Sinar Harapan - 9 Juni 2005 Dialog dengan GAM Distop, Alternatifnya?
Oleh Robert B. Baowollo Sebagian anggota DPR menunjukkan resistensi terhadap langkah pemerintah Indonesia yang menempuh jalan dialog menuju perdamaian permanen di Aceh. Ada ketakutan akan internasionalisasi masalah Aceh dan rasa nasionalisme yang menggebu-gebu. Kekhawatiran tersebut didasarkan pada pengalaman Indonesia dengan Timor Timur. Namun sejauh ini sikap resistensi tersebut belum disertai dengan usul alternatif lain serta argumentasi yang kuat selain�lagi-lagi� nasionalisme. Sejauh mana kebenaran dan validitas argumentasi tersebut? Tidak kurang Wakil Presiden Yusuf Kalla harus turun meladeni berbagai suara minor dan penolakan terhadap upaya penyelesaian masalah Aceh lewat dialog. Demikian pula sejumlah pandangan dari pakar dan praktisi yang memahami liku-liku mekanisme dan filosofi mediasi dan negosiasi konflik berusaha dengan cara yang amat santun menyetujui opsi dialog sebagai cara-cara bermartabat yang diambil pemerintah dalam menyelesaikan masalah Aceh, tanpa perlu mengatakan para anggota DPR banyak yang hanya �asal bunyi" dengan jargon nasionalisme, kedaultan dan harga diri bangsa. Anggota DPR berbicara dari lembaga politik dan karena itu cenderung hanya mempergunakan perspektif politik untuk melihat persoalan Aceh. Orgy (orgi-pesta pora politik) dimana-mana, dan pada tempat pertama, hanya bertujuan menaikkan citra dan bargaining position para politisi. Tidak lebih dan tidak kurang. Dalam bahasa yang lebih jelas: para politisi itu sedang berbicara tentang hak politik mereka dalam kasus Aceh, dan bukan tentang nasib orang-orang Aceh. Siapapun yang mendalami dan menjalankan praksis mediasi dan negosiasi konflik menyadari bahwa persoalan Aceh jauh lebih rumit dari sekadar soal nasionalisme. Karena itu keberatan anggota DPR soal tempat perundingan, fasilitator, pemantau dan pengawas asing, level pejabat yang terlibat � tidak lebih dari formalitas dan bukan esensi penyelesaian konflik itu sendiri. Penyelesaian konflik yang bermartabat harus dimulai dengan menghargai prinsip kesetaraan para pihak dalam mediasi dan negosiasi. Kriminalisasi dan penangkapan juru runding GAM dalam proses sebelumnya tidak saja mengingkari prinsip kesetaraan sebagaimana disebutkan di atas tetapi juga mencerminkan resistensi pihak-pihak di luar meja perundingan, khususnya mereka yang masih menghendaki penyelesaian masalah Aceh secara militeristik. Daerah Kaya, Rakyat Miskin Belum ada literatur yang berisi success stories pendekatan militeristik dalam mengakhiri konflik separatisme secara tuntas. Para separatis, bahkan teroris sebagai orang atau organisasi, dapat ditumpas hingga tuntas habis, tetapi tak ada orang atau rejim yang mampu menumpas tuntas ideologi separatisme atau terorisme tanpa memahami akar grievances konflik. Jika akar konfliknya adalah rasa ketidakadilan maka penyelesaiannya bukan dengan pidato politik dan doktrin nasionalisme. Aceh adalah sebuah persoalan yang kompleks dan tidak cukup diselesaikan dengan pendekatan tunggal militeristik dan dengan jargon nasionalisme. Di sana terjadi replika situasi di awal kemerdekaan: para perintis gerakan kemerdekaan yang mampu secara kritis membedakan situasi konspiratif feodal dengan pemerintah kolonial untuk terus menancap kuku kekuasaan untuk mengeruk kekayaan di tanah jajahan. Kini kaum muda, orang kampung dan intelektual Aceh sudah sama-sama sangat kritis untuk menyusun pertanyaan ini: mengapa bumi Aceh kaya tetapi rakyatnya miskin? Dan mereka mendefinisikan sendiri siapa penguasa kolonial baru di sana. Opsi penyelesaian konflik yang dipilih pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla melalui meja perundingan tidak untuk dan tidak akan mendegradasi nasionalisme dan martabat bangsa Indonesia. Yang terjadi justru sebaliknya: bangsa ini semakin dihargai karena mampu menghindari kekerasan dan memakai cara-cara yang lebih berbudaya, non-violence, menghargai setiap nyawa manusia dan kiranya hasilnya dapat bertahan lama. Sebaliknya resistensi sebagian anggota DPR dan militer menunjukkan keinginan untuk menarik pendulum penyelesaian konflik ke arah yang sebaliknya, yang berujung pada violence yang didahului oleh judicial decision, legislative decision (dan itulah maunya sebagian anggota DPR dan militer) yang siap meloncat ke langkah extralegal coerced decision making (Moore, 1996:3-12) Saya melihat para perunding sudah bekerja maksimal dan berada di jalur yang benar. Kalau sebelumnya perundingan selalu direcoki dengan perang urat saraf di media massa oleh militer, maka kini peran merecok itu diambil oleh para politisi sipil yang berpikir militeristik, lebih militeristik dari militer sendiri karena mabuk jargon nasionalisme sempit. Cara berpikir ini bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Ia bertumbuh subur dalam persemaian rejim-rejim sebelumnya. Orgi Politik Rejim Megawati adalah rejim setengah hati dalam menyelesaikan masalah Aceh di meja perundingan karena ia harus berbaik hati dengan militer yang mendukungnya. Tetapi sikap akomodatif Megawati terhadap militer dan pendekatan militeristik rejimnya terhadap masalah Aceh telah menjadikan drama tangis, air mata. Janjinya untuk tidak membiarkan setetes darah lagi mengucur di tanah Rencong kalau ia terpilih menjadi presiden tidak lebih dari rasa pahit di kerongkongan tersekat orang Aceh. Keputusan politik yang diambil Jakarta sangat menentukan nasib setiap nyawa di bumi Nangroe Aceh Darussalam, baik sipil maupun militer, GAM maupun TNI/Polri. Memilih jalur kekerasan adalah jalan pintas dalam paham Hobbesian yang memprasyaratkan negara yang superkuat dan memonopoli kekerasan untuk tertib publik. Tapi kita semua tahu, Indonesia saat ini bukanlah negara kuat perkasa tak terkalahkan seperti cita-cita Thomas Hobbes yang mampu menjamin tata tertib publik. Karena itu menyelesaikan konflik Aceh dengan cara- cara kekerasan hanya menambah masalah! Penyelesaian konflik bermartabat menandakan adanya prinsip keseteraan yang melampaui pangkat dan kedudukan, kesetaraan sebagai manusia dengan segala harga dirinya. Sikap para pihak untuk saling menghargai dalam perundingan adalah modal yang amat besar dalam setiap proses perundingan. Sebaliknya tindakan dan sikap mendegradasi pihak lain, apalagi mengkriminalisasi mitra dialog, tidak saja mencederai prinsip kesetaraan tetapi mengabaikan psikokultural dalam proses negosiasi. DPR cenderung sangat reaktif, bahkan dengan reaksi yang sangat keras, apabila ada pihak lain yang dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan hal-hal yang dianggap mencederai harkat dan martabat institusi DPR dan martabat anggota �dewan terhormat". Publik Aceh juga ingin tahu, apakah perang politik tarik ulur kebijakan dan hak antara DPR dan pemerintah dalam hal penyelesaian konflik Aceh juga demi orang Aceh dan didasari sikap hormat terhadap manusia, atau hanya demi orgi politik semata! Penulis alumnus Universitas Hamburg dan Program Studi Ketahanan Nasional, Konsentrasi Perdamaian dan Resolusi Konflik, UGM. --- moderator_sa <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > Sinar Harapan - 9 Juni 2005 > > Dialog dengan GAM Distop, Alternatifnya? > > Oleh Robert B. Baowollo > > Sebagian anggota DPR menunjukkan resistensi terhadap langkah > pemerintah Indonesia yang menempuh jalan dialog menuju perdamaian > permanen di Aceh. Ada ketakutan akan internasionalisasi masalah Aceh > dan rasa nasionalisme yang menggebu-gebu. Kekhawatiran tersebut > didasarkan pada pengalaman Indonesia dengan Timor Timur. Namun > sejauh ini sikap resistensi tersebut belum disertai dengan usul > alternatif lain serta argumentasi yang kuat selain�lagi-lagi� > nasionalisme. Sejauh mana kebenaran dan validitas argumentasi > tersebut? > > Tidak kurang Wakil Presiden Yusuf Kalla harus turun meladeni > berbagai suara minor dan penolakan terhadap upaya penyelesaian > masalah Aceh lewat dialog. Demikian pula sejumlah pandangan dari > pakar dan praktisi yang memahami liku-liku mekanisme dan filosofi > mediasi dan negosiasi konflik berusaha dengan cara yang amat santun > menyetujui opsi dialog sebagai cara-cara bermartabat yang diambil > pemerintah dalam menyelesaikan masalah Aceh, tanpa perlu mengatakan > para anggota DPR banyak yang hanya �asal bunyi" dengan jargon > nasionalisme, kedaultan dan harga diri bangsa. > > Anggota DPR berbicara dari lembaga politik dan karena itu cenderung > hanya mempergunakan perspektif politik untuk melihat persoalan Aceh. > Orgy (orgi-pesta pora politik) dimana-mana, dan pada tempat pertama, > hanya bertujuan menaikkan citra dan bargaining position para > politisi. Tidak lebih dan tidak kurang. Dalam bahasa yang lebih > jelas: para politisi itu sedang berbicara tentang hak politik mereka > dalam kasus Aceh, dan bukan tentang nasib orang-orang Aceh. > > Siapapun yang mendalami dan menjalankan praksis mediasi dan > negosiasi konflik menyadari bahwa persoalan Aceh jauh lebih rumit > dari sekadar soal nasionalisme. Karena itu keberatan anggota DPR > soal tempat perundingan, fasilitator, pemantau dan pengawas asing, > level pejabat yang terlibat � tidak lebih dari formalitas dan bukan > esensi penyelesaian konflik itu sendiri. > > Penyelesaian konflik yang bermartabat harus dimulai dengan > menghargai prinsip kesetaraan para pihak dalam mediasi dan > negosiasi. Kriminalisasi dan penangkapan juru runding GAM dalam > proses sebelumnya tidak saja mengingkari prinsip kesetaraan > sebagaimana disebutkan di atas tetapi juga mencerminkan resistensi > pihak-pihak di luar meja perundingan, khususnya mereka yang masih > menghendaki penyelesaian masalah Aceh secara militeristik. > > Daerah Kaya, Rakyat Miskin > > Belum ada literatur yang berisi success stories pendekatan > militeristik dalam mengakhiri konflik separatisme secara tuntas. > Para separatis, bahkan teroris sebagai orang atau organisasi, dapat > ditumpas hingga tuntas habis, tetapi tak ada orang atau rejim yang > mampu menumpas tuntas ideologi separatisme atau terorisme tanpa > memahami akar grievances konflik. Jika akar konfliknya adalah rasa > ketidakadilan maka penyelesaiannya bukan dengan pidato politik dan > doktrin nasionalisme. > > Aceh adalah sebuah persoalan yang kompleks dan tidak cukup > diselesaikan dengan pendekatan tunggal militeristik dan dengan > jargon nasionalisme. Di sana terjadi replika situasi di awal > kemerdekaan: para perintis gerakan kemerdekaan yang mampu secara > kritis membedakan situasi konspiratif feodal dengan pemerintah > kolonial untuk terus menancap kuku kekuasaan untuk mengeruk kekayaan > di tanah jajahan. Kini kaum muda, orang kampung dan intelektual Aceh > sudah sama-sama sangat kritis untuk menyusun pertanyaan ini: mengapa > bumi Aceh kaya tetapi rakyatnya miskin? Dan mereka mendefinisikan > sendiri siapa penguasa kolonial baru di sana. > > Opsi penyelesaian konflik yang dipilih pemerintahan Susilo Bambang > Yudhoyono-Jusuf Kalla melalui meja perundingan tidak untuk dan tidak > akan mendegradasi nasionalisme dan martabat bangsa Indonesia. Yang > terjadi justru sebaliknya: bangsa ini semakin dihargai karena mampu > menghindari kekerasan dan memakai cara-cara yang lebih berbudaya, > non-violence, menghargai setiap nyawa manusia dan kiranya hasilnya > dapat bertahan lama. > > Sebaliknya resistensi sebagian anggota DPR dan militer menunjukkan > keinginan untuk menarik pendulum penyelesaian konflik ke arah yang > sebaliknya, yang berujung pada violence yang didahului oleh judicial > decision, legislative decision (dan itulah maunya sebagian anggota > DPR dan militer) yang siap meloncat ke langkah extralegal coerced > decision making (Moore, 1996:3-12) > > Saya melihat para perunding sudah bekerja maksimal dan berada di > jalur yang benar. Kalau sebelumnya perundingan selalu direcoki > dengan perang urat saraf di media massa oleh militer, maka kini > peran merecok itu diambil oleh para politisi sipil yang berpikir > militeristik, lebih militeristik dari militer sendiri karena mabuk > jargon nasionalisme sempit. Cara berpikir ini bukan sesuatu yang > jatuh dari langit. Ia bertumbuh subur dalam persemaian rejim-rejim > sebelumnya. > > Orgi Politik > > Rejim Megawati adalah rejim setengah hati dalam menyelesaikan > masalah Aceh di meja perundingan karena ia harus berbaik hati dengan > militer yang mendukungnya. Tetapi sikap akomodatif Megawati terhadap > militer dan pendekatan militeristik rejimnya terhadap masalah Aceh > telah menjadikan drama tangis, air mata. Janjinya untuk tidak > membiarkan setetes darah lagi mengucur di tanah Rencong kalau ia > terpilih menjadi presiden tidak lebih dari rasa pahit di > kerongkongan tersekat orang Aceh. > > Keputusan politik yang diambil Jakarta sangat menentukan nasib > setiap nyawa di bumi Nangroe Aceh Darussalam, baik sipil maupun > militer, GAM maupun TNI/Polri. Memilih jalur kekerasan adalah jalan > pintas dalam paham Hobbesian yang memprasyaratkan negara yang > superkuat dan memonopoli kekerasan untuk tertib publik. Tapi kita > semua tahu, Indonesia saat ini bukanlah negara kuat perkasa tak > terkalahkan seperti cita-cita Thomas Hobbes yang mampu menjamin tata > tertib publik. Karena itu menyelesaikan konflik Aceh dengan cara- > cara kekerasan hanya menambah masalah! > > Penyelesaian konflik bermartabat menandakan adanya prinsip > keseteraan yang melampaui pangkat dan kedudukan, kesetaraan sebagai > manusia dengan segala harga dirinya. Sikap para pihak untuk saling > menghargai dalam perundingan adalah modal yang amat besar dalam > setiap proses perundingan. > > Sebaliknya tindakan dan sikap mendegradasi pihak lain, apalagi > mengkriminalisasi mitra dialog, tidak saja mencederai prinsip > kesetaraan tetapi mengabaikan psikokultural dalam proses negosiasi. > DPR cenderung sangat reaktif, bahkan dengan reaksi yang sangat > keras, apabila ada pihak lain yang dengan sengaja atau tidak sengaja > melakukan hal-hal yang dianggap mencederai harkat dan martabat > institusi DPR dan martabat anggota �dewan terhormat". > > Publik Aceh juga ingin tahu, apakah perang politik tarik ulur > kebijakan dan hak antara DPR dan pemerintah dalam hal penyelesaian > konflik Aceh juga demi orang Aceh dan didasari sikap hormat terhadap > manusia, atau hanya demi orgi politik semata! > > Penulis alumnus Universitas Hamburg dan Program Studi Ketahanan > Nasional, Konsentrasi Perdamaian dan Resolusi Konflik, UGM. > > > > Copyright � Sinar Harapan 2003 > > > > > __________________________________________________ Do You Yahoo!? Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around http://mail.yahoo.com *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
