http://www.republika.co.id/kolom_detail.asp?id=212223&kat_id=16 Rabu, 07 September 2005
SBY, Reshuffle, dan Dua Kepentingan Oleh : Yusuf Maulana Pengkaji Bahasa Politik; bekerja pada Institut Analisis Propaganda Makin bertambah desakan dari pelbagai kalangan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) me-reshuffle kabinetnya. Pemicunya mulai dari gonjang-ganjing perekonomian nasional akibat kenaikan harga BBM dan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, hingga nota kesepahaman (MoU) pemerintah dengan Gerakan Aceh Merdeka yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dan beberapa perundangan lainnya. Terhadap desakan ini, secara garis besar ada dua pendapat. Pertama, mereka yang secara terbuka mendukung reshuffle. Alasannya, bila tidak segera ada reshuffle menteri, maka kondisi di tengah masyarakat kian parah. Kedua, mereka yang cenderung berhati-hati. Umumnya kelompok kedua ini berpendirian bahwa urusan reshuffle sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada presiden. Jadi, publik sebaiknya tidak perlu mendesak Presiden SBY sedemikian rupa. Di pihak lain, sejauh ini publik menangkap kesan bahwa SBY cenderung memilih mempertahankan komposisi kabinetnya sekarang, atau setidaknya mempertahankan sampai Oktober nanti --tepat setahun masa pemerintahannya. Me-reshuffle kabinet memang sepenuhnya hak prerogatif SBY. Meskipun demikian, SBY tidak bisa menutup mata atas kinerja menteri-menterinya. Kewenangannya itulah yang semestinya digunakan untuk menunjukkan kualitas kepemimpinannya agar tidak dipersepsi sebagai pemimpin yang peragu. Dua kepentingan Tapi karena bernuansa politis, respons SBY yang cenderung hati-hati terhadap wacana reshuffle memang bisa dimengerti. Untuk itu, SBY sebaiknya membuktikan apakah wacana ini dilontarkan dalam kerangka politis (yang akan merugikan pemerintahannya) ataukah ini bagian dari menyelamatkan kepentingan rakyat. Pada sisi inilah SBY tampaknya masih berpikir dualistik, kurang mampu memilah dan membedakan kedua kepentingan ini. Sehingga dia pun cenderung bertindak konservatif, berhati-hati, bahkan cenderung formalistik. Wacana yang menyebutkan SBY kemungkinan akan menimbang reshuffle menunggu setahun pemerintahannya, merupakan bentuk konkretnya. Bagi pihak yang mendukung sikap SBY, wacana reshuffle dinilai belum tentu menyelesaikan akar permasalahan. Ditambahkan pula, munculnya wacana reshuffle tidak lain reaksi emosional publik, khususnya ketika menteri terkait belum juga mengatasi penurunan nilai tukar rupiah. Atas kenyataan ini, dengan menyederhanakan masalah, masyarakat kemudian melimpahkan kesalahan --sebagai tindakan melampiaskan emosi-- kepada menteri-menteri tersebut. Selain itu, menurut pihak ini pula, alih-alih demi publik, derasnya tuntutan reshuffle juga rentan diboncengi kepentingan politis. Di dalam pihak yang mendukung reshuffle sendiri, memang ada yang berasal dari partai pendukung pemerintahan SBY. Tidak bisa dipungkiri, motif mereka mendukung segera dilakukannya reshuffle disebabkan jatah menteri dalam kabinet sekarang tidak memuaskan. Diskursus publik Katakanlah reaksi publik memang emosional, namun tidak boleh diabaikan bahwa latar belakang masalah yang memunculkan reaksi ini tidak muncul secara tiba-tiba. Reaksi atau sikap publik, meskipun tidak selalu cerminan kebenaran, merupakan refleksi atas aspirasi mereka dalam berdiskursus dengan pemerintah. Ketika rakyat berpartisipasi dalam ruang publik politis (meminjam kosakata Jurgen Habermas), tentu tidak ada alasan lagi untuk membatasi apalagi melarang artikulasi kepentingannya. Dalam konteks ini lah, menyuarakan reshuffle dapat dipandang sebagai bagian dari hak publik, sekaligus kewajiban publik dalam mengimbangi praktik diskursif diskursus pemerintah. Dipilihnya SBY secara langsung oleh rakyat, semestinya makin mengaksentuasi betapa signifikannya tuntutan reshuffle kabinet. Selain itu, bukankah jauh-jauh hari sebelumnya, saat membentuk kabinet, sebenarnya SBY belum sepenuhnya mempraktikkan diskursus yang adil dengan rakyat. Pasalnya, terlepas dari faktor pribadinya ataukah tekanan dari pihak ketiga, preferensi SBY dalam memilih menteri telah mencederai aspirasi publik. Tidak boleh dilupakan, posisi menteri di bidang ekonomi yang dulu mengecewakan rakyat, yang kini dituntut untuk di-reshuffle. Bahwa reshuffle belum tentu menyelesaikan masalah, penilaian ini masih bisa diperdebatkan. Namun dalam konteks demokrasi deliberatif, sudah ada yang pasti: ketika partisipasi makin intensif dan konsultasi publik bahkan diinisiatifi publik, kebijakan-kebijakan dan undang-undang yang dihasilkan oleh pihak yang memerintah semestinya makin mendekati harapan pihak yang diperintah. Dalam konteks itu, sikap konservatif atau status quo dengan mempertahankan kabinet bermakna sebagai pemitosan hak prerogatif presiden, sekaligus menggunakannya untuk mengontrol partisipasi publik. Padahal, bila mau jujur, sama halnya mempertahankan status quo (dengan alasan masalah belum tentu selesai), mempertahankan posisi menteri kepada orang yang sama juga belum tentu menyelesaikan masalah! Memperbaiki kepemimpinan Tak ada asap bila tanpa api. Munculnya desakan agar SBY me-reshuffle kabinetnya dilatari dua sebab. Pertama, buruknya kinerja menteri. Kedua, kepemimpinan SBY sendiri. Sebagai sebuah diskursus publik, wacana reshuffle kabinet menjadi produktif bila tiap-tiap partisipan yang terlibat (dalam hal ini publik secara luas, dan pemerintah) mencoba menemukan konsesus menuju pengertian yang adil bagi semua pihak. Di sini lah relasinya dengan keharusan melihat wacana reshuffle bukan sebagai wacana yang disempitkan dengan mengganti atau tidak menteri tertentu. Kegelisahan bahkan kekecewaan publik terhadap menteri tertentu dalam hal ini sebetulnya mewakili suasana hati mereka terhadap kinerja kepemimpinan SBY. Karena itulah, wacana reshuffle juga mengimplisitkan agenda perbaikan kepemimpinan SBY. Ketegasan SBY dalam hal ini menjadi faktor penting yang akan dilihat publik, yang selanjutnya diharapkan bisa menaikkan kepercayaan pasar. Namun, me-reshuffle menteri tanpa disertai perbaikan kepemimpinan SBY sendiri, bisa dipastikan hanya akan memunculkan reshuffle berikutnya. Dan ini tentu akan memunculkan krisis baru di publik. Tapi memperbaiki diri ini bukan berarti memoderatkan diri SBY untuk tetap mempertahankan menteri-menterinya (dengan alasan percaya diri mampu memperbaiki bahkan meningkatkan kinerja mereka). Perbaikan kepemimpinan SBY dalam hal ini perlu dibaca sebagai pembentukan karakter agar SBY mau dan mampu mengakselerasi kinerja menteri-menterinya. Jadi, bukan hanya mempertahankan kerja-kerja yang (se-ada -nya), melainkan bagaimana menteri-menterinya semakin progresif bekerja. Seorang menteri tidak akan progresif bila atasannya sendiri tampak peragu atau inferior. [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Help tsunami villages rebuild at GlobalGiving. The real work starts now. http://us.click.yahoo.com/T8WM1C/KbOLAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
