** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List ** ** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: ** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ ** ** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral scholarship, kunjungi http://informasi-beasiswa.blogspot.com **http://www.kompas.com/kompas-cetak/0601/23/opini/2386939.htm
Merenungkan Sistem Politik Kita Dradjad Wibowo Saya sangat bisa memahami kalau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengimbau partai politik merenungkan apakah sistem politik kita normal dan sehat. Alasan beliau, jika tidak ada salah kutip, sudah ada koalisi dengan duduknya wakil parpol di kabinet, tetapi mengapa parpol tersebut ber-oposisi, khususnya dalam hak angket DPR tentang impor beras. Saya mencoba merenung sesuai imbauan beliau. Hasilnya, saya menemukan hal-hal yang mengejutkan. Pertama, kita tahu partai politik (parpol) yang terwakili di kabinet adalah Golkar, PPP, PD, PAN, PKB, PKS, dan PBB. Di DPR, gabungan ketujuh parpol itu menguasai suara mayoritas sehingga semua kebijakan pemerintah semestinya mulus- mulus saja disetujui DPR. Ini karena ketujuh parpol tersebut adalah partai pendukung pemerintah. Jadi, mereka tidak boleh menolak kebijakan pemerintah, cukup mengkritisi ala kadarnya. Namun, jika hal di atas terjadi, DPR hanya akan menjadi stempel bagi pemerintah. Kita akan mendengar mayoritas anggota Dewan koor setuju lagi di Senayan. Kita akan melihat kembalinya pemeo datang, duduk, dengar, diam, dan duit (D5), seperti pada masa Orde Baru. Fungsi pengawasan DPR akan terkebiri dan DPR kembali menjadi subordinat pemerintah. Hasil akhirnya adalah pemerintahan yang cenderung otoriter, tanpa adanya mekanisme check and balances yang efektif. Apakah ini yang kita harapkan? Klub Dharmawangsa Saat ini terdapat persepsi di masyarakat yang men-delegitimasi peranan DPR dan parpol. Selain faktor kekurangtahuan masyarakat terhadap tugas anggota DPR, persepsi di atas tidak lepas dari kesalahan elite DPR sendiri. Salah satunya adalah sangat dominannya Klub Dharmawangsa (KD), khususnya menyangkut topik-topik yang dibahas di rapat paripurna. KD adalah sebuah forum lobi informal yang melibatkan elite pemerintah, parpol, dan fraksi, yang biasanya dilakukan di sebuah hotel terkenal di Jakarta Selatan. Saya pribadi pernah menjadi bagian dari KD, terutama pada saat DPR terbelah menjadi Koalisi Kerakyatan dan Koalisi Kebangsaan. Dalam perkembangannya, KD ternyata cenderung menjadi komunikasi searah dari pemerintah kepada elite parpol/fraksi, untuk selanjutnya diteruskan kepada anggota fraksi. KD bahkan sedemikian dominan sehingga menyubordinasi tugas dan hak konstitusional anggota DPR. Padahal, di sisi lain anggota DPR harus memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya, yang tidak jarang bertabrakan dengan KD. Akibatnya, rapat paripurna menjadi monoton dan membosankan karena aspirasi anggota tersumbat. Sebenarnya sah-sah saja partai pendukung pemerintah bergabung dalam KD. Namun, jika ingin sistem politik kita sehat, KD harus dijadikan forum untuk memperbaiki kualitas dan akseptabilitas dari sebuah kebijakan. Bukan direduksi menjadi forum untuk menjinakkan DPR. Rancu Makna partai pendukung pemerintah sendiri mengandung kerancuan yang signifikan. Adalah keliru kalau ada anggapan partai pendukung pemerintah harus mendukung 100 persen kebijakan pemerintah, baik melalui kabinet maupun DPR. Pemahaman seperti ini justru dapat merusak sistem politik dan mematikan demokratisasi yang sedang kita bangun. Di negara yang sudah lebih mapan demokrasinya, ketaatan buta seperti di atas dianggap sebagai keabsurdan. Ini karena anggota parlemen/kongres harus bertanggung jawab kepada konstituennya. Karena itu, beberapa anggota Partai Republik dapat dengan bebas menolak calon jaksa agung yang diajukan oleh Presiden George Walker Bush karena bertentangan dengan aspirasi konstituennya. Apakah kita bisa membayangkan Partai Demokrat, misalnya, menolak calon Panglima TNI yang diajukan Presiden jika bertentangan dengan aspirasi konstituen mereka? Jadi, kalau kita ingin sebuah sistem politik yang sehat, partai pendukung pemerintah tidaklah harus 100 persen mendukung semua kebijakan pemerintah. Apalagi jika mereka, setidaknya fraksi mereka di DPR, sama sekali tidak pernah dimintai pendapatnya terhadap sebuah kebijakan. Di sinilah para menteri parpol harus mengambil peranan. Mereka harus mampu menjadi jembatan antara Presiden/Wakil Presiden dan partai/fraksi di DPR, bukan diam saja menikmati kekuasaan. Mereka harus mampu mencari keseimbangan ketika ada kesenjangan antara keduanya. Dengan demikian, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dapat memperbaiki kebijakan sesuai dengan aspirasi parpol, dan parpol dapat mendukung kebijakan itu. Bukan karena sudah mendapat jatah kekuasaan, tetapi karena parpol menjadi bagian integral dari kebijakan tersebut. Sayangnya, kebanyakan kebijakan yang ditentang DPR justru muncul dari menteri profesional, khususnya tim ekonomi pemerintah. Mereka selalu memegang kekuasaan ekonomi, siapa pun presidennya. Di masa lalu mereka menjauhkan Presiden Megawati dari wong cilik dengan kebijakan ekonomi yang pro kreditor dan investor asing. Sekarang mereka membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jauh dari partai pendukungnya. Ini adalah asimetris di kabinet, yang harus bersama kita renungkan. Dradjad Wibowo Wakil Ketua F-PAN DPR [Non-text portions of this message have been removed] *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/ ** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List ** ** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: ** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ ** ** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral scholarship, kunjungi http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
