** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.padangekspres.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=7817
Dari Kisruh ke Selingkuh
Oleh Moh. Mahfud M.D
Sabtu, 31-Desember-2005, 02:05:15
Hubungan DPR-pemerintah selama 2005 ibarat dari kisruh ke
selingkuh. Menurut Moh. Mahfud M.D., Golkar yang semula kritis saat dipimpin
Akbar Tandjung berbalik 180 derajat menjadi tukang stempel pemerintah setelah
partai beringin itu digenggam M. Jusuf Kalla.
Ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla
(SBY-Kalla) memulai tugasnya Oktober 2004, muncul dugaan dan kekhawatiran
kelabu. Pemerintahan SBY-Kalla akan banyak diganjal DPR yang ketika itu
didominasi Koalisi Kebangsaan (KKb). Partai-partai besar yang tergabung dalam
KKb ketika itu (Golkar dan PDIP) berancang-ancang menjadi oposisi (meski
diperhalus: menjadi penyeimbang) dan sejak awal sudah menunjukkan sikap
galaknya.
Bahkan, ada spekulasi pasangan SBY-Kalla akan jatuh sebelum memasuki
tahun ketiga pemerintahannya karena impeachment oleh parlemen. Kekhawatiran itu
semakin nyata manakala Koalisi Kerakyatan (KKr) yang digalang partai-partai
menengah (PPP, PAN, PD, dan PKS) kalah telak atas KKb dalam pemilihan pimpinan
DPR awal Oktober 2004.
Ketegangan antara presiden dan KKb yang mendominasi DPR ketika itu makin
terlihat saat partai-partai yang bergabung dalam KKr melakukan mogok dari
sidang-sidang pembentukan pimpinan komisi dan kelengkapan DPR. Tampak jelas
juga ketika Presiden SBY menarik kembali surat Presiden Megawati kepada DPR
mengenai penggantian panglima TNI.
Sebelum resmi diganti, Presiden Megawati mengirim surat ke DPR untuk
mengganti Endriartono Sutarto dengan Ryamizard Ryacudu sebagai panglima TNI.
Tapi, Presiden SBY menarik surat itu karena sebagai presiden belum berpikir
untuk mengganti panglima.
KKb meminta DPR terus menolak penarikan itu karena resmi diajukan
presiden sebagai lembaga negara. Sementara itu, KKr bersikap agar penarikan
surat oleh presiden baru tersebut dihargai. KKr hanya meminta presiden segera
mengirim surat kembali meski calonnya bisa saja tetap Ryamizard. KKb sendiri
melalui komisi I terus mendesak presiden segera melantik Rayamizard. Bahkan,
ada yang mengatakan bahwa jika dalam waktu tertentu presiden tak melantik,
Ryamnizard secara otomatis menjadi panglima.
Tapi, lihatlah sekarang. Konfigurasi hubungan antara presiden dan DPR
sudah berubah. Dalam hal penggantian panglima TNI, misalnya, SBY sudah berani
tegas, Saya tidak mau didikte harus pilih ini atau itu. (JP, Kutipan,
24-12-2005). Tak satu pun suara muncul dari DPR yang merespons pernyataan SBY
yang setengah menantang itu. Ini bisa terjadi karena sekarang keadaan sudah
berbalik. KKb sudah bubar tanpa komunike. Tinggal PDIP sendiri yang masih
menyatakan menjadi oposisi.
Balik kanan Golkar
Pembalikan hubungan antara legislatif dan eksekutif itu terjadi sejak
beralihnya tampuk pimpinan Partai Golkar dari Akbar Tandjung ke Kalla melalui
Munas Golkar pada akhir 2004. Sejak itu, Golkar yang sangat aktif dan galak
mengoposisi pemerintah mulai ditundukkan dan dibalikkanankan menjadi pendukung
pemerintah.
Orang-orang yang ketika Golkar dipimpin Akbar Tandjung sangat galak
terhadap SBY-Kalla sekarang dieliminasi dan tak pernah lagi terdengar suaranya.
Sementara itu, orang-orang yang ketika Golkar dipimpin Akbar Tandjung
dikucilkan, seperti Prijo Budisantoso, David Napitupulu, atau Fahmi Idris,
sekarang berkibar-kibar menyuarakan suara Golkar yang lebih banyak
propemerintah.
Kalla pun selalu menghadapi suara kritis di DPR dengan enteng, dengan
selalu mengatakan, Silakan kalau di DPR ada yang mau interpelasi. Itu hak
konstitusional. Tetapi, Golkar sendiri dia genggam agar mendukung pemerintah.
Kalau Golkar bersama parpol-parpol eks KKr mendukung pemerintah atau menolak
interpelasi di DPR, praktis langkah pemerintah akan selalu mulus.
Jadi, sekarang hubungan antara legislatif dan eksekutif hampir sama
dengan era Orde Baru. Legislatif didominasi kekuatan-kekuatan propemerintah.
Kalau semula hubungan antara legislatif dan eksekutif agak kisruh, sekarang
justru agak berselingkuh. Apa yang ditulis Anas Urbaningrum (JP, Analisis
Peristiwa, 26-12-2005) bahwa presiden berhasil melakukan konsolidasi politik
pemerintah atas dukungan partai-partai yang semakin lebar dan kuat harus pula
dijelaskan dari latar belakang tersebut.
Mungkin banyak yang tak suka dengan perubahan konfigurasi hubungan yang
seperti itu karena fungsi kontrol DPR menjadi lemah. Tapi, apa yang dilakukan
pemerintah, khususnya Kalla, yang membalik kekuatan dukungan di DPR, itu adalah
wajar dalam logika politik.
Kisruh Lembaga Peradilan
Jika hubungan antara presiden dan DPR bergeser dari kisruh ke sedikit
selingkuh, hubungan Mahkamah Agung (MA) dengan lembaga lain lebih banyak
kisruhnya. Ketika MA dibakar isu suap dan mafia peradilan yang sebenarnya sudah
lama tumbuh subur di lembaga yudikatif itu, dua lembaga negara yang baru
dibentuk, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY),
menggoyang MA. Karena MA dinilai kurang kooperatif dalam kasus penyuapan yang
dibeber Probosutedjo, KPK nglurug ke Kantor MA, meminta keterangan ketua MA dan
menyita beberapa dokumen dari ruang kerja ketua MA.
Para hakim yang tergabung dalam organisasi IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia)
dan beberapa elemen organisasi pengacara memprotes dan menganggap KPK telah
melakukan intervensi dan pelecehan terhadap lembaga negara.
Komisi Yudisial juga dibuat uring-uringan. Pertama, ketika Ketua MA Bagir
Manan tak mau hadir ke Kantor KY untuk dimintai keterangan sebagai mantan ketua
majelis hakim kasus Probosutedjo.
Kedua, saat MA memutasikan majelis hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat
yang memutus kasus Pilkada Depok berdasar asumsi aneh tanpa merujuk rekomendasi
KY tentang jenis sanksi yang perlu dijatuhkan.
Masyarakat menilai bahwa penyakit kolusi dan mafia memang sudah sangat
luar biasa di lembaga peradilan kita. Maka, tindakan-tindakan yang agak luar
biasa pun, seperti yang dilakukan KPK maupun Komisi Yudisial, dapat didukung
atau minimal dimaklumi. Kalau tidak begitu, MA sendiri bisa jadi steril dari
upaya-upaya pembersihan.
*Moh. Mahfud M.D., guru besar hukum tata negara di beberapa universitas
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital.
http://us.click.yahoo.com/f4eSOB/lbOLAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
