** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List ** ** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: ** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ ** ** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral scholarship, kunjungi http://informasi-beasiswa.blogspot.com **Jaman sekarang kok masih ada saja sih orang yang ingin mengadu domba ummat Islam?
Get a job! --- reporter jalanan <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > Nah, ini ada artikel di Harian Pikiran Rakyat > terbitan Bandung. Penulisnya adalah seorang > purnawirawan TNI yang kini di HTI. Di MMI banyak > juga para orang militer. Tak heran mereka berani > mati. > Selamat menyimak..... > > Kalau ingin mendirikan kekhalifahan Islam itu > bukan demokratis lagi namanya (walau lewat parpol), > tetapi sudah bisa dikategorikan ingin mengubah > haluan negara, ingin menggusur Pancasila. > > Ayo jangan biarkan negeri ini bubar, bubar! Mereka > - PKS, HTI, FPI, MMI, Jundullah Islamiyah dll - > lebih baik dikirim semua ke NAD yang sudah dijadikan > laboratorium bagi penerapan syariat Islam. Kita > lihat dari jauh, sukses tidak? Atau malah > cakar-cakaran? > > Hizbut Tahrir "menyemprot" PKS: "Fa-aina > Tadzhabun" PKS? > > "Fa-aina Tadzhabun" PKS? > Oleh Y. HERMAN IBRAHIM > > Demokrasi dianggap sebagai sistem yang terbaik > dibandingkan dengan > berbagai sistem pemerintahan lain. Bahkan ada fatwa > ulama besar yang merestui kelompok Islam masuk ke > dalam sistem tersebut. Meski dengan embel-embel > "darurat" masuknya Islam dalam sistem demokrasi > seakan- akan membenarkan sistem itu di atas sistem > Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. > > Konsep musyawarah lantas dijadikan rujukan bahwa > ajaran demokrasi > tidak bertentangan dengan Islam. Padahal ada tokoh > ulama yang menolak demokrasi, seperti Syaikh Abu > Muhammad 'Ashim Al Maqdisiy, Muhammad Abu Nashr yang > mensinyalir paling tidak ada 13 hal kesyirikan > demokrasi. > > Salah satu ciri kemusyrikan demokrasi adalah > seakan-akan rakyat atau > suara mayoritas mereka yang diwakili di parlemen > memiliki hak untuk > menentukan hukum dan perundang-undangan di luar > aturan hidup dan > hukum Allah yang ditetapkan dalam Al Quran dan As > Sunnah. > > Sangat penting untuk dikatakan bahwa keterlibatan > Islam dalam partai > politik harus tetap memperjuangkan tegaknya syariat. > Itulah sebabnya > banyak orang menaruh harapan besar tatkala kelompok > tarbiyah > (Ikhwanul Muslimin Indonesia) membentuk partai > politik yang bernama > Partai Keadilan. Harapan itu tidak mengada-ada > karena obrolan pertama penulis dengan Nur Mahmudi, > Presiden PK yang pertama, tampak sekali keinginan > untuk menegakkan syariat Islam. Tema-tema kampanye > PK-pun mengangkat isu tathbiqussyariah dan keadilan > dalam segala aspek kehidupan. Disertai dengan > komitmen yang kuat dari para pendukungnya kita > saksikan PK tampil di Pemilu 1999 dengan raihan > suara yang cukup banyak walaupun tidak mencapai > electoral threshold. > > Pada Pemilu 2004, PK yang berganti nama menjadi > Partai Keadilan > Sejahtera (PKS) meraih 45 kursi di parlemen. Ini > merupakan lonjakan > yang sangat dahsyat karena pada Pemilu 1999 PK hanya > mendapat tujuh > kursi. Kemenangan PKS membangkitkan harapan bahwa > gema tentang > tegaknya syariat Islam melalui produk > perundang-undangan akan semakin > menggaung. Tatkala terjadi perebutan posisi ketua > MPR, DPR, komisi- > komisi dan lain-lain, PKS memperoleh posisi > terhormat dengan > terpilihnya Hidayat Nur Wahid sebagai ketua MPR. > Beberapa menit > setelah pelantikan, tiba-tiba harapan dan cita-cita > yang sudah lama > terobsesi tentang tegaknya syariat Islam menjadi > buyar tatkala > Hidayat Nur Wahid secara eksplisit mengatakan tidak > ada niat untuk > menjadikan syariat Islam sebagai dasar negara. > > Tentu saja, penulis melakukan klarifikasi. > Beberapa teman yang > memiliki posisi penting di PKS pusat maupun daerah > mengatakan bahwa > apa yang dikatakan Hidayat Nur Wahid tidak > bertentangan dengan misi > partai. PKS tetap bercita-cita menegakkan syariat > Islam dengan > catatan partai ini harus meraih suara. > > Bagi PKS kemenangan pada pemilu dengan raihan > suara terbanyak adalah > persyaratan utama karena dalam sistem demokrasi > sebuah kemenangan > akan ditentukan oleh jumlah suara. Oleh karena itu > pernyataan Hidayat > wajar dan taktis karena bukankah PKS belum > memperoleh kursi mayoritas > di parlemen. Suatu hal yang prematur jika Hidayat > mengeluarkan > pernyataan tentang penegakan syariat Islam di saat > partai ini tidak > menjadi mayoritas. Namun beberapa kelompok Islam > ideologis menilai > PKS telah keluar dari janji dan tema-tema > kampanyenya. > > Logika yang dibangun PKS tampaknya sangat > rasional. Demokrasi tanpa > raihan suara terbanyak hanyalah sebuah kerja bakti. > Dia tidak > menentukan dan hanya menjadi kelompok pengekor dari > sistem kekuasaan > yang dibangun oleh partai mayoritas. Maka PKS harus > menang pemilu > terlebih dahulu, baru menjalankan cita-cita yang > terkandung dalam > AD/ART-nya. Inilah hal yang berbeda untuk tidak > dikatakan > bertentangan dengan kelompok Islam yang memilih > berjuang di luar > sistem. Tetapi logika demokrasi tampaknya akan tetap > menjadi pilihan > sebuah partai politik tidak terkecuali PKS. > > Pertanyaannya adalah apakah benar PKS akan > memenangkan pemilu 2009? > Apakah dengan demikian PKS akan menjadi kekuatan > Islam dominan > penentu tegaknya syariat Islam? Apakah PKS akan > berhasil meraih suara > dari kalangan nasionalis yang saat ini berada dalam > tubuh Golkar dan > PDIP? Bukankah jika ingin menjadi pemenang pemilu > haruslah menarik > para pemilih yang selama ini berada di kelompok > mayoritas? Dan apakah > PKS akan menjadi partai mayoritas tunggal? Bukankah > hanya partai > mayoritas tunggal yang bisa menentukan arah negeri > ini mau dibawa > seperti halnya Golkar di era Orba? > > Dalam pandangan penulis cita-cita PKS seperti itu > hanyalah ilusi. > Beberapa gejala menunjukkan bahwa PKS tidak pada > posisi yang akan > memenangkan Pemilu 2009 bahkan pemilu-pemilu > selanjutnya, karena > dalam beberapa segi PKS tidak menunjukkan karakter > yang istimewa > dibanding dengan partai-partai lainnya. Meskipun > kader PKS relatif > lebih bersih, itu tidak cukup untuk menjadikan PKS > sebagai leading > party. PKS sadar benar bahwa kekuasaan uang menjadi > faktor yang > menentukan kemenangan dalam demokrasi sekuler. PKS > juga tahu bahwa > uang itu menumpuk di birokrasi pemerintahan, maka > sebagaimana partai- > partai lainnya PKS-pun terlibat secara intens dalam > perebutan > kekuasaan di pusat maupun di daerah. PKS melakukan > tawar-menawar > politik dengan penguasa dan seperti partai lainnya > berupaya merebut > jabatan gubernur, bupati dan walikota dalam setiap > pilkada di seluruh > Indonesia. > Pragmatisme PKS sangat tampak pada proses Pilpres. > Konon beberapa > kader PKS pada tingkat sekjen dan Dewan Syuro tanpa > rasa sungkan dan > risih menemui salah seorang calon presiden, dalam > hal ini perlu > tabayyun apakah mereka sengaja mendatangi atau > diundang. Meski perlu > pembuktian tetapi beberapa sumber menyebutkan telah > terjadi > kesepakatan dukung mendukung dengan calon presiden > tersebut, dan > kesepakatan itu berarti sebuah transaksi yang > bermuara di angka. > Tentu kelihatannya hal itu seperti sesuatu yang > wajar, tetapi untuk > sebuah partai yang berbasiskan Islam transaksi > semacam itu -dalam > pandangan penulis- tidaklah pantas untuk dilakukan. > Fakta selanjutnya > menunjukkan bahwa walaupun konon pula PKS telah > menerima dana namun > dukungannya ternyata dialihkan kepada calon presiden > yang lain. > Dengan cara ini PKS telah melakukan tindakan > wanprestasi politik > kepada seseorang karena di satu sisi dia memperoleh > sejumlah dana, > tapi di sisi lain tidak ingin kehilangan citranya > untuk tetap > mendukung calon presiden dari kalangan Islam. > Pada pilpres putaran kedua PKS tidak melakukan > langkah netral, > kendati calon yang didukungnya kalah dalam pemilu. > Tidak seperti > halnya PPP dan PAN yang membebaskan pilihan kepada > konstituennya, PKS > melakukan kontrak politik dengan pasangan SBY-JK. > Atas dukungannya > itulah maka PKS memperoleh posisi di kabinet dengan > tiga menteri, > antara lain menteri pertanian, menteri Pemuda dan > Olah raga dan > menteri Perumahan Rakyat. Gejala ini menunjukkan > bahwa PKS sebenarnya > tidak berbeda dengan partai-partai lainnya. > Di dalam proses pilkada, PKS melakukan gerakan all > out untuk > memperoleh kekuasaan di daerah. Tekanannya kepada > SBY untuk > memenangkan Nurmahmudi di tingkat MA sangat tampak. > Meski tuntutan > tersebut memperoleh dukungan masyarakat, tetapi > erangan elite PKS > sangat berlebihan di media masa. Ambisi seorang > bekas menteri untuk > tetap berkuasa kendatipun di tingkat kota, tampak > sekali dalam > perjuangan PKS yang sekarang ini tengah > memperjuangkan calon-calonnya untuk memenangkan > pilkada di berbagai daerah. Yang mengherankan adalah > sebagaimana halnya partai-partai lain, pragmatisme > politik dipertontonkan oleh PKS secara telanjang. > PKS bersedia berkoalisi dengan partai manapun > meskipun secara ideologis sangat tidak kimiawi. > > Hal ini ditunjukkan tatkala PKS mendukung calon > bupati Cianjur dan > bersedia berkoalisi dengan partai Demokrat. Yang > mengherankan, > sebagai partai Islam PKS tidak mendukung konsep > Gerbang Marhamah yang dipandang sebagai upaya > penegakan syariat Islam di kabupaten tersebut. > > Fakta sejarah juga menampakkan bahwa apa yang > diangan-angankan oleh PKS untuk memperjuangkan Islam > lewat demokrasi dan parlemen adalah sebuah > absurditas belaka. Demokrasi yang dibelakangnya > bersembunyi ideologi neoliberal sebenarnya tidak > akan pernah mengizinkan Islam untuk memenangkan > pemilu di negeri mana pun. Pada Pemilu 1955 di > Indonesia sebuah penyusupan ke dalam tubuh Masyumi > telah membuat NU keluar dan Islam kalah oleh PNI. Di > Aljazair, partai Islam FIS memenangkan pemilu dengan > raihan suara 83%, tetapi dianulir oleh dan > dikalahkan pada pemilu berikutnya atas pesanan > Amerika. Partai Islam Rafah pimpinan Necmetin > Erbakan di Turki yang memenangi pemilu, bahkan > diintervensi langsung oleh CIA untuk dibatalkan dan > kemudian dibubarkan. Tidak ada sejarahnya Islam > menang de1ngan mengikuti proses demokrasi. > > Koalisi, aliansi, kolaborasi atau apa pun namanya > bentuk dari > penggabungan Islam dengan non-Islam hasil akhirnya > adalah kemenangan bagi pihak non-Islam. Tengok saja > sejarah gentleman agreement di tubuh PPKI yang telah > mensyahkan tujuh kata dalam Mukadimah UUD 45 bisa > hapus begitu saja tatkala kelompok minoritas dari > Indonesia Bagian Timur melakukan penolakan. Semua > produk perundang-undangan yang dihasilkan oleh > sebuah parlemen yang mayoritas beragama Islam pun > bisa dipastikan tidak akan berwarna Islam karena > alasan toleransi dan heterogenitas. Maka gejala PKS > yang bersedia berkolaborasi dengan partai mana pun > tanpa didasari ideologi Islam menunjukkan bahwa PKS > telah menyimpang dari cita-cita awalnya. Maka > pertanyaan sesuai dengan judul tulisan ini perlu > diulang .... Mau ke mana PKS? Wallahu a'lam. > > Penulis, pengamat politik, purnawirawan TNI AD > > > > --------------------------------- > Apakah Anda Yahoo!? > Kunjungi halaman depan Yahoo! Indonesia yang baru! > > [Non-text portions of this message have been > removed] > > Tiap menit 1,3 wanita AS diperkosa. Tiap tahun 2,3 juta wanita hamil di luar nikah di Indonesia (Dr. Boyke). Berantas pornografi dukung RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi - www.nizami.org __________________________________________________ Do You Yahoo!? Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around http://mail.yahoo.com *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/ ** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List ** ** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: ** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ ** ** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral scholarship, kunjungi http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
