http://www.kompas.com/kompas-cetak/0506/30/opini/1852128.htm
Pers Lokal dan Demokratisasi
Oleh: IGNATIUS HARYANTO
Pemilihan kepala daerah langsung telah dimulai sejak sebulan terakhir.
Bagaimana pers lokal berperan dalam keriuhan pemilihan kepala daerah langsung
ini?
Dalam artikel Pers Lokal dan Pilkada (Kompas, 10/2/2005), penulis
mengkhawatirkan arah pers lokal yang bisa menjadi agen untuk mengobarkan
nasionalisme kesukuan (ethno-nationalism) sebagaimana diembuskan sejumlah elite
politik.
Nasionalisme sempit?
Pemikiran Jack Snyder (From Voting to Violence, 2000) menekankan peran media
sebagai pembuat opini publik yang bisa menyokong kepentingan para nasionalis
sempit, karena pada masa awal demokratisasi terjadi, suasana berpendapat bebas
terjadi, pers lebih mudah didirikan, dan media bisa menjadi alat bagi para
maniak kekuasaan mengangkat kepentingannya.
Penelitian LSPP atas kondisi pers lokal di beberapa wilayah menunjukkan, pers
lokal belum sepenuhnya optimal menjadi lembaga yang mengawal proses
demokratisasi di tingkat lokal.
Ada beberapa penyebab. Pertama, banyak wilayah yang pertumbuhan ekonominya
rendah, namun pers tumbuh subur. Untuk Kota Ambon misalnya, ada enam harian dan
enam mingguan, dengan total peredaran tak lebih dari 10.000 eksemplar.
Kedua, pendirian pers lebih banyak merupakan agenda politik masing-masing
elite, dan menjadikan media sebagai corong guna membela kepentingannya. Lihat
boks redaksi di berbagai media daerah, nama elite politik lokal tercantum di
sana.
Idiom maju tak gentar membela yang bayar tepat menggambarkan situasi ini.
Pengelola media terbias dalam faktor bias kesukuan dalam pemilihan kepala
daerah langsung. Seolah orang satu suku harus dibela, tak peduli benar atau
salah.
Ketiga, beberapa koran ada yang didirikan dengan motif ekonomi, tetapi jauh
dari kerangka profesionalisme, tetapi lebih bermotif melakukan pemerasan lewat
pemberitaan medianya.
Keempat, amat sedikit profesionalisme menjadi kerangka kerja bagi para wartawan
lokal. Satu dua media yang cukup independen didirikan, tetapi nasib mereka pun
kembang kempis.
Di luar itu, pers lokal amat menggantungkan hidupnya pada langganan ratusan
eksemplar dari kantor pemerintahan. Selain itu mereka juga berharap agar
iklan-iklan pelantikan pejabat akan masuk ke media-media mereka anggaran rutin
pemerintah dalam pos komunikasi, informasi, dan propaganda.
Pada akhir tahun 2001, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pernah menghitung,
dana untuk wartawan yang dikeluarkan 64 BUMN mencapai Rp 864 miliar. Angka ini
belum termasuk dana yang ada di berbagai departemen, pemerintah daerah, dan
dinas-dinas. Jika semua itu dikumpulkan, jumlahnya triliunan.
Amat sulit melihat pers bisa konsisten menyoroti kebobrokan aparatur pemerintah
daerah, karena sekali kasus korupsi diangkat, lalu terjadi negosiasi antara
pelaku korupsi dan pengelola-media untuk menyingkirkan berita yang tak
menguntungkan itu. Jika suap tak mempan, intimidasi atau kekerasan fisik
dilancarkan pejabat itu.
Belakangan, yang juga sedang trendy adalah kasus pencemaran nama baik oleh
pihak-pihak yang tersinggung dengan pemberitaan media. Kasus terakhir awal Mei
lalu di Lampung menunjukkan dua wartawan divonis sembilan bulan penjara karena
dianggap mencemarkan nama baik orang kuat di Lampung, Alzier Dianis Thabrani
(Kompas, 6/5/2005).
Apa jalan keluarnya?
Pers lokal harus makin profesional dan menggunakan standar umum jurnalisme
sebagai pegangan untuk tidak jatuh dalam pandangan-pandangan sempit. Persoalan
independensi menjadi masalah berat bagi pers lokal, dan soal kemampuan wartawan
yang tidak terasah oleh pelatihan yang baik, juga menjadi faktor penyebab
kondisi ini.
Para pengelola media lokal harus diingatkan, kekuasaan berumur lebih pendek
daripada sebuah pers yang independen. Pers yang independen akan hidup melewati
berbagai penguasa politik, dan jika ia dicintai pembacanya pers akan bertahan.
Harus diingat, membela kepentingan politik salah satu kontestan berarti telah
mengingkari hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan
berimbang. Prinsip atas hak memperoleh informasi harus ditekankan karena ini
merupakan bagian perlindungan hak asasi manusia global. Pemberitaan yang bias
akan merugikan masyarakat luas. Media yang telah jatuh dalam favoritisme atas
kelompok politik tertentu akan membuat masyarakat tak lagi percaya pada media
itu.
Padahal kepercayaan masyarakat (kredibilitas) adalah hal yang mahal dan sulit
untuk diraih. Sekali kepercayaan itu ternodai, pers akan ditinggalkan
masyarakat.
Ignatius Haryanto,peneliti; Wakil Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pers dan
Pembangunan (LSPP) di Jakarta
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
