Harga Mati untuk Helsinki
Indra J Piliang, peneliti dari CSIS, Jakarta
KETIKA Azhari, sastrawan Aceh, menerima hadiah Free World Award, pada Mei, ia
menulis pidato berikut: ''Dan saya sebagai si terkutuk dilahirkan dan tumbuh di
tanah yang buruk itu, namun saya begitu mencintai Aceh dengan alamnya yang elok
dan masyarakat yang ramah untuk menyambung hikayat lama dan menyampaikannya
kepada dunia!''
Saya pun menyambutnya dengan kalimat: ''Mulut senapan harus disumpal dengan
selarik puisi dan sekelebat tulisan tangan sebagai tanda, masih ada
tangan-tangan nan bekerja untuk mempertahankan nafas-nafas kehidupan agar tak
kerontang dilanda taifun manusia-manusia mesin nan murka menyalakkan
senapannya.''
Ketertindasan dan keterpurukan selalu menjadi mesiu bagi manusia-manusia yang
berpikir. Berapa banyak darah yang tumpah yang lantas menjadi rangkaian kalimat
yang mencerahkan umat manusia? Sekalipun ribuan penghargaan hadir, termasuk
untuk almarhum Munir, tetap saja tragedi demi tragedi yang membalut sebuah
bangsa telah memakan korbannya.
Ratusan tangis telah kita dengarkan selama 26 tahun konflik tahap kedua
berlangsung di bumi Aceh. Pada fase konflik pertama dalam bentuk Tentara Islam
Indonesia/Negara Islam Indonesia, pendekatan politik telah berhasil mengimbau
tokoh-tokoh Aceh agar turun gunung. Masa-masa itu memperlihatkan betapa
rapuhnya hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, ketika sejumlah tentara
melakukan pembangkangan di Aceh, Padang, Makassar, Ambon, dan Manado. Kehadiran
pasukan Siliwangi yang dikenal sebagai 'tentara multikultural dan religius',
dalam sejumlah operasi militer, turut memberi andil bagi kembalinya tokoh-tokoh
yang tidak menyukai gaya kepemimpinan Jakarta.
Kini keadaan sudah banyak berubah. Sekalipun beban pemerintah pusat semakin
berat, akibat pemborosan sumber daya alam, megakorupsi, dan ketiadaan pemimpin
yang memiliki kesantunan nurani di masa lalu, setitik harapan kembali merekah
untuk menyelesaikan masalah Aceh. Empat putaran pertemuan informal di Helsinki
memperlihatkan hal itu, sekalipun masih ada faksi-faksi garis keras yang lebih
menghendaki perang di kedua belah pihak.
Minggu ini, putaran kelima pertemuan informal itu kembali digelar. Persiapan
utamanya adalah menyusun draf memorandum of understanding (MoU) yang menjadi
kesepakatan kedua pihak. Dua titik pandang saling berhadapan. Pihak Gerakan
Aceh Merdeka (GAM) menuntut pemerintahan sendiri (self government), sedangkan
pihak Republik Indonesia (RI) menghendaki GAM menerima opsi otonomi khusus.
Kedua pandangan itu saling mendekat, termasuk formulasi paling pas untuk
melibatkan kalangan pemantau dari dalam dan luar negeri.
Dalam sistem perundang-undangan RI, memang dikenal adanya opsi otonomi khusus.
Dua UU sudah hadir, yakni UU No 18/2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam dan UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi
Papua. Kedua UU itu berstatus khusus, mengingat daerah lain menjalankan UU No
32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lahirnya kedua UU ini juga bagian dari
dinamika politik dalam tahun-tahun pasca-Soeharto. Revolusi sistemik dalam
bentuk perubahan konstitusi sampai undang-undang adalah bagian dari proses
perubahan yang sedang kita tempuh.
Dikaitkan dengan kepentingan GAM, terutama generasi GAM lama, sebetulnya opsi
otonomi khusus adalah hal baru. Patut diakui, status otonomi khusus juga lahir
dalam suasana gejolak politik yang tajam di Jakarta dan protes massal di Aceh,
tanpa keterlibatan GAM. Adanya desakan untuk menggelar referendum di Aceh yang
terinspirasi atas 'jajak pendapat' di Timor Timur, menyebabkan pemerintah dan
parlemen nasional mengeluarkan jalan alternatif lewat otonomi khusus. Persoalan
utama yang ingin diraih dengan adanya otonomi khusus tentulah kesejahteraan
rakyat Aceh. Sebagian besar rakyat Aceh masih hidup di bawah garis kemiskinan.
Proporsi pembagian keuntungan dari sumber daya alam Aceh selama ini tidak
seimbang, karena lebih banyak disedot bagi kepentingan Jakarta. Konflik dan
kekerasan juga menjadi penjara yang mendesak kaum lelaki untuk sulit bekerja,
serta menyebabkan kaum perempuan menyangga hidup keluarganya dengan beban
berkali-kali lipat dari perempuan di daerah lain. Panggilan dan
patroli sewaktu-waktu menjadi hantu yang menakutkan.
***
Kondisi ini tentu tidak terjadi di seluruh Aceh. Untuk Kota Banda Aceh,
misalnya, sebelum tsunami tetap menunjukkan aktivitas. Aparatur pemerintah,
polisi, tentara, kalangan terdidik, sampai kelas menengah Aceh menikmati
situasi keamanan yang lebih stabil, sekalipun rentetan peluru juga sesekali
hadir. Daya jangkau media luar juga lebih baik.
Sementara itu, warga yang hidup di daerah rural, sungguh sulit untuk diakses.
Korban-korban terus berjatuhan dengan sejumlah kontroversinya.
Meunasah-meunasah lamat-lamat kehabisan energi untuk mempertahankan
tradisi-tradisi yang sudah lama menjadi bagian dari keseharian masyarakat Aceh.
Kaum ulama dan intelektual terpandang satu demi satu hilang atau diterjang
peluru. Generasi baru yang lahir mengalami trauma perang yang dalam.
Operasi militer yang berlangsung selama dua tahun terakhir ini lewat pengerahan
35.000 tentara dan brigade mobil, kian membatasi ruang gerak Angkatan GAM.
Namun, sebagai perang gerilya, apalagi dengan situasi persenjataan militer RI
yang kurang mutakhir akibat embargo pembelian senjata, menyebabkan gerakan
pasukan GAM tetap bisa berjibaku dalam medan-medan yang sulit. Jalan panjang
kekerasan akan terus terbentang, apabila operasi militer diteruskan.
Ketiadaan dukungan publik Aceh yang melarat itu juga salah satu unsur yang
menyebabkan perang berlangsung lama. Rakyat yang terjepit dalam lorong
peperangan lebih memilih untuk bungkam, ketimbang memihak kepada salah satu
blok. Persoalannya bukan terletak pada rakyat Aceh yang tidak nasionalis,
melainkan pilihannya adalah hidup atau mati. Nasionalisme rakyat Aceh dalam
perang kemerdekaan dulu telah lama dikecewakan akibat konflik yang menahun.
Soal hidup dan mati itu pulalah yang layak disampaikan kepada pihak perunding
di Helsinki. Perdamaian adalah harga mati. Tidak ada tawaran selain itu, karena
siklus konflik ini telah menimbulkan penderitaan yang mahahebat bagi rakyat.
Ada sedikit pihak yang diuntungkan dengan perang, namun lebih banyak yang
dirugikan.
Perang ini harus dihentikan, karena sulit untuk melihat ada masa depan dengan
jalan peperangan. Soekarno pun pada akhirnya menempuh jalan damai, termasuk
dalam penyelesaian sengketa masalah Irian Barat (sekarang Papua) dengan
Belanda. Ironis, ketika sejumlah pihak yang menyebut sebagai pengikut Bung
Karno terus-menerus tidak menawarkan alternatif, selain mencoba terus
mengembuskan napas nasionalisme yang sudah semakin lelah itu. Ironi kaum
nasionalis hari ini juga terbentang, ketika begitu banyak aset strategis
dijual, seolah 'konsesi' kepada kalangan pengendali arus modal mancanegara.
Ketika kaum nasionalis itu berteriak, sebetulnya mereka sedang membongkar
kebijakan-kebijakannya sendiri yang anti-nasionalisme.
Sementara itu, kita melihat betapa persoalan sebenarnya bukan terletak dalam
paham nasionalisme yang kini menjadi halusinasi, melainkan lebih kepada
pengelolaan negara secara lebih baik. Nasionalisme hanya akan menjadi candu,
ketika kaum nasionalis lebih suka mengisap cerutu ketimbang memberikan hak-hak
mendasar bagi warga negara.
Pertemuan di Helsinki ialah bagian dari nasionalisme baru Indonesia. Tentu,
akan didapatkan sejumlah rumusan baru pasca-Helsinki. Rumusan-rumusan itu akan
menghadapi gelombang politisasi ketika masuk ke meja fraksi-fraksi partai
politik di Senayan. 'Pintu politik' itu akan menjadi ajang unjuk gigi antara
kaum nasionalis versus kaum humanis. Namun, kemenangan humanisme sudah di depan
mata, ketika perundingan demi perundingan sudah dilakukan di Helsinki.
Seandainya hasil perundingan itu ditolak Senayan, nanti, urusannya menjadi
sangat berbeda.
Berlikunya jalan menuju kesejahteraan dan keadilan hakiki bagi masyarakat Aceh
itu merupakan bukti betapa sulitnya bangsa ini melupakan banyak perbedaannya.
Sebagai negara yang terus mencoba untuk menata dirinya, tentulah tantangan demi
tantangan itu akan menjadi catatan kaki yang manis.
Media Indonesia, Rabu, 13 Juli 2005
---------------------------------
Start your day with Yahoo! - make it your home page
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
