** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List ** ** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: ** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ ** ** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral scholarship, kunjungi http://informasi-beasiswa.blogspot.com **Refleksi: Pemerintah pusat sama sekali tidak memperhatikan suara dan kehendak rakyat daerah. Pengangkatan kepala daerah denagn kedok pemilihan tak beda dengan raja feodal mengangkat bupati tanpa menghiraukan apakah rakyat setuju atau tidak, yang penting dan dibutuhkan ialah supaya upeti masuk kantong.
http://www.suarapembaruan.com/News/2006/03/06/Utama/ut01.htm SUARA PEMBARUAN DAILY MRP Sesalkan Jakarta Dorong Pilkada Irjabar JAYAPURA - Majelis Rakyat Papua (MRP) menyesalkan sikap pemerintah pusat yang dengan gigih mendorong pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung di Irian Jaya Barat (Irjabar) 11 Maret mendatang, dengan mengabaikan rekomendasi MRP belum lama ini "Kita minta pemerintah pusat menjelaskan penolakan atas rekomendasi MRP yang merupakan hasil konsultasi publik dari rakyat di Irian Jaya Barat. Rakyat di Tanah Papua yang adalah bekas Provinsi Irian Jaya seperti diamanatkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua mau mendengar penjelasan dari pemerintah soal rekomendasi MRP yang diabaikan Jakarta," ujar Ketua MRP Agus Alue Alua dalam percakapan dengan Pembaruan di Jayapura, Senin (6/3) pagi. MRP, tuturnya, menyayangkan sikap pemerintah pusat yang memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pilkada Irjabar. Payung hukum tersebut ternyata, merupakan upaya untuk memecah belah kesatuan kultural di Tanah Papua. "Pemerintah Pusat selalu bersikap mendua dalam menangani segala persoalan berkaitan dengan pembangunan di Tanah Papua. Oleh karena itu kami tetap menolak pelaksanaan Pilkada Irjabar yang melanggar amanat UU Otsus, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua yang mengamanatkan penyelesaian masalah Papua secara bersama-sama antara MRP, DPRP, Pemerintah Provinsi Papua, dan Pemerintah Pusat," ujarnya. "Kita minta pemerintah pusat segera menjelaskan latar belakang penggunaan payung hukum UU no 32 Tahun 2004. Jadi apa artinya kekhususan Papua dalam Otsus," sambungnya. Dia menambahkan, MRP tidak kecewa atas sikap pemerintah pusat. Tetapi sangat mengherankan bagi rakyat di Tanah Papua. Sesungguhnya pemerintah pusat mau membangun Papua atau terus meneruskan menekan rakyat dan mengeruk kekayaan alamnya. Warga Tolak Pilkada Sementara itu, Senin (6/3) pagi, ratusan warga dari Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Raja Ampat, dan Sorong Selatan berdemonstrasi menolak Pilkada Irjabar 11 Maret mendatang. Mereka menyatakan tidak ikut pilkada, dan menyerahkan kepada kabupaten lainnya melaksanakan pilkada, yaitu, Fakfak, Kaimana, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, dan Manokwari. Sebelumnya, MRP merekomendasikan pembentukan Provinsi Irjabar agar tidak dilakukan saat ini. Menurut MRP, warga Irjabar mengikuti hak pilihnya pada Pilkada Papua 10 Maret mendatang. Rekomendasi MRP ini telah diserahkan ke pemerintah melalui Wakil Presiden Jusuf Kalla, baru-baru ini. Pemerintah ketika itu, berjanji akan mempelajari lebih dahulu rekomendasi tersebut, namun Mendagri Moh Ma'ruf menyatakan Pilkda Irjabar bisa dilaksanakan pada 11 Maret mendatang. Menurut MRP, pembentukan Provinsi Irjabar tidak dilakukan saat ini karena tidak sesuai dengan UU Otsus. Namun menurut sumber lain, ketika pertemuan itu, Wapres Jusuf Kalla bersikeras untuk melaksanakan Pilkada Irjabar berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (ROB/M-7) Last modified: 6/3/06 [Non-text portions of this message have been removed] *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/ ** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List ** ** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: ** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ ** ** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral scholarship, kunjungi http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
