Jakarta Harus Memilih: Ada Partai-Partai Politik Bagi Aceh Atau Helsinki Gagal
Pasca putaran keempat, menjadi jelas, pembicaraan perdamaian Aceh di Helsinki kini memasuki tahap kritis yang menentukan. Bill Clinton pernah memperingatkan lawan politiknya dengan kata-kata yang masyhur: It's the economy, stupid! Sekarang, Helsinki membawa pesan serupa bagi Jakarta: It's the political participation, stupid! Jakarta harus menentukan pilihan di tengah dilema: membuka peluang bagi partisipasi partai-partai politik lokal di Aceh, atau membuat proses Helsinki, gagal. Ulasan rekan Aboeprijadi Santoso dari Helsinki Musibah tsunami akhirnya membawa ujian berat bagi Indonesia. Tidak hanya rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh yang harus sukses, tapi Jakarta juga harus membuka halaman politik baru bagi Aceh. Musibah yang memacu proses perdamaian Helsinki sejak Januari yang lalu itu, kini menghasilkan tantangan baru. Pada putaran kedua Helsinki, Februari lalu, pihak Gerakan Aceh Merdeka GAM tampil dengan terobosan: yaitu menanggalkan tuntutan kemerdekaan. Dengan demikian, perundingan dapat dipastikan tidak sia-sia dan dapat berjalan terus dan memang demikianlah kenyataannya. Tapi sekarang, pada putaran keempat, tiba saatnya Jakarta harus membayar konsesi GAM itu, dengan konsesi pula. Tapi sejauh proses yang telah berjalan lima bulan ini, konsesi Jakarta belum juga tampak. Sofyan Djalil, anggota delegasi RI, mengatakan, "imbalannya, ya perdamaian itulah!" Sebaliknya, anggota delegasi GAM Nur Djuli mengelak, "tentang soal itu, kita lihat nantilah, kan perundingan masih berjalan," katanya. Pendekatan Ketua CMI Crisis Management Initiative, Martti Ahtisaari, yang menjadi penengah, bisa membuat proses ini menjadi dramatis. Soalnya, Ahtisaari memilih pendekatan "nothing is agreed until everything is agreed" artinya, tidak ada kesepakatan sebelum semua hal disepakati. Yang berarti "all or nothing," meraih persetujuan, atau sama sekali tidak. Nah putaran kelima Juli mendatang akan memberi gambaran yang jelas. Ahtisaari akan menulis dokumen dasar yang akan dikirim sebelum kedua pihak datang untuk putaran terakhir itu, dan di situ RI dan GAM harus mematangkan dokumen tersebut menjadi suatu memorandum persetujuan. Kalau ini gagal, maka rekonstruksi pasca-tsunami dapat terancam dan konflik dapat berkepanjangan. Banyak masalah memang telah dipahami sebagai titik-titik temu, terutama soal bagi hasil sumber ekonomi, cara menggelar pemerintahan daerah, amnesti dan reintegrasi anggota GAM dan soal monitoring. Ada juga soal soal yang belum mulus, seperti soal pengaturan keamanan, pilkada dan pemilu daerah. Tetapi, di antara soal-soal prinsipil yang tersisa, paling kunci, adalah soal partisipasi politik. Jakarta mengira GAM ingin tampil sebagai partai politik di Aceh dan serta merta menampik kemungkinan itu. Khususnya DPR, mungkin juga kalangan mabes Cilangkap dan sebagian opini publik, berpendapat, membuka kemungkinan adanya partai-partai politik lokal sama saja dengan memacu potensi potensi primordial yang di masa orde baru disebut SARA, khususnya sentimen sentimen etnik dan kedaerahan, yang dikhawatirkan dapat mengancam negara kesatuan. Di lain pihak, ini menyangkut Aceh, daerah yang berjasa bagi kemerdekaan Indonesia tapi merasa terlampau lama dizalimi dan kini ingin mandiri. Selain itu, kalau Aceh sekarang mau berdamai di bawah NKRI, maka peluang pun harus diberikan asalkan meninggalkan cara-cara kekerasan. Dengan kata lain, ini menyangkut soal prinsip demokrasi yang universal. Di mana pun juga, demokrasi harus menyediakan wadah politik bagi aspirasi warganya. Tetapi karena partai partai yang ada harus mencakup skala nasional, yaitu hadir di 22 dari 30an propinsi, maka jelas partai-partai seperti Golkar, PDIP dll, tidak mungkin mewadahi aspirasi-aspirasi yang ada di Aceh. Jadi, keberadaan partai politik lokal menjadi soal prinsip bagi demokrasi Aceh. Yang menarik, penengah mantan presiden Finlandia Martti Ahtisaari tampak sangat memahami ini pula. Bahkan dia secara jelas menduga, kalau tidak ditemukan solusinya, soal ini bisa membuat proses Helsinki gagal. Martti Ahtisaari: We have to find a way so that anyone who wants to participate in the political life will have a chance to do that. There are a lot of complications under the present legislation for that. We are trying to look for ways and means. I can't give you the answer how that may be solved. But I think there is an understanding that if we can't solve the issue, very candid with you, I don't think that we can have the settlement either, because if the only option would be to joint the existing political parties, that's not the real options. At the same time, when one understands the basic philosophy of the Indonesian legislation to try to keep the enormously vast territory together with the present legislation, we'll have to see how that issue can be solved. But I think the principle is understood that it would be highly unlikely that we would have an agreement if the GAM couldn't participate like any other political groups under whatever name, not necessarily GAM, in the political process. I think if I recall correctly, the first elections are for the governor of Aceh and later there are going to be elections for local government as well. But that's definitely an issue that we need a solution. Terjemahan: Kita harus menemukan jalan sehingga siapa saja yang ingin ikut serta dalam kehidupan politik akan memperoleh kesempatan. Untuk itu keadaannya sangat rumit dalam undang-undang sekarang. Kami berupaya mencari jalan dan cara. Saya tidak bisa menjawab bagaimana masalah ini akan dipecahkan. Tetapi saya kira ada pemahaman bahwa kalau kita tidak bisa memecahkan masalah ini, saya berterung terang ini, maka tidak akan ada penyelesaian juga, karena kalau satu-satunya pilihan hanya bergabung dalam partai politik yang ada, maka itu bukanlah pilihan yang sebenarnya. Pada saat yang sama, kalau seseorang paham falsafah hukum Indonesia yaitu berupaya mempersatukan negara yang begitu luas, maka harus dilihat bagaimana masalah ini bisa dipecahkan. Tetapi saya kira dasarnya dipahami bahwa akan sangat sulit dicapai persetujuan kalau GAM tidak bisa ikut dalam kelompok politik manapun juga, dengan nama apapun, tidak harus GAM dalam proses politik di Aceh. Kalau tidak salah pemilihan daerah pertama adalah pemilihan gubernur Aceh dan sesudah itu pemilhan pemerintah daerah. Jelas ini merupakan masalah yang harus diselesaikan. Demikian penengah perundingan, Ketua CMI Martti Ahtisaari. Walhasil, kini jelas, CMI, GAM dan terutama Jakarta, harus kreatif dan imajinatif untuk menemukan cara yang tepat di tengah dilema antara demokrasi dan negara kesatuan. Artinya membuka peluang partai politik lokal tanpa mengancam kesatuan Indonesia. Ingat, politik adalah sebuah seni kreatif. Dan, seperti kata Clinton, soal Helsinki adalah "soal partisipasi politik, bego!" ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Does he tell you he loves you when he's hitting you? Abuse. Narrated by Halle Berry. http://us.click.yahoo.com/aFQ_rC/isnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
