http://www.kompas.com/kompas-cetak/0507/28/opini/1925084.htm


     

      Negara Tanpa Negarawan 
      Oleh: Benny Susetyo



      Berbagai kejadian memilukan dan memalukan akhir-akhir ini membuat bangsa 
ini kian kehilangan rasa optimistis untuk keluar dari krisis.

      Busung lapar, polio, kurang gizi, kelaparan, krisis bahan bakar minyak, 
pendidikan menurun, korupsi dan pemberantasannya, narkoba, penegakan hukum yang 
payah, ketidaknyamanan fasilitas pelayanan publik, dan seterusnya, membuat rasa 
optimisme menjadi bangsa yang kuat semakin menipis.

      Optimisme mulai pudar ketika sebagian besar elite bangsa mulai kehabisan 
empatinya terhadap berbagai persoalan yang menimpa bangsa. Busung lapar, 
misalnya, belum berhasil membuat elite bangsa ramai-ramai bersolidaritas 
mengeluarkan sebagian depositonya untuk membantu mengurangi beban penderitaan.

      Empati lahir dari ketulusan hati. Namun, meski elite memiliki nurani, 
tetapi empati terhadap persoalan bangsa belum menjadi bagian dari cara mereka 
melihat, merasa, dan memikirkan bangsa. Realitasnya, empati kian lama kian 
tidak dianggap sebagai bagian terpenting proses bangsa keluar dari krisis. 
Jangankan bergerak menjadi simpati, sebagai sikap hidup, nyatanya rasa empati 
pun kian hilang dari sanubari.

      Tak pernah dibatinkan

      Bangsa ini telah kehilangan kepercayaan diri sebagai kaum yang mampu 
bergerak bersama untuk memiliki dan meraih harapan yang tersisa. Harapan yang 
dinantikan tak kunjung datang karena kita melupakan hal yang paling mendasar 
sebagai bangsa, yakni tidak berani melihat sejarah.

      Sejarah sebagai bangsa tidak pernah dibatinkan dalam kehidupan bersama 
karena hanya ditulis oleh jenderal pemenang perang dan selalu dimanipulasi 
untuk melestarikan kekuasaan.

      Katanya, kebesaran dan adidaya suatu bangsa bisa ditengok dari bagaimana 
sejarah suatu bangsa dibangun. Nyatanya, sejarah kita lepas dari pembatinan. 
Sejarah kita hanya menjadi materi pendidikan di sekolah dan perdebatan yang 
membosankan.

      Akibatnya, sikap obyektif tidak menjadi bagian dari kultur kehidupan. 
Hidup hanya dimaknai apa yang menyenangkan indrawi. Kebijakan diambil tanpa 
memedulikan dasar hukum. Semua serba kacau, serba bertentangan.

      Pertentangan demi pertentangan boleh dijadikan ukuran bagaimana demokrasi 
bangsa dihargai. Namun, pertentangan itu hanya tameng bagi elite untuk 
mengelabui publik bahwa bangsa ini sudah demokratis. Seolah-olah demokrasi 
hanya sekadar berbeda pendapat. Seolah demokrasi hanya berisi pertentangan dan 
boleh mengabaikan kepentingan yang lebih besar, yakni kesejahteraan rakyat.

      Bangsa yang tak pernah membaca dan membatinkan sejarah adalah bangsa yang 
tidak memiliki pathos, yakni bangsa yang sedikit demi sedikit menghilangkan 
ingatan secara kolektif akan nilai-nilai ketulusan dan kejujuran. Yang ada 
adalah ambisi politik dan kekuasaan untuk menguasai dan menipu publik.

      Dalam kenyataannya, uang menjelma menjadi monster baru dalam dinamika 
demokrasi. Dalam pemilihan gubernur, bupati/walikota, pejabat, dan pos-pos 
kekuasaan lain, uanglah yang berbicara, bukan nurani.

      Tanpa pertimbangan akal

      Uang juga berbicara dalam berbagai perumusan kebijakan negara. Berbagai 
aturan dibuat tanpa ada pertimbangan akal sehat dan nurani. Tanah boleh 
digusur, orang boleh ditipu. Semua dibungkus dalam aturan yang disahkan atas 
nama bersama.

      Kita tidak menyangkal karena sering kali aturan dibuat sebagai bentuk 
deal dengan cukong. Dengan bahasa sarkastik, aturan dibuat karena ada pesanan 
para cukong. Para cukong itu, di negeri ini, merasa paling berkuasa.

      Negeri ini sudah dipenuhi para cukong berdasi yang mengatur deal demi 
deal dengan politisi.

      Dan deal tentu secara logis dibuat dengan sama sekali meminggirkan 
kepentingan rakyat. Lalu, di mana posisi rakyat dalam pertarungan dan perumusan 
deal-deal antara mafia, politisi busuk, makelar politik, pemodal hitam, atau 
para cukong?

      Posisi rakyat amat dilematis karena tak berdaya menghadapi semua ini. 
Sudah lama rakyat tidak memiliki kekuatan dan minim daya tawar akibat sejak 
lama ditipu oleh aturan-aturan menyesatkan. Selama ini, publik tidak pernah 
mendapat kecerdasan yang membuat mereka paham mengenai demokrasi sebenarnya. 
Warga tidak pernah mendapat pendidikan politik memadai.

      Partai politik, entah besar entah gurem, perilakunya masih zaman Orba, 
tidak berubah. Yang menjadi orientasi partai, bagaimana menguasai aset negara 
sebanyak-banyaknya untuk kepentingan diri elite dan partainya! Dalam kategori 
Maslow, kelompok politik ini masih dalam proses pemenuhan kebutuhan paling 
mendasar, yakni rasa kenyang!

      Partai hanya akan berbunyi bila dipandang ada kepentingan politik praktis 
yang menguntungkan. Karena itu, jangan harap partai memiliki empati terhadap 
berbagai penderitaan bangsa. Jangankan peduli penegakan hukum, peduli busung 
lapar atau bencana alam pun amat rendah.

      Inilah yang membuat negeri ini kian kehilangan daya nalar dan hati 
jernih. Negeri yang serakah. Negeri yang menghasilkan orang tidak tahu diri, 
tidak sadar atas kemampuan dan keterbatasannya.

      Negeri dengan penghuni yang berlomba-lomba ingin menduduki kekuasaan, 
tetapi tidak memiliki sikap kenegarawanan babar blas.

      Negeri kita sedang menderita penyakit, akut dan kronis. Diperlukan 
kesadaran kolektif yang bisa mendobrak semua kebekuan. Bencana di Aceh hanya 
menghasilkan simpati sesaat, busung lapar belum menghasilkan elite-elite dengan 
empati yang tangguh. Lalu, dengan cara apa bangsa ini harus diajar dan dididik?

      BENNY SUSETYO Budayawan
     


[Non-text portions of this message have been removed]



***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi 
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 



Kirim email ke