Sudah lazim di jaman sekarang bahwa Sejarah dijadikan alat legitimasi penguasa untuk mengukuhkan kekuasaan dengan cerita romantisme maupun patriotisme sang penguasa ketika mendapatkan kekuasaan. Maka jangan heran bila kekuasaan berpindah tangan, jalan cerita sejarah pun bisa berubah menurut cara pandang penguasa baru, maupun terungkapnya fakta, data atau kesaksian baru. Tapi di sisi lain, sejarah dapat dijadikan sebagai pembebas bagi kegelisahan manusia atas ketidakadilan dan ketidakpuasan yang dialami dirinya maupun masyarakat sekitarnya.
Kenapa sejarah di Indonesia selalu diwarnai pertumpahan darah dan perpecahan ? Kenapa tidak ada upaya dari sejarawan untuk meluruskan sejarah ? Apa ada kriteria tertentu untuk menentukan objektifitas sejarah? Apakah sejarah perlu dilegalizir? Apakah riwayat Supersemar 1966 seperti yang diberitakan selama ini ? Kenapa Kartini dianggap pahlawan wanita nasional ? Kenapa ingatan bangsa Indonesia sedemikian pendek sehingga sejarah yang berumur 500 tahun lalu pun sudah terlupakan? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul dalam Forum diskusi bulanan kebangsaan yang diselenggarakan oleh National Integration Movement (NIM) di One Earth, Ciawi pada tanggal 2 juli 2005, dengan menghadirkan Dr. Asvi Warman Adam penulis dan peneliti sejarah LIPI dan Ibu Mona Lohanda peneliti di Arsip Nasional dan pengajar jurusan sejarah UI, serta Wandy N Tuturoong, seperti biasa, sebagai moderator. Dr. Asvi memulai bercerita tentang kebijakan Mendikbud baru-baru ini untuk mengganti kurikulum sejarah 2004 yang lebih maju, obyektif dan demokratis dengan kurikulum sejarah 1994 peninggalan rezim orde baru. Keputusan mendikbud ini diambil setelah DPR didatangi oleh penyair Taufiq Ismail, Jusuf Hasyim dan Fadli Zon, mempertanyakan kenapa dalam kurikulum 2004 tidak dibahas pemberontakan PKI 1948 dan 1965, serta hilangnya kata `PKI' dari G30S/1965. Menurut Dr. Asvi, kurikulum 2004 lebih baik dari kurikulum 1994 karena lebih terperinci dalam konteks yang lebih komprehensif ketika membahas pemberontakan dan upaya memadamkannya dari perspektif yang lebih luas seperti pergolakan pusat dengan daerah, dampak sosial politk dari peristiwa `pemberontakan' tsb dan persaingan ideologis antar lembaga-lembaga dalam negara. Sedangkan kurikulum 1994, lebih menekankan pada rekor kemenangan ABRI dalam memberantas gerakan-gerakan separatis di daerah Indonesia dan terlalu luas cakupan pengetahuannya tapi tidak relevan bagi Indonesia sehingga memberatkan guru dan juga murid. Dr. Asvi membenarkan bahwa pada masa orde baru, sejarah sering dipakai sebagai alat manipulasi dan penindas bagi segelintir orang dan keluarganya, yang dianggap terlibat dengan gerakan PKI atau gerakan kiri. Anggota keluarga yang punya sejarah terkait PKI, biasanya dipersulit dalam berusaha maupun dalam berkarir pada profesi tertentu, sehingga banyak orang yang menderita puluhan tahun karena mereka tidak bisa jujur dalam mengungkapkan jati diri maupun keluarga mereka yang sebenarnya, seperti yang dialami oleh peragawati terkenal Okky Asokawati. Mengenai Peristiwa Supersemar, Dr Asvi mengungkapkan bahwa peristiwa ini bukanlah tindakan spontan dari 3 jendral seperti yang kita ketahui dari sejarah `resmi'. Ada peristiwa pendahuluan yang terjadi tanggal 6 Maret 1966, di mana 2 pengusaha yang dekat dengan Bung Karno (salah satunya Hasyim Ning) dikirim oleh Jendral Alamsyah ke Istana Bogor yang kala itu dijaga ketat, baik oleh pasukan Cakrabirawa yang setia pada presiden Soekarno maupun oleh pasukan Kostrad di bawah pimpinan Jendral Soeharto. Misi 6 Maret ini dimaksudkan untuk membujuk Soekarno untuk memberikan kuasa pemerintahan sehari-hari kepada Jendral Soeharto. Tapi misi ini gagal, sehingga diambil tindakan lebih keras dengan mengirim 3 jendral, yang kita kenal sekarang sebagai peristiwa Surat Perintah Sebelas Maret. Beliau menegaskan bahwa bila sejarah diungkapkan bukan untuk tujuan menyebarkan dendam atau kebencian maupun membuka luka lama, maka sejarah bisa menjadi semacam terapi atau pelajaran bagi manusia untuk tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan di masa lampau. Bila hal ini terjadi, sejarah bisa menjadi sebagai pembebas bagi manusia. Sebagai pembicara ke-2, Ibu Mona berpendapat bahwa sejarah sebagai ilmu yang paling mudah dan mempunyai 2 sisi. Di satu sisi, merupakan suatu disiplin akademis. Di sisi lain, siapapun bisa menulis riwayat hidup dirinya. Itu pun sejarah. Ibu Mona, yang biasanya bekerja di `belakang layar' mengakui bahwa sejarah itu dengan mudah `ditulis ulang' demi kepentingan penguasa. Beliau menyebut hal itu sebagai sejarah pesanan, dan mengakui bahwa banyak sejarawan yang menerima `pesanan' seperti ini untuk memperkaya diri. Penafsiran dan analisa akan sejarah pun tidak mudah bila pengetahuan dan pemahaman kita mengenai hal itu minim. Misalnya : Pahlawan Nasional. Selama ini paradigma Pahlawan Nasional adalah siapa pun yang melawan penjajah, tanpa dilihat motivasi sebenarnya. Sultan Hasanudin dianggap pahlwan nasional karena melawan Belanda. Tapi sedikit yang tahu bahwa Sultan Hasanudin adalah raja yang ekspansionis dan sangat kejam dalam menaklukkan daerah-daerah sekitarnya, termasuk bone yang ketika itu dikuasai oleh Arumpalaka. Dalam rangka membendung ekspansi Sultan Hasanudin, Arumpalaka `terpaksa' bersekutu dengan Belanda. Maka dikenallah tokoh Arumpalaka sebagai pengkhianat bangsa sebagaimana tertulis dalam sejarah Indonesia. Padahal, setelah menang melawan Hasanudin, Arumpalaka malah balik menentang Belanda. Demikian yang terjadi dengan Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. Sultan Agung yang ekspansionis, menganggap Kerajaan Banten sebagai saingan jalur perdagangan dan kekuasaan bagi Mataram. Maka Sultan Agung mengajak Portugis untuk memerangi Banten. Ketika ditolak, maka Portugis malah diusir oleh Sultan Agung dari Batavia. Jadi, baik Sultan Hasanudin dan Sultan Agung sebenarnya punya motivasi ekspansionis dan persaingan ekonomi ketika berperang melawan musuh asing, bukan motivasi mengusir penjajahan seperti yang selama ini kita ketahui. Kegelisahan yang muncul pada masyarakat Indonesia disebabkan rakyat Indonesia begitu mudah percaya sejarah dari hasil jargon politik. Maka rakyat terkesan kehilangan karakter, tapi inilah refleksi dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Budaya dan tradisi oral/lisan di dalam masyarakat Indonesia pun turut menyumbang pendeknya ingatan sejarah bagi masyarakat. Karena hal itulah, maka Ibu Mona berpendapat bahwa sejarah tidak boleh dimonopoli oleh siapapun. Tiap orang berhak menulis kisah kehidupannya sendiri, asalkan jujur. Tidak ada kebenaran mutlak dalam sejarah, karena kebenaran adalah milik Tuhan secara ekslusif. Demikian disimpulkan bahwa perspektif dan cara pandang diri sendiri harus dijernihkan terlebih dahulu, sebelum dengan jujur dan berusaha secara seimbang kita menulis sejarah berdasarkan data-data yang ada. Inilah penutup dari Mas Wandy sebelum mempersilakan Bapak Anand Krishna untuk memberikan satu-dua patah kata. Bapak Anand Krishna mengungkapkan kekaguman pada tulisan-tulisan dan pandangan Dr. Asvi di media massa. Tapi hari ini, kekaguman beliau bertambah ketika mendengarkan uraian Ibu Mona Lohanda. Beliau setuju bahwa cara memandang sejarah bisa berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Misalnya, `That's history ` bagi orang Amerika berarti : `Peristiwa itu sudah berlalu dan lupakan'. Tapi bagi orang Arab, itu berarti : `Peristiwa itu belum berakhir dan tidak boleh dilupakan'. Persepsi yang berbeda ini bisa menghasilkan kesalahpahaman antara negara-negara Arab dan Amerika mengenai isu teroris contohnya. Demikian pula cara tiap negara terhadap suatu peristiwa dalam sejarah bisa berbeda. Dalam sejarah India-Pakistan, M. Ghaznavi dikenal di Pakistan sebagai orang yang sangat berjasa membawa agama islam, tapi di India, orang yang sama dikenal sebagai seorang perampas. Beginilah cara seorang manusia memandang sejarahnya, berdasarkan `vested interest' masing-masing. Bila, kita mencoba merekonstruksi sejarah peradaban dan agama di Indonesia, istilah `Hindu' dan `India' tidak dikenal dalam Kitab Negarakertagama sampai jaman Majapahit. Jadi agama apa yang `digeser' oleh Islam ketika kerajaan Majapahit runtuh ? Al Baruni menyebut daerah atau wilayah peradaban dari Kandhaar (Afganistan) sampai Astraland (Australia) sebagai Hindustan, yaitu negara-negara yang berada di balik sungai Sindhu. Jadi sebenarnya kita berada di satu wilayah peradaban yang sama di balik sungai Sindhu, bukan satu wilayah agama. Sehingga, tradisi, cerita maupun kebudayaan juga merupakan satu kesatuan dengan sedikit variasi cerita pada tiap-tiap daerah. Maka, istilah jawanisasi sebenarnya tidak ada karena kita semua adalah satu wilayah peradaban. Memang tidak dipungkiri bila ada rezim yang mau berkuasa, mereka pasti memakai taktik untuk memojokan kalangan tertentu atau melemahkan lawan politik dengan menulis kembali sejarah dengan cara pandang mereka sendiri. Maka seorang sejarawan hendaknya berpikiran bersih dan bebas dulu dari sampah dan beban pikiran, baru bisa menulis sejarah dengan jujur dan berimbang berdasarkan fakta dan data yang tersedia. Dan para peneliti dan penulis sejarah serta siapapun diharapkan berani tampil beda, dengan keberanian untuk tetap setia pada etika profesi mereka sendiri di jaman seperti sekarang ini. Dilaporakan oleh Yohanes-The Torchbearers *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
