** Mailing List Nasional Indonesia http://www.ppi-india.org **
** Situs milis nasional: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia **
** Info Beasiswa Indonesia http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
http://www.padangekspres.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=2091
Referendum Nasional tentang BBM
Oleh Muhibbullah Azfa Manik
By adminpadek
Sabtu, 24-September-2005, 01:21:38
Per satu Oktober 2005 nanti, harga BBM dinyatakan naik lagi oleh
pemerintahan terpilih, SBY-JK. Dan sebagaimana lazimnya jika BBM naik, maka
marak pula aksi demonstrasi menentang kenaikannya. Aksi demo ini terutama
sekali dipelopori oleh mahasiswa-mahasiswa di seluruh Indonesia.
Naiknya harga BBM sepertinya menjadi hal "lumrah" setiap kali terjadi
pergantian kekuasaan di Indonesia, terhitung sejak jatuhnya Orde Baru.
Tulisan ini tidak bertujuan mempertanyakan: mengapa harga BBM harus naik?
Apalagi sampai menganalisisnya! Tulisan ini tidak diperuntukkan untuk semua
itu. Dan memang bukan kapasitas penulis untuk melakukannya.
Tujuan tulisan ini lebih pada aspek politik dari sebuah kontrak politik:
bagaimana pemerintah seharusnya mempertanggungjawabkan janji kampanyenya
-termasuk untuk tidak menaikkan harga BBM- di hadapan mayoritas rakyat pemilih
yang telah memilihnya dalam pemilu presiden lalu.
Di luar mekanisme perwakilan politik melalui partai di parlemen, yang
mana sebagian fraksi di DPR kelihatannya "serius" memperjuangkan diadakannya
hak angket terhadap pemerintah persoalan dinaikkannya harga BBM.Perlu kiranya
saat ini diupayakan pembuatan sebuah aturan yang menjelaskan: bahwa rakyat
pemilih, pun memiliki kewenangan untuk memveto satu kebijakan yang dikeluarkan
oleh pemerintah, jika senyatanya merugikan hak-haknya sebagai warga negara.
Satu penyakit kronis yang diidap oleh pemerintah -eksekutif dan
legislatif- selama ini adalah: bahwa rakyat pemilih telah dianggap seutuhnya
menyerahkan kepercayaannya kepada pemerintah terpilih, pada saat memberikan
suaranya di bilik suara.
Karenanya segala proses pembuatan hingga keluarnya sebuah kebijakan,
cenderung kedap dari suara-suara rakyat pemilih. Ironisnya adalah kebijakan itu
dikeluarkan untuk mereka, sementara mereka sendiri tidak pernah diajak
membicarakan masalah mendasar dalam kehidupannya. Betul bahwa pemilu berfungsi
untuk melegitimasi kewenangan publik dan memberi mandat kepada pejabat terpilih
untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.
Tetapi lebih dari itu, isu terpenting yang menyangkut pemilu adalah
kepercayaan (trust) rakyat pemilih terhadap para pejabat terpilih agar yang
bersangkutan dapat mewujudkan janji-janjinya selama kampanye pemilu. Serta
yakin bahwa pejabat terpilih itu dapat melaksanakan janjinya dalam praktik
pemerintahan yang terbuka dan bebas korupsi. Nah! Bagaimana jika -salah satu-
janji-janji politik itu dilanggar oleh pemerintahan terpilih sekarang ini.
Rakyat pemilih tidak mungkin (bisa) membubarkan pemerintahan hasil pilihannya
sendiri.
Hal itu harus menunggu selama lima tahun ke depan. Yang relevan dilakukan
saat ini adalah menuntut DPR dan DPD sebagai representasi dari rakyat pemilih
untuk menolak kenaikan BBM. Tetapi itu pun akan memakan waktu yang sangat lama,
jika melihat komposisi DPR sekarang ini. Sementara "korban" kebijakan BBM yakni
rakyat pemilih telah telanjur "menikmati" hasil kebijakan tersebut.
Perlukah Referendum?
Pertanyaannya mungkin dimulai seperti ini: "Apakah BBM termasuk kategori
masalah khusus di Indonesia?" Pertanyaan ini kemudian dipertegas dengan
pertanyaan kunci: "Manakah yang lebih penting, membicarakan soal naiknya BBM
ataukah perubahan konstitusi negara?"
Jika jawabannya adalah sama pentingnya atau bahkan BBM jauh lebih
penting. Berarti BBM termasuk kategori masalah khusus di Indonesia. Karena itu,
perlu aturan khusus dalam membicarakan persoalan: apakah BBM dinaikkan atau
tidak di setiap kali terjadinya pergantian kekuasaan.
Pemungutan suara secara nasional mengenai suatu masalah khusus merupakan
cara yang lazim dalam menyelesaikan masalah-masalah politis di banyak negara
demokratis. Pemungutan suara seperti itu biasa disebut "referendum".
Meskipun pada dasarnya ada dua jenis khusus referendum, di mana keduanya
sering disebut secara berbeda. Yang pertama, pemungutan suara yang diminta oleh
sejumlah warga negara biasa, misalnya dengan menandatangani sebuah petisi.
Hasil pemungutan suaranya disebut sebagai "inisiatif". Yang kedua, disebut
dengan istilah "plebisit", seringkali dipakai secara bergantian dengan
referendum, dan mempunyai konotasi negatif di sejumlah negara, di mana hal
tersebut dipakai untuk pemungutan suara yang diadakan pada situasi yang tidak
kondusif untuk dikatakan demokratis.
Adanya referendum nasional terhadap kenaikan BBM, membuat rakyat merasa
tidak terpinggirkan dan tereksploitasi suaranya pasca pemilu. Karena yang
berkembang selama ini adalah perilaku-perilaku oportunis dari para politisi.
Mereka hanya datang ke bilik-bilik rumah rakyat dan memberi bantuan apa
saja, ketika musim pemilu telah tiba. Setelah pemilu usai dan kursi telah habis
terbagi dan pemenang pemilu telah diketahui, mereka semua raib entah ke mana.
Dengan adanya referendum, memberikan kesempatan (sekali lagi) kepada rakyat
untuk memberikan suaranya secara langsung dalam masalah tertentu.
Referendum memang tidak dipakai untuk menyelesaikan masalah-masalah
politis yang biasa, yang muncul secara rutin dalam pemerintahan, tetapi lebih
berkaitan dengan masalah-masalah besar.
Dengan menjadikan agenda BBM sebagai salah satu masalah khusus di
Indonesia, maka referendum mendapatkan posisinya yang sangat strategis.
Bahwa referendum bisa menjadi pengontrol bagi pemerintah terhadap
persoalan BBM. Karena tidak ada jaminan bahwa pemerintahan terpilih lima tahun
ke depan tidak akan menaikkan harga jual BBM ke masyarakat. Menaikkan harga BBM
dengan memberi insentif lain seperti penambahan dana pendidikan dan kesehatan
bagi rakyat pemilih yang berkategori miskin justru menambah daftar panjang
calon-calon "perampok" uang negara.
Artinya apa? Uang hasil kompensasi BBM tersebut sangat rentan untuk
dikorupsi oleh mereka-mereka yang selama ini memiliki otoritas untuk
mengkategorikan rakyat pemilih sebagai "miskin" atau "tidak miskin".
Pemerintah pun secara sepihak telah mengkategorikan pendidikan dan
kesehatan jauh lebih penting dari pada satu liter BBM. Tanpa mau tahu (atau
pura-pura tidak tahu) dampak psikologisnya akan memicu naiknya harga-harga
kebutuhan pokok dari rakyat. Paling ekstrimnya adalah, munculnya kelompok
miskin baru.
Tulisan ini tidak lebih sebagai ide saja. Bagi penulis, arti penting
referendum adalah meningkatkan nilai tawar dari konsekuensi partisipasi rakyat
pemilih dalam pengambilan keputusan yang bersifat khusus.
Karena kenyataannya, begitu banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah
yang mesti "diklarifikasi" karena dampaknya adalah penyengsaraan terhadap
rakyat. Tidak ada bedanya subsidi pendidikan dan kesehatan dengan subsidi BBM
yang akhirnya dihapus oleh pemerintah.
Ketiganya -pendidikan, kesehatan dan subsidi BBM- sama pentingnya di mata
rakyat. Jadi, Biarkanlah rakyat pemilih yang menentukan apakah BBM naik atau
tidak, sebelum mereka berfikir menggunakan referendum sebagai upaya untuk
mempertahankan hidup dan kehidupannya.***
Penulis Dosen Universitas Bung Hatta
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Give at-risk students the materials they need to succeed at DonorsChoose.org!
http://us.click.yahoo.com/Ryu7JD/LpQLAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Website resmi http://www.ppi-india.org **
** Beasiswa Indonesia, http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
