Artikel menarik sekaligus menyedihkan. Menarik karena ulasan dan solusinya,
menyedihkan karena sedikit yang menanggapinya (?)
Memang butuh perenungan untuk ikut terenyuh memikirkan nasib anak satu
bangsa kita. Saya tidak akan menuntut pemerintah untuk menyelesaikan masalah
itu. Itu adalah sebuah tanggung jawab yang 'wajar' karena tanggung jawab
mereka sebagai the governence.
Tapi ketidak wajaran jika tanggung jawab yang berada di sanubari kita tak
pernah terjewantahkan dalam hal-hal yang riil dan kongkrit. Rata-rata
teman-teman, saya anggap intelektual muda, tapi nyatanya sedikit yang
bersuara 'menyaksikan' puluhan ribu anak-anak Indonesia di berbagai daerah
yang 'kekurangan gizi' sehingga harus berhadapan dengan kematian di usia
mudanya. Kejadian tragis.
Apa yang bisa kita perbuat dengan jumlah seribuan ini??? Mungkinkah PPI
India berkoordinasi bikin aksi nyata, melalui dompet sosial dan semisalnya?
Ataukah kasus kemanusian ini hanya akan menjadi tanggung jawab individual
kita? Tanpa pernah belajar menempatkannya sebagai permasalahan kolektif??
Any way, ini cuman curhat saya jadi wajar jika sedikit emosional :).
Rgds,
MHM
----- Original Message -----
From: "Ambon" <[EMAIL PROTECTED]>
To: <Undisclosed-Recipient:;>
Sent: Wednesday, June 08, 2005 12:10 AM
Subject: [ppiindia] Bahasa Elite untuk Busung Lapar
> MEDIA INDONESIA
> Rabu, 08 Juni 2005
>
>
> Bahasa Elite untuk Busung Lapar
> Boni Hargens, peneliti di Pusat Kajian Ilmu Politik FISIP UI, Jakarta
>
>
>
> MENYAKSIKAN wawancara via telepon Gubernur NTB Lalu Serinata dengan
> presenter MetroTV, Della Chantal Concetta, dalam acara berita siang
> MetroTV, Kamis 26 Mei 2005, tentang wabah busung lapar yang telah
> mengakibatkan sedikitnya tujuh orang anak meninggal di Mataram, Nusa
> Tenggara Barat, cukup mengecewakan. Mengecewakan karena
> sangkalan-sangkalan Gubernur Serinata yang cukup konyol mengandung kesan
> seolah-olah busung lapar itu hanya ilusi, padahal sedikitnya sudah
> tercatat 52 anak terserang busung lapar dan tujuh di antaranya meninggal
> dunia.
>
> ''Bisa jadi anak-anaknya yang malas makan sehingga terjadi kekurangan
> gizi,'' ujar sang gubernur dengan meyakinkan. Lantas ketika ditanyakan
> soal langkah pemerintah provinsi dalam menangani bahaya krisis gizi di
> NTB, Serinata secara diplomatis mengelak, ''Kita lihat dulu data dari
> dinas kesehatan,'' ucapnya diplomatis.
>
> Usai menyaksikan wawancara singkat itu, saya merasa seperti usai menonton
> sandiwara. Di satu pihak, media berbicara soal fakta, namun di lain pihak
> politikus mengelak dengan retorika politik yang lihai seolah-olah masalah
> itu hanyalah konstruksi media. Implikasinya, kesengsaraan rakyat sering
> kali hanya menjadi polemik yang ramai dibincangkan dan didebatkan dalam
> wacana publik tanpa adanya solusi yang serius dan komitmen yang teguh
> dalam menuntaskan masalah tersebut. Padahal siapa pun sepakat, bahwa
> busung lapar adalah fakta buruk yang tidak untuk didebatkan, melainkan
> untuk ditangani secara serius. Oleh karena itu, yang dituntut adalah
> tanggung jawab politik yang serius dari pemerintah, bukan retorika politik
> yang ilusif.
>
> Dulu ketika tersandung skandal Watergate, Presiden Nixon mengeluarkan
> amanatnya untuk rakyat Amerika Serikat pada 30 April 1973. ''Siapa yang
> harus dipersalahkan dalam kasus ini? Buat saya, paling gampang untuk
> mempersalahkan mereka yang kepadanya saya melimpahkah tanggung jawab untuk
> melaksanakan kampanye. Tetapi itu artinya saya pengecut. Dalam organisasi
> mana pun, pemimpin puncak harus memikul tanggung jawab. Demi tanggung
> jawab itu, termasuk di sini, dalam jabatan ini, maka saya menerimanya.''
> Nixon adalah cermin sikap seorang pejabat negara yang memiliki kesadaran
> etis atas tanggung jawab jabatannya. Tentu saja amat luhur kalau
> keteladanan itu ditiru oleh para pejabat kita.
>
> Krisis tanggung jawab memang persoalan yang cukup serius di kalangan para
> elite politik kita. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Ketua KPU
> Nazaruddin Sjamsuddin selalu mengelak untuk bertanggung jawab atas kasus
> korupsi kolektif di KPU meskipun banyak saksi mengaku keterlibatan Ketua
> KPU dalam hal dana taktis sebesar Rp20 miliar.
>
> Implikasi yang paling nyata dari krisis tanggung jawab politik tercermin
> pada sikap pemerintah yang acuh tak acuh dengan kesusahan rakyat, bahkan
> ada tendensi untuk menggampangkan masalah yang rumit. Bantahan Gubernur
> Serinata tentang adanya busung lapar di NTB adalah contoh bahasa politik
> elite yang cenderung menutup-nutupi masalah. Padahal, satu hal yang harus
> disadari adalah hakikat kekuasaan demokratis menuntut adanya komitmen dan
> tanggung jawab politik terhadap rakyat. Suatu bentuk tanggung jawab yang
> konkret bukan tanggung jawab klise, sebab kekuasaan itu bukan sesuatu yang
> ex-nihilio melainkan didaulatkan oleh rakyat. Dengan kata lain, proses
> menyelenggarakan kekuasaan adalah suatu upaya mewujudkan tanggung jawab
> untuk mengabdi pada kebaikan hidup orang banyak.
>
> Sungguh luhur kalau pemerintah NTB tidak membantah, namun dengan rendah
> hati mengaku bahwa busung lapar adalah kenyataan pahit yang menjadi
> tantangan bagi pemerintahan Serinata. Kerendahan hati untuk mengakui
> adanya masalah tentu memudahkan langkah untuk mengatasinya. Sebab, ketika
> banyak anak diserang busung lapar, hal itu tentu bukan karena alasan
> sepele seperti 'anak malas makan'. Jelas bahwa ada alasan yang lebih
> serius di belakang fakta itu, yang barangkali bersifat struktural sehingga
> pada gilirannya dituntut tanggung jawab penuh dari pemerintah dalam
> menyikapinya.
>
> Amat menggelikan, bagi siapa pun, bahwa Gubernur Serinata justru
> mensinyalir kasus busung lapar karena 'anak malas makan'. Menggelikan
> dalam dua arti. Pertama, alasan itu tidak cukup logis untuk menjelaskan
> masalah yang sesungguhnya. Karena, bagaimana mungkin pada waktu yang
> bersamaan di tempat yang berbeda ada banyak anak yang 'malas makan' lalu
> nyawanya terenggut? Kedua, alasan itu adalah konstruksi bahasa politik
> elite yang gagal menjadi pelayan bagi rakyat. Padahal, pemimpin adalah
> seorang pelayan yang berkuasa untuk mewujudkan kebaikan bagi rakyat
> banyak.
>
> Hal lain yang mesti disadari, bahwa masalah busung lapar adalah problem
> kemanusiaan, bukan kasus politik sehingga tidak perlu sikapi secara taktis
> dan politis. Maka, Pemprov NTB tidak perlu berpolemik tentang ada atau
> tidaknya busung lapar, tetapi bagaimana menangani masalah itu secara
> komprehensif. Ada kesan bahwa Serinata memandang masalah ini dari sisi
> politis yang berpotensi menurunkan citra dan dukungan publik terhadap
> kinerja Serinata. Kalau itu yang dipikirkan oleh Pemprov NTB, saya kira
> itu logika elite yang mengerdilkan makna politik sebagai instrumen
> kekuasaan belaka, sebaliknya lupa bahwa politik dan kemanusiaan adalah
> satu-kesatuan yang niscaya. Dengan demikian, yang paling diperlukan adalah
> langkah peduli yang segera bukan polemik atau retorika politik.
>
> Untuk itu, ada dua hal yang perlu dilakukan Pemerintah Provinsi NTB.
> Pertama, mendefinisikan situasi secara objektif. Tidak usah 'malu' untuk
> mengaku bahwa memang terjadi musibah busung lapar di NTB. Kedua,
> merumuskan langkah solusi yang strategis dan efektif. Untuk jangka pendek,
> pemerintah menangani dan menanggung biaya perawatan korban; pemerintah
> juga menjamin kecukupan pangan bagi seluruh masyarakat. Kalau pemprov
> tidak bisa menangani itu sendiri, persis di situlah arti penting
> koordinasi dengan pemerintah pusat. Untuk jangka panjang, masalah ini
> menjadi pelajaran bagi pemerintah agar merumuskan pola pendekatan
> pelayanan yang lebih efektif. Sebab, satu hal yang paling penting adalah
> bahwa rakyat bukan sekadar alat untuk memperoleh kekuasaan melainkan
> sasaran sekaligus tujuan teleologis adanya kekuasaan. Untuk itu,
> pemerintah sedapat mungkin menghindari pemakaian bahasa politik yang
> elitis dalam menyikapi kesusahan rakyat, sebaliknya pemerintah mesti
> memakai bahasa hati nurani yang dengan jernih dan tulus mengabdi pada
> amanat penderitaan rakyat.***
>
> [Non-text portions of this message have been removed]
>
>
>
> ***************************************************************************
> Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia
> yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org
> ***************************************************************************
> __________________________________________________________________________
> Mohon Perhatian:
>
> 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
> 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
> 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
> 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
> 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
> 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
>
> Yahoo! Groups Links
>
>
>
>
>
>
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
