http://www.suarapembaruan.com/News/2005/07/23/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY 300 Hari Kabinet Indonesia Bersatu Rapor Pemerintahan Yudhoyono Masih Merah JAKARTA - Meski sudah melewati 100 hari ketiga , rapor Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono -Jusuf Kalla masih "merah". Apa yang dilakukan Presiden Yudhoyono bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla berikut anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB)-nya, baru menyentuh masalah-masalah kecil atau pinggiran dan belum menyentuh persoalan mendasar bangsa. Hal itu dikemukakan pengamat politik Arbi Sanit yang ketika dimintai komentarnya, Jumat (22/7) siang, sedang berada di Bandar Lampung. Menurut Arbi Sanit persoalan mendasar, yakni perbaikan sistem kenegaraan dan birokrasi yang menjadi biang tumbuh suburnya praktik korupsi kolusi dan nepotisme (KKN), sama sekali belum tersentuh. Senada dengan itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Sutrisno Bachir dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat sore menegaskan pula, Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ini belum optimal. ''Sebagai partai reformis, PAN melihat Pemerintahan sekarang belum optimal dan di sana sini masih terjadi kekurangan dan persoalan yang harus dikerjakan lebih keras lagi,'' ujar Bachir. Tetapi, kata Bachir , semua pihak harus memberikan kesempatan penuh kepada Pemerintahan Yudhoyono memperbaiki persoalan bangsa. Pemerintah lanjut dia, tidak akan bisa menyelesaikan sendiri persoalan bangsa yang begitu besar. ''Kami (PAN-red), tidak melihat bahwa pemerintah sekarang ini tidak mau memberantas korupsi. Upaya pemberantasan korupsi, justru sudah sedang digalakkan,'' ujarnya singkat. Pendapat tersebut juga dibenarkan sosiolog Thamrin Amal Tomagola yang dihubungi terpisah sebelumnya. Tamrin, justru menilai, pemerintahan Yudhoyono-Kalla saat ini sudah melakukan grand work (pekerjaan mendasar) yang harus diselesaikan sebelum pekerjaan berikutnya dilaksanakan. Menurut Thamrin, kalau grand work-nya sudah cukup baik, dalam pengertian masalah pembenahan seluruh mesin birokrasi negara dilakukan dengan memilih prioritas yang strategis yang merupakan konsentrasi dari jalinan berbagai macam permasalahan, akan menjadi tumpuan melangkah selanjutnya. Dia menilai, Pemerintahan Yudhoyono sudah melakukan terobosan yang cukup menggembirakan. Misalnya, penindakan terhadap korupsi, sekarang dilakukan melalui dua cara. Pertama, secara horizontal accuntability (lembaga yang sederajat menindaki korupsi yang dilakukan lembaga yang sederajat) seperti dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan memeriksa kasus korupsi di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kedua, secara vertical accuntability seperti yang dilakukan Kejaksaan Agung dan Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tastipikor) dengan menindak koruptor di eksekutif. Baru Pinggiran Namun, Thamrin pun mengakui, Presiden Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla belum melakukan tindakan preventif dan konstruktif ke depan. Misalnya, dalam tata cara rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pejabat yang nanti akan berperan besar dalam tumbuh suburnya praktik korupsi. Thamrin mengatakan, korupsi akan terberantas kalau dimulai dengan pola rekruitmen yang baik. Misalnya dengan mengacu pada asas merit system dengan mengedepankan keunggulan objektif dan prestasi dari pejabat. Disamping itu, kelompok yang tersisih perlu diberi perlakuan khusus. Pengakuan Thamrin tersebut juga diperkuat oleh Arbi Sanit. Menurut Arbi, rapor Pemerintahan Yudhoyono-Kalla dinilai masih merah, karena apa yang dilakukan belum menyentuh sistem dan baru menyangkut persoalan pinggiran. Penanganan kasus korupsi di KPU oleh KPK dan kasus korupsi Bank Mandiri berikut Dana Abadi Umat (DAU) di Departemen Agama kata Arbi, sama sekali belum bisa dilihat sebagai sebuah prestasi keberhasilan pemerintah Yudhoyono-Kalla yang menjadikan perubahan. Alasannya, penanganan korupsi di KPU dan Depag itu, hanya menyangkut persoalan ujungnya atau pinggiran saja, sedangkan akar masalahnya sama sekali belum tersentuh. Persoalan mendasar yang belum dilakukan pemerintah sekarang adalah pembenahan sistem. Kasus korupsi di KPU dan hampir semua lembaga pemerintah, terjadi karena tidak sistem atau mekanisme yang bisa mengontrol sejak awal. ''Sampai detik ini, belum ada terobosan baru Pemerintahan Yudhoyono-Kalla untuk memperbaiki sistem manajemen birokrasi yang bisa mengontrol korupsi, termasuk perbaikan rekrutmen PNS. Faktanya, pemerintah sekarang masih bingung, masih bermain di pinggir-pinggir saja dan belum ada langkah-langkah konkrit yang dilakukan untuk perbaikan sistem,'' tegas Arbi Sanit. (M-15) Last modified: 23/7/05 [Non-text portions of this message have been removed] *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
