(1)50 Tahun Konferensi Asia Afrika
PECUNDANG ATAU PERLAWANAN ?*)
Oleh ICHSANUDDIN NOORSY
50 tahun lalu di kota Bandung, Indonesia berhasil
menyebarkan dan menanamkan �virus� pada berbagai
bangsa Asia-Afrika (AA) bahwa kemerdekaan adalah hak
segala bangsa dan karena itu penjajahan harus
dihapuskan dari muka bumi. Justru dengan gelora
menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa yang
demikian, Indonesia dengan Bung Karno sebagai
pemimpinnya harus ditempatkan sebagai ancaman bagi
negara-negara yang berwatak imperialis. Virus itu
telah menjalar ke setiap sudut penjuru dunia.
Bangsa-bangsa AA --sesuai dengan keputusan Konferensi
Asia-Afrika (KAA) waktu yang disebut sebagai Dasa Sila
Bandung-- jelas telah menancapkan semangat anti
kolonialisme, anti imperliasme, dan anti feodalisme.
Justru dengan istilah demokrasi dan hak asasi manusia
yang digembar-gemborkan Amerika Serikat sekarang ke
setiap bangsa, KAA sebenarnya sudah melihat ke depan
bahwa kolonialisme, imperialisme, dan feodalisme tetap
merupakan ancaman sejati bagi keberadaan ummat
manusia, bagi tegaknya kemerdekaan setiap bangsa, dan
untuk kesejahteraan bersama.
Pandangan ke depan KAA saat itu sangat mengganggu
keinginan melanjutkan penjajahan sejumlah negara.
Sesuai dengan semangat zaman, model penjajahan
berdasarkan pendudukan wilayah dengan pendekatan
militer terus menyusut. Tetapi susutnya model ini
tidak berarti menyurutkan semangat dan watak menghisap
bangsa lain. Belajar dari cara-cara Bung Karno dan
Bung Hatta, para penjajah itu juga melakukan hal yang
sama.
Dulu, saat negeri persada ini dijajah, politik yang
represif dilakukan dengan menggunakan tentara dan
hukum penguasa, termasuk kaki tangannya. Media massa
dibungkam, berkelompok dan berserikat dibatasi, dan
rasa takut dibangun secara sistematis agar tak ada
perlawanan atau sikap kritis yang berarti. Tetapi
sistem politik saat itu membebaskan kaum puritan dan
kelompok pejuang untuk membaca berbagai buku tentang
pemikiran yang berkembang di dunia. Maka walau Bung
Karno dan Bung Hatta di tahan di Digul atau di pelosok
persada ini sekalipun, mereka tetap mampu membangun
dan menjaga pemikiran alternatif. Tentu saja pemikiran
alternatif itu adalah pemikiran perlawanan atas
penjajahan, atas hegemoni dan dominasi asing di negeri
sendiri. Karena itu, walaupun sudah merdeka, Bung
Karno dalam KAA tegas-tegas menyebutkan bahwa
imperialisme dan kolonialisme tidak akan pernah
berhenti. Walaupun strategi dan semangat penjajahan
itu berujung pada soal bisnis atau bermuara pada
bagaimana memperoleh laba yang setinggi-tingginya
dengan pengurbanan sewajarnya, masalahnya adalah watak
dan perilaku menjajah itu yang malah merendahkan
martabat manusia. Yakni rakyat jelata adalah alat
produksi semata yang laba dari penjualan produksi
totalitas hak milik pemodal.
Yang mengagumkan adalah isi dan cara pandang Bung
Karno dan Bung Hatta yang ternyata mampu menerobos
tiga generasi. Pada zaman mereka, Bung Karno sudah
mengingatkan bahwa penjajahan sekarang dan yang akan
datang dilakukan dengan pendekatan kekuatan modal
finansial. Bung Hatta dengan meracik kekuatan modal
sosial dan modal finansial tiba pada kesimpulan bahwa
penjajahan akan berulang kembali jika suatu negara
mengambil inspirasi dan kekuatan pembiayaannya dari
swasta. Bagi Hatta, guna membangun kesejahteraan
masyarakat, belanja negara harus tetap signifikan,
sumber daya dan cabang produksi yang penting tetap
dikuasai negara, dan koperasi serta BUMN harus bekerja
sama sehingga dicapai kesejahteraan bersama. Bukan
kesejahteraan orang perorang, sebagaimana dikutip
dalam Penjelasan pasal 33 UUD 1945 yang belum
diamendemen.
Cara dan isi pemikiran mereka berdua menjalar ke
berbagai negara AA, dan menjadi pedoman tindakan bagi
setiap negara yang sebelumnya terjajah. Tetapi kaum
imperialis tidak tinggal diam. Jika kaum terjajah bisa
belajar untuk memerdekakan diri dan bangsanya, kaum
penjajah juga akan memberikan pelajaran bagaimana
melanjutkan penjajahan itu. Caranya adalah mencari
bibit-bibit yang latar belakangnya dekat dengan posisi
sebagai kaki tangan penjajah atau sebagai bagian dari
komprador. Bibit-bibit yang relatif unggul memperoleh
bea siswa, dididik di universitas mereka, dicuci
otaknya, dan kemudian ditumbuhkan rasa bangga
(acapkali bahkan arogan) sebagai sosok berpendidikan
Barat. Kelompok yang mereka didik ini nantinya akan
duduk sebagai pejabat pemerintah.
Tidak hanya itu, kaum penjajah itu juga menawarkan
�jasa baik�nya melalui pinjaman luar negeri. Layak
diingat, mereka sendiri tetap bersikap serakah,
karenanya resep ekonomi yang mereka bangun di Bretton
Wood dengan menghadirkan Bank Dunia, IMF dan
perjanjian tarif dan perdagangan, menemui kegagalan.
Dampaknya perekonomian mereka kembali menghadapi
krisis. Itulah yang terjadi tahun 1970an. Maka muncul
konsensus Washington di 1980-an pada era Ronald Reagan
sebagai Presiden AS dan Margaret Thatcher sebagai
Perdana Menteri Inggris. Isinya adalah penghematan
fiskal (bahasa lainnya ciutkan belanja APBN),
liberalkan perdagangan, liberalkan pasar modal,
lakukan kebebasan berinvestasi, dan terapkan
privatisasi (swastanisasi sektor publik).
Ternyata segenap jasa baik itu adalah tipu muslihat.
Pendidikan yang diberikan kepada bibit-bibit yang
relatif cerdas (tapi belum tentu berkarakter sebagai
anak bangsa bermartabat) ternyata menjadi penyebar
pemikiran ekonomi yang serakah: memburu pertumbuhan
sehingga investasi asing adalah kebutuhan mendasar.
Dunia pendidikan ekonomi juga mengajarkan hal yang
sama. Di FE-UI buku-buku karya Bung Hatta nyaris tak
pernah menjadi bahan bacaan wajib. Di FISIP-UI,
buku-buku karya Bung Karno kalah populer dibanding
karya Antonio Gramsci. Bangsa ini menjadi makin
terasing dengan kekuatannya sendiri ketika media massa
asing menyerbu, dan kebudayaan materialisme menjadi
pedoman dan dambaan gaya hidup kaum muda.
Dalam situasi bangsa yang demikian, KAA kali ini
mengundang 75 pemimpin AA dan Bank Dunia, IMF serta
Bank Pembangunan Asia. Para pembicaranya, hampir 75
persen para pemimpin negara yang bersahabat kental
dengan AS. Bank Dunia sesuai dengan kesepakatan, pasti
dipimpin AS sementara IMF pasti dipimpin sosok yang
disetujui oleh Uni Eropa, sedangkan Bank Pembangunan
Asia lebih banyak ditentukan Jepang. Sementara Jepang
adalah anggota kelompok negara-negara kaya (G7).
Mereka, walau nampak berpenampilan manis dan baik,
pasti akan berbicara kepentingan hegemoni
negara-negara kaya. Situasi ini yang disebut oleh
Menlu Hasan Wirayudha sebagai unilateral, yakni AS
sebagai satu-satunya negara adi kuasa.
Kalau begitu masih relevankah KAA yang 50 tahun lalu
melahirkan gerakan non blok sementara blok Timur dan
Barat sudah runtuh dan AS sendiri sedang
mempertahankan posisi imperiumnya ? Lho, kok AS negara
imperialis ? Lihat perang Bosnia-Herzegovina, atau
konflik Balkan, perang Afghanistan, perang Irak, atau
bahkan konflik Israel-Palestina. Perhatikan juga
bagaimana pertemuan organisasi perdagangan dunia dan
pertemuan Forum Ekonomi Dunia. Semuanya untuk
nasionalisme dan kesejahteraan negara-negara kaya.
Lalu, adakah bangsa-bangsa Afrika sudah terbebas dari
kemiskinan ? Apakah Indonesia yang memekikan
kemerdekaan adalah hak segala bangsa sudah berdaulat
sepenuhnya ?
Melihat negara-negara G7 makin kaya dengan pendapatan
perkapita US$30 ribu pertahun sementara Indonesia
hanya sekitar US$ 1.000 dan negara-negara Afrika bahwa
jauh di bawah itu, maka KAA belum berhasil membebaskan
diri dari penjajahan. Dan jika dalam berbagai artikel
saya di Jawa Pos menggunakan istilah menggadaikan
kedaulatan ekonomi dan akhirnya menjadi istilah yang
dipakai oleh banyak kalangan lain, soalnya adalah
karena pinjaman luar negeri telah membuahkan tekanan
neraca pembayaran. Oleh pejabat publik dan Anggota
DPR, tekanan yang disengaja itu disebut sebagai
perangkap fiskal. Bagi saya, tekanan ini sendiri
selain kesengajaan juga membuat kemiskinan, kebodohan,
dan kehinaan yang terus menjalar dan mengakar.
Lihat cara pemerintah menyelesaikan kemiskinan.
Investasi dalam APBN yang dirancang sampai dengan 2009
bersumber dari kalangan swasta Rp3.473 triliun
(85,27%) dan Pemerintah hanya Rp600 triliun (14,73%).
Dalam prinsip ekonomi yang diajarkan mereka, siapa
yang menanamkan modal, dia yang akan menikmati
sepenuhnya. Mayarakat hanya mendapat sisa. Dalam soal
kebodohan, walaupun duet SBY-JK akan mengalokasikan
anggaran pendidikan hingga 20 persen dari jumlah
belanja, dalam kenyataan hal tersebut diusulkan dalam
APBN-P 2005 untuk belanja sosial Rp 26,62 triliun dari
total belanja Rp463,33 triliun. Dan kita menjadi
bangsa yang terhina karena dengan kekayaan alam dan
pasar domestik yang cukup besar, kita tetap meminta
belas kasih.
Nah kehadiran lembaga-lembaga multilateral itu oleh
kaum kiri dipandang sebagai upaya melanjutkan sistem
penjarahan kedaulatan ekonomi AA. Sedangkan oleh kaum
kanan dipandang sebagai belas kasih negara-negara kaya
terjadap negara-negara miskin yang kemudian melahirkan
konsesi. Oleh kaum yang menyebut diri moderat, padahal
sesungguhnya komprador, itulah bukti bahwa setiap
negara satu sama lain saling membutuhkah sehingga yang
ada ialah saling ketergantungan. Karena itu mereka
berteriak soal kemiskinan hampir 900 juta penduduk
Afrika atau terpuruknya ekonomi Asia, terutama
Indonesia adalah persoalan dunia. Mereka lupa,
persoalan dunia adalah masalah bagaimana negara-negara
kaya mempertahankan posisi dominasi untuk
mengeksploitasi. Maka meluncurlah jargon idealis para
imperialis itu, lahirlah program menurunkan jumlah
penduduk miskin didunia. Padahal mereka sedang memaksa
dengan halus berbagai kebijakan yang akan memerangkap
perekonomian AA.
Bisa dipahami kenapa Bung Karno harus dijatuhkan dan
Bung Hatta harus disingkirkan. Jika ditarik dalam
kondisi kekinian, siapapun anak bangsa yang
memperjuangkan kepentingan harkat dan martabat bangsa,
pasti akan disingkirkan baik oleh sistem politik
nasional maupun oleh sistem politik hegemoni. Ini
semua terjadi di negara AA. Dan itulah relevannya
pertemuannya KAA sekarang.
Tetapi jika Indonesia malah menjadi perpanjangan
tangan kepentingan hegemoni atau penjajahan ekonomi
tadi, Indonesia justru akan mempermalukan dirinya
sendiri, akan merendahkan harkat martabat kemederkaan
suatu bangsa. Padahal Cina, India, dan Malaysia secara
terbuka dan beberapa negara lain secara terselubung
sedang melakukan perlawanan dominasi AS. Kalau begitu,
akankah KAA kali membuahkan kembali perlawanan
terhadap penjajahan ekonomi ? Atau justru
melanggengkannya ? Dalam KAA kali ini, sejarah akan
membuktikan apakah pemimpin Indonesia memang anak
bangsa yang suka mempecundangi dirinya sendiri atau
justru setia pada janji konstitusinya.##
(2)KAA DALAM IMPERIUM AS
Oleh Ichsanuddin Noorsy
Berakhirnya Konferensi Asia Afrika kemarin bagi kita
justru menyisakan keprihatinan. Betapa tidak, kendati
sejumlah negara Afrika mengeritik dengan pedas
dominasi dan hegemoni AS dengan istilah unilateral AS
sebagai suatu bahaya bagi negara nasionalis, toh salah
satu butir rekomendasi berbunyi, �Membuka dialog dan
pendekatan kepada negara G8, Uni Eropa, serta Bank
Dunia untuk mengupayakan program yang dapat menampung
aspirasi negara berkembang dan miskin di Asia Afrika,
seperti soal penghapusan kemiskinan dan penghapusan
utang luar negeri.� Buat saya rekomendasi ini sama
dengan negara Asia Afrika (AA) menempatkan tangan di
bawah dan negara kaya di atas. Padahal kekayaan yang
mereka peroleh justru karena negara-negara G8 telah
melakukan �kejahatan� ekonomi melalui utang luar
negeri, perdagangan bebas dan privatisasi. Dan untuk
menjalankan strategi kejahatan itu, berbagai cara
telah dilakukan termasuk melanggengkan sistem ekonomi
pasar di dunia internasional. Tetapi di dalam negeri
G8 sendiri, mereka mengeluarkan anggaran belanja di
atas 40 persen dari Produk Domestik Bruto mereka.
Sesal atas rekomendasi itu tentu tak ada gunanya.
Yang tak habis pikir adalah rekomendasi itu seakan
membenarkan dugaan saya sebelumnya. Pada 21 April 2005
di harian Jawa Pos, saya menulis bahwa Konferensi Asia
Afrika kali ini berhadapan dengan masalah harkat
martabat bangsa-bangsa AA, yakni menjadi pecundang
atau perlawanan. Walau kolom saya tidak dimuat utuh
sehingga sebagian kehilangan jiwanya, namun isinya
membangun prediksi bahwa dengan unilateral AS dan
tarik menarik serta tolak menolaknya AS dengan Uni
Eropa dan Cina, semangat Asia Afrika 50 tahun lalu
akan dikerdilkan. Semangat itu --anti kolonialisme,
anti imperialisme, dan anti feodalisme-- berhadapan
dengan fakta bahwa yang berjuang menegakkan
nasionalisme ekonomi adalah AS, Uni Eropa, Jepang dan
Cina. Maka tak perlu heran kalau Koizumi menegaskan,
setelah Perang Dunia II Jepang berjuang dengan
kekuatan ekonomi bukan dengan kekuatan militer. Sebuah
kejujuran tetapi sekaligus menegaskan kepercayaan diri
suatu bangsa.
Ihwal kepecundangan itu nampak dari persoalan tidak
bergesernya masalah kemiskinan dan kebodohan di
kawasan AA. Ketika Afrika terserang kelaparan, bantuan
yang datang dari perusahaan makanan dan minuman AS
melalui World Food Program dilihat sebagai iklan dan
pengembalian sebagian keuntungan yang sudah diraup
dari Afrika. Lalu Afrika, seperti juga negara-negara
Amerika Latin terperangkap dalam utang. Seberapa pun
rusaknya negara itu, jika sumber daya alamnya relatif
banyak dan jumlah penduduknya sebagai pasar relatif
memperluas jumlah pasar, maka pemberian utang luar
negeri terus dilakukan. Untuk Indonesia misalnya,
kendati disebut sebagai negara paling korup ke lima di
dunia, rendah daya saingnya, buruk birokrasinya, toh
Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia tetap memberi
pinjaman. Dan syarat atas pinjaman itu adalah
berlakukan pasar bebas.
Padaha soal pasar adalah perburuan keuntungan dan
mengakumulasi modal. Saat itulah prinsip negara
kebangsaan dengan rambu-rambu kedaulatan hukumnya
menjadi hambatan bagi nafsu memaksimalkan keuntungan.
Itu berarti Dasa Sila Bandung merupakan hambatan
potensial bagi negara kaya berkarakter imperialis.
Bagi Cina, pasar bebas boleh saja asal hal itu
dilakukan oleh negara yang baik. Terjemahan sebaliknya
dari negara baik itu adalah G8 telah bersikap
proteksionis dan menekan melalui lembaga-lembaga
multilateral. Sikap G8 itu adalah perwujudan Wealth of
Nations yang ditulis Adam Smith yang kemudian bergeser
menjadi Wealth of Individual. Karena itu kaum pemodal
itu menyetujui perlunya melebarkan sayap usaha dan
pasar ke berbagai negara.
Tetapi perdagangan barang dan jasa tidaklah cukup
memberi kepuasan maksimal dari pacuan syahwat meraih
keuntungan. Karena itu lalu lintas modal antar negara
dilakukan terutama sejak PD II. Lintas perdagangan dan
modal ini tentu saja berlandaskan persaingan yang
memang sejak awalnya memberlakukan prinsip siapa kuat
dia menang. Persaingan ini mendorong produktivitas
dengan tujuan membanjiri pasar. Jika pasar sudah
didominasi, akan sulit bagi produsen atau kalangan
lain untuk masuk ke pasar. Maka pemberlakuan the
winner takes all nyaris bersamaan dengan perilaku risk
taker. Ini membuahkan adagium high risk high gain.
Perilaku dan adagium ini nampak jelas digambarkan
dalam tayangan program Fear Factor oleh stasiun teve
AXN.
Ketika lintas barang, jasa, dan modal makin
meningkat, yang sebenarnya terjadi adalah
negara-negara yang berani mengambil risiko itu
mengalami kelebihan produktivitas. Perdagangan
internasional membuka peluang mereka menjualnya ke
negara lain, termasuk ke negara AA. Suatu negara yang
produktivitasnya lebih rendah pasti menjadi sasaran
pasar mereka. Kalau negara calon pembeli itu tidak
mempunyai kemampuan beli yang sesuai dengan keuntungan
yang dikehendaki negara produsen, maka negara produsen
menawarkan utang. Dari model inilah terjadi utang luar
negeri yang sebenarnya merupakan pembelian barang
modal secara kredit oleh negara konsumen dari negara
produsen. Bisa juga penjualan dari produsen swasta
suatu negara kepada negara lain.
Dari sana muncul masalah kebutuhan mengendalikan
nilai tukar, mengendalikan uang --yang sudah berubah
menjadi pinjaman berbentuk barang modal-- sebagai
penyimpan nilai (store of value), dan mengendalikan
uang dalam fungsi ukuran pembayaran yang tertunda
(standard of deffered payment). Kebutuhan
mengendalikan nilai tukar bertujuan agar mata uang
negara penerima pinjaman tidak mempunyai nilai tukar
yang lebih kuat dibanding dengan negara pemberi
pinjaman. Sementara keperluan mengendalikan uang
sebagai penyimpan dengan maksud barang yang sudah
dijual dengan kredit tetap bisa dikendalikan dan
diperhitungkan sebagai aset yang belum sepenuhnya
diserahkan. Sedangkan kebutuhan mengendalikan pinjaman
berbentuk barang modal yang pembayarannya tertunda
dimaksudkan agar pembayaran yang tertunda itu memberi
peluang keleluasaan kepada kreditor untuk mengakses
pengelola barang modal. Jika ketiga komponen itu
memberi dampak kurang positif bagi negara kreditor,
maka dengan prinsip nilai tukar mengambang bebas uang
akan menjadi komoditas. Di sinilah peranan pasar uang
dan pasar modal sangat mendukung negara kreditor untuk
mengontrol negara debitor.
Peristiwa itu telah berlangsung sejak AS mengubah
sistem nilai tukar dan cadangan devisanya pada 15
Agustus 1971. Sejak saat itu berlakulah sistem nilai
tukar mengambang dan diperkuat lagi dengan
keberhasilan IMF melahirkan perjanjian Jamaica pada
1976. Konsisten dengan perjanjian itu, semua anggota
IMF wajib menerapkan sistem nilai tukar mengambang
bebas. Kemudian dilanjutkan dengan konsensus
Washington saat AS di bawah Ronald Reagan dan Inggris
dikendalikan Margaret Thatcher. Tak cukup dengan itu,
GATT pun kemudian diubah menjadi WTO. Menyusul
kemudian pembentukan blok-blok perekonomian di
beberapa kawasan dunia. Intinya, belanja negara harus
hemat (bahasa lain agar negara tidak perlu berbelanja
untuk kesejahteraan rakyat), pasar bebas dan
privatisasi. Maka negara diminta menswastakan barang
dan jasa publik, investasi diserahkan pada pemilik
modal, dan pasar harus dibebaskan.
Hasilnya adalah pada 1980 saja 60 persen penduduk
dunia tinggal di negara-negara miskin yang nota bene
adalah negara pengutang. Bahkan jika melihat Human
Development Index, sejak 1980 sampai dengan 2000
pendapatan perkapita negara-negara kaya naik hampir 10
kali lipat sedangkan negara-negara miskin hanya 2
sampai dengan 3 kali lipat. Yang menyedihkan adalah
bahwa ketergantungan negara-negara Asia-Afrika yang
memperoleh kemerdekaan setelah PD II, tidak berkurang.
Kalaupun secara ekonomi nampak terjadi peningkatan,
tetapi negara kaya menguasai 84 persen pendapatan
dunia sementara negara miskin adalah sisanya.
Dari konstruksi di atas, Indonesia dengan struktur
utang luar negeri 82 miliar dolar AS sebenarnya masuk
dalam kategori yang sama sekali tidak beruntung. Utang
luar negeri pasti menekan neraca pembayaran. Begitu
juga dengan sejumlah negara Afrika. Dan memang itu
maksud mereka. Dengan tekanan neraca pembayaran dan
paksaan pembayaran utang, yang terjadi adalah
kejahatan kemanusiaan yang dilakukan secara
sistematis. Karena itu utang luar negeri --yang
sebenarnya merupakan paksaan untuk membeli melimpahnya
barang, jasa dan modal negara maju-- sama dengan
melakukan penjajahan berkedok transaksi ekonomi.
Memang, utang pada perilaku konsumen dipandang sebagai
konsumen yang modern. Yakni perilaku yang berani
memperhitungkan pendapatan masa depan dan menjadi
present value.
Dalam pandangan saya, ini merupakan penggadaian masa
depan. Utang menjadi perusak pendapatan masa depan,
sementara masa depan tidak mampu dipastikan oleh
manusia. Pada dimensi negara, utang menjadi penjerat
kedaulatan ekonomi, utang telah menjadi alat ampuh
untuk menekan debitor dan menisbikan harga diri para
pemimpin negara debitor. Dengan keadaan seperti itulah
relatifnya harga diri para pemimpin negara debitor
berubah bentuk menjadi pengabdian dan kepatuhan kepada
negara kreditor. Dengan rekomendasi di atas, kita
seakan melihat KAA kali ini gagal menegaskan sosoknya
yang anti kolonialisme, anti imperialisme, dan anti
feodalisme. Dan ini yang saya maksud, KAA kali ini
seperti sedang mempertontonkan bahwa sebagian pemimpin
AA adalah tak mampu berbuat banyak jika berhadapan
dengan G8, dan tepatnya ketika menghadapi imperium AS.
Bisa jadi ini sebuah kekalahan AA sehingga pertarungan
dunia terbatas antara Cina bersama India didukung
Mexico dan Argentina berhadapan dengan G8. Pemenangnya
? Mereka para pemimpin yang tidak menjual harkat dan
martabat bangsa.##
Untuk majalah FORUM, 230405
__________________________________
Do you Yahoo!?
Yahoo! Small Business - Try our new resources site!
http://smallbusiness.yahoo.com/resources/
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital's
'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
