http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=109620
Mewujudkan Negara Adidaya Ekonomi
Oleh H Ikhsan L Chairudin
Senin, 23 Mei 2005
Apakah mungkin Indonesia menjadi negara Adidaya di bidang Ekonomi?
Pertanyaan ini muncul mencermati tidak adanya perencanaan yang mengarah kepada
pencapaian keadidayaan di bidang ekonomi. Enam tokoh bangsa telah menduduki
kursi kepresidenan, tetapi belum terlihat adanya minat atau pikiran pembuatan
perencanaan ke arah adidaya ekonomi. Kapan Indonesia akan mulai menjadi negara
adidaya di bidang ekonomi, tak pernah direncanakan secara jelas.
Adidaya ekonomi berarti Indonesia akan mempunyai APBN yang besar
pada setiap sektor. Hampir semua kebutuhan utama, seperti bidang pendidikan,
keamanan, kesehatan dan lain sebagainya, akan dapat dipenuhi. Dengan anggaran
pendidikan yang besar maka akan semakin besar pula jumlah orang Indonesia yang
terpelajar. Dan, dengan besarnya anggaran keamanan maka akan semakin besar pula
peluang Indonesia memiliki persenjataan mutakhir dan lengkap yang dapat
melindungi teritorial Indonesia dari kemungkinan klaim atas pulau dan serangan
pihak luar. Begitu juga di sektor kesehatan dan sektor lainnya. Semakin besar
anggaran yang disediakan, akan semakin besar pula masyarakat akan mendapatkan
pelayanan yang baik di bidang-bidang tersebut. Persoalannya, dari mana
Indonesia akan mendapatkan dana untuk anggaran-anggaran tersebut?
Tentu saja dari sektor pajak. Namun pertanyaannya, apakah rezim
pemerintahan - baik sekarang maupun yang akan datang - mempunyai kemampuan
menciptakan penerimaan pajak yang besar tanpa mencekik leher sumber pendapatan
rakyat?
Mungkin sebagian besar rakyat akan mengatakan bahwa hal itu di luar
jangkauan pikiran mereka. Ini mengingat telah 60 tahun Indonesia merdeka namun
rezim pemerintahan masih berperan sebagai penguasa seperti layaknya
pemerintahan penjajah yang lebih menekankan kekuasaan. Rakyat diwajibkan
membayar pajak dengan harga yang sudah ditetapkan negara, tanpa ada pelaporan
kembali kepada masyarakat atas penggunaan uang hasil pungutan mereka.
Begitu juga kebutuhan pokok masyarakat cenderung dikuasai dan
dimonopoli pemerintah dan dijual ke masyarakat dengan harga pasar
internasional. Sebagai contoh dalam kasus produksi BBM, yang patokan harganya
di masyarakat disesuaikan dengan kenaikan harga pasar dunia. Hal ini tentu
bertentangan dengan maksud pasal 33 UUD 1945. Karena, pemerintah memperlakukan
rakyatnya sebagai segmen pasar yang dapat dikuasai dan dipaksa untuk
mengkonsumsi produknya lantaran tidak dapat bersaing di pasar bebas yang banyak
pesaing. Pemerintah hanya "jago" menjual produknya ke pasar yang terpaksa harus
membeli.
Tak luput juga dengan listrik, harga yang diberikan kepada rakyat
adalah harga internasional, dan suplai dari listrik tersebut dimonopoli sendiri
oleh negara melalui PLN. Pihak swasta tidak diberi kesempatan untuk menjual
listrik langsung kepada masyarakat, walaupun harga yang ditawarkan pihak swasta
lebih rendah 40-50% dari harga yang ditetapkan pemerintah. Ironis memang,
rakyat selalu dijadikan korban dan diperlakukan sebagai kambing hitam atas
setiap kegagalan mereka.
Melihat fenomena di atas, wajar apabila kebanyakan dari warga
masyarakat merasa pesimis dengan kemampuan Indonesia untuk bisa terbebas dari
kemiskinan. Apalagi, untuk bisa menjadi negara adidaya di bidang ekonomi.
Terlepas dari hal di atas, sebenarnya ada sebagian kecil orang yang
memiliki kemampuan - apabila diberi kesempatan - untuk menjadi pimpinan yang
baik di masa-masa mendatang. Orang macam ini mempunyai kemampuan dapat merubah
peran pemerintah sebagai penguasa dan regulator, menjadi "pemegang saham
istimewa" atas semua aktivitas ekonomi yang ada di Republik Indonesia.
Selama ini pemerintah cenderung bertindak sebagai penguasa dan
regulator tanpa terlibat langsung dalam aktivitas ekonomi rakyat. Untuk menjadi
negara adidaya di bidang ekonomi, pemerintah di masa-masa mendatang tidak boleh
lagi sekadar bertindak sebagai penguasa dan regulator. Pemerintah harus
memosisikan diri sebagai pemegang saham istimewa, dengan terlibat langsung
dalam aktivitas ekonomi rakyat. Budaya baru untuk menghapus kesan angker
menjadi partner dalam segala bidang usaha perlu diciptakan di Republik ini.
Sebagai partner masyarakat tentu pemerintah akan meletakkan perannya sebagai
fasilitator dan pemberi kemudahan bagi terciptanya transaksi yang menghasilkan
PPN.
Ini bisa disimak dari pengalaman sejumlah negara yang merdeka
setelah Indonesia. Dengan cepat mereka berpindah status dari negara terbelakang
menjadi negara maju, bahkan dengan trade mark sebagai negara adidaya di bidang
ekonomi. Ini karena pemerintah negara tersebut menerapkan sistem partnership di
dunia usaha.
Kita ambil contoh Korsel. Negara ini baru memproklamasikan
kemerdekaannya pada tahun 1948. Kemudian, negeri ini memasuki periode perang
saudara hingga memperburuk situasi ekonominya. Pada tahun 1957 GNP per kapita
Korsel masih jauh di bawah GNP per kapita rakyat Indonesia. Dan, pada tahun
1997, Korsel juga mengalami krisis ekonomi seperti Indonesia. Namun sekarang
ini, Korsel sudah berpindah menjadi negara maju di bidang industri. Negeri ini
bahkan telah menjadi negeri adidaya ekonomi dengan GNP per kapita mencapai
20.000 dolar AS.
Barang-barang konsumsi dan produk industri buatan Korsel pun telah
membanjir hampir di seluruh pelosok pasar dunia. Produk industri buatan Korsel
bahkan tidak sebatas sebagai substitusi atau follower saja, tetapi sudah
menjadi market leader atau trend setter. Keberhasilan Korsel dari negara
terbelakang menjadi negara industri maju, tidak terlepas dari kemampuan para
pemimpin pemerintahannya sejak awal kemerdekaan hingga kini. Kekuatan visi masa
depan pemerintahan Korsel setelah selesainya perang saudara, merupakan akar
kemajuan negeri ginseng ini.
Bagaimana dengan Indonesia? Kelihatannya Indonesia belum mempunyai
visi masa depan yang jelas. Dari rezim pemerintahan satu ke rezim pemerintahan
berikutnya terlihat masih dipimpin oleh kelompok atau kaum oportunis yang
memanfaatkan aji mumpung. "Mumpung saya dan kelompok saya sedang berkuasa, yang
saya pikirkan dan yang saya dahulukan adalah kepentingan saya dan kelompok atau
partai saya saja. Masa bodoh dengan nasib masyarakat dan atau generasi
penerus."
Itulah kesan yang terpatri selama ini. Ironisnya, kesan tersebut,
akhir-akhir ini justru semakin mengental. Ini seiring dengan maraknya para
oportunis berebut posisi di partai-partai yang ujung-ujungnya ingin menjadi
petinggi di suatu rezim pemerintahan. Kondisi tersebut jelas akan memperpanjang
penderitaan rakyat karena kepedulian untuk memberdayakan mereka, semakin
berkurang.
Kondisi ini juga menghambat tekad Indonesia untuk bisa keluar dari
kemiskinan. Apalagi untuk bisa menjadi negara adidaya di bidang ekonomi,
cita-cita itu pun semakin jauh dari harapan. Terlepas dari itu, kita harus
tetap optimis bahwa sebuah cita-cita - seberat apa pun - akan dapat diwujudkan
bila ada kesungguhan untuk merealisasikannya. Dengan kerja keras, bangsa
Indonesia akan tetap memiliki peluang untuk bisa menjadi negara adidaya di
bidang ekonomi di masa-masa mendatang.
Untuk dapat mewujudkan harapan ini, salah satu poin yang cukup
penting adalah mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)
seluas-luasnya. Hanya dengan SDM yang berkualitas, kita akan mampu menghasilkan
produktivitas kerja yang efektif dan efisien. Ini akan dapat mendorong
terciptanya produk-produk barang buatan dalam negeri yang berkualitas, yang
memungkinkan dapat bersaing dengan produk-produk bangsa lain. ***
(Dr H Ikhsan L Chairudin, pengamat ekonomi,
Presiden Direktur PT Haseda Remindo).
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Has someone you know been affected by illness or disease?
Network for Good is THE place to support health awareness efforts!
http://us.click.yahoo.com/OCfFmA/UOnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
