Nampaknya sebagian dana kompensasi BBM benar2
digunakan untuk memakmurkan para pejabat. Rakyat
terpaksa harus menderita akibat kenaikan harga-harga
barang. Dengan kenaikan harga barang, uang pemerintah
bertambah dan bisa menambah gaji para pejabat.
Para pejabat gajinya naik hingga Rp 50 juta/bulan,
sementara rakyat yang super miskin harus puas dengan
"kompensasi" Rp 100 ribu/bulan dengan resiko mati
karena berdesakan mengantri...:)
Ya Allah, tolonglah hambaMu ini.
SUARA PEMBARUAN DAILY
----------------------------------------------------------------------
----------
Masyarakat Kecam Kenaikan Gaji DPRD
JAKARTA - Rencana Gubernur Sutiyoso untuk menambah
penghasilan ang-
gota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta
menuai kecaman
dari berbagai lapisan masyarakat.
Rencana tersebut tidak hanya menyakiti rakyat yang
saat ini sedang
kesulitan akibat kenaikan harga bahan bakar minyak
(BBM), tapi juga
menusuk rasa keadilan di saat ratusan ribu rakyat
miskin harus
berebut jatah dana kompensasi BBM.
Kalangan DPRD DKI Jakarta mulai gerah dengan maraknya
pemberitaan
soal Rencana kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD
DKI Jakarta
mencapai minimal Rp 50 juta, termasuk berbagai biaya
yang diterima
dalam melakukan kunjungan kerja ke berbagai tempat di
Ja- karta.
Namun, sejumlah anggota dewan membantah dengan
menyatakan, tidak
semua kegiatan yang mereka laksanakan akan mendulang
rupiah
(Pembaruan, 15/10).
Menurut Zaini, warga Pasar Rebo, Jakarta Timur, pagi
tadi, seharusnya
Pemprov DKI dan DPRD peka terhadap penderitaan rakyat.
Kenaikan gaji
anggota DPRD di saat rakyat sedang sulit seharusnya
tidak terjadi.
"Katanya negara sedang kesulitan uang, makanya BBM
dinaikkan. Ini kok
bisa-bisanya gaji para pejabat dinaikkan," ujar
pedagang asongan yang
mangkal di dekat RS Pasar Rebo itu.
Robi, buruh pabrik yang tinggal di kawasan Pasar Rebo
menambahkan, "Kami harus bersusah payah meminta
kenaikan UMR (upah
minimun regional) agar bisa bertahan hidup. Dan itu
sampai saat ini
tidak pernah digubris.
Sementara wakil rakyat yang kami pilih malah gajinya
dinaikkan dengan
mudah."
Subsidi
Dia mengingatkan, jika para anggota DPRD sungguh
mengerti kondisi
rakyat saat ini, mereka harus berani menolak rencana
kenaikan
tersebut. "Jika tidak, jangan harap kami memberikan
dukungan lagi
pada pemilu nanti," katanya.
Aktivis badan eksekutif mahasiswa Jabotabek, Zacki
meminta anggota
DPRD untuk menolak rencana kenaikan gaji itu.
"Lebih baik anggarannya digunakan untuk memberikan
subsidi bagi
rakyat miskin di DKI yang saat ini sedang kesulitan,"
ujarnya.
Subsidi tersebut, lanjutnya, bisa berupa pendidikan
dan pelayanan
kesehatan gratis, maupun kenaikan gaji para pegawai
rendahan.
Program-program pendidikan dan kesehatan gratis yang
selama ini
didengung-dengungkan pada kenyataannya tidak
dilaksanakan di
lapangan. "Kenapa itu tidak direalisasikan dulu
daripada menaikkan
gaji anggota DPRD," ujarnya.
Dia tidak yakin, kenaikan gaji anggota DPRD lantas
akan menghilangkan
korupsi, kolusi dan nepotisme di tubuh lembaga
legislative
itu. "Buktinya, banyak anggota DPRD yang terlibat
proyek-proyek atau
menerima komisi untuk mengegolkan proyek-proyek
tertentu," katanya.
Bahkan dia menyatakan kekhawtirannya para anggota DPRD
malah semakin
rakus harta dan lupa akan perannya sebagai pembela
aspirasi rakyat.
Bukan cuma itu, kenaikan gaji anggota DPRD bahkan
dinilai oleh warga
sebagai bentuk pemerasan terhadap rakyat. "Karena
mereka digaji
dengan uang rakyat. Sebab itu tindakan menaikkan gaji
sama saja
memeras rakyat," ujar Butje (57), warga Tanjung Priok,
Jakarta Utara.
Semestinya, menurut dia, dalam kondisi sulit seperti
ini anggota
dewan lebih memikirkan nasib rakyat dibandingkan harus
memikirkan
kepentingan pribadinya karena mereka menjadi anggota
DPRD merupakan
hasil pilihan rakyat juga. "Jadinya ini merupakan
pengkhianatan
terhadap rakyat," tegasnya.
Yosef, juga penduduk Tanjung Priok menilai anggota
DPRD tidak terlalu
salah dalam masalah ini. Justru pokok persoalannya
datang dari
Pemprov DKI Jakarta yang hendak menaikkan gaji para
wakil rakyat itu.
Dia mengemukakan, anggota dewan juga manusia yang
tidak mau menolak
jika diberikan rezeki lebih. "Seharusnya pemerintah
yang melakukan
introspeksi diri karena mereka yang mempunyai
keinginan untuk
menaikkan gaji anggota dewan," ujarnya.
Daripada menaikkan gaji anggota DPRD, lanjutnya,
semestinya
pemerintah daerah lebih fokus kepada kepentingan
rakyatnya karena
saat ini banyak penduduk Jakarta dalam keadaan sulit
menyusul
kenaikan harga BBM.
Tidak Tepat
Sementara itu, Ketua Lembaga Studi Sosial, Lingkungan
dan Perkotaan
Lukman S Mokoginta mengatakan, tidak tepat waktunya
untuk menaikkan
gaji anggota DPRD karena kehidupan perekonomian
masyarakat yang
diwakilinya sedang dalam krisis.
Alasan Gubernur Sutiyoso menyetujui kenaikan gaji
tersebut juga tidak
bisa diterima. Pasalnya, pemberian kenaikan gaji dan
insentif
tersebut tidak bisa menjamin para anggota DPRD tidak
bakal korupsi
dan mencari proyek sendiri.
"Soal mereka tidak akan korupsi itu bukan jaminan
karena namanya
manusia selalu bisa memanfaatkan peluang, jika menurut
mereka memang
diperlukan," tegasnya.
Menurut dia, bukan hal yang aneh jika kalangan dewan
menerima dengan
sukacita kenaikan gaji tersebut. "Tidak mungkin
gubernur ujug-ujug
(tiba-tiba) memberi dewan kenaikan gaji, itu semua ada
mekanismenya.
Dimulai dari permintaan dewan yang dibahas dalam badan
rumah tangga
dan panitia anggaran dewan, selanjutnya baru keluar
persetujuan
gubernur dan ditandatangani untuk dilaksanakan
bersama," paparnya.
Dia mengakui, jika dibandingkan dengan besarnya
Anggara Pendapatan
dan Belanja Daerah DKI Jakarta yang tahun depan
diperkirakan akan
mencapai Rp 15 triliun, jumlah kenaikan gaji dewan
yang rata-rata
mencapai Rp 50 juta memang tidak seberapa.
Ketua Forum Warga Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan
mengatakan,
seharusnya Presiden segera menonaktifkan Sutiyoso agar
Komisi
Pemberantasan Korupsi bisa segera memeriksanya karena
telah
mengeluarkan peraraturan gubernur yang berlawanan
dengan rasa
keadilan masyarakat.
Dia pun berharap agar para anggota DPRD meninjau
kembali kenaikan
gaji dan insentif yang diberikan gubernur agar mereka
tidak menikmati
kesejahteraan di atas penderitaan rakyat.
(Y-6/L-11/M-16)
Ingin belajar Islam? Mari bergabung milis Media Dakwah
Kirim email ke: [EMAIL PROTECTED]
__________________________________
Yahoo! Mail - PC Magazine Editors' Choice 2005
http://mail.yahoo.com
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
DonorsChoose.org helps at-risk students succeed. Fund a student project today!
http://us.click.yahoo.com/O4u7KD/FpQLAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
