http://www.suarapembaruan.com/News/2005/04/21/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY Sorong Tolak Bergabung dengan Irjabar JAYAPURA - Rakyat dan Pemerintah Kabupaten Sorong menolak bergabung dengan Provinsi Irian Jaya Barat (Irjabar) dan tetap bersatu dengan Provinsi Papua. Penolakan itu dilakukan demi mempertahankan keutuhan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena konflik Irjabar menimbulkan citra buruk terhadap kepentingan negara dan bangsa di mata dunia internasional. Pilihan untuk bersatu dengan Provinsi Papua sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang sudah diakui di dalam negeri dan masyarakat internasional serta keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tentang Majelis Rakyat Papua (MRP). Bupati Kabupaten Sorong Jhon P Wanane dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel) yang dihubungi Pembaruan secara terpisah mengemukakan hal itu, Rabu (20/4), dari Sorong, Papua. Sikap yang sama disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel), Wim Saflessa, dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional di Teminabuan. Menurut Wanane, penolakan dan kembalinya Sorong ke Provinsi Papua untuk mencegah konflik yang terus-menerus terjadi di masyarakat akibat kehadiran Provinsi Irjabar. Bahkan membingungkan masyarakat untuk memilih pemekaran atau otonomi khusus sebagai jalan tengah dalam menjawab kebutuhan pembangunan bagi masyarakat. Dikatakan kembalinya Sorong ke Papua sebagai provinsi induk sesuai amanat UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Dalam Pasal 76 undang-undang tersebut menyebutkan Pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa mendatang. "Jadi untuk pembentukan provinsi harus mendapatkan persetujuan dari MRP dan DPRP setelah memperhatikan aspek sosial budaya, sumber daya manusia dan pendapatan asli daerah. Sebaiknya, kita semua bersabar menunggu MRP terbentuk. Kemudian duduk bersama berdialog untuk menyelesaikan semua persoalan termasuk pembentukan provinsi. Jangan pembentukan provinsi-provinsi dijadikan komoditas politik dan mengadu domba rakyat di Tanah Papua yang dijadikan zona damai ini," tandas Wanane. (ROB/W-8) -------------------------------------------------------------------------------- Last modified: 21/4/05 [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> DonorsChoose. A simple way to provide underprivileged children resources often lacking in public schools. Fund a student project in NYC/NC today! http://us.click.yahoo.com/5F6XtA/.WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
