** Mailing List Nasional Indonesia http://www.ppi-india.org ** ** Situs milis nasional: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia ** ** Info Beasiswa Indonesia http://informasi-beasiswa.blogspot.com ** http://www.indomedia.com/bpost/102005/15/opini/opini1.htm
Yudhoyono Kecolongan, Di Mana Insan Pers? Oleh: M Taufik PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sangat menyadari, keputusannya untuk tetap menaikkan harga BBM, 1 Oktober 2005 lalu, berdampak negatif pada popularitasnya dan akan memancing amarah seluruh rakyat Indonesia. Benar saja, begitu harga BBM dinaikkan, demo besar-besaran yang digelar mahasiswa meledak. Istana kepresidenan dikepung oleh pendemo. Yang mereka tuntut cuma satu; batalkan penaikan harga BBM. Media pun tidak tinggal diam. Lewat pemberitaannya, media menghantam keras kebijakan penyesuaian harga BBM itu. Headline Harian Kompas edisi 1 Oktober 2005, misalnya, secara tegas menulis "Pemerintah Keterlaluan". Koran Metro Banjar di halaman Dangsanak-nya juga mengupas dampak dari penaikan harga BBM itu dengan judul "Penderitaan Warga Bertambah." Majalah Tempo, dalam editorialnya menghujat lebih keras lagi. Majalah tersebut malah menyebutkan, pemberian subsidi BBM adalah tindakan immoral dari sisi kebijakan publik. Si Mr I don't care with my popularity itu, tak menggubris tuntutan pendemo dan hantaman media tersebut. Ia tetap yakin, putusan itu merupakan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Walaupun ia harus membayar mahal dengan keputusan itu: popularitasnya turun. Padahal, menurut hasil survai Lembaga Survai Indonesia (LSI), sebelum harga BBM dinaikan, menunjukkan penurunan tingkat kepuasan atas kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang tajam. Penurunan itu mencapai 17 persen dari 80 persen pada survai September 2004 menjadi 63 persen pada survai September 2005. Diperkirakan persentasenya bisa lebih rendah lagi bila survai dilakukan setelah penaikan harga BBM yang rata-rata di atas 100 persen. SBY bukanlah orang bodoh. Sebelum keputusan itu diumumkan, SBY bersama kabinetnya sudah menyiapkan 'obatnya'. Makanya begitu harga BBM dinaikan, SBY langsung meluncurkan program subsidi BBM. Salah satunya Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang ditujukan bagi rumah tangga miskin. Tapi sayangnya, dalam meramu program SLT itu SBY melupakan satu hal dan ini menjadi momok bagi bangsa Indonesia karena sangat sulit dihilangkan. Yakni mental korupsi yang sudah karatan dan mendarah-daging, sehingga apa pun kebijakan yang menyangkut uang, selalu tidak berjalan 100 persen. Makanya tidak mengherankan, begitu STL pertama dicairkan muncul banyak masalah. Jika dikelompokan, masalah itu ada tiga yakni pertama, salah sasaran. Ini bisa dibuktikan dengan banyak orang yang berpunya juga menikmati STL yang besarnya Rp100 ribu per bulan itu. Bahkan mereka secara terang-terangan mengambil uang STL itu memakai mobil. Kedua, data yang kurang akurat. Ini terjadi pada saat menentukan keluarga penerima SLT. Badan Pusat Statistik (BPS) yang ditugaskan melakukan pencacahan orang miskin melakukan tugas tergesa-gesa. Makanya, untuk mendapat data orang miskin BPS melibatkan berbagai pihak/sumber. Antara lain pemerintah daerah, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Daftar Keluarga Miskin yang menerima pembebasan biaya sekolah dan perawatan kesehatan, Ketua RT/satuan lingkungan sosial terkecil. Kemudian, di setiap RT, dusun atau satuan lingkungan sosial terkecil, petugas BPS dibantu oleh tokoh masyarakat setempat dan ketua RT dalam mengumpulkan daftar rumah tangga calon penerima SLT. Rumah tangga tersebut kemudian dikunjungi dan di data ciri-ciri sosial dan tingkat kesejahteraannya. Misalnya, jumlah dan kualitas makanan (kalori) dalam sehari, jenis lantai tempat tinggal, jenis atap, kepemilikan barang berharga dan sebagainya. Dari data ini, BPSD kemudian melakukan penilaian untuk menentukan golongan rumah tangga miskin, apakah sebuah rumah tangga termasuk dalam golongan sangat miskin, miskin atau hampir miskin. Dengan melibatkan berbagai sumber yang notabene sebagian tidak profesional di bidangnya ditambah lagi adanya mental korupsi, akhirnya BPS menerima data yang tidak akurat. Padahal, pemerintah sendiri hanya menargetkan 15,5 juta dengan anggaran subsidi hanya Rp4,65 triliun. Namun begitu dicacah, jumlah orang miskin meningkat dan sekarang telah mencapai 15,6 juta. Dipastikan jumlah itu akan terus meningkat. Logikanya, siapa sih yang tidak ngiler melihat uang Rp100 ribu lewat di depan mata begitu saja. Ketiga, adanya pemotongan oleh oknum tertentu. Ini adalah hal yang sudah biasa terjadi. Bukan rahasia umum lagi, kalau orang-orang yang terlibat dalam pendataan --yang ditugaskan BPS-- menuntut balas jasa atas jerih payahnya menguruskan kartu SLT kepada penerima STL yang besarnya berkisar antara Rp10 ribu sampai Rp20 ribu. Dengan adanya permasalahan pada pencairan STL pertama ini, sama saja artinya SBY sudah kecolongan. Malingnya, ya itu tadi. Orang-orang berpunya tapi ikut menikmati uang STL dan oknum yang melakukan pemotongan terhadap jatah orang miskin. Apakah ini berarti juga program STL ini gagal? Mari kita simpan dulu jawabannya. Kan program ini baru berjalan. Kita lihat dulu hasil evaluasinya. Posisi Insan Pers BEGITU penaikan harga BBM akan diumumkan, pemerintah melalui Departemen Kominfo menabur SMS kepada seluruh pengguna handphone yang isinya: "BBM terpaksa dinaikkan agar subsidi dapat dialihkan dari orang kaya kepada rakyat miskin. Bantu awasi Subsidi Tunai Langsung kepada rakyat miskin. Terima kasih." Adanya SMS ini secara tidak langsung menunjukkan, bahwa program STL itu sangat rawan kebocoran dan pemerintah belum mempunyai formula untuk menambalnya. Lantas bagaimana sikap insan pers dan di mana posisi insan pers dengan adanya SMS itu? Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, insan pers harus berpikir realistis bahwa selama ini subsidi BBM sudah salah arah. Data Susenas terakhir menunjukkan, 82 persen dari subsidi jatuh kepada kelompok 60 persen pendapatan teratas dan sisanya hanya 17 persen subsidi tersebut jatuh kepada kelompok 40 persen terbawah. Kalau pemerintahan SBY membiarkan hal ini terjadi, maka sama juga artinya membiarkan Rp93 triliun (82 persen dari Rp113 triliun subsidi BBM jika harga BBM tidak disesuaikan) kepada kelompok yang dianggap tidak berhak menerima subsidi. Angka ini akan bertambah besar tahun depan, mengingat perhitungan subsidi BBM dalam APBN(P) 2005 masih berdasarkan asumsi harga minyak rata-rata US$ 54 per barrel, sementara proyeksi harga minyak tahun depan bisa melebihi US$ 60 per barrel. Insan pers yang masih memiliki hati nurani tentu tidak mau begitu saja membiarkan uang Rp93 triliun 'dirampok' oleh orang kaya. Lebih baik dana itu digunakan untuk kegiatan yang lebih produktif yaitu program penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar khususnya infrastruktur perdesaan, pertanian dan pertahanan keamanan. Untuk bidang pendidikan, misalnya, dana itu bisa dialokasikan untuk menambah biaya operasional sekolah dengan memasukkan program perpustakaan sekolah atau buku gratis, menambah cakupan beasiswa kepada siswa dari keluarga miskin bukan hanya untuk SMA tetapi juga perguruan tinggi, rehabilitasi besar-besaran gedung SD hingga SMA di seluruh Indonesia. Jadi, sudah sebijaknya kalau insan pers bersikap kritis dan memberantas habis-habis penyelewengan dana subsidi BBM tersebut. Dengan dua sikap ini bukan berarti posisi insan pers 'berangkulan' mesra dengan SBY. Posisi insan pers tetap pada rakyat miskin yang menjadi objek program STL itu. Sekali lagi bukan pada SBY-nya, tapi pada rakyat miskinnya. Berpihak kepada rakyat miskin ini akan semakin mengokohkan peran insan pers dalam pers nasional, yakni melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dan yang lebih penting adalah memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Khusus yang terakhirnya, insan pers bisa melakukannya dengan mengontrol ketepatan orang-orang yang menerima SLT itu, yaitu keluarga yang tergolong dalam kelompok miskin. Kelompok miskin ini terbagi tiga. Pertama, kelompok sangat miskin yaitu mereka yang mengonsumsi makanan sampai dengan 1.900 kilokalori per hari, senilai dengan Rp120.000 bila disetarakan dengan rata-rata pengeluaran seseorang per bulan (atau Rp480.000 per rumah tangga per bulan ). Kedua, kelompok miskin yaitu mereka yang mengonsumsi makanan sampai dengan 2.100 kilokalori per hari, senilai dengan Rp150.000 bila disetarakan dengan rata-rata pengeluaran seseorang per bulan (atau Rp600.000 per rumah tangga per bulan). Ketiga, kelompok hampir miskin yaitu mereka yang mengonsumsi makanan sampai dengan 2.300 kilo kalori per hari; senilai dengan Rp175.000 bila disetarakan dengan rata-rata pengeluaran seseorang per bulan (atau Rp700.000 per rumah tangga per bulan). Nah, apabila ada orang-orang berada diluar tiga kelompok itu, tapi turut menikmati STL, maka insan pers dapat 'membombardirnya' habis-habisan. Namun, dengan masih berpegang pada UU Pokok Pers dan Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia. Wartawan Metro Banjar [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Help Sudanese refugees rebuild their lives through GlobalGiving. http://us.click.yahoo.com/V8WM1C/EbOLAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/ ** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List ** ** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: ** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ ** ** Website resmi http://www.ppi-india.org ** ** Beasiswa Indonesia, http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
