http://www.suarapembaruan.com/News/2005/08/07/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY Kekerasan Massa di Mana-mana Bila virus flu burung sedang dihebohkan belakangan ini, kekerasan mungkin adalah "virus" lain yang entah disadari atau tidak, sudah mewabah. Hal ini seperti terjadi pada pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung di pelosok negeri ini yang ternyata diwarnai dengan unjuk kekerasan. Kerusuhan berupa perusakan dan pembakaran berbagai fasilitas Pemerintahan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, seolah jadi puncak dari sederet konflik yang terjadi dalam pilkada. Pembaruan/Jurnasyanto Sukarno BAKAR BAN - Beberapa polisi lengkap dengan pakaian antihuru-hara melintas di dekat ban yang dibakar oleh demonstran di Jakarta, beberapa waktu lalu. Kerusuhan dalam pilkada ini menjadi pelengkap sejumlah kekerasan massa yang sudah sering terjadi. Sebut misalnya, keributan di lapangan sepakbola baik antarpemain maupun antarsuporter. Pada tempat dan saat seharusnya sportivitas dijunjung tinggi, justru adu otot alias adu jotos yang dikedepankan. Contoh lain, aksi massa yang mengatasnamakan golongan, kemudian merasa berhak main hakim sendiri merusak tempat-tempat umum. Belakangan, aksi massa terhadap sebuah kelompok keagamaan di Bogor, Jawa Barat. Hamdi Muluk, staf pengajar di Fakultas Psikologi UI mengatakan, ada kesamaan antara pilkada dan sepak bola dalam hal menjunjung sportivitas. Memang, seharusnya dalam sebuah perlombaan atau pertandingan, si pemenang tak perlu mentang-mentang. Sementara yang tak menang menerima kekalahan. "Tapi harus diingat, perlombaan itu dalam kompetisi yang sehat atau fair. Yang menjadi masalah adalah bila kompetisinya tidak sehat sehingga memicu terjadinya konflik di sana-sini," katanya. Kompleks Meskipun ada kesamaan, namun kerusuhan di dua wilayah itu sangat berbeda. Di dunia olahraga -biasanya sepakbola- kerusuhan dipicu oleh fanatisme, baik terhadap pemain atau klub tertentu. Sedangkan dalam pilkada lebih kompleks, tak sekadar fanatisme terhadap calon tertentu. Hamdi termasuk orang yang tak terlalu yakin bahwa masyarakat Indonesia termasuk tipe gampang "disulut". Ia menyebut social trust masyarakat sudah hilang. Bila kompetisi -dalam hal ini pemilihan kepala daerah- dinilai tidak adil, massa akan bertindak sendiri. Mereka tak lagi percaya pada sistem yang ada, bahwa ada institusi yang seharusnya menyelesaikan permasalahan dalam pilkada. Apalagi bila ada elite politik yang tidak puas dengan hasil pemilihan, kemudian memprovokasi massa. Ketidakpercayaan pada sistem tata negara yang ada, juga bisa ditemui pada kasus massa yang mengeroyok alias main hakim sendiri terhadap penjahat. Atau perusakan tempat hiburan malam oleh sekelompok orang yang menganggapnya tempat maksiat. "Hal ini sudah terjadi lama bahkan sebelum reformasi sekalipun. Hanya saja, pada era Soeharto ketidakpercayaan pada sistem yang ada atau hukum tidak sekentara sekarang," kata Hamdi. Senada dengan Hamdi, staf pengajar psikologi intervensi sosial pada program pascasarjana Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Piet Manoppo mengatakan, berbagai konflik antarkonstituen dalam pilkada terjadi karena ketidakmampuan mengelola kekerasan dan konflik. Kekerasan itu juga terjadi karena adanya kedekatan emosional yang tinggi dari konstituen dengan kandidat tertentu. Para konstituen menaruh harapan yang sangat besar kepada kandidat tertentu, sehingga ketika calonnya kalah dalam pertarungan pilkada, seolah harapan itu terbang dan mereka melampiaskannya dengan kemarahan. Bila dibandingkan dengan pemilihan presiden, sangat jarang terjadi konflik antarpendukung calon presiden/calon wakil presiden tertentu. Hal itu terjadi karena rakyat yang berada di Papua misalnya, merasa tidak terlalu berkepentingan dengan siapa pun yang memimpin negeri ini. Kalau presiden mengeluarkan surat keputusan presiden (keppres), dampaknya tidak terlalu dirasakan oleh warga Papua. Persoalannya akan menjadi berbeda, ketika se- orang bupati di Provinsi Papua mengeluarkan keputusan bupati atau peraturan daerah. Produk hukum tersebut tentu saja bisa bersinggungan langsung dengan eksistensi masyarakat. Demokrasi Tidak Berjalan Bila konflik dalam pilkada ditelisik lebih jauh, ujar Piet, akar persoalannya adalah demokrasi yang tidak sepenuhnya berjalan di negeri ini. Demokrasi memberikan ruang kepada aspirasi rakyat, bukan hanya kehendak elite yang dipaksakan kepada rakyat. Dengan demikian ada penghormatan terhadap perbedaan pendapat. Kalau demokrasi sejak dini sudah tumbuh, setiap orang akan bisa menerima dengan lapang dada kekalahan dalam sebuah kompetisi, termasuk dalam pilkada. "Coba bayangkan, dalam pendidikan formal di sekolah, anak-anak kita tidak diajarkan pendidikan demokrasi. Guru menempati posisi sentral, sehingga tidak ada alternatif pemikiran dan kritik. Kita juga sudah sangat lama berada di bawah pemerintah yang tidak pernah memberikan pendidikan politik dan demokrasi. Yang ada hanya komando dan sentralisasi sehingga, sebagian kandidat dan rakyat belum bisa menerima kekalahan dalam sebuah kompetisi," ujar Piet yang juga menjadi Koordinator Pusat Kajian dan Pengembangan Psikologi Indonesia pada Himpunan Psikologi Wilayah DKI Jakarta Raya (Himpsi Jaya). Untuk meredam konflik antarkonstituen dalam pilkada, Piet menyarankan setiap calon kepala daerah sejak dini harus mengusung perspektif kemanusiaan, persaudaraan, moralitas, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Fanatisme agama, etnis, dan pengelompokan ekonomi tertentu hendaknya dihindari karena isu-isu tersebut bisa menyulut konflik di masyarakat. Sedangkan menurut Hamdi, kondisi kekerasan massa seperti yang terjadi belakangan ini memang perlu mendapat perhatian meskipun dalam penanganan perlu waktu lama. Ia menyebut culture (budaya) dan structure (dalam sistem pemerintahan) saling mengkait dan berhubungan. Mekanisme penyelesaian konflik yang sudah terinstitusionalisasi harus berjalan sesuai aturan sehingga menjadi budaya. Dengan demikian akan terbangun kembali social trust masyarakat. "Tentu saja dibarengi dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat atau basic need berupa sandang, pangan, dan papan. Dan ini perlu waktu panjang. Sekarang ini yang penting adalah pemerintah punya visi dan misi yang jelas dan tahu kapan dan dari mana memulainya," katanya. (A-16/A-15) Last modified: 5/8/05 [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> <font face=arial size=-1><a href="http://us.ard.yahoo.com/SIG=12h4in3rn/M=323294.6903899.7846637.3022212/D=groups/S=1705329729:TM/Y=YAHOO/EXP=1123365265/A=2896125/R=0/SIG=11llkm9tk/*http://www.donorschoose.org/index.php?lc=yahooemail";>Take a look at donorschoose.org, an excellent charitable web site for anyone who cares about public education</a>!</font> --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
