Pakalayan pakalawiran (betul ??), Pengikut Pangeran Diponegoro betah dan diterima baik oleh masyarakat Minahasa yang beragama Nasrani, mereka beranak pinak dengan damai disana. Salah satu dari mereka adalah Hidayat Atjeh, kawan baik saya. Sampai beberapa tahun lalu ada tradisi dimana masyarakat ikut menyumbang keringat mendirikan masjid, begitu pula sebaliknya muslim Minahasa membantu mendirikan gereja. Tetapi Nyonya Rembet, kawanua tetangga saya, bilang bahwa tradisi itu sekarang luntur gara-gara ulah fanatik muslim dari luar daerah. Tak heran membaca berita dibawah bahwa wakil PAN dan pimpinan PMII (bagi yang belum tahu ini kumpulan mahasiswa NU) tegas menolak fatwa MUI yang mengharamkan Presiden dan ummat Islam menghadiri pesta Natal.
Salam, RM --- Danardono HADINOTO <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > Bupati Bolmong Tolak Fatwa MUI > > Wilayah Bolmong yang luasnya 54 persen dari luas > wilayah Sulut kerap disebut Indonesia Mini. > Pasalnya, 400 ribu penduduknya memiliki beragam > agama, suku dan budaya, bahkan boleh dibilang semua > suku dan agama di republik ini dapat ditemukan di > Bumi Totabuan. Karena itu, sosok pemimpin pun harus > bisa diterima oleh semua umat. > > Nah, terkait fatwa MUI tentang pengharaman doa > bersama, di mana umat Muslim diharamkan mengikuti > acara natalan atau kegiatan keagamaan lainnya dari > non-Muslim, Bupati Bolmong Dra Hj Marlina Moha > Siahaan (MMS) tentu saja menolak, apalagi bila fatwa > dipaksakan untuk diberlakukan di Bolmong. > > Adapun alasan utama MMS, bahwa dirinya adalah > pemimpin seluruh rakyat Bolmong, bukan hanya > memimpin satu agama atau golongan tertentu. Di mana > dia selalu dituntut untuk bisa berkomunikasi > langsung dengan rakyat yang dipimpinnya, bukan > melulu diwakilkan saja. Bupati adalah milik semua > rakyat Bolmong tanpa pandang > bulu, agama, golongan maupun suku mana pun. > Sehubungan dengan fatwa MUI tersebut, sepertinya > belum tepat untuk diterapkan di Bolmong. Intinya, > bupati tetap sah kalau menghadiri dan turut > mengikuti acara-acara keagamaan dari non-Muslim, > kata MMS sebagaimana dikutip juru bicaranya Ir Yudha > Rantung,kemarin siang (09/08). > > Lagi pula, MMS memang selalu diundang oleh rakyatnya > dari non-Muslim untuk menghadiri seremoni-seremoni > keagamaan, di mana pada kesempatan itu MMS selalu > pula didaulat untuk menyampaikan kata-kata sambutan. > Sehingga bisa dibayangkan betapa besar kekecewaan > rakyat, ketika menyadari kalau kata-kata sambutan > MMS selaku bupati hanya diwakilkan saja kepada > bawahan. > > Selama ini ibu bupati selalu menghadiri dan > mengikuti acara-acara seremonial keagamaan dari > non-Muslim, misalnya natalan. Beliau diberikan > kesempatan untuk menyampaikan kata-kata sambutan. > Kalau pun pada saat acara itu dilangsungkan ibadah, > bukannya bupati kita langsung beranjak dari > kursinya, melainkan tetap di tempat namun bersikap > pasif selama ibadah berlangsung. Itu kan sikap > positif MMS > untuk menghormati umat dari agama lain, tambah > Rantung lagi. > > Di sisi lain, gaung penolakan terhadap fatwa MUI > yang mengharamkan umat Islam menghadiri natalan atau > kegiatan keagamaan dari non-Muslim, disampaikan > beramai-ramai oleh sejumlah tokoh Bol-mong. Mereka > menilai, pada hakikatnya negara ini bukan negara > agama, bukan milik satu agama saja, melainkan milik > dari seluruh rakyat yang diketahui memiliki > keanekaragaman agama, suku dan budaya. > Ketua Fraksi PAN, Drs Jemmy Lantong bersama > anggotanya Rusli Tungkagi, berikut Ketua F-PDIP > Christofel Popo Buhang bersama rekannya Herman > Kembuan, serta Ketua F-PG Mansyur Sugeha > menyampaikan hal itu dalam perbincangan serius di > kantor > dewan kemarin siang, usai membaca headline yang > terpampang di etalase harian ini, edisi Selasa > kemarin. > > Presiden kan bukan pemimpin satu agama saja, tapi > memimpin semua rakyatIndonesia yang memiliki agama, > suku maupun budaya yang berbeda. Jadi kalau MUI > mengeluarkan fatwa haram bagi presiden maupun > seluruh umat Islam untuk menghadiri acara keagaman > umat lain, itu sama saja dengan pemasungan terhadap > umat Muslim sendiri dalam bersosialisasi dengan > masyarakat sekitar. > Jadi saya sendiri sebagai orang Islam tidak bisa > menerima fatwa itu, sembur Herman Kembuan, langsung > diaminkan teman-temannya. Kita harus menyadari > bahwa negara masih memegang asas Bhinneka Tunggal > Ika, atau berbeda-beda tapi tetap satu. > Jadi kami sarankan sebaiknya MUI tidak terburu-buru > me-ngeluarkan fatwa haram tersebut, sambung Popo. > > Senada dikatakan juga oleh Hi Mansyur Sugeha BSc, > yang lebih memfokuskan penilaiannya pada kerukunan > antarumat beragama dan kerukunan antarumat yang > berbeda agama. Ketika datang lebaran, kata Ketua > F-PG ini yang juga dikenal sebagai sesepuh rakyat > Bolmong, umat non-Muslim baik dari Kristen, Hindu > dan Budha berkenan turun merayakan dan mengucapkan > selamat atas hari kemenangan umat > Islam itu, bahkan mereka juga tidak segan-segan > datang bertamu ke rumah kita. > > Sebaliknya, kalau mereka juga merayakan hari besar, > seperti natal, lalu apa salahnya kita mengucapkan > selamat atau menghadiri acara perayaan mereka, > semata-mata demi membangun kerukunan antar-satu > agama dan agama lainnya di Bolmong, ucapnya.(tus) > > PMII Manado Tolak Fatwa MUI > Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang > Manado dengan tegas menyatakan sikap penolakannya > terhadap fatwa haram MUI yang terkait dengan > akumulasi kontroversi keberadaan kelompok Aliran > Ahmadiyah. Pasalnya, Indonesia adalah bangsa yang > heterogen dan plural dan sangat menghargai kebebasan > beragama.Dalam press release yang dikirim ke harian > ini, Minggu (07/08) kemarin,Ketua Umum PMII Manado > Zulkifli Golonggom SPdI dan sekretaris Amran Maulana > mengungkapkan, sangat diharamkan jika ada kelompok > agama termasuk agama Islam yang menghalalkan > kekerasan dalam beragama. Negara kita bukan Negara > Islam, dan harus diingat bahwa selain Ahmadiyah di > Indonesia berkembang juga Islam secara local seperti > Sasak di Lombok, Islam Kajang di Sulawesi Selatan, > Islam Tua di > Tahuna dan kelompok-kelompok minoritas Islam > lainnya, ungkap keduanya.Selain itu, lanjutnya, > PMII juga menolak Fatwa kontroversial lainnya > seperti larangan pluralisme, sekularisme dan > liberalisme karena dapat mematikan entitas Indonesia > sebagai bangsa yang beragam suku, agama dan aliran > kepercayaan. Kondisi ini bila berlanjut maka akan > menimbulkan konflik horizontal lintas agama dan > riak-riak social lainnya, tegasnya.Karena itu, > lanjut keduanya, PMII Manado dengan tegas menolak > Fatwa MUI ini dan menyerukan kepada PP MUI untuk > meninjau kembali sebelas fawa tersebut dan melakukan > sosialisasi dalam bentuk dialog > seluruh kelompok agama yang berbeda-beda.Kami juga > mengharapkan agar MUI dan lembaga agama lainnya > seharusnya lebih mengedepankan persoalan sosial > kemasyarakatan seperti Perpres No 36 Tahun 205, UU > no 7 ahun 2004 dan UU No 19 Tahun 2004, ujar > keduanya.Dan kepada aparatur negara, lanjut > keduanya,diharapkan agar agama sebagai alat politik > kekuasaan. Kepada masyarakat kota Manado dan Sulut > pada umumnya untuk tidak cepat mengambil sikap > reaksioner tapi sebaliknya mengedepankan dialog > agama yang selama ini telah terbina dengan baik, > tandas keduanya. (imo) -------- KH Assegaf: Agama > Islam Tidak Seperti Itu > > Larangan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono > (SBY) tidak boleh menghadiri setiap upacara > keagamaan yang terungkap dalam fatwa MUI ditanggapi > tokoh agama Sulut. Menurut KH Arifin Assegaf, > presiden adalah pemimpin masyarakat dari semua agama > yang ada di Indonesia, karenanya tidak dibenarkan > jika kemudian ada larangan seperti itu. > > Kepada harian ini, Selasa (09/08) kemarin, Assegaf > mengungkapkan, larangan bagi presiden untuk tidak > menghadiri kegiatan keagamaan hanyalah paham dari > kelompok tertentu, dan bukannya agama Islam. > Pasalnya, pada prinsipnya agama Islam tidak pernah > mengeluarkan larangan seperti itu. Itu paham dari > kelompok tertentu saja. Agama Islam tidak seperti > itu, tegasnya. > > Ia menjelaskan, presiden adalah pimpinan yang > terdiri dari berbagai agama yang diakui di Indonesia > dan mengayomi seluruh umat beragama di Indonesia. > Karena sebagai pemimpin bagi semua golongan agama > dan bukan hanya Islam, maka wajar kalau SBY > diharuskan menghadiri ibadah keagamaan semua agama > di Indonesia dan bukan hanya ibadah keagamaan umat > Islam. Jadi bagi saya silakan presiden mengikuti > kegiatan ke-agamaan dari agama non-Islam, tegasnya. > > Karenanya, lanjut Assegaf, tidak ada masalah jika > seorang presiden seperti SBY menghadiri seluruh > kegiatan keagamaan dari agama non-Islam. Karena > mengikuti ibadah bukan berarti mengakui dan kemudian > pindah ke agama lain. Perlu saya garis bawahi, > mengikuti ibadah bukan berarti presiden atau siapa > pun orang dari agama lain kemudian pindah agama. > Siapa pun orang yang diundang mengikuti kegiatan > agama yang tidak sesuai agamanya silakan > mengikutinya, apalagi seorang > presiden yang menjadi milik semua agama yang ada. > Sekali lagi agama Islam tidak pernah melarang > seperti itu, jelasnya. > > Sementara itu, Uskup Manado Mgr Yoseph Suwatan MSC > dan ketika dikonfirmasi enggan memberikan > komentarnya terhadap larangan tersebut. Kita kira > itu paham > dari golongan tertentu, jadi kita tidak mau > mengomentarinya. Tapi saya kira > Presiden SBY cukup bijaksana dalam menyikapi > persoalan seperti ini. Kita > serahkan masalah ini kepada presiden untuk > menyikapinya, paparnya. > > Senada dengan itu juga dikemukakan Sekretaris Umum > Sinode === message truncated === ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> <font face=arial size=-1><a href="http://us.ard.yahoo.com/SIG=12hp3ou7a/M=362329.6886307.7839373.3022212/D=groups/S=1705329729:TM/Y=YAHOO/EXP=1123835146/A=2894324/R=0/SIG=11hia266k/*http://www.youthnoise.com/page.php?page_id=1998";>1.2 million kids a year are victims of human trafficking. Stop slavery</a>.</font> --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
