PeRAK
PERSATUAN RAKYAT ANTI KORUPSI
PMII, GMKI, FNPBI, NOVICO, LMND, SRMK, AHIMSA, PRD,
GMNI, REPDEM, FNMP, BP, GMNK, FOBMI, KASBI, PMKRI,
HMI, PKC,
KATALIS, HIKMAH BUDHI, STN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Menolak di ikut sertakannya pencalonan Pemilihan
Kepala Daerah yang terlibat dan melakukan kejahatan
KORUPSI dalam PILKADA !!!
Tujuh tahun reformasi bergulir, mengusung isu korupsi
tapi kenyataanya korupsi semakin bertambah marak
bahkan di budayakan di negara kita, di saat ruang
demokrasi kita akan di tegakan dengan pemilihan
pejabat-pejabat negara untuk berkompetisi dalam ajang
kekuasaanya, kepentingan yang akan di capainya menuju
ambisinya, untuk mengambil hak orang lain dan
mengambil keuntungan yang lebih banyak yaitu melakukan
KORUPSI. sampai saat ini, pelaku-pelaku kejahatan
korupsi yang mengambil uang negara dan uang rakyat
tidak pernah di usut tuntas dalam kasusnya, hanya
sebatas diadili tanpa ada tindakan penahanan dan juga
menyita aset-asetnya, di mana rakyat indonesia semaki
terpuruk dari kemiskinannya, berapa jumlah
pengangguran di negara kita karena tidak ada lapangan
pekerjaan?
Berapa jumlah angka kematian ibu dan anak karena
kurangya gizi dan kesehatan karena biaya bahan-bahan
pokok dan rumah sakit mahal ? berapa jumlah anak-anak
yang tidak bisa sekolah dan melanjutkan sekolahnya
karena biaya pendidikan dan biaya masuk sekolah mahal
? artinya persoalan kesejahtraan dan pendidikan yang
tidak pernah di bahas, menjadi persoalan yang serius
bagi negara, karena yang serius bagi mereka, bagaimana
sekarang mendapatkan jatah kekuasan tanpa mementingkan
rakyat dan pemerintah membiarkan orang-orang yang
melakukan korupsi untuk mencalonkan lagi lewat
pemilihan kepala daerah (PILKADA) bahkan pemilu
kemarinpun, tidak bersih terbukti bahwa beberapa
anggota KPU melakukan KORUPSI, data yang sekarang
melakukan KORUPSI dalam PILKADA di beberapa daerah
sudah terdengar padahal PILKADA-nya belum di mulai
- Di Sulawesi selatan daerah Makasar mantan ketua DPRD
sulsel periode 1999-2004 tersangka kasus dugaan
KORUPSI dana APBD tahun 2003 di DPRD sulsel sebesar Rp
18,2 miliar,
- Di Pekan baru calon walikota Dumai terlibat kasus
KORUPSI APBD sebesar Rp 12,7 miliar.
- Di Jawa Timur calon bupati Jember tersangka kasus
KORUPSI penyimpangan dana dan prosedur pengadaan alat
daur ulang aspal senilai Rp 1,5 miliar
- Di Toraja bupati dan anggota DPR melakukan Korupsi
dan melakuan kecurangan dalam PILKADA mereka melakukan
pencalonan untuk PILKADA tanpa mendimisionerkan dulu
karena dia masih menjabat, di dalam PP No 6 tahun 2005
di atur tidak boleh ada jabatan ganda.
Artinya dengan beberapa data korupsi yang terjadi di
daerah , khususnya pada pencalonan dalam pilkada yang
melakukan korupsi sebelumnya, dan itu harus di tolak
tegas untuk tidak ikut dalam pencalonan PILKADA.
Dari mulai pemerintahan Habibie,Gusdur dan Megawati
sampai pada - Pemerintahan SBY-JK sekarang tidak
berani mengusut tuntas kasus KORUPSI SOEHARTO dan
kroni-kroninya yang telah memakan uang rakyat.
Dalam pilkada ini rakyat harus menawarkan kongkrit
kepada calon-calon PILKADA yang menjadi persoalan
pokok kesejahteraan bagi rakyat yaitu :
� Persoalan pendidikan yang selama ini tidak semua
mendapatkan pendidikan karena biaya pendidikan mahal
walaupun pemerintah katanya memberikan subsidi
pendidikan tapi kenyataanya itu tidak sampai pada
orang-orang miskin karena persoalan korupsi pun
terjadi dalam pemotongan dana subsidi dalam
pendidikan, dimana sumber daya manusiapun semakin
berkurang kecerdasanya karna tidak bisa sekolah,
untuk itu rakyat harus meminta agar calon-calon
pilkada membuat program pendidikan murah dan gratis
untuk rakyat.
� persoalan kesehatan mereka tidak bisa makan karena
kelaparan dan kurang gizi dan persoalan biaya rumah
sakit dan obat-obatan yang mahal, sudah berapa banyak
rakyat miskin meninggal karena persialan kelaparan di
kupang terjadi anak-anak kecil terkena busung lapar
karena tidak bisa makan makanan yang bergizi, ini yang
harus menjadi pokok persoalan bagi para calon-calon
PILKADA untuk diselesakan problem persolan rakyat yang
tidak hanya janji-janji pada saat kampanye bahkan
harus membuat kontrak politik dengan calon pilkada.
� kemudian persolan KORUPSI dalam pilkada rakyat harus
menindak tegas pada pelaku yang ikut pencalonan dalam
pilkada untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan
mementingkan kepentingan rakyat, mulai dari pusat
hingga sampai daerah, dan rakyat harus bersama-sama
ikut mengontrol dalam jalannya pemilihan kepala daerah
(PILKADA).
Rakyat harus tegas dalam mewujudkan pemerintahan yang
bersih di antaranya :
1. Pemerintah bersama rakyat harus ikut dalam
mengonrol jalannya pemilihan dalam PILKADA
2. Pemerintah bersama rakyat harus tegas tidak
mengambil kampanye money politik dalam PILKADA.
3. Menolak calon pemilihan kepala daerah yang
melakukan kejahatan kasus KORUPSI dalam PILKADA.
4. Pemerintah harus tegas menangkap pelaku kejahatan
kasus KORUPSI apalagi mencalonkan dalam PILKADA.
5. Menindak tegas pelaku yang melakukan kecurangan
dalam PILKADA.
Maka rakyat harus segera membuat POSKO ANTI KORUPSI
karena Indonesia adalah termasuk negara terkorup di
dunia dan rakyat harus bersatu membuat POSKO ANTI
KORUPSI di tiap-tiap daerah, di tiap-tiap kampung, di
tiap-tiap dusun warga dan di tiap-tiap posko yang
sedang melakukan pemilihan kepala daerah di mana
tempat berlangsung, dan posko akan menjadi tempat di
mana bisa mengontrol dan mensentralisir data yang
melakukan kecurangan dan yang telah melakukan kasus
pencalonan dalam PILKADA dan juga menjadi alat untuk
mewadahi aspirasi rakyat untuk meminta
tuntutan-tuntutan yang seharusnya menjadi hak untuk
rakyat
Kepada calon-calon PILKADA dan membuat perjanjian
kontrak politik bagi rakyat tidak hanya janji-janji
yang telah di berikan pada pemilu kemarin ternyata
hanya bohong belaka, demi mewujudkan pemerintahan yang
bersih dan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat,.
Karena jauh dari KORUPSI akan mensejahterakan rakyat
jauh dari kemiskinan dan kelaparan juga kebodohan dan
tidak ada lagi hutang kepada CGI, IMF, ADB dan WORLD
BANK maupun Negara-negara Imperialis (Amerika,
Inggris, Kanada, Jepang dll.)
TANGKAP DAN ADILI PELAKU KEJAHATAN KORUPSI !
SITA HARTA KEKAYAAN DAN ASET-ASETNYA UNTUK
PENDIDIKAN DAN KESEHATAN !
PERSATUAN RAKYAT
DEMI TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN
KERAKYATAN!
contact person :
iwan dwi laksono (021-829 5656)
__________________________________
Discover Yahoo!
Find restaurants, movies, travel and more fun for the weekend. Check it out!
http://discover.yahoo.com/weekend.html
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
