* terimakasih utk. pointer ke artikel di harian
republika di bawah ini.
* Q : kamu tim kecil ekonomi?
A : bukan
wassalam,
====( IM )=========================================
<http://www.republika.co.id/kolom.asp?kat_id=15>
----------------------------------
Subsidi BBM dan Kejujuran Anggaran
----------------------------------
Iman Sugema
Direktur, Inter-CAFE Institut Pertanian Bogor
Beberapa hari yang lalu selusin anggota DPR dan DPD mengobrol
serius dengan saya di Senayan. Kami mendiskusikan defisit
anggaran yang semakin hari semakin membengkak. Sebagaimana
biasa, pemerintah punya satu alasan yang ampuh yaitu bahwa
pembengkakan itu disebabkan oleh menggelembungnya subsidi
BBM yang diperkirakan akan mencapai Rp 113,7 triliun.
Akan tetapi, para wakil rakyat tersebut tak lantas percaya
begitu saja. Pasalnya, mereka hanya diberi sedikit informasi
tentang perkembangan anggaran. Hampir tidak mungkin bagi mereka
untuk menilai apakah anggaran perubahan yang diajukan oleh
pemerintah betul-betul akurat atau hanya bohong-bohongan belaka.
Selain itu, pemerintah dinilai terlampau banyak melakukan
kesalahan perhitungan dalam APBN.
Beruntunglah kita masih memiliki segelintir wakil rakyat
yang sangat kritis dan ingin banyak tahu seluk beluk anggaran.
Mereka juga ingin dilengkapi dengan sebuah software komputer yang
memungkinkan mereka melakukan simulasi anggaran. Saya menyanggupi
untuk membuatkan software tersebut dalam beberapa bulan tanpa
biaya. Tujuannya, supaya rakyat tidak selalu "dikibuli" oleh
pemerintah. Kata "dikibuli" merupakan kata yang sarkastik
sekaligus kesadaran bahwa pemerintah tidak selalu jujur dalam
mengungkapkan anggaran. Dari hasil pembicaraan tersebut, kami
akhirnya berkesimpulan bahwa sebenarnya kalau target pemerintah
hanya menekan defisit anggaran di bawah satu persen, maka harga
BBM tidak perlu dinaikkan lagi tahun ini. Kesimpulan lainnya
adalah bahwa angka-angka yang diajukan oleh pemerintah sengaja
digelembungkan supaya anggaran kelihatan tidak sehat sehingga ada
alasan yang kuat untuk menaikkan harga BBM.
Berikut adalah alasan-alasan yang mendasari kenapa kami berkesim-
pulan seperti itu. Pertama, tim ekonomi terlalu sering memberikan
angka estimasi yang salah dan tidak realistis. Tentu kita masih
ingat dengan angka-angka asumsi RAPBN-P 2005 dan RAPBN 2006 yang
jauh dari kenyataan. Yang paling fatal adalah angka yang diberikan
kepada Presiden oleh tim kecil dalam menghadapi krisis BBM dan nilai
tukar. Hasil rumusan tim ini kemudian dibacakan kepada publik oleh
Presiden. Anda tentu masih ingat waktu itu Presiden bilang bahwa
kemungkinan subsidi BBM akan meningkat menjadi Rp 138,6 triliun.
Padahal, hanya beberapa minggu sebelumnya angka yang tercantum
dalam nota keuangan yang dibacakan oleh Presiden di depan DPR
(16/8/05) hanyalah sebesar Rp 101,5 triliun saja.
Pembengkakan subsidi inilah yang menyebabkan reaksi pasar terhadap
pidato Presiden menjadi sangat negatif. Rupiah dan bursa saham di
hari-hari berikutnya menjadi melemah. Selain itu, sentimen negatif
juga diakibatkan oleh kurang komprehensifnya rumusan tim kecil
terutama bagaimana cara menanggulangi pembengkakan subsidi tersebut
dalam jangka pendek ini. Dari delapan langkah yang dibacakan Presiden,
tampak tak ada kejelasan tentang penanggulangan defisit anggaran.
Setelah itu, angka-angka anggaran yang sama kemudian diajukan
ke Panitia Anggaran DPR sebagai bahan untuk APBN Perubahan yang
ketiga kalinya. Ada dua angka penting yang muncul di situ yakni;
(1) subsidi membengkak menjadi Rp 138,6 triliun; dan (2) defisit
membengkak menjadi Rp 48,3 triliun atau sebesar 1,8 persen dari
PDB. Karena itu tim ekonomi mendesak supaya harga BBM dalam
negeri segera dinaikkan.
Oleh Panja kemudian ditemukan kesalahan penghitungan subsidi karena
ternyata meliputi BBM industri yang sudah dilepaskan ke mekanisme
pasar. Seharusnya subsidi BBM hanya Rp 113,7 triliun saja. Berarti
ada selisih penghitungan sebesar Rp 24,9 triliun. Dengan demikian
angka defisit seharusnya turun dari Rp 48,3 triliun menjadi hanya
Rp 23,4 triliun atau 0,9 persen dari PDB. Tentu angka defisit ini
sangat manageable sehingga tidak ada alasan yang kuat untuk
menaikkan harga BBM. Kami merasa kasihan kepada Presiden dan
anggota Panja, karena mereka diberi angka yang sama sekali tidak akurat.
Kedua, tim ekonomi secara sengaja telah menggelembungkan pos
anggaran lainnya (selain subsidi BBM) agar posisi anggaran
tampak sangat berbahaya. Dari hasil penggelembungan tersebut,
tersepakatilah angka defisit sebesar Rp 38,3 triliun (1,4 persen
dari PDB) seperti yang diungkapkan oleh ketua Panitia Anggaran.
Dinyatakan pula bahwa pemerintah masih kekurangan sebesar Rp 15
triliun untuk membiayai defisit (financing gap).
Penggelembungan merupakan pratik yang tidak profesional dan
mengelabui rakyat. Anggaran telah secara tidak jujur dipakai
untuk menekan wakil rakyat sehingga melahirkan keputusan yang
melawan nurani rakyat. Sebagaimana kita ketahui, DPR memberikan
dua alternatif yakni; (1) membiarkan defisit sebesar 1,4 persen
dari PDB; atau (2) mengurangi defisit menjadi 0,9 persen dari
PDB dengan cara menaikkan harga BBM sebesar 50 persen atau
lebih.
Kalau saja tidak ada penggelembungan anggaran, defisit 0,9
persen dapat terjadi tanpa harus menaikkan harga BBM. Penggelembungan
terbesar terjadi dalam belanja lain-lain sebesar Rp 12,6 triliun.
Selain itu ada sekitar Rp 2,6 triliun yang belum jelas. Sisanya
adalah untuk Aceh, subsidi non-BBM, dan alokasi untuk kompensasi
tunai langsung kepada 15,5 juta keluarga miskin. Adapun belanja
lain-lain tambahan digunakan sebagai berikut:
Sebesar Rp 7,1 triliun akan digunakan untuk menutupi tunggakan
subsidi tahun 2004 kepada Pertamina, PLN, dan subsidi pupuk.
Sebenarnya, tunggakan ini tidak boleh dimasukkan ke dalam anggaran
tahun 2005. Pelunasannya bisa dilakukan tanpa membebani anggaran
tahunan melalui mutasi antar-rekening pemerintah saja.
Sebesar Rp 2 triliun akan digunakan sebagai anggaran belanja
tambahan (ABT) murni kepada kementerian dan lembaga. ABT murni
seperti ini tentunya berlawanan dengan prinsip penghematan yang
didengungkan pemerintah. Sementara rakyat harus menanggung beban
kenaikan harga BBM, kementerian dan lembaga pemerintah justru
melakukan pemborosan. Selain itu, anggaran yang terserap sampai
akhir Agustus 2005 baru sekitar 30 persen saja. Kok, tiba-tiba
belanjanya mau ditambah?
Sebesar Rp 3,4 triliun adalah ABT sebagai kompensasi peningkatan
Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada kementerian dan lembaga (K/L
PNPB). Perlu diketahui bahwa 99 persen peningkatan PNBP yang terjadi
adalah sebagai akibat dari peningkatan penerimaan negara dari sektor
migas dan pertambangan lainnya. Peningkatan harga minyak dunia telah
memicu peningkatan harga gas dan batu bara sehingga PNBP melonjak
drastis dari Rp 152,7 triliun menjadi Rp 180,7 triliun. Karena itu
peningkatan PNBP pada umumnya bukan merupakan hasil kerja keras
aparat pemerintah. Pemberian ABT sungguh tidak realistis.
Akhir kata saya ingin menegaskan bahwa, membengkaknya defisit bukan
karena pembengkakan subsidi BBM. Kalau saja anggaran lainnya tidak
dibengkakkan secara sengaja dan tentunya tidak realistis pembengkakan
subsidi BBM tidak membahayakan anggaran. Tim ekonomi secara tidak
jujur telah dengan sengaja menggunakan angka-angka anggaran untuk
menekan DPR supaya mendukung kenaikan harga BBM. Wahai wakil rakyat,
bangkitlah. Semoga pengelabuan angka anggaran tidak terjadi lagi di
masa yang akan datang. Karena itu, tolaklah angka-angka yang diajukan
oleh tim ekonomi.
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Give at-risk students the materials they need to succeed at DonorsChoose.org!
http://us.click.yahoo.com/Ryu7JD/LpQLAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
