MEDIA INDONESIA Selasa, 02 Agustus 2005
Prajurit Tumbang dalam Pilkada Aris Santoso, pengamat TNI PILKADA yang berlangsung baru-baru ini, tidak satu pun yang menempatkan calon yang berasal dari TNI keluar sebagai pemenang. Benar, seluruh perwira TNI rontok dalam pilkada. Fenomena ini menjadi menarik karena seolah tidak match dengan kemunculan SBY (yang juga figur militer) sebagai orang nomor satu di negeri ini. Kekalahan ini menjadi pelajaran penting bagi TNI untuk menentukan sikap di masa depan, apakah masih akan bertarung dalam pilkada-pilkada berikutnya. Seandainya masih akan bertarung, kira-kira strategi macam apa yang akan dipilih agar hasilnya bisa optimal. Politik kekuasaan Bagi TNI, periode sekarang masih bisa disebut masa transisi: dari sebuah kekuatan politik yang sangat besar di masa lalu menuju kekuatan politik yang sewajarnya (untuk tidak mengatakan kembali ke barak). Berbeda dengan elemen politik lainnya, khusus bagi TNI transisinya bisa butuh waktu lebih panjang. Ini berkaitan dengan kapasitas politik TNI sendiri yang sangat besar sehingga perubahannya juga tidak bisa seketika. Proses pilkada itu sendiri bisa dijadikan etalase bagaimana proses transisi itu berjalan dan seberapa besar kapasitas politik TNI. Walau bagaimanapun, citra politik TNI tetap kuat. Itu terlihat dari hasrat banyak parpol untuk mengajukan figur dari TNI. Sementara dalam TNI sendiri, soal pencalonan anggota TNI dalam pilkada masih menjadi polemik. Selain tidak sejalan dengan semangat UU No 34/2004 (tentang TNI), Panglima TNI Jenderal E Sutarto sendiri sempat mengimbau kepada parpol untuk tidak mencalonkan figur dari TNI. Namun, kita semua tahu bahwa kekuasaan memiliki magnitudo yang sulit dihindari. Terlebih bagi TNI, yang selama puluhan tahun akrab dengan kekuasaan, baik secara kelembagaan atau personal. Inilah yang mungkin menjadi faktor pendorong beberapa anggota TNI untuk mencoba meraih kembali sesuatu yang dulu sangat identik dengan TNI. Visi parpol sendiri juga problematik. Terlihat sekali banyak parpol yang masih ambigu, yang kurang percaya diri bila tidak merapat ke TNI. Sikap parpol yang selalu berusaha mencari dukungan TNI, sebenarnya tidak konsisten dengan platform gerakan masyarakat sipil yang berupaya membangun sikap kritis pada TNI. Dengan kata lain, sikap itu bukanlah pendidikan politik yang baik bagi rakyat, dan justru menjadi bumerang bagi parpol itu sendiri. Kita bisa memberikan apresiasi pada parpol yang sebisa mungkin tidak melibatkan unsur TNI, seperti PKS. Rupanya zaman telah berubah, masa keemasan telah berlalu. Itu terbukti dalam 'palagan' pilkada, ternyata jalan menuju kemenangan begitu terjal, semua perwira TNI rontok. Memang ada beberapa analisis post factum, seperti kasus di Ogan Ilir (Sumsel), yang kebetulan kami ikuti perkembangannya dari dekat. Di Ogan Ilir, terdapat nama Kolonel Inf DJ Nachrowi (sebagai cawabup, diusung PDIP) yang berpasangan dengan cabup M Yamin. Ada suara yang muncul di lapangan pascakekalahan pasangan tersebut, bahwa seandainya formasi dibalik, maksudnya Kolonel Nachrowi yang dipasang sebagai cabup, kemungkinan hasilnya akan lebih baik. Namun, adakah jaminan untuk (keberhasilan) itu? Sementara Kolonel Nachrowi sendiri sudah menunjukkan jiwa besar dengan mengakui kekalahan tersebut. Putra daerah Seperti ditulis di awal tulisan ini, di mana kemunculan SBY sebagai presiden telah memberi inspirasi bagi majunya beberapa pamen TNI untuk maju dalam pilkada. Tentu kita semua sudah paham, keberhasilan SBY dalam pilpres tempo hari sangat didukung oleh figurnya yang sudah kuat sejak lama. Persoalannya kini, bagaimana kekuatan figur pamen TNI yang maju dalam pilkada baru-baru ini? Memang kita tidak bermaksud membandingkan, antara skala nasional (presiden) dan daerah (bupati/wali kota). Namun, setidaknya parpol juga harus berhitung, meski untuk skala daerah, bukan berarti bisa asal merekrut figur TNI. Perlu juga kita lihat bagaimana track record perwira dimaksud, seperti soal kedekatan emosional dengan calon pemilih dan sumbangan konkretnya bagi kawasan yang akan dibidik. Selama ini kita selalu bertumpu pada asumsi keunggulan putra daerah, padahal itu bukan jaminan. Meski putra daerah, kalau figur tersebut tidak pernah tinggal atau berdinas di kampung halamannya, atau tidak pernah memberi sumbangan konkret bagi kampungnya, sebaiknya jangan terlalu bermimpi untuk berhasil. Tampaknya para calon beserta tim suksesnya kurang peka terhadap psikologi massa seperti itu. Bagaimanapun rakyat masih memiliki nurani, tentu mereka cukup cerdas menyikapi janji-janji kosong yang selama ini sudah sering mereka dengar. Persoalan calon asal TNI adalah figur. Oleh karena itu, perlu dimajukan calon yang memang benar-benar meyakinkan bila nanti ada figur TNI lain yang masih ingin maju dalam pilkada. Catatan penting lainnya, sebaiknya yang maju adalah mereka yang sudah berstatus purnawirawan untuk meminimalkan kontroversi yang muncul. Selain itu untuk menjaga 'kehormatan' institusi TNI bila figur TNI ternyata gagal. Ini bisa menjadi masukan bagi parpol yang masih ingin menjaring figur TNI bahwa faktor putra daerah jangan lagi diprioritaskan. Meski bukan putra daerah, kalau pamen tersebut pernah menjadi Danrem atau Dandim di wilayah itu dalam waktu cukup lama dan dekat dengan masyarakat setempat, kita masih boleh berharap figur itu akan menggapai sukses. Sekadar ilustrasi bisa kita ajukan dua nama, Mayjen TNI Syaiful Rizal (Danjen Kopassus) dan Brigjen TNI M Noer Muis (Kasgar I/Jakarta). Saat masih berpangkat kolonel, Mayjen TNI Syaiful Rizal (asal Sumsel) sempat menjadi Danrem Salatiga. Bila Mayjen TNI Syaiful Rizal saat pensiun nanti bersedia maju sebagai calon Wali Kota Salatiga, tentu hasilnya akan mencengangkan, dan akan membuat calon lain berdebar-debar menanti hari penentuan. Hal yang sama bisa terjadi pada Brigjen M Noer Muis (asal Jambi) bila ingin mencalonkan diri sebagai Wali Kota Purwokerto atau Bupati Banyumas, mengingat Brigjen Noer Muis sempat menjadi Danrem Purwokerto (1998-1999). Persoalannya sekarang, bersediakah seorang purnawirawan pati turun menjadi 'sekadar' wali kota atau bupati, seperti yang sudah dilakukan Nurmahmudi Ismail, seorang mantan menteri (jabatan setingkat pati) yang bersedia 'turun' menjadi Wali Kota Depok.*** [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> <font face=arial size=-1><a href="http://us.ard.yahoo.com/SIG=12h9anu2n/M=362343.6886681.7839642.3022212/D=groups/S=1705329729:TM/Y=YAHOO/EXP=1122945362/A=2894350/R=0/SIG=10tj5mr8v/*http://www.globalgiving.com";>Make a difference. Find and fund world-changing projects at GlobalGiving</a>.</font> --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
