http://www.indomedia.com/bpost/072005/9/opini/opini3.htm
Andaikata Suara Kita Bisa Didengar TAK ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba ada suara bernada kecewa terhadap posisi Partai Golkar di pemerintahan. Sebagai pemenang pemilihan umum yang memiliki anggota parlemen cukup siginifikan, posisi Golkar di pemerintahan seperti di persimpangan jalan, masih abu-abu. Karena itu, Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla diminta segera mereposisi sikap partai dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Pernyataan ini dilontarkan oleh Ketua Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI) Fachri Andi Calusa, di sela-sela peringatan ulang tahun ke 27 AMPI di Kantor DPP Golkar, Jakarta. Berita itu tidak banyak diekspos oleh surat kabar. Kecuali nilai beritanya sangat kurang, tokoh yang berbicara tidak memiliki bobot dan kapasitas yang pas. Berita baru punya nilai, kalau bobot dan sumber beritanya mampu mengangkat perhatian masyarakat. Tetapi kita justru mengangkat berita ini, karena kita menangkap ada pesan lain di baliknya. Dalam berita itu, Wakil Ketua Umum DPP Golkar Agung Laksono menyatakan mendukung pernyataan tadi dan partai akan mendukung kandidat-kandidat terbaiknya untuk duduk dalam kabinet. Tetapi Agung tidak dalam posisi untuk mengusulkan. Sudah menjadi kebiasaan bahwa bola itu ditendang dari bawah, selanjutnya dipermainkan di atas, tendang sana tendang sini sehingga menciptakan situasi yang pas untuk bikin gol. Kita juga tidak menutup mata, jika ini merupakan permainan cerdik dari Golkar untuk membuat 'gol' sebanyak-banyaknya. Partai mana pun tentu ingin menempatkan kadernya sebanyak mungkin di kabinet atau pun parlemen. Karena tidak etis untuk membuka masalah itu dari atas, maka dari bawahlah hal itu diangkat. Itu sah-sah saja, sepanjang tetap dalam koridor aturan main. Kita hanya ingin mengingatkan bahwa pemilihan anggota kabinet atau menteri adalah hak prerogatif presiden, jadi mutlak. Wakil presiden bisa menjadi pertimbangan, tetapi tidak menentukan. Akan halnya dengan Kabinet Indonesia Bersatu sekarang, yang punya hak untuk mengangkat dan memberhentikan menteri adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden dan wakilnya dipilih langsung oleh rakyat, bukan dipilih lewat perwakilan seperti dulu yang didominasi wakil-wakil dari partai politik. Dulu, anggota kabinet seiring dengan komposisi keanggotaan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR/DPPR mencerminkan komposisi hasil pemilu. Dengan pilihan langsung bisa terjadi anggota parlemennya didominasi oleh kaum oposisi. Sekarang ini, kendati tidak mayoritas tetapi anggota DPR dari Golkar lebih banyak dibanding partai yang mengusung Yudhoyono. Tetapi tidak berarti bahwa kabinet juga harus didominasi oleh pemenang pemilu. Yudhoyono punya legitimasi kuat sebagai pilihan rakyat, karenanya tidak seorang pun boleh mengurangi hak konstitusionalnya. Misalnya dalam penunjukan menteri. Kalau mau jujur, Golkar dalam pemilu lalu tidak mendukung pasangan Yudhoyono/Jusuf Kalla. Golkar mendukung Wiranto, setelah itu bergabung dengan PDIP dan beberapa partai lain untuk mendukung Megawati Soekarnoputri. Kalla tidak didukung oleh Golkar. Kemenangan pasangan ini lebih karena penampilan personanya yang memikat masyarakat pemilih. Baru setelah menjadi wapres, Kalla yang memang kader Golkar melihat peluang bagus untuk mendapat kendaraan politik, dan ia maju sebagai calon ketua umum Golkar dan berhasil. Inilah yang kemudian mendorong partai beringin itu menempatkan diri sebagai partai pemerintah dengan segala konsekuensinya. Kita hanya ingin urun rembuk, negara kita kini tengah dilanda berbagai macam krisis. Sehebat apa pun presidennya, tidak akan bisa menyelesaikan krisis dalam waktu yang pendek. Karena itu, janganlah ini dijadikan alasan untuk setiap kali melakukan pergantian kabinet. Kabinet pelangi yang terdiri atas berbagai macam partai seperti sekarang, sudah cukup membuat repot presiden. Kita percaya, orang sekapasitas Jusuf Kalla yang sudah berpengalaman di pemerintahan tidak akan gegabah menggunakan 'kekuasaannya'. Andaikata suara kita bisa didengar, kita pun tidak ingin kabinet dijadikan sebagai arena dagang sapi. Di Amerika Serikat juga pernah terjadi kongres (DPR) dikuasai partai yang tidak mendukung presiden. Tetapi presiden memimpin negaranya dengan penuh percaya diri dan kecakapan, sehingga tidak perlu takut menghadapi oposisi. Di Indonesia, kepentingan pribadi dan kelompok selalu nomor satu sehingga tuntutannya pun kadang berlebihan dan menomorduakan kepentingan bangsa. [Non-text portions of this message have been removed] *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
