http://www.kedaulatan-rakyat.com/article.php?sid=26913
Wednesday, 14 September 2005, Kolom - Analisis Pagar Makan Tanaman Oleh : Wahyudi Kumorotomo APA yang dapat dikatakan ketika para pejabat publik dan penegak hukum menggerogoti sumberdaya dan properti publik yang semestinya mereka lindungi? Pagar makan tanaman. Itulah ungkapan lama yang tepat untuk menggambarkan kasus 18 pejabat Pertamina yang selama bertahun-tahun terlibat penyelundupan minyak mentah melalui fasilitas SBM (Single Buoy Mooring) di Lawe-Lawe, Kaltim. Kerugian terhitung luar biasa, Rp 8,8 triliun menurut perkiraan sementara. Di tengah upaya pemerintah mensiasati lubang besar APBN karena harga minyak internasional yang melambung, ternyata justru pejabat-pejabat Pertamina sendiri tega memanfaatkan situasi buat keuntungan pribadi. Kita juga terhenyak dengan terlibatnya seorang jaksa yang seharusnya berperan memberantas kejahatan justru ikut menjadi pelaku kejahatan itu sendiri. Hendra Rukendra, Kasie Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jawa Barat beberapa waktu lalu tertangkap tangan mengedarkan shabu-shabu dan ekstasi dalam jumlah besar. Kejahatan narkoba yang melibatkan aparat kepolisian dan sipir penjara juga terungkap di Purwakarta dan Denpasar. Dalam kasus yang lain, Ajun Komisaris Polisi di Medan bernama Maliot menangguk Rp 3 miliar setiap bulan dari 'bisnis' lisensi pembalakan liar (illegal logging). Dengan menerima upeti rutin dari para pengusaha hitam yang bergerak di bidang perkayuan, polisi ini memperkaya diri-sendiri tanpa pernah berpikir betapa kekayaan hutan dan lingkungan hidup masyarakat hancur karena ulahnya. Kasus-kasus di atas memang tidak saling berkaitan. Namun dengan terungkapnya banyak kasus pejabat dan aparat publik yang mengkhianati kepercayaan rakyat, kesimpulan kita akan sampai pada ujung yang sama: bahwa integritas dan komitmen para pejabat publik terhadap kesejahteraan rakyat benar-benar memprihatinkan. Apabila pemerintah, para wakil rakyat dan semua unsur masyarakat tidak memiliki sense of crisis mengenai korupsi birokratis semacam ini, akibatnya akan sangat berbahaya. Masalahnya adalah bahwa kasus-kasus yang terungkap itu mungkin dapat diibaratkan sebagai gunung es di laut, yang tampak di permukaan hanya sedikit dibanding besarnya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh para pejabat publik. Presiden, seperti yang kita ikuti dari media massa, memang geram dengan kasus penyelundupan minyak oleh pejabat Pertamina. Demikian pula, masyarakat kini mungkin semakin skeptis dengan adanya banyak pejabat yang justru terlibat penjarahan sumberdaya publik. Semua orang tahu bahwa saat ini negara kita sedang mengalami krisis energi karena kita sudah menjadi negara net importer minyak sedangkan konsumsi BBM di dalam negeri terus meningkat. Beberapa waktu lalu kita mengalami krisis pasokan BBM di banyak kota karena cadangan minyak Pertamina yang hanya cukup untuk waktu 22 hari. Melambungnya harga minyak mentah di pasar internasional mengharuskan Pertamina memborong dolar, untuk memastikan bahwa pasokan dalam negeri tetap tercukupi. Beberapa waktu lalu bahkan rupiah merosot karena kebutuhan impor minyak oleh Pertamina tersebut. Lalu pemerintah berencana untuk menghindari tekanan terhadap APBN untuk subsidi BBM juga segera mendapatkan kritik keras dari berbagai kalangan. Nah, kalau sekarang perbedaan harga domestik dan harga internasional itu justru dimanfaatkan oleh para pejabat Pertamina untuk menyelundupkan minyak ke luar negeri, itu sungguh keterlaluan. Di tingkat distribusi, kita juga melihat bahwa banyak tokoh yang melindungi atau bahkan terlibat dalam pengoplosan minyak tanah dengan solar. Kegeraman dan kejengkelan publik adalah sangat beralasan. Tetapi kegeraman, kejengkelan atau skeptisisme saja memang tidak akan memecahkan masalah. Yang diperlukan saat ini adalah tindakan yang tegas, menyeluruh dan tanpa pandang-bulu untuk menghukum pelakunya agar benar-benar jera. Hanya dengan hukuman yang setimpal dan proses hukum yang konsisten, kasus-kasus serupa tidak akan terulang lagi. Ironisnya, di Indonesia kita sering menyaksikan bahwa justru para penegak hukum yang semestinya melindungi aset publik dan melindungi masyarakat ternyata justru menjadi pelaku kejahatan itu sendiri. Seorang jaksa yang terlibat penjualan narkoba atau polisi yang ikut berperan dalam pembalakan liar seperti diungkapkan di atas biasanya hanya sekadar diidentifikasi sebagai oknum. Belum ada upaya yang tegas dan sistematis untuk mencegah agar para penegak hukum itu benar-benar memerankan fungsinya, tidak justru menjadi pagar makan tanaman. Tidak heran bahwa beberapa jajak pendapat di media menunjukkan bahwa sebagian rakyat masih belum percaya kepada aparat penegak hukum, termasuk para polisi, jaksa dan hakim. Kini, kasus di Pertamina menunjukkan bahwa para eksekutif di BUMN yang sudah sangat kaya pun ternyata masih mengkhianati kepercayaan rakyat dengan menyelundupkan minyak sebagai sumber energi publik yang vital. Kepercayaan rakyat akan makin terkikis jika pemerintah tidak serius menangani kasus-kasus 'pagar makan tanaman' semacam ini. Dalam buku yang berjudul Trust: The Social Virtue and the Creation of Prosperity (1995), Francis Fukuyama menulis bahwa trust (kepercayaan) publik adalah modal sosial yang pokok bagi peningkatan kemakmuran rakyat. Tanpa kepercayaan itu, tidak ada satu pun sistem pelayanan publik yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat. Tidak ada negara yang bisa makmur tanpa usaha yang serius untuk menangani korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Masyarakat jelas akan mendukung tindakan yang tegas dan konsisten terhadap aparat yang korup karena itu adalah untuk kebaikan bersama. Kini, terpulang kepada pemerintah. Apakah akan bersikap tegas dan konsisten, atau akan kehilangan kepercayaan rakyat lebih banyak lagi. (Penulis adalah Dosen Fisipol dan MAP-UGM)-n. [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 1.2 million kids a year are victims of human trafficking. Stop slavery. http://us.click.yahoo.com/X3SVTD/izNLAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
