Biarkan mereka bebas MERDEKA untuk menentukan nasib sendiri.....! Ambon <[EMAIL PROTECTED]> wrote: http://www.suarapembaruan.com/News/2005/12/07/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY Bagaimana Mendekati Konflik Papua? Oleh Jaap Timmer SEBAGAI antropolog yang memfokuskan sebagian besar penelitian tentang Papua, saya berkesempatan untuk mengamati secara dekat berbagai perkembangan dan pembangunan di daerah itu. Saya secara cermat mengumpulkan informasi dari mereka yang kritis dan objektif mengetahui keadaan di Papua, termasuk membaca berbagai sumber publik. Dari situ tampak adanya semacam paradoks, bagaimana Jakarta dan Papua saling mendekati. Kedua pihak ini sering terperangkap dalam prasangka lama yang telah mereka kembangkan selama ini, padahal prasangka itu keliru dan sering menyesatkan. Atas dasar demokratisasi yang terus berkembang pesat di Indonesia, saya ingin membagi pemikiran saya dengan para pembuat kebijakan di Jakarta dan Papua, bagaimana seyogyanya paradoks ini diselesaikan. Selama beberapa tahun terakhir, Papua sering mengalami dampak negatif dari ketidakkonsistenan kebijakan dari Jakarta. Yang banyak dikritik, termasuk oleh dunia internasional, adalah peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan antara Otonomi Khusus untuk Papua yang utuh, dengan kebijakan pemekaran yang dituduh sebagai upaya untuk memecah-belah rakyat Papua. Sejak itu, para pengambil kebijakan di semua tingkat, baik di Papua maupun Jakarta, terperangkap antara yang mendukung dan yang menolak pembentukan provinsi Irian Jaya Barat. Selain itu, Otonomi Khusus tidak bisa diselenggarakan dengan baik karena pembentukan MRP tertunda selama empat tahun, sektor formal Papua yang kurang kapasitasnya, dan Jakarta yang tidak memberikan perhatian serius terhadap penanggulangan korupsi yang menggunung di daerah itu. MRP dikhawatirkan menjadi suatu lembaga super body bagi kaum separatis Papua. Padahal Indonesia sudah begitu maju dalam demokrasi, dan karenanya pasti mampu untuk menyalurkan dan mengakomodasi sentimen separatisme itu melalui cara- cara demokratis tanpa perlu mengorbankan integritas nasionalnya. Hal yang sama juga berlaku dengan lemahnya penanggulangan korupsi -padahal kebijakan nasional Indonesia sudah sangat tegas tentang hal ini, yang seharusnya mampu dilaksanakan oleh duet kepemimpinan Indonesia yang begitu tangguh saat ini. Pada saat yang sama kita melihat bahwa tuntutan dalam bentuk demonstrasi massa maupun melalui pemberitaan media massa agar Jakarta bersedia untuk berdialog dengan rakyat Papua, sering dipandang sebagai ancaman terhadap NKRI. Bahkan, LSM dan pemerintah di luar negeri pun sering dinilai sebagai ancaman terhadap persatuan dan kesatuan nasional Indonesia. Papua adalah masalah Indonesia. Apa yang dibutuhkan Papua adalah kesediaan Jakarta untuk bersikap dan berperilaku serius dengan terus menerus terlibat menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Masalah-masalah ini, mulai dari kemiskinan yang paling ekstrim, eksploitasi sumber daya alam yang merusak, sampai pada lemahnya kapasitas lokal untuk menerapkan model-model cocok tata pemerintahan yang baik. Tingkat kemiskinan di daerah pegunungan dan pedalaman Papua adalah yang tertinggi di Indonesia, dan kesenjangan ekonomi antarwilayah mengakibatkan ketegangan antarkelompok masyarakat setempat. Tata pemerintahan yang buruk mengakibatkan jarak antara masyarakat dan pemerintah lokalnya semakin jauh. Selain itu, tindakan opresif aparat Negara dalam waktu yang lama di Papua telah menciptakan ingatan akan kekerasan dan pelecehan yang begitu meluas. Akumulasi dari berbagai dinamika ini mencuat dalam bentuk tuntutan kemerdekaan yang begitu mudah memobilisasi orang Papua, dan melumpuhkan Jakarta untuk mencari jawaban yang tepat terhadap tuntutan itu. Dua Alasan Ada dua alasan mengapa reaksi amarah dari kedua belah pihak sebenarnya bisa dihindari. Pertama, tuntutan lokal untuk kemerdekaan sebenarnya sangat beragam dan umumnya bukan tentang memiliki Negara yang merdeka, tetapi berisi tuntutan rakyat untuk diberikan hak berpartisipasi politik secara penuh, dan memperoleh manfaat yang adil dari eksploitasi sumberdaya alam. Kedua, kebijakan yang tidak jelas dari Jakarta, sebenarnya mencerminkan bahwa pengetahuan dan pemahaman Indonesia tentang Papua juga masih sangat sedikit. Kurang jelasnya kebijakan Jakarta ini semakin memperlebar jarak yang memang sudah lebar antara pemerintah dan masyarakat setempat. Apa yang seharusnya dilakukan? Yang sering diwacanakan, tetapi belum diupayakan secara serius, adalah dialog yang terbuka dan jujur dengan semua tokoh gerakan politik dan sosial di Papua. Termasuk di dalamnya mencari panduan kebijakan dalam bentuk formulasi strategi-strategi yang tepat untuk membangun Papua. Tokoh yang diajak dialog dari DPR Papua, Dewan Adat Papua, MRP, Presidum Dewan Papua, LSM, dan semua organisasi keagamaan. Seyogyanya Jakarta berinisiatif dengan memiliki rencana dan agenda yang mantap dan jelas. Rencana pembangunan yang dikembangkan Jakarta harus secara tajam berusaha menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka yang paling menderita (perempuan dan anak-anak) dan wilayah-wilayah paling miskin. Selain itu juga harus pula membahas, bagaimana menyelesaikan perbedaan tingkat ekonomi antara orang Papua dan orang-orang pendatang. Sudah barang tentu hasil-hasil positif tidak akan dicapai apabila tidak tersedia ketrampilan dan sumber daya manusia yang mampu melaksanakan rencana tersebut. Karena itu, proposal yang disiapkan oleh pemerintah harus pula mencakup langkah-langkah komprehensif peningkatan kapasitas pemerintah di Papua, dimulai dari mereka yang berada pada posisi yang paling dekat dengan masyarakat. Komponen pengembangan kapasitas ini harus mampu menjawab ketidakcocokan yang mungkin timbul antara model-model atau prinsip-prinsip struktural pemerintahan modern dengan realitas sosial sehari-hari yang begitu beragam di tingkat akar rumput. Kearifan lokal untuk mengorganisasi masyarakat lokal, dan kemampuan untuk mengelola sumber daya setempat, haruslah menjadi tulang punggung setiap upaya pembangunan. Hal ini merupakan tantangan penting yang selama ini tidak diperhatikan oleh pemerintah, bahkan tidak diantisipasi oleh parlemen. Otonomi Khusus Papua sebetulnya mengandung prinsip-prinsip ini, tetapi umumnya tidak diterapkan karena kurangnya kapasitas, dan juga karena ada masalah-masalah lain yang terpaksa harus diberikan lebih banyak perhatian akibat ketidakkonsistenan kebijakan Jakarta tentang Papua. Tuntutan Merdeka Protes yang dilancarkan terhadap Otsus Papua di DPR Papua baru-baru ini, keterlibatan MRP dalam sejumlah perkara politik, dan ketertarikan masyarakat dalam Pilkada - semua ini menunjukkan keinginan kuat di hampir setiap tingkatan masyarakat untuk terlibat dalam politik. Tahun lalu, banyaknya rakyat Papua yang berpartisipasi dalam pemilu nasional, secara jelas menunjukkan ke-inginan mereka untuk mendukung pemerintahan sipil dan demokrasi di Indonesia. Intinya, ada keyakinan yang luas di Papua untuk terlibat dalam politik Indonesia melalui cara-cara demokratis. Karena itu, Jakarta seharusnya memperkuat perkembangan-perkembangan positif ini, dan mendukung mereka di Papua yang berjuang untuk membangun demokrasi. Pada saat yang sama, Jakarta pun harus menahan diri dari terlalu banyak campur tangan dalam politik internal di Papua. Mereka yang paling terganggu dengan campur tangan Jakarta ini adalah para tokoh yang agenda politiknya justru paling memiliki komitmen untuk membangun daerah dan rakyat Papua. Mereka ini seharusnya diajak dan dijadikan mitra oleh pemerintah pusat. Terhadap tuntutan `merdeka' dari Papua ini, Jakarta seharusnya tidak mundur tetapi menekankan kepada semua pihak bahwa Jakarta tahu bagaimana menyalurkan tuntutan merdeka itu menjadi kemandirian di dalam NKRI. Penderitaan yang dialami oleh orang-orang Papua ini akibat perlakuan aparat Negara harus pula diselesaikan melalui rekonsiliasi yang sejujur-jujurnya. Sekarang adalah saat yang tepat untuk merenungkan apa yang salah selama ini dalam merumuskan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Apabila sektor formal di Papua dapat berfungsi dengan baik, demikian pula sistem yudisialnya, pembangunan pasti memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Kehadiran militer, dengan demikian, tidak lagi berarti pelanggaran HAM. Akibatnya, tuntutan kemerdekaan menjadi semakin tidak berdasar. Tahapan terakhir integrasi total Papua ke dalam Republik Indonesia tinggal selangkah lagi. Sekarang adalah kesempatan bagi pemerintah pusat untuk menjawab akar penyebab ketidakpuasan di Papua yang bertumbuh, dengan melakukan reformasi yang telah lama dijanjikan itu. * Penulis adalah peneliti pada Pusat Penelitian Pasifik dan Asia di Universitas Radboud, Nijmegen, Belanda Last modified: 7/12/05 [Non-text portions of this message have been removed] *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] --------------------------------- YAHOO! GROUPS LINKS Visit your group "ppiindia" on the web. To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service. --------------------------------- --------------------------------- Yahoo! Shopping Find Great Deals on Holiday Gifts at Yahoo! Shopping [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital. http://us.click.yahoo.com/cRr2eB/lbOLAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
