gagasan STA sama sekali tidak "maha" justru (maaf) jauh panggang dari api. sekarangpun omong wacana bukan realita mau bukti lebih rinci ? salam, japri
--- In [email protected], Brian Chang <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > Menggagas kapitalisme di Indonesia > > Dulu Sutan Takdir Alisjahbana (STA) pernah angkat bicara tentang ide > modernitas sebagai jalan menuju budaya dan masyarakat baru Indonesia. Dalam > suatu Kongres Pendidikan Nasional pada 1935. > > STA berteriak lantang dengan slogan-slogan "Kesadaran tentang individualisme > harus dibangkitkan" atau "Bangsa Indonesia harus didorong untuk menumpuk > kekayaan material sebanyak mungkin" (Ayu Ratih, Reconsidering the 'Great > Debate' on Indonesian National Culture in 1935-1942). Saya beranggapan STA > adalah tokoh liberal yang amat radikal. Setidaknya dengan memperhatikan > realitas masyarakat masa itu yang tidak begitu paham arti "materialisme > ekonomi" dan "modernisasi". Ditambah juga dengan masih hinggapnya alam mitos > di banyak pikiran manusia Indonesia. > > Namun dalam situasi sekarang ini pun, diskursus tentang materialisme ekonomi > dan rasionalitas (baca: kapitalisme) masih mengundang perdebatan hangat. > Wacana kapitalisme masih saja dilirik dengan penuh curiga dan alergi karena > gagasan itu dianggap berasal dari dunia yang "bukan" kita--suatu perdebatan > lampau yang tak kunjung selesai. Di sisi lain, dalam nuansa yang lebih > ideologis, diskursus kapitalisme diasosiasikan dengan jargon- jargon > individualisme, liberalisme dan laissez-faire. > > Lepas dari perdebatan yang filosofis, banyak ide-ide dasar kapitalisme yang > dapat diartikulasikan secara pragmatis. Kapitalisme secara pragmatis juga > ide tentang hak atas kepemilikan individu, rasionalitas dan ekonomi pasar. > Tiga ide ini yang mestinya kembali digagas untuk Indonesia. > > Zaman sekarang sudah pasti beda dengan masa STA dulu. Kini mitos bahwa > kemiskinan tidak akan pernah dapat diakhiri pada zaman kita telah memenuhi > ruang pikiran setiap orang. Mitos ini telah menghilangkan banyak harapan. > Sejumlah pihak menuduh kapitalisme sebagai biang keladi situasi ini. Tetapi > saya melihat justru sebaliknya. Ketiadaan prinsip-prinsip dasar kapitalisme > yang telah memiskinkan masyarakat kita. > > Mengapa demikian? Dalam suatu pidato yang berjudul "Bringing Capitalism to > the Masses" (2004), Hernando de Soto menunjukkan bahwa di Meksiko hampir > sekitar 80% penduduknya melakukan aktivitas ekonomi di sektor informal. > Nilai aset usaha yang mereka miliki bernilai sekitar US$315 miliar, dimana > setara dengan tujuh kali nilai cadangan minyak mereka. > > Di Mesir, orang-orang semacam ini memiliki aset yang bernilai US$248 milliar > atau setara dengan 70 kali bantuan bilateral yang telah mereka terima selama > ini. Saya rasa kenyataan ini terjadi pula di Indonesia > > Semua aset-aset itu digerakkan oleh usahawan-usahawan kecil dengan > prinsip-prinsip yang kapitalistis. Aktivitas usaha mereka tanpa perlindungan > maupun pertolongan negara sama sekali. Bagi mereka kompetisi adalah hal yang > wajar dan tidak perlu menjadi ketakutan seperti para usahawan dengan aset > besar itu. Mereka pun cukup fleksibel dan berani mengambil risiko untuk > berpindah dari satu bentuk usaha ke usaha yang lain. > > Persoalannya, mengapa mereka yang memiliki aset ekonomi berharga dan dapat > dimanfaatkan untuk menggerakan perekonomian nasional harus melakukan > aktivitas secara informal? Parahnya lagi hak atas kepemilikan aset mereka > tidak dijamin oleh hukum. Padahal kita paham bahwa bagi mereka sebidang > kecil tanah maupun tempat usaha dimiliki itu amatlah berharga. > > Hak atas kepemilikan merupakan hal penting dalam masyarakat. Hak- hak ini > terbentuk sebagai hasil konsensus di tingkat bawah dan masyarakat kita telah > mengenalnya sejak lama. Dalam sistem hukum kita, ada yang dikenal dengan > hukum kepemilikan berdasarkan adat. Sementara bila dilihat jauh ke belakang, > nusantara merupakan kepulauan yang sibuk sebagai jalur perdagangan. > > Perdagangan hanya berangkat dari kepercayaan, antara satu masyarakat dengan > masyarakat yang lain. Untuk itu pengakuan atas hak kepemilikan selalu > ditemui dalam masyarakat dagang (commerce society). > > Dalam sistem negara modern, pengakuan negara atas hak kepemilikan dan > perlindungan terhadapnya menjadi keharusan. Tanpa jaminan hukum atas hak > kepemilikan, setiap individu dapat menjadi korban birokrasi yang korup, > politisi dan aksi premanisme dari orang-orang yang menikmati rente tanpa > usaha. > > Berangkat dari realitas ini, segala hak kepemilikan pribadi, berapa pun > jumlah dan bentuknya, harus dijamin oleh hukum dan negara. Langkah praktis > untuk ini, salah satunya, adalah dengan memudahkan pemberian status hukum, > memperpendek prosedur dan memberantas pungutan untuk pengurusan izin usaha. > > Dengan jaminan dan penegakan hukum atas aset ekonomi mereka, para usahawan > kecil itu akan terlindungi dari aktivitas rente dan praktik bisnis yang > tidak sehat. Selain itu mereka juga berpotensi mendapatkan akses terhadap > pasar kredit dan memungkinkan untuk ekspansi usaha. > > Selain pengakuan hak kepemilikan, kapitalisme juga bicara tentang > rasionalitas. Pembagian kerja dan kalkulasi biaya merupakan rasionalisasi > atas sistem produksi. Rasionalisasi ini yang mendorong tingginya > produktivitas dan menjadi kunci keberhasilan negara-negara maju saat ini. > Tentu tidak ada pelaku usaha yang tidak rasional dalam menggerakkan > bisnisnya. Akan tetapi yang seringkali ditemui justru pemerintah yang tidak > rasional dalam kebijakannya. > > Abaikan persoalan > > Sebut saja kebijakan subsidi suku bunga untuk usaha kecil dan menengah > (UKM). Harus dihargai niat baik pemerintah untuk mendorong sektor UKM > melalui instrumen kebijakan ini. Tetapi disini pemerintah mengabaikan akar > persoalan yang terjadi. Dalam banyak temuan, suku bunga bukanlah > permasalahan besar bagi usaha kecil dalam akses kredit. > > Namun ketiadaan pengakuan hukum atas usaha mereka yang menjadi kendala > mendapatkan kredit. Tanpa jaminan hukum usaha, mereka tidak dapat > menggunakan aset mereka sebagai kolateral kredit. Sementara dalam kebijakan > ini, pemerintah cenderung merusak pasar kredit yang selama ini telah > terbangun antara Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan sektor UKM dan > informal. > > Terakhir, ide tentang kapitalisme juga ide tentang ekonomi pasar. Seperti > yang diungkapkan de Soto, selama ini kita menyangka, termasuk juga negara > donor, bahwa ketiadaan fasilitas publik, seperti infrastruktur merupakan > penghambat utama perekonomian di negara berkembang. Itu memang benar, akan > tetapi ternyata yang jauh lebih dibutuhkan sebetulnya adalah landasan > institusi ekonomi pasar. > > Apa yang dikehendaki dalam sistem ekonomi pasar kini bukanlah peran negara > yang minimal. Namun intervensi negara dalam ekonomi hendaknya tidak merusak > insentif yang sudah ada. > > Kita butuh jalan pintas untuk mematahkan mitos tentang kemiskinan. Jalan itu > harapan tentang kehidupan, kebebasan dan kepemilikan. Semuanya itu harapan > banyak orang, termasuk juga orang miskin. Hanya dengan sistem ekonomi yang > ramah terhadap pasar, jalan itu terbuka lebar. > > Oleh Teguh Y. Wicaksono > Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies > > --- > Komentar oleh Jim Thio: > > Ini orang pintar sekali. Tapi saya perlu kasih sedikit penjelasan karena banyak pasti tidak mengerti. Suku bunga yang natural adalah suku bunga di mana jumlah simpanan sama dengan jumlah pinjaman. Apabila pemerintah menurunkan atau menaikkan suku bunga maka itu namanya "easy" money policy. > > Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah lebih banyak orang meminjam dari pada orang yang menabung. Apabila kita dapat simpanan dari luar negeri sih dengan bunga rendah dan langsung di pinjamkan ke pengusaha sih okay. Tapi pinjaman dari luar negeri di korupsi sehingga suku bunga memang nggak bisa turun. > > Apa yang terjadi dengan easy money policy? Devisa negara lama lama habis. Negara secara eronous mengakibatkan capital misallocation dengan memotivasi orang untuk bisnis Real Estate. Then what happen? Then one day, the easy money policy will not longer be sustainable. Suku bunga terpaksa naik, dan bisnis Real Estate pun berhancuran. Ini namanya business bubble. Indonesia, jaman Suharto menganut Tight money policy. Jadi saya masih kurang mengerti kok bisa ancur ya? > > Perusahaan kecil ROInya tinggi tinggi. Jadi mereka tidak dipengaruhi suku bunga. Kalo kita puter duit dengan laba 50% setaon, apa sih artinya suku bunga naik atau turun 1%. Tapi kalo kita perusahaan real estate. Pemerintah bilang suku bunga 9%. Sebagai pengusaha kita akan bilang, betul nih 9%? Kalo gitu saya bangun gedung masih masuk dong untungnya? Jadi gedung gedung di Indonesia dibangun dengan ROI sedikit di atas 9%. Mungkin cuman 10%. Kalo kemudian bunga naik jadi 25% ya gedung gedung cuman kelar separo. > > Nah, di sini ada dua sekolah economy. > > Sekolah yang pertama adalah Austrian Economy school. Sekolah ini berpendapat bahwa negara tidak seharusnya ikut campur dalam interest rate. Kalo ada market shock dari luar negeri, ya wess. Bahkan dalam resesi pun sebetulnya ekonomi sudah berjalan optimum. Kalo misalnya harga kancing anjlok dari Rp. 10.000 ke Rp. 5000. Apakah pabrik kancing yang ongkos produksinya Rp. 6000 harus berhenti membuat kancing? Jawaban saya adalah ya. Demikian juga apabila suku bunga naik, saat itu juga rencana membangun bangunan harus di stop. > > Sekolah kedua adalah Chicago School. Sekolah ini berpendapat bahwa negara harus campur tangan dalam kasus kasus extreme di dua bidang. Satu menjaga interest rate dari market shock. Dan kedua dalam memecah monopoly. > > Misalnya, jaman dulu di jaman negara berperang. Ada satu negara yang mengexport banyak beras, lalu kemudian secara tiba tiba menghentikan export beras. Yang terjadi adalah negara tetangganya yang menganut pasar bebas jadi kelaparan lalu diserang. > > Chicago School berpendapat bahwa during Recession, negara harus secara artificial menurunkan interest rate. Negara juga harus mengadopsi tigh money policy untuk memecahkan bubble. > > Menurut saya Chicago school ini, dipimpin oleh Milton Friedman ada benernya juga. Tapi hanya penting untuk kasus kasus extreme di mana rakyat udah sampe bisa kelaparan. After all, it's just money right, dan hidup kan lebih penting (gile gua commies lho). > > Satu lagi, pasar itu Rasional. Tapi pemerintah juga rational. Cuman kepentingan pejabat pemerintah beda dengan kepentingan pengusaha. Kalo pengusaha boros bahan baku menaikkan ongkos produksi, laba jadi kecil. Kalo pemerintah menaikkan ongkos produksi, laba jadi gede. Tull nggak? Ada yang pernah bisnis ama pejabat? > > Solusinya menurut saya adalah membuat system dividen untuk rakyat. Jadi kalo pemerintah pengeluarannya di perkecil, semua warga negara di atas 18 taon dapat duit cash. Ini akan memotivasi rakyat untuk memilih wakil rakyat yang hemat. > > Udah gitu, kewarganegaraan indonesia kan jadi punya market value. Itu bisa diperjual belikan. Jadi orang kaya kalo mau punya anak banyak, musti beli kewarganegaraan buat anaknya satu satu. Orang miskin bisa dapat uang dengan menjual hak mewariskan kewarganegaraannya kepada yang kaya buat modal dagang dan bikin anak lebih sedikit. Ntar kalo dagangnya udah sukses, si miskin bisa beli lagi kewarganegaraan buat anaknya. > > Jim ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> <font face=arial size=-1><a href="http://us.ard.yahoo.com/SIG=12h291osm/M=362329.6886307.7839373.3022212/D=groups/S=1705329729:TM/Y=YAHOO/EXP=1122842279/A=2894324/R=0/SIG=11hia266k/*http://www.youthnoise.com/page.php?page_id=1998";>1.2 million kids a year are victims of human trafficking. Stop slavery</a>.</font> --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
