** Mailing List Nasional Indonesia http://www.ppi-india.org ** ** Situs milis nasional: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia ** ** Info Beasiswa Indonesia http://informasi-beasiswa.blogspot.com ** GARAMEDIA 24/09/2005
Tim Ekonomi SBY-JK Tidak Mengabdi Kepada Kepentingan Rakyat (1) Oleh: TIM INDONESIA BANGKIT SEJAK pembentukkan Kabinet Indonesia Bersatu, rakyat sudah meragukan Tim Ekonomi SBY-JK. Bahkan, segera setelah diumumkan, protes dan penolakan segera merebak, menuntut SBY-JK segera mengganti menteri-menteri ekonominya. Dengan kompisisi Tim Ekonomi yang didominasi oleh mereka yang lebih mewakili kepentingan kelompok bisnis (yang memiliki track record negative) dan kepentingan internasional, sangat sulit mengharapkan Tim Ekonomi SBY-JK akan melakukan pengabdian sungguh-sungguh untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keraguan rakyat terhadap keberpihakan Tim Ekonomi kepada rakyat telah terbukti. Hanya dalam waktu enam bulan sejak dilantik, sudah terlalu banyak fakta kebijakan dan tindakan yang membuktikan bahwa Tim Ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu memang tidak sedang mengabdi kepada rakyat. Fakta tersebut tidak terlalu mengejutkan karena komposisi Tim Ekonomi memang tidak secara lengkap mewakili stakeholders dari negara ini. Tim Ekonomi yang lebih didominasi oleh perwakilan kalangan bisnis dan kepentingan internasional, berakibat pada kebijakan ekonomi pemerintah yang lebih memihak kepada kepentingan sekelompok bisnis dan kreditor, serta tidak berpihak kepada rakyat dan kepentingan nasional. Sebagai konsekuensi dari komposisi Tim Ekonomi yang timpang tersebut, visi dan janji keberpihakan Presiden SBY kepada rakyat tidak tercermin pada kebijakan yang diambil Tim Ekonomi. Bahkan, cenderung bertolak belakang. Dengan ketidaksetaraan visi antara presiden dan Tim Ekonomi, ditambah tidak adanya leadership dan minimnya kapabilitas personel maupun profesional Tim Ekonomi, beban persoalan ekonomi yang harus ditanggung pemerintah terus bertambah. Alih-alih menyelesaikan persoalan-persoalan yang telah ada, kebijakan Tim Ekonomi justru makin memperburuk kondisi ekonomi nasional. Oleh karenanya, sudah saatnya bagi rakyat untuk menuntut Presiden SBY segera melakukan evaluasi terhadap Tim Ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu. Karena penundaan dalam melakukan perubahan, akan berakibat pada makin beratnya beban rakyat terutama golongan bawah. Berikut adalah bukti sejumlah tindakan dan kebijakan Tim Ekonomi yang memberikan dampak negatif langsung bagi rakyat. Kebijakan-kebijakan tersebut sangat jelas menunjukkan tidak adanya keberpihakan Tim Ekonomi terhadap rakyat. Pencabutan subsidi pupuk Keputusan pencabutan subsidi (atau menaikkan harga) pupuk jenis SP-36 sebesar 25% dan ZA sebesar 40% pada awal tahun 2005, merupakan pilihan kebijakan yang sangat membebani rakyat kecil. Pengguna pupuk jenis SP-36 dan ZA umumnya adalah para petani tebu dan hortikultura yang mayoritas adalah petani gurem, bukan petani besar. Luas lahan yang mereka miliki pun relatif sangat kecil sehingga kenaikan pupuk, terutama jenis ZA, praktis akan meningkatkan ongkos produksi secara signifikan. Apalagi, kenaikan tersebut dilakukan pada masa pemupukan, ketika kebutuhan petani tebu terhadap pupuk sedang meningkat. Meskipun akhirnya kebijakan pencbutan subsidi dicabut, atas desakan petani secara luas, fakta tersebut telah menunjukkan ketidakpahaman Tim Ekonomi terhadap kebutuhan dan aspirasi petani. Meneruskan kebijakan perebutan rente hasil tata niaga gula Ketika adanya tekanan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok, Menteri Perdagangan justru terus memperpanjang pola tata niaga gula. Akibat kebijakan ini: Pertama, rakyat kecil yang lebih banyak mengonsumsi gula sebagai pengganti kekurangan kalori, harus menanggung beban yang sangat tinggi karena kenaikan harga gula domestik yang saat ini telah mencapai Rp 6.000,-/kg. Padahal, harga gula di tingkat internasional hanya sekitar Rp 3.000,-/kg. Jika pemerintah memiliki keberpihakan kepada rakyat, maka kebijakan tata niaga gula tidak perlu diperpanjang. Kedua, keputusan pemerintah untuk memperpanjang tata niaga gula tanpa melakukan evaluasi dan perubahan, telah mengakibatkan akumulasi rente ekonomi terus dinikmati oleh sekelompok oligakri raja gula dan perantara seperti Inkud, Panca Niaga, Bulog, dll., serta tidak memberikan manfaat bagi perbaikan industri gula nasional. Dengan memberi izin impor gula sebesar 500 ribu ton pada tahun 2005, maka rente ekonomi dari tata niaga gula tersebut diperkirakan sekitar Rp 1.500,-/kg sehingga total rente ekonomi tahun 2005 sekitar Rp 750 miliar. Jika saja akumulasi rente ekonomi dari tata niaga gula tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan industri gula nasional seperti untuk membangun pabrik gula baru dan memperbaharui bibit tebu milik petani, maka perpanjangan tata niaga gula masih dapat diterima. Melepas harga beras pada mekanisme pasar Kebijakan perberasan yang dikeluarkan pada tanggal 2 Maret 2005 tidak mengandung semangat keberpihakan kepada petani. Ada dua alasan yang menunjukkan tidak adanya kepedulian Tim Ekonomi kepada petani kecil. Pertama, Tim Ekonomi telah mengganti istilah harga dasar pembelian pemerintah (HDPP) dengan harga pembelian pemerintah (HPP). Dengan pergantian tersebut, Tim Ekonomi tidak lagi memiliki tanggung jawab untuk menjamin harga gabah dan cenderung akan dilepas kepada mekanisme pasar yang dapat berakibat pada anjloknya penghasilan petani. Seperti diketahui, HDPP merupakan harga terendah yang harus dijamin pemerintah untuk menjaga pendapatan petani, sedangkan HPP tidak terlalu memiliki konsekuensi kewajiban pemerintah untuk menjamin harga gabah. Kedua, kebijakan perberasan baru memberikan persyaratan yang lebih menguntungkan petani-petani besar dan sebaliknya makin memberatkan petani kecil. Meskipun HPP untuk gabah kering panen (GKP) dinaikkan sebesar Rp 100,-, syarat penyerahan gabah di lokasi penggilingan hanya akan menambah beban petani kecil yang selama ini masih sulit untuk mengakses penggilingan. Persyaratan tersebut akan lebih menguntungkan petani-petani besar yang justru tidak pantas memperoleh subsidi dari pemerintah. Sebaliknya, pemerintah makin memperketat standar gabah yang akan dibeli sehingga menyulitkan petani kecil untuk memenuhinya karena harus melewati berbagai proses yang menghabiskan biaya yang besar. Hanya petani-petani besar dan kaya yang mampu memenuhi standar tersebut, sedangkan petani kecil harus terus menanggung kerugian dengan menjual gabah dengan harga yang jauh lebih rendah. Tidak ada empati terhadap kesulitan rakyat: kasus kenaikan LPG Kenaikan harga LPG oleh Pertamina menimbulkan protes dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk ibu rumah tangga pengguna LPG. Namun, tanggapan Menko Perekonomian terhadap protes tersebut dengan mengatakan "Jika tidak punya uang tidak perlu beli LPG" merupakan tanggapan yang tidak pada tempatnya. Meskipun keputusan kenaikan LPG dilakukan oleh Pertamina, respons yang diberikan oleh Menko Perekonomian mencerminkan tidak adanya empati seorang pejabat publik terhadap tambahan beban yang ditanggung rakyat. Membebani TKI eks-amnesti dengan pungutan yang tinggi Pungutan tinggi bagi TKI eks-amnesti yang ingin kembali bekerja ke Malaysia samasekali tidak menunjukkan itikad pemerintah untuk meringankan beban yang dihadapi para TKI. Untuk pulang ke Indonesia, para TKI yang diamnesti menghadapi kendala berupa kurangnya biaya. Setelah mereka tiba di Indonesia dan ingin kembali bekerja ke Malaysia, ternyata mereka dihadapkan pada pungutan biaya yang sangat besar sekitar Rp 3 juta. Pungutan tersebut jauh lebih tinggi dari biaya standar pengurusan paspor, dll., untuk umum yang hanya sekitar Rp 1 juta. Tambahan lagi, pungutan sebesar Rp 3 juta tersebut hanya untuk biaya penempatan dan perlindungan, belum termasuk biaya transportasi ke Malaysia. bersambung Senin (26/9). ** [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Help Sudanese refugees rebuild their lives through GlobalGiving. http://us.click.yahoo.com/V8WM1C/EbOLAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/ ** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List ** ** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: ** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ ** ** Website resmi http://www.ppi-india.org ** ** Beasiswa Indonesia, http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
