jakarta, Mei. Institute for Global Justice (2004). Paket Juli Malapetaka Negara Berkembang. Kertas Posisi. Jakarta. Agustus. Khor. M. (2000). Globalisation and The South: Some Critical Issues, Third World Network, Penang. Khor. M. (2001). Globalisation and the Crisis of Sustainable Development. Third World Network, Penang. Laporan Sekretaris Jendral Konferensi Pembiayaan untuk Pembangunan. (2003). Implementation of and Follow-up to Commitments and Agreements Made at the International Conference on Financing for Development" (A/58/216) dalam website Financing for Development FfD http://www.un.org/esa/ffd/ Madeley. J. (2005) . Loba, Keranjingan Berdagang Kaum Miskin Tumbal Perdagangan Bebas. Diterjemahkan oleh Cindelaras Pustaka Cerdas. Yogyakarta. South Centre. (2004) . The group of 77 at Forty Championing Multilateralism, A Democratic and Equitable World Order South-South Cooperation and Development. Download dari www.southcentre.org. Jenewa. Stewart. T. (2000) The Third World Debt Crisis: A Continuity of Imperialism. South Centre, Jenewa. SUNS #5521 Friday 27 February 2004. Trade: Agriculture Talks Must Also Tackle Domestic Subsidies, Says Ricupero (Chakravarthi Raghavan, Geneva). SUNS #5521 Friday 27 February 2004. Africa: Boxed Into Unfair Trade Structures, Says UNCTAD Report (Chakravarthi Raghavan, Geneva). SUNS #5510 Thursday 12 February 2004. Agriculture: US Dumping Exports On World Markets, Says Study (Chakravarthi Raghavan, Geneva). Widyatmaja. J.P, Longchar. A.W (Ed). (2002). Sprituality of Common future Asia Africa Beyond Globalisation. Widyatmaja. J. (2004). Dari Lima Sila ke Semangat Bandung. Dimuat dalam Suara Pembaruan edisi 8 Juli 2004. Lutfiyah Hanim adalah Programme Officer Informasi dan Dokumentasi pada Institute for Global Justice (IGJ). ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.' http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
