Ringkasnya saya katakan sekali lagi: pernahkah anda melihat posting anggaran pendidikan dari Depdiknas, Dikti, Dikdasmen, dan Pemda? Coba sekali2 dicari tahu, tidak sesederhana yang anda kalkulasi. Pos anggaran pendidikan sangat luas: untuk PTN, sekolah kejuruan, pendidikan non-dinas, beasiswa, riset, dll. Yang saya sayangkan memang jumlah ini masih kecil dibandingkan kebutuhan keseluruhan, tambahan lagi ketidakefisienan.
--- In [email protected], "irwank2k2" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > Menurut salah seorang dosen Man. Keuangan Pemerintahan yang > pernah saya dengar, salah satu celah/pintu utama dari > kebocoran anggaran setiap departemen di negara kita adalah > karena pertanggung-jawabannya masih model 'Traditional Budgeting' > dan bukan ' Performance Budgeting(?)'.. > > Maksudnya, selama ada kuitansinya maka dianggap ok-ok aje.. > Atau belum melihat unsur efisiensi.. atau bahkan yang paling bagus > tuh (lupa namanya) melihat ada/tidaknya perencanaan jangka panjang > dan dampak negatif suatu aktifitas pembangunan terhadap sistem > di luarnya (mis: lingkungan hidup, departemen lain, dsb).. Ini kejadian yang lebih mungkin. Kita juga menganut sistem "incremental school" budget dimana budget tahun ini diitung nambah sekian persen dari budget th lalu. Bukan berdasarkan real kebutuhan. Akibatnya uang yang sudah kurang tidak efisien pula alokasinya. Saya pernah nulis ttg anggaran dg running panel data seluruh kab/kot sebelum dan sesudah desentralisasi (1999-2001), dan hasilnya memang cukup memprihatinkan. Saya copy-paste kan sebagian kecil hasil ekonometrik untuk education expenditure saja: None of demographics characteristics is significant, not even does a ratio of primary education age (4-14 years old) matter. Our suspicion is either local government decided the education expenditure based on nothing but "incremental rule" or on existing physical data, such as the number of school building, the number of pupil enrolled, or a unit cost of education. The latter may be true since the rule of thumb of public goods provision determined by the Ministry of Housing and Spatial is the number of schools needed for every certain number of populations. If this is the case, then a subset of demographic characteristic is not taken into account. Previous year budget, not surprisingly, shows significant estimates for all models. Therefore, it is possible to say that the decision of education expenditure is made by following incremental rule or combining it with other explanatory variables, for example budget constraint, or probably infrastructure data. dan perhatikan yang saya anggap sangat memprihatinkan: If one measures inequality as the distance between the median and the mean income, then for a given mean income, a higher median income is a sign of a lesser inequality (Alesina and Rodrick method, 1994). It leads to the indication that growth in income redistribution has negative effect on the growth of education spending, or in other words, as the education development expenditure increases, it tends to be distributed in a "pro-rich" manner. This may be contributed by the fact that non-government agents largely support education in Indonesia, including at the primary level, so that the government does not bear the whole burden. Sesuai dg hasil ekonometrik, distribusi pengeluaran pemda untuk pendidikan dasmen tidak pro-poor. :( Saya akan coba dg mengekstensi data sampe th terakhir, kalau sudah lengkap terkumpul. Moga2 kecenderungan ini berubah... wallahu a'lam. salam, fau --- In [email protected], "A Nizami" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > Dengan beasiswa Rp 1 juta per anak per tahun, berarti kalau 1 kelas > ada 40 anak ada beasiswa Rp 40 juta per kelas per tahun. > > Andaikan 1 kelas diajar 2 guru, dan 1 guru gajinya Rp 1 juta/bulan, > maka ada Rp 24 juta per bulan untuk gaji guru (padahal guru bantu > hanya rp 460 ribu per bulan). Jadi masih ada sisa Rp 16 juta dalam > setahun untuk 1 kelas. Kalau 10 tahun ruang kelas direnovasi, akan > terkumpul Rp 160 juta buat renovasi. > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> In low income neighborhoods, 84% do not own computers. At Network for Good, help bridge the Digital Divide! http://us.click.yahoo.com/HO7EnA/3MnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
