Analisis Christianto Wibisono Kebangsaan Vs Kemanusiaan Presiden Clinton mendarat di Xian sebagai Presiden AS pertama yang mengunjungi RRC sejak insiden Tiananmen, pada saat intervensi bersama AS-Jepang, mencoba mempertahankan nilai yen yang sedang merosot karena stagnasi dan krisis ekonomi Jepang. Saya menyaksikan jumpa pers duet Clinton-Jiang Zemin di Great Hall of the People yang ditayangkan melalui CNN, Sabtu siang waktu Beijing.
Salah satu pertanyaan wartawan ialah bagaimana menjelaskan fenomena ambruknya yen dan intervensi Washington Tokyo di satu pihak dan upaya serius Beijing untuk mempertahankan nilai renminbi. Sebab bila terjadi devaluasi renminbi, maka itu akan memicu gelombang kedua depresiasi seluruh mata uang Asia termasuk rupiah. Clinton menjawab bahwa intervensi AS hanya sekadar faktor pendukung, dan resesi ekonomi Jepang hanya bisa diatasi oleh Jepang sendiri yang harus segera membenahi struktur fundamentalnya yang kropos dan rawan. Pertanyaan media lain tentang Dalai Lama dan Tibet serta pembangkang Cina dijawab secara diplomatis oleh Jiang. Pemerintah Cina tidak berkeberatan berdialog dengan Dalai Lama, dengan syarat Dalai Lama mengakui bahwa Tibet adalah bagian integral dari Cina. Disindir pula oleh Jiang bahwa Dalai Lama mewakili paham teokrasi, seperti Eropa sebelum Abad Pertengahan dan Pra Reformasi ketika kekuasaan Gereja atau Agama dan negara bercampur baur manunggal. Kenyataan bahwa jumpa pers itu ditayangkan bebas tanpa sensor di seluruh Cina juga ditekankan oleh CNN sebagai terobosan Beijing dalam menyikapi arus gerakan demokrasi di Cina. Westphalia vs Washington Menyaksikan jumpa pers Clinton Jiang Zemin kita melihat dialog dua filosofi besar umat manusia yang diwakili oleh negara terbesar dalam jumlah penduduk dan negara terkuat dalam ekonomi politik bisnis militer, RRC dan AS. Jiang Zemin mewakili bangsa dan negara yang sudah berumur ribuan tahun yang selalu merasa sebagai pusat dan kiblat dunia karena pernah menjadi pusat imperium peradaban manusia selama berabad-abad. Jiang Zemin juga mewakili ideologi pengagum nationstate atau negara kebangsaan. Suatu paham yang juga lahir di Barat, hasil Peace of Westphalia tahun 1648 dengan semboyan right or wrong my country. Sementara Bill Clinton mewakili ideologi kemanusiaan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia melawan dominasi absolut penguasa tunggal yang selama berabad-abad, merupakan sistem politik yang bersifat generik dan universal dimana pun dimuka bumi ini. AS lahir karena individu anggota masyarakat tidak ingin dikuasai oleh sistem politik sepihak yang mendikte masyarakat yang senantiasa bisa salah dan memerlukan koreksi terus-menerus secara transparan. Karena itu AS menghormati oposisi, dissident dan perimbangan serta pengawasan kekuasaan yang efektif untuk mencegah dominasi negara oleh oknum dan klik oligarki tertentu dengan dalih atau slogan muluk apapun. Saya baru saja membaca buku 3d Milenum The Challenge and the Vision, suatu produk dari kelompok seniman dan cendekiawan global dalam wadah The Club of Budapest yang diketuai Ervin Laszlo. Anggotanya 36 orang antara lain Dalai Lama, aktor Peter Ustinov, konduktor Zubin Mehta, Inayat Khan dan Richard von Weiszacker. The Club of Budapets berdiri tahun 1993 dan melihat mutlak perlunya pendekatan multidisiplin dan sentuhan kepekaan etis kemanusiaan dalam memasuki milenium ketiga. Laszlo yang adalah gurubesar pada Yale, Princeton dan State University of New York menyimpulkan bahwa paradigma lama yang dipakai untuk menyikapi masa depan akan gagal. Tidak mungkin kita mengelola dunia sekarang dengan praduga dan konsep masa lalu betapa pun suksesnya teori yang sudah membaku dan nyaris membeku dalam otak generasi lama elite dunia. Harus ada terobosan ke arah paradigma baru dimana dikap konservatif right or wrong my country yang dimitoskan dan diberhalakan, dirubah menjadi sifat proaktif menyongsong tantangan globalisasi yang semakin akut. Membaca Laszlo tidak perlu khawatir bahwa anda akan menjadi liberal klasik, sebab Laszlo justru mengintrodusir pola win-win solution ketimbang winner takes all yang menjadi kiblat kaum liberal klasik zaman Adam Smith. Saya rasa bagi orang yang sudah melewati masa Keynes, tidak perlu menjadi dogmatis bahwa liberalisme Barat itu identik dengan homo homini lupus. Sebab sejak ditantang oleh Marxisme dan Fasisme, liberalisme Barat sudah alih rupa dan mawas diri menjadi liberalisme yang manusiawi, menyegani intervensi negara dan publik. Demi tetap memelihara kebebasan individu dari ancaman pembajakan dan penindasan oleh golongan mana pun, birokrasi dan aparatur negara. Maupun dari bisnis maupun mobokrasi brutal kaum anarkis, teroris dan fanatis primordial yang tidak mampu mengatasi naluri biadab dan sifat kebinatangan yang rendah dalam diri manusia beringas. Pemikiran The Club of Budapest ini sangat diwarnai oleh sentuhan etnis dan rasa estetika para seniman budayawan yang mewakili pelbagai peradaban dan latar belakang agama. Saya rasa The Club of Ciganjur yang dipimpin Gus Dur ketika mengeluarkan pernyataan mengutuk Tragedi Biadab 12-14 Mei, tidak kalah inteleknya maupun kadar kemanusiaannya dibanding The Club of Budapest. Saya juga menilai militansi Ester Yusuf, wanita muda Tionghoa yang menikah dengan pribumi Batak tulen, yang berani mengeluarkan Deklarasi dan menuntut ABRI untuk mempertanggungjawabkan absennya aparat keamanan selama 48 jam holocaust di Jakarta tidak kalah dengan Mary Robinson, mantan Presiden Irlandia yang sekarang menjadi Presiden Komite HAM PBB. Saya salut pada Rosita Noor, wanita lajang Minang tulen yang berani mengultimatum Perintah RI bahwa BAKOM PKB akan mengadukan Tragedi Biadab itu ke PBB. Bila pemerintah tidak mengutuk dan menghukum aktor intelektual dan pemicu tingkah laku biadab yang membuat jati diri Indonesia terpuruk mirip Nazi Hitler dan rezim Pol Pot. Saya sendiri merasa kecil karena sedang berada di AS untuk mendampingi cucu saya yang menderita "disoerientasi habitat". Seorang anak sudah terbiasa dengan rumahnya, kamarnya, lingkungannya. Mendadak karena dibakar dan was was terus menerus selama berada di Jakarta, cucu saya harus berpindah rumah, kamar dan lingkungan. Para psikiater sibuk menganalisis secara ilmiah, tapi para orang tua bayi dan cucu seperti saya yang harus menanggung beban berat menyaksikan proses adaptasi yang sulit bagi anak kecil yang sering menangis tak keruan juntrungan. Terkadang saya pribadi terpikir untuk melakukan gugatan "class action" mewakili korban Tragedi Biadab 12-14 Mei bukan untuk diri saya atau anak-anak saya atau cucu saya, walaupun mereka sangat menderita, karena yang diperkosa dan dibunuh, tentu jauh lebih menderita dari saya dan keluarga saya. Saya sedang berpikir keras dan berkonsultasi dengan pengacara saya, apakah saya bisa menggugat oknum yang bernama Soeharto sebagai penanggungjawab kebiadaban 12-14 Mei 1998. Sebab waktu itu Soeharto masih menjadi Presiden RI yang tidak bisa melarikan diri dari tugas dan kewajiban serta tanggungjawab melindungi tumpah darah Indonesia dan segenap rakyat Indonesia. Tapi selama 48 jam, rezim yang dipimpin oleh Soeharto tidak mampu mengirim satu tentara atau polisi untuk mencegah dan menindak para pemerkosa, penjarah, pembunuh rasialis yang telah menginjak-injak hak asasi manusia dan mempermalukan reputasi RI dimata ummat manusia seluruh muka bumi. Saya termasuk yang percaya dan yakin bahwa ABRI dan pemerintah RI sebgai suatu kesatuan kolektif institusi politi modern, tidak mungkin mempunyai kebijakan membiarkan Tragedi Biadab itu. Karena itu saya tidak ingin menggugat dan menyalahkan pemerintah RI maupun ABRI secara institusional. Saya hanya ingin menggugat kepada oknum Soeharto agar ia bertanggungjawab kepada seluruh rakyat Indonesia dan sgenap umat manusia atas apa yang terjadi pada hari-hari terakhir rezim politik kesrakat yang dipimpinnya secara tangan besi, one man show dan telah memakan banyak korban jiwa dan harta manusia tidak berdosa secara sangat sadis dan tidak manusiawi. Gugatan saya cukup sederhana, Soeharto harus memberi ganti rugi finansial dan material kepada seluruh korban kebiadaban rekayasa dan teror politik yang pernah dilakukan selama 32 tahun berkuasa. Tidak hanya korban yang dijarah selama 48 jam Tragedi Biadab Kontra Reformasi, melainkan korban yang jatuh sejak Malari. Keluarga Hariman Siregar dan mertuanya Prof Dr Sarbini, dengan anak istri yang menderita depresi dan dipenjara. Keluarga dan pribadi Subadio Sastrosatomo yang juga keluar masuk penjara. Keluarga HR Dharsono yang dipenjara dan difitnah, keluarga para korban insiden Tanjung Priok, insiden Santa Cruz Dili, insiden Lampung dan rentetan peristiwa berdarah berlatar belakang rekayasa politik yang sudah dilupakan orang. Pada skala global, kejahatan dan kekeliruan politik yang dilakukan oleh Nazi Hitler dan bahkan pemerintah AS yang menginternir warga keturunan Jepang di AS, telah memberikan ganti rugi finansial kepada para korban ketidakadilan masa lalu Soeharto pribadi harus bertanggungjawab mengapa terjadi pembakaran sistematis terhadap gereja dan insiden SARA sejak Situbondo berantai ke seluruh tanah air, menjelang Pemilu sampai pelaksanaan Sidang Umum MPR Maret 1998. Soeharto pribadi juga harus bertanggungjawab atas drama 27 Juli 1996 ketika kantor DPP PDI diserbu "preman politik secara brutal dan ebringas. Daftar dosa Soeharto ini bisa setebal Ensiklopedia Britanica bila dirinci secara detail bahkan perlu pula diusut mengapa ia tidak melindungi alm jenderal Yani, ketika ia dilapori Kolonel Latief bahwa PKI akan menculik Yani cs. Kolonel Latief masih hidup dan bisa diperiksa kembali mengapa PKI justru membiarkan Soeharto lolos? Terus terang saja, saya kasihan dan prihatin terhadap Soeharto yang ditinggalkan oleh para mantan penjilat dan pengekornya. Saya juga tidak kepengen mendapat ganti rugi sepeserpun dari Soeharto untuk rumah eks anak saya di Pantai Indah Kapuk. Tapi saya akan menggugat dan menuntut pengelola Pantai Indah Kapuk, PT Mandara Permai untuk mengganti rugi secara material dan finansial kepada semua penghuni rumah murah jenis Camar dan Walet yang dibakar dan dirampok. Sedang jenis rumah mewah dan showroom Indomobil tidak terlempar bekas kerikil sekalipun. Bekas rumah anak saya sendiri seyogyanya dilestarikan sebagai Monumen Tragedi Biadab Kontra Reformasi 12-14 Mei 1998. Harus ditulis dengan huruf besar yang tampak dari udara, LAST DAYS OF SOEHARTO, BARBARIC TERROR OF MAY 12-14 1998. Supaya kita sebagai bangsa tidak mengulangi kesalahan serupa di masa depan. Supaya kita benar-benar mengutuk dan menjamin bahwa teror biadab itu tidak akan terulangi oleh siapapun dan dengan dalih apapun. Supaya kita sebagai bangsa mampu memasuki Milenium Ketiga seperti peringatan The Club of Budapest, bukan dengan semboyan masa lalu yang ketinggalan zaman seperti right or wrong my country, apalagi my president yagn berKKN dan berpola Ken Arok. Masa depan dunia akan bergeser pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Masa lalu yang dibajak oleh penguasa totaliter atas dalih nasionalisme dan chauvinisme, tidak mungkin survive karena akan dikucilkan oleh dunia yang beradab dan berperikemanusiaan. tingkah laku yang lebih jahat dari binatang terhadap sesama manusia oleh oknum Kontra Reformasi harus dikutuk sekeras-kerasnya. Kunjungan Clinton ke RRC sekarang ini telah memaafkan insiden Tiananmen, tapi dunia tidak akan melupakan pembantaian biadab itu secara mudah. Trauma Tiananmen akan tetap menjadi beban sejarah bagi RRC. Karena itu Zhao Ziyang menulis surat terbuka bahwa pemerintah RRc harus meminta maaf dan menyesali serta mengutuk penggilasan mahasiswa oleh tank secara brutal. Zhao Ziyang adalah PM dan Sekjen Partai Komunis Cina yang bersimpati dan mendatangi demonstran mahasiwa di Tiananmen sebelum mereka digilas oleh tank dan panser atas perintah Li Peng yang direstui Deng Xiao Ping. Segera setelah itu Zhao Ziyang dipecat dan ditahan dalam kota Beijing hingga saat ini. Dialog Clinton dengan Jiang Zemin yang terjadi di Beijing seharusnya memberi ilham kepada kita apakah kita sebagai bangsa akan survive memasuki Milenium Ketiga dengan sistem politik demokratis atau ingin tetap ngotot dengan sistem politik model Westphalia yang ketinggalan zaman. Jiang Zemin dan RRC mewakili pola westphalia yang mengklaim bahwa elite politik mampu memberi kepemimpinan pada rakyat yang masih melarat dan bodoh. Clinton mewakili sistem demokrasi modern yang insaf dan sadar bahwa manusia bisa berdosa dan membajak kepentingan umum, karena vested interest pribadi dan keluarga elite politik. Karena itu sistem demokrasi sejati yang menganut paham pembatasan, pengawasan dan perimbangan kekuasaan merupakan prasyarat mutlak keberhasilan suatu rezim meningkatkan kesejahteraan lahir batin, material spiritual penduduk yang dikelolanya. Sistem ini juga memperjuangkan kemanusiaan bagi seluruh umat manusia termasuk melindungi hak asasi para oposan dan dissident yang di negara asal mereka dibunuh, dibantai, dicekal, dibui dan dimusuhi. Waktu menulis analisis ini saya sangat terharu dan terkesan oleh perjuangan Hafsat Abiola (23 tahun), putri Presiden terpilih Nigeria, Moshood Abiola yang ditahan oleh penguasa militer Nigeria, Jenderal Sani Abacha sejak 23 Juni 1994. Ibunya, Kudirat yang memperotes penangkapan suaminya, dibrondong peluru di Logas ketika akan berangkat menghadiri Wisuda Hafsat. Minggu lalu Jenderal Sani Abacha mati mendadak dan diganti oleh Mayjen Abdulsalam Abubakar. Hafsat melancarkan kampanye melalui Time, Newsweek dan media massa AS bahwa ia akan kembali ke Nigeria. Hafsat juga mengecam pemerintah AS yang tidak menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Nigeria karena kepentingan bisnis maskapai minyak AS. kecaman Hafsat memang tepat, sebab AS juga tidak mampu mencegah Sani Abacha menggantung Ken Saro Wiwa, penyair dan dramawan terkenal Nigeria. Tapi kampanye demokrasi oleh Hafsat hanya bisa dilakukan dari bumi AS yang menghormati hak asasi dan oposisi demokratis. Dari Portland saya berdoa semoga Indonesia tidak perlu jadi Nigeria dan mengalami banyak Hafsat yang kehilangan ayah dan ibu karena perbedaan politik. Kepada mereka yang ngotot bersemboyan right or wrong country atau my commander in chief atau my president, belajarlah tentang Tiananmen, tentang Hafsat dan tentang politik kemanusiaan yang utuh melawan kebangsaan pola Westphalia yang kuno. sempit dan kerdil. Insiden Trisakti dan teror Kontra Reformasi, tragedi biadab 12-14 Mei 1998 telanjur mencoreng kita sama dengan Tiananmen mencemari citra RRC. Semoga elite Indonesia bertobat, mawas diri dan mohon ampun agar Tuhan tidak menghukum bangsa Indonesia menjadi Sodom dan Gomora menjelang Millenium Ketiga. *** (SP062998) -- From: Yohanes Sulaiman Date: Tue May 13, 2003 7:39 am Subject: Refleksi terhadap komisi rekonsiliasi Mei Lima tahun setelah kerusuhan Mei 1998, Indonesia belum melakukan tindakan yang konkrit dalam menyelesaikan kasus-kasus kriminal yang terjadi di Jakarta, Medan, Solo, dan banyak kota lainnya di Indonesia. Hal ini berbeda sekali dengan negara-negara lain seperti Afrika Selatan, Guatemala, Rwanda, dan lain-lain, di mana negara-negara tersebut membentuk komisi pencari fakta, komisi untuk rekonsiliasi (Afrika Selatan), dan pengadilan (Rwanda dan Yugoslavia). Beberapa kelompok menyarankan pembentukan komisi seperti ini di Indonesia, namun dalam tulisan ini, saya ingin berargumen bahwa komisi-komisi ini akan sulit sekali untuk berdiri di Indonesia atau kalaupun bisa berdiri, tak akan memiliki gigi sehingga bisa memberikan bab penutup untuk tragedi ini dan juga banyak tragedi lainnya di Indonesia dengan satu alasan yang sangat sederhana: masalah kekuasaan. Pertama-tama, kita akan melakukan survey singkat tentang komisi-komisi di negara-negara yang saya sebutkan di atas. Ada tiga macam komisi yang akan dibahas di bagian ini, dan saya urutkan berdasarkan bagaimana mereka memperlakukan pelaku kekerasan. Di Uruguay, Chili, dan Argentina, dan banyak negara Amerika Selatan, komisi pencari fakta bertujuan untuk hanya mencari fakta dan memberikan amnesti kepada semua pelaku militer yang bertanggung jawab kepada "menghilangnya" banyak tokoh politik dan berusaha menyelidiki apa yang terjadi selama puluhan tahun berkuasanya diktator-diktator militer di negara-negara tersebut. Di Argentina, laporan hasil penemuan komisi ini dijual kepada publik dan laku seperti kacang. Namun, hasilnya dianggap kurang memuaskan karena amnesti total kepada semua pelaku menyebabkan pelaku kurang memiliki insentif untuk memberikan seluruh fakta dan banyak sekali halangan menyebabkan komisi-komisi tersebut kurang efektif. Misalnya saja di Argentina, laporan tersebut walaupun menyebabkan diadilinya beberapa tokoh militer, tapi mereka dianggap sebagai kambing hitam, sementara biang keladinya sendiri tetap tak tersentuh, dan ironisnya beberapa tahun kemudian, para kambing hitam tersebut diberikan grasi oleh presiden. "Truth and Reconciliation Comission" dibentuk di Afrika Selatan pada tahun 1992 untuk menyelidiki kasus-kasus pembunuhan dan teror yang dilakukan pemerintah apartheid Afrika Selatan selama tahun 1979-1991. Komisi ini mirip dengan komisi-komisi di atas, dengan dua perbedaan utama: Selain mencari fakta, cara kerja komisi ini adalah (1) memberikan forum bagi para korban untuk menceritakan segala penderitaan mereka, mempertemukan para korban dengan pelaku, dan memaksa pelaku untuk menghadapi korban secara pribadi dan mengakui kesalahan mereka dan juga memberikan fakta-fakta secara benar dan (2) dengan imbalan amnesti bagi yang mau menggunakan forum ini. Dengan ini, maka walaupun tak semua pelaku dihukum, namun fakta-fakta yang terjadi di lapangan bisa diketahui secara keseluruhan. Jenis ketiga adalah pengadilan seperti di Rwanda, di mana pemerintah Rwanda membentuk pengadilan untuk mengadili kaum Hutu yang membantai kaum Tutsi, dan memberikan hukuman berat kepada mereka yang dianggap sebagai dalang, sedangkan memberikan hukuman kerja sosial untuk pelaku yang ikut-ikutan seperti membangun kembali rumah-rumah kaum Tutsi yang dihancurkan. Di Yugoslavia, PBB membentuk pengadilan yang mengadili para pelaku pembantaian etnis, dan beberapa yang diadili memang tokoh-tokoh kakap seperti mantan Presiden Yugoslavia, Milosevic. Mengapa ada tiga jenis komisi ini? Alasannya seperti yang saya tuliskan di awal tulisan ini: kekuasaan. Di Amerika Selatan, penguasa sipil tetap waspada terhadap militer yang memang masih kuat dan bisa menggulingkan pemerintah sipil sewaktu-waktu, apalagi kalau mereka melihat pemerintah sipil siap melemparkan para pemimpin militer ke bui. Akhirnya komisi yang terjadi hanya memberikan cubitan di tangan para pemimpin militer. Di Afrika Selatan, pembentukan "Truth and Reconciliation Commission" berlangsung karena adanya transisi yang cukup baik, di mana pemerintah Apartheid, sadar bahwa waktu mereka hampir habis, berusaha membuat perjanjian yang mempertahankan sebagian kepentingan mereka sementara mengorbankan yang bisa mereka korbankan. Akhinya bisa terbentuk komisi ini, yang memberikan sedikit bantuan kepada para korban untuk menutup luka lama yang menganga dan bisa kembali meneruskan hidup mereka. Di Rwanda, pengadilan bisa terjadi karena pemerintahan baru Rwanda adalah suku Tutsi dan mereka menang telak dalam perang yang terjadi selama pembantaian itu berlangsung. Di Yugoslavia, Milosevic ditendang dari kursi presiden setelah dikalahkan dalam perang lawan Amerika di Kosovo. Jadi di sini terjadi peralihan kekuasaan yang sangat drastis, di mana memang para pelopor pembantaian massal kehilangan kekuasaan mereka dengan drastis, sehingga korban bisa meminta keadilan dari negara dan diberikan tanpa halangan. Kalau kita mau bandingkan Indonesia dengan ketiga contoh di atas, Indonesia paling mirip dengan contoh pertama. Di Indonesia, kekuasaan masih dipegang oleh orang-orang yang terimplikasi dalam rezim Suharto, atau mereka masih memiliki kekuatan yang cukup besar akibat afiliasi mereka dengan organisasi-organisasi radikal yang bisa memberikan masalah keamanan untuk pemerintah - atau dengan kata lain: kekerasan fisik masih menjadi masalah. Fakta dilapangan membuktikan bahwa kerusuhan terjadi karena adanya kepercayaan bagi para begal dan perusuh seperti Anton Medan, bahwa mereka bisa melakukan aksi kriminal tanpa diganggu atau diseret ke pengadilan, dan garansi untuk hal seperti ini hanya bisa didapatkan dari sebagian atau seluruh pemimpin keamanan atau tokoh-tokoh politik berpengaruh di kota-kota tempat terjadinya kerusuhan. Seperti kita ketahui, oknum-oknum tersebut masih bebas berkeliaran karena mereka memiliki pengaruh dari segi kemampuan mereka menggerakkan kelompok-kelompok kriminil atau dari informasi yang mereka miliki yang bisa membahayakan tokoh-tokoh penting lainnya. Selain dari para oknum yang masih berkuasa, legitimasi pemerintah pun masih lemah sehingga rekonsiliasi yang akan memakan banyak sekali sumber daya politik sangat sulit dilakukan. Secara gamblangnya, untuk apa mengorbankan "political capital" yang bisa didapat dari kelompok yang sangat berpengaruh hanya untuk sekelompok kecil masyarakat yang sangat terpecah belah dan tak akan memberikan penalti apa-apa kepada pemerintah, selain sedikit gangguan (minor inconveniences)? Itu pertanyaan yang tak pernah dipikirkan oleh orang-orang yang menginginkan fakta untuk dibeberkan dan para oknum diseret ke pengadilan. Tapi artikel ini bukan sebagai anjuran untuk tak membentuk komisi pencari fakta dan rekonsiliasi atau membuang harapan terjadinya keadilan bagi para korban. Tujuan artikel ini adalah untuk memberikan gambaran realistis tentang apa yang dihadapi di masa kini, sehingga memang nada artikel ini sangatlah suram bagi orang-orang yang haus akan kebenaran dan keadilan. Namun kita perlu sadar bahwa Indonesia sekarang ini sedang melangkah ke masyarakat majemuk yang menjunjung hak asasi (civil society). Komisi pencari fakta perlu terus ada dan terus bekerja karena apa yang mungkin sekarang dianggap hanya sebagai "minor inconveniences" di tahun-tahun kedepan bisa menjadi sesuatu yang sangat berpengaruh. Selain itu, kalau sejarah Mei 1998 dilupakan maka korban tragedi Mei 1998 akan mengalami tragedi kedua yang tak kalah sadisnya: catatan kaki sejarah yang tak diingat. Demi para korban Mei 1998, tragedi ini perlu terus diingat. YS ********************** Yohanes Sulaiman Department of Political Science The Ohio State University 2043 Derby Hall, 154 North Oval Mall Columbus, OH 43210-1373 Phone: Office: (614) 292-3627 Home: (614) 268-4480 http://psweb.sbs.ohio-state.edu/grads/ysulaimn/ ICQ: #27640045 "The rise of democracy was not proving, after all, a safeguard of peace and civilization, because it brought with it the rise of the uncivilized whom no school education can suffice to provide with intelligence and reason." Charles Eliot Norton (1827-1908) ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> In low income neighborhoods, 84% do not own computers. At Network for Good, help bridge the Digital Divide! http://us.click.yahoo.com/HO7EnA/3MnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
