http://www.sinarharapan.co.id/berita/0506/27/opi01.html
Rekayasa Sosial bagi Pembangunan Masyarakat Maritim
Oleh: Leo Nababan
PERILAKU suatu bangsa sangat dipengaruhi lingkungannya, sehingga setelah
mendiami suatu wilayah berabad-abad, perilaku mereka akan terbentuk dengan
sendirinya. Pola ini seharusnya diterapkan di Indonesia yang 3/4 luas
wilayahnya laut. Nusantara pernah jaya sebagai bangsa maritime. Dalam sejarah,
Kerajaan Sriwijaya (683-1030 M) atau Kerajaan Majapahit (1293-1520M)
digambarkan nenek moyang kita tidak takut laut, aktif berdagang antarpulau dan
benua dengan menggunakan kapal-kapal layar-salah satunya adalah phinisi - ke
Cina, India dan Timur Tengah, bahkan hingga ke Madagaskar di Afrika Selatan.
Itu semua hanya kebanggaan masa lalu. Selama ini kita tidak menyadari adanya
"rekayasa sosial" yang dilakukan Belanda guna mengubah perilaku dan karakter
bangsa Indonesia dari wawasan maritim menjadi wawasan daratan atau menjadi
negara agraris. Penjajah memperkenalkan konsep yang mengerikan tentang laut,
dan karenanya laut dipatrikan sebagai pemisah antar pulau dan bukannya perekat.
Hal inilah yang mengakibatkan timbulnya pengkotakan antarsuku ala politik
devide et impera.
Meski Indonesia diakui dunia sebagai negara kepulauan terbesar dengan 17.508
pulau dan 81.000 km panjang garis pantai, dan terletak di kawasan strategis
baik secara ekonomi maupun politik dunia, namun itu semua tak tercermin dalam
pandangan hidupnya. Akibat pengaruh dan rekayasa sosial yang dilakukan secara
sistematis oleh penjajah selama 350 tahun, karakter dan jati diri negara
kepulauan berubah menjadi bangsa yang berorientasi daratan. Melalui rekayasa
sosial tersebut, tiap pulau menjadi terpisahkan oleh laut atau selat.
Jati diri bangsa bahari yang ditandai dengan mayoritas penduduknya bekerja di
bidang perdagangan antarpulau, bahkan antar benua musnah setelah ada monopoli
oleh armada maskapai Belanda Verrenigde Oostindische Compagnie (VOC). Terlebih
dengan dikembangkannya sistem tanam paksa dan perkebunan untuk memenuhi
kebutuhan bahan baku produk pertanian tanaman keras atau bagi industri-industri
di Eropa, berubahlah Indonesia menjadi bangsa agraris dengan wawasan darat.
Mengubah Paradigma
Kini saatnya memanfaatkan momentum di era reformasi ini untuk memperbaiki visi,
misi dan kebijakan pembangunan nasional demi menyejahterakan rakyat dengan
tidak hanya menggunakan paradigma darat (bidang pertanian) nan tak kunjung
dapat mengentaskan atau memerdekakan rakyat dari kemiskinan.
Mengubah hasil rekayasa sosial buatan penjajah Belanda, tidak semudah
membalikkan telapak tangan. Kita harus memulai perubahan paradigma pembangunan
dari konsep dasar. Kita harus memberikan pembelajaran kepada rakyat secara
struktural maupun kultural. Bangsa Jepang, awalnya berwawasan darat, tapi
kemudian mengubah diri pada masa Kaisar Meiji dengan berbagai rekayasa sosial
untuk menjadi bangsa bahari dan bangsa niaga. Hasilnya, Jepang maju dan ikut
menentukan perekonomian serta politik dunia. Pola ini ditiru Taiwan, Korea
Selatan dan negara Asia lainnya.
Wawasan dan paradigma pembangunan harus mengarah ke lautan dengan potensi
sumber daya alam kelautan yang melimpah sepanjang tahun. Tidak sepatutnya kita
hanya melihat dan membanggakan kekayaan laut, namun hasilnya dinikmati bangsa
lain baik secara legal maupun ilegal.
Pembangunan harus diarahkan demi pemanfaatkan potensi laut dan pantai seperti
ikan, pertambangan, wisata bahari maupun berbagai budi daya tanaman dan ikan.
Dengan perubahan paradigma dan wawasan daratan ke paradigma kelautan dan
wawasan maritim, pengembangan industri nasional harus diarahkan untuk mampu
mengelola sumber daya alam kelautan. Hal yang sangat penting dan mendesak
adalah mengubah para nelayan tradisional yang menangkap ikan dengan menggunakan
perahu di sepanjang perairan dangkal menjadi pengguna kapal ikan yang mampu
menjelajahi ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif). Mereka tidak boleh terus menjadi
buruh atau kuli. Janganlah kekayaan laut kita terus dijarah nelayan negara lain
seenaknya.
Sejumlah Rekomendasi
Untuk memanfaatkan sumber daya alam kelautan itu pemerintah dapat melakukan
beberapa program yang didukung dunia perbankan, bahkan pinjaman lunak dari luar
negeri (bukan mengundang investor asing), guna mengembangkan industri maritim:
Pertama, membuat galangan kapal dengan kapasitas memproduksi kapal ikan yang
mampu menjelajah perairan ZEE (50-100 gt), terutama jenis komando, long line,
purse seine dan kapal pukat.
Kedua, mendirikan pabrik pengolahan hasil tangkapan laut mulai dari pembekuan,
pengalengan, dan pengeringan sampai pengolahan makanan dari bahan ikan dan
limbah (untuk pupuk).
Ketiga, mendirikan pabrik pengolahan rumput laut, paling tidak di daerah yang
sudah dikembangkan budi daya rumput laut secara besar-besaran. Keempat,
mendirikan industri kerajinan mutiara, agar Indonesia bukan sekadar menjadi
penghasil mutiara melainkan penghasil perhiasan mutiara. Kelima, mendirikan
industri garam agar Indonesia yang terletak di sepanjang khatulistiwa tidak
lagi mengimpornya.
Keenam, membangun lokasi wisata bahari, termasuk hunian musim panas dan
pengadaan kapal-kapal pesiar. Kredit untuk pembelian kapal ikan bagi kelompok
nelayan di bawah koordinasi pemerintah atau koperasi akan langsung membuat
mereka mampu membayar kredit secara tetap. Perbankan jangan terus
mengategorikan penangkapan ikan sebagai usaha yang berisiko tinggi.
Selain itu, haruslah direncanakan dan diselenggarakan kampanye mengubah visi
dan paradigma pembangunan menjadi visi kelautan; sehingga dapat mengembalikan
jati diri bangsa sebagai bangsa bahari dan bangsa niaga. Itu semua agar selaras
dengan kondisi lingkungan sebagai negara kepulauan. Kita harus mampu mengolah
sumber daya laut yang juga bisa hasilnya harus menjadi alternatif guna
menanggulangi penggangguran dan mengentaskan kemiskinan.
Suatu rekayasa sosial dapat mengembalikan ke watak bangsa bahari yang
sesungguhnya. Ini semua sangat tergantung pada kemauan dan kemampuan para elite
politik, elite ekonomi dan para penyelenggara negara. Kelautan janganlah
sekadar salah satu bidang yang menjadi kewajiban, fungsi, tugas dan tanggung
jawab salah satu menteri atau departemen. Ia harus menjadi landasan dan visi
pembangunan nasional. Kelautan harus masuk dalam kebijakan pembangunan nasional.
Penulis adalah pengurus di DPP Partai Golkar.
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
