http://www.gatra.com/artikel.php?id=88035
Di Ujung Kocok Ulang Kabinet "SAYA kurang tidurnya, kelihatan nggak?" Kalimat itu meluncur dari mulut Presiden Susilo "SBY" Bambang Yudhoyono, sesaat sebelum memberikan pernyataan pers di depan para wartawan di kantor presiden, Rabu malam lalu. Belum sempat para wartawan yang juga kecapekan --lantaran sejak pagi menunggu kehadiran presiden-- memberi tanggapan, SBY sudah buru-buru menambahkan, "Presiden kurang tidur kan nggak dilarang, ya?" Sore itu, SBY memang kelihatan letih. Para pendamping presiden, baik Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Sri Mulyani Indrawati maupun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro serta Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, kelihatan pula kecapekan. Mereka berusaha menahan kantuk, berdiri di belakang SBY. Dengan mimik serius, SBY sore itu menyampaikan delapan paket kebijakan ekonomi, meliputi bidang energi, moneter, fiskal, dan kebijakan ekonomi lainnya (investasi). Pengumuman yang amat sangat ditunggu para pelaku pasar uang itu sempat tertunda berkali-kali. Sehari sebelumnya (Selasa malam), Sudi Silalahi mengabarkan, SBY akan mengumumkan paket kebijakan ekonomi pada Rabu pukul 10.00. "Jika laporannya selesai," kata Sudi. Makanya, wartawan sudah berdatangan ke kantor presiden pukul 09.00. Sampai pukul 09.30, belum ada tanda-tanda aktivitas. Belum satu pun mobil menteri tampak di pelataran parkir sebagaimana biasanya. SBY membuka pertemuan dengan para menterinya pukul 11.00. Tak lama setelah itu, muncul kabar bahwa presiden akan memberi keterangan pukul 15.00. Wartawan yang datang makin banyak. Kru televisi malah bersiap-siap siaran langsung. Tapi pengumuman baru digelar pukul 17.15, molor tujuh jam dari yang direncanakan. Apa yang terjadi? Buru-buru juru bicara kepresidenan, Andi Mallarangeng, mengklarifikasi. "Siapa yang memberi pengumuman ada pernyataan pukul 10.00?" Andi balik bertanya. Yang ada, pukul 10.00 presiden akan bertemu dengan tim kecil yang dibentuk sehari sebelumnya. Toh, penjelasan Andi tidak meredam isu yang berseliweran. Apalagi, saat pengumuman itu, ada keganjilan: Menko Perekonomian, Aburizal "Ical" Bakrie, tidak terlihat. Sejak Selasa, di kalangan wartawan Istana Kepresidenan bertiup kabar miring tentang tim ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu. Utamanya tentang Ical. Mantan Ketua Kadin ini dikabarkan tidak sejalan dengan SBY. Karena itu, ia bakal "dihabisi". Terlebih lagi, di pemberitaan berbagai media, desakan SBY untuk me-reshuffle kabinet, khususnya di tim ekonomi, mulai santer terdengar. Aneka kabar miring itu beredar di saat Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama 73 anggota rombongan bertolak ke Cina dan Jepang sampai 4 September. Sementara di dalam negeri, SBY memimpin sidang kabinet hingga pukul 23.45, Rabu lalu. Ical ikut dalam sidang tersebut. Namun tidak ada secuil pun penjelasan, apa hasil sidang. Para menteri yang ditanya pada tutup mulut. Demikian halnya Ical. Malah, wajah Ical tampak tertekuk. Tidak seperti biasanya, malam itu ia sama sekali tidak mau memberikan keterangan. Pada rapat esok hari, Ical malah tidak tampak. SBY sepertinya sadar ada yang mengganjal di kalangan pers. Makanya, saat mengumumkan paket kebijakan ekonomi, ia menjelaskan ihwal absennya Ical. "Tidak ada apa-apa," ujar SBY. Dalam rapat Selasa malam, kata presiden, semua menteri hadir, termasuk Ical. Saat itu diputuskan membentuk tim kecil yang akan bekerja esok harinya. Ical tidak masuk tim ini. "Kalau tidak lengkap, tidak ada masalah," kata SBY. Dua pekan terakhir merupakan hari-hari yang berat bagi duet pemerintahan SBY dan Jusuf Kalla (JK). Badai seolah datang dari segala penjuru. Memasuki pekan ketiga Agustus, kurs rupiah terhadap dolar Amerika mulai loyo, menyentuh angka Rp 10.120 atau terendah dalam 41 bulan terakhir. Rupiah, di pasar perdagangan hari itu, sempat pula tersungkur pada Rp 11.000 per dolar. Indeks Harga Saham Gabungan merosot di bawah level 1.000. Sementara harga minyak dunia terus meroket sampai US$ 70 per barel. Semua itu memberikan tekanan luar biasa pada anggaran. Tanpa pernah menyebutkan berapa pemasukan dari ekspor minyak, kenaikan harga minyak itu membuat subsidi mencapai lebih dari Rp 138 trilyun atau seperempat APBN. Bisa-bisa defisit APBN yang dipatok di bawah 1% bakal jebol karena tidak ada sumber dana baru untuk menutupinya. Tidak mengherankan bila SBY-JK dan para menterinya berjibaku mencari solusi. Untuk meredam gejolak rupiah, Rabu malam dua pekan lalu SBY bertandang ke Bank Indonesia (BI). Kunjungan mendadak ini dimaksudkan untuk berkoordinasi dengan Gubernur BI, Burhanuddin Abdullah. Inisiatif ini dilakukan karena solusi pertemuan BI dengan jajaran kabinet yang dipimpin SBY, dua hari sebelumnya, terbukti tidak cespleng. Toh, kunjungan SBY --yang anehnya tidak disertai tim ekonomi, tapi malah disertai Kapolri Jenderal Sutanto dan Sudi Silalahi-- ke BI itu belum menghasilkan solusi jitu. Rupiah tetap loyo. Padahal, selama dua pekan, koordinasi pemerintah untuk menanganinya tidak kurang. Tanpa didampingi sang Wakil Presiden JK, SBY hampir tiap hari menggelar sidang kabinet, baik yang mendadak maupun yang direncanakan. JK yang sedianya melanjutkan perjalanan ke Jepang usai berkunjung ke Cina akhirnya tidak tahan. JK membatalkan lawatannya. Kamis lalu, ia tiba di Tanah Air. Namun merosotnya nilai tukar rupiah belum juga tertolong. Pemerintah sendiri belum bisa memastikan, kapan harga BBM bakal dinaikkan. Satu kebijakan yang diyakini bakal menolong rupiah. "Saya belum bisa menjawab kapan BBM dinaikkan," kata Ical di hadapan pelaku pasar di Bursa Efek Jakarta, Kamis dua pekan lalu. Pemerintah hanya memberi ancar-ancar, harga BBM naik awal tahun 2006. Pekan lalu, sinyal waktu kenaikan itu berubah lagi: Oktober 2005. Catatannya, skema kompensasi kenaikan harga BBM yang dilakukan Maret lalu harus sudah rampung. Menurut Ical, pendataan "alamat" lebih dari 36 juta orang miskin oleh Badan Pusat Statistik di Jawa baru selesai 15 September, sementara yang di luar Jawa pada 30 September. "Setelah itu, baru kita putuskan kenaikan BBM," kata Ical tanpa menyebut besarannya. Kebimbangan pemerintah itulah yang menuai kritik dari banyak pihak. Menurut ekonom CSIS, Hadi Soesastro, pemerintah hanya sibuk berapat dan berwacana, belum melakukan langkah nyata. Masalah yang muncul karena keragu-raguan dan ketidakjelasan langkah itu direspons negatif oleh pasar. "Pemerintah dinilai tidak mampu menghadapi masalah," kata Dradjad Wibowo, ekonom Indef yang juga anggota Komisi XI DPR-RI. Pemerintah sepertinya memegang buah simalakama: dimakan tidak dimakan tetap jadi soal. Soal kenaikan harga BBM, pasti sensitif. Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Deny J.A., bahkan menyebut BBM sebagai isu yang paling membelah pemerintahan SBY. Memang, ekonom menyorong agar SBY mengerek harga BBM. Tapi, kata Deny, secara politik langkah itu berisiko. Sebelum harga naik, ketidakpuasan sudah meluas. Yang ditakutkan, kenaikan harga BBM itu lantas membakar massa akar rumput. Kekhawatiran Deny bisa dimaklumi. Di masa lalu, kenaikan harga BBM selalu diiringi gejolak demonstrasi oleh para penentang. Jika tidak dikalkulasi secara matang, wakil rakyat di Senayan bisa-bisa jadi batu sandungan politik. Jikapun harus memilih, Deny menyarankan SBY lebih menghadapi tekanan politik ketimbang ekonomi. Alasannya, tekanan ekonomi dirasakan seluruh rakyat. SBY harus menghadapi itu. Sementara tekanan politik, SBY hanya berhadapan dengan orang partai atau anggota DPR. Toh, SBY masih memegang modal politik penting: popularitas. Popularitas pria asal Pacitan, Jawa Timur, itu masih 64,7%, di atas jumlah pemilih dalam pemilu presiden tahap kedua tahun lalu (60%). SBY masih dinilai jujur, pintar, berwibawa, mampu berkomunikasi, dan memihak rakyat. Hasil ini terekam dari survei LSI yang dipaparkan Deny J.A. dan Mohammad Qodari di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Rabu lalu. Survei pada 11-15 Agustus itu menjangkau 1.000 responden di 100 desa dan kota di seluruh provinsi. Survei menjelang setahun pemerintahan SBY-JK ini untuk merekam perubahan yang terjadi seperti janji kampanye pemilu lalu. Kebetulan, saat survei digelar, kurs rupiah terhadap dolar Amerika tengah terjun bebas. Sementara harga bahan minyak meroket tinggi. Makanya, dipilih isu "siapa yang disalahkan publik". Hasilnya, publik kecewa dengan kondisi ekonomi. Ekonomi stagnan, bahkan lebih buruk. Padahal, 60% responden menyatakan, masalah ekonomi merupakan hal paling penting dan prioritas utama. Menurut Dradjad Wibodo, ada tiga masalah yang tengah melanda bangsa ini, yakni melorotnya cadangan devisa (tinggal US$ 32 milyar), krisis energi dan APBN. Yang fatal, setelah Presiden SBY menyampaikan RAPBN 2006 di depan DPR, 16 Agustus 2005, rupiah terus melemah dan menembus batas psikologis Rp 10.000 per dolar. Pelaku pasar menilai RAPBN 2006 bukan saja tidak realistis, melainkan juga tidak kredibel. Pendek kata, Dradjad menyimpulkan, pasar menilai pemerintah tidak tahu masalah, tidak tahu solusi, dan --akibatnya-- tidak bisa melaksanakan solusi. "Menteri Keuangan harus bertanggung jawab atas kejadian ini," kata Dradjad. Apalagi, sampai saat ini realisasi APBN 2005 baru 27%, yang sebagian besar untuk pos pembayaran utang. Sementara realisasi dana departemen baru 16%. Jika digelontorkan sekarang, akan memicu inflasi. Soal krisis energi akibat melorotnya jumlah produksi minyak hanya tinggal satu juta barel per hari, menurut Dradjad, sudah terjadi sejak 2001. Padahal, sejak itu, pos menteri yang menangani ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, diduduki oleh Purnomo Yusgiantoro. "Karena keduanya berada di bawah koordinasi Menko Perekonomian, Ical harus bertanggung jawab," kata Dradjad kepada wartawan Gatra Arief Ardiansyah. Bagi Dradjad, tim ekonomi sudah tidak bisa diharapkan. Salah satu yang jadi sorotan adalah ketidakharmonisan kabinet, terutama di tim ekonomi. Soal asumsi harga minyak di RAPBN 2006 sebesar US$ 40 per barel, tidak semua tim ekonomi mengetahuinya. Angka itu usulan dari Purnomo Yusgiantoro kepada Menteri Keuangan, Jusuf Anwar. "Mereka (Departemen Keuangan) yang memutuskan," ujar Purnomo. Sengaja dipatok rendah karena terkait dengan pengeluaran setiap sektor. Toh, namanya asumsi, nilai itu masih berpeluang berubah. Ini jadi masalah karena pasar menilai tidak realistis. Absennya Ical pada saat pengumuman paket kebijakan ekonomi, Rabu lalu, juga bukan tanpa sebab. Persoalannya bersumber pada silang pendapat di sidang kabinet, sehari sebelumnya. Sidang yang makan waktu hampir enam jam itu berlangsung alot dan panas. Untuk memberi kepastian kepada pasar dan masyarakat, Ical mendesak agar kepastian tanggal kenaikan harga BBM ditentukan segera. Sri Mulyani menyokong. Alasannya, Bank Dunia mengancam tidak akan merealisasikan bantuan US$ 400 juta. Tapi SBY tidak menyetujui usulan itu. Esok harinya, Ical tidak hadir di sidang kabinet yang membahas draf paket kebijakan ekonomi. Jusuf Anwar dan Burhanuddin Abdullah juga tidak datang. Keduanya berada di Jepang untuk meneken perjanjian swap bilateral, dan digantikan oleh Sekjen Departemen Keuangan, J. Kristiadi, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Hartadi A. Sarwono. Menurut Ical, tidak semua menteri harus datang karena sudah dibentuk tim kecil. Ia tidak masuk dalam tim kecil itu. "Kadang-kadang, kalau membuat keputusan, kan yang membuat staf," Ical beralasan. Berbagai riak itu memunculkan kesan telah terjadi ketidakharmonisan antara presiden dan Menko Perekonomian. Isu reshuffle kabinet pun bertiup kencang. Kepastian kocok ulang kabinet itu diamini Heru Lelono, staf khusus presiden bidang pembangunan dan otonomi daerah. Selain Ical, orang dekat JK, kata Heru, Jusuf Anwar, Mari Pangestu (Menteri Perdagangan), Sugiharto (Menteri BUMN), dan Alwi Shihab (Menko Kesra), bakal diganti. Presiden kecewa pada kinerja dan lemahnya koordinasi tim ekonomi. Karena itu, presiden memimpin dan menangani langsung masalah perekonomian. "Ini sudah tidak baik," tutur Heru. Apalagi, lanjut Heru, SBY mendengar masih ada pejabat negara yang berpikir demi keuntungan pribadi. Padahal, negara lagi kritis. Reshuffle, bagi Heru, semata-mata karena lemahnya kinerja dan buruknya koordinasi, bukan soal suka dan tidak suka. Kapan dilakukan? SBY sendiri berjanji, dalam dua bulan ke depan akan mengevaluasi kinerja para pembantunya, sebagai bagian evaluasi setahun usia kabinet. Suara pimpinan fraksi partai-partai besar di DPR yang dijaring wartawan Gatra M. Agung Riyadi, mayoritas menyatakan setuju adanya reshuffle. Fraksi-fraksi itu, antara lain Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKB, Fraksi PDIP, Fraksi PKS, dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi, setuju adanya reshuffle. Hanya Fraksi Golkar yang tidak setuju. Bagi Andi Mattalata, Ketua Fraksi Golkar, reshuffle bukan solusi. Sementara fraksi yang lain menilai tim ekonomi demikian lemah. Karena itu, reshuffle jadi keniscayaan. "Kebijakannya terkesan ada interes karena yang memutuskan punya latar belakang bisnis," kata Sekjen PDIP, Pramono Anung. Hasil survei LSI sejalan dengan pemikiran para pimpinan fraksi. Survei menunjukkan, popularitas SBY dan JK tetap tinggi. Yang terpuruk adalah tim ekonomi. Popularitas tim ekonomi dinilai jeblok (di bawah 40%), jauh di bawah popularitas kementerian lainnya. Jika dibandingkan, problem SBY adalah soal ekonomi. Ini terbukti, penilaian program memberantas korupsi, judi, narkotika, dan kriminalitas memuaskan (di atas 70%). Dengan hasil survei itu, seolah LSI turut mendorong agar SBY segera me-reshuffle kabinet. Meski begitu, Deny mengingatkan bahwa mandat publik yang diberikan pada SBY adalah soal ekonomi. Karena itu, bila tidak ada perubahan, merosotnya popularitas SBY hanya soal waktu. Publik di seluruh Indonesia bagai rumput kering yang mudah digoyang oleh berbagai situasi. Buat Deny, negara ini masih terkendali karena SBY masih populer. Jika popularitas SBY merosot, keadaan akan sulit-rumit. "Gonjang-ganjing yang berawal dari masalah ekonomi bisa berubah jadi gerakan dan goro-goro politik," katanya kepada wartawan Gatra Luqman Hakim Arifin. Itulah yang menjatuhkan Soeharto pada 1998. Khudori, Astari Yanuarti, Rachmat Hidayat, dan Bernadetta Febriana [Laporan Utama, Gatra Nomor 43 Beredar Senin, 5 September 2005] [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> DonorsChoose.org helps at-risk students succeed. Fund a student project today! http://us.click.yahoo.com/O4u7KD/FpQLAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
