** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List ** ** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: ** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ ** ** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral scholarship, kunjungi http://informasi-beasiswa.blogspot.com **http://www.suarapembaruan.com/News/2006/03/14/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY Demokrasi dan Kesejahteraan Rakyat Hendardi SALAH satu kritik mengungkapkan bahwa reformasi yang berlangsung di tingkat negara (state) seperti meningkatnya peran parlemen dan desentralisasi (otonomi) pemerintahan daerah maupun peran partai-partai, pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) belum memberikan dampaknya bagi kesejahteraan rakyat, bahkan ditandai dengan terbengkalainya pelayan- an bagi rakyat. Kritik yang dikemukakan Abdurrahman Wahid tertuju pada lemahnya penegakan hukum bertalian dengan kasus-kasus korupsi serta keberadaan DPR yang semakin menimbulkan kebingungan dan hilangnya kepercayaan rakyat. Bahkan, dikritiknya pula mengenai perilaku kader- kader partainya yang dituduhnya menyimpang. Tentu timbul pertanyaan, apakah reformasi atau demokratisasi yang berjalan akan seiring dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat? Tapi, apa faktor yang memungkinkannya sehingga demokratisasi beriringan dengan kesejahteraan rakyat? Terbatas Tak ada yang menyangkal bahwa situasi politik saat ini berbeda dengan era rezim militer Soeharto. Kini kebebasan politik memang lebih dirasakan kendati belum sepenuhnya dibuka dan dilindunginya hak-hak atas kebebasan. Karena masih terdapat serangkaian ancaman atas kebebasan berpikir (termasuk ideologi), beragama dan berekspresi. Bahkan dalam beberapa kasus ancaman atas kebebasan berpendapat dan pers. Demokratisasi yang berlangsung masih sebatas pemilu, pilkada, peran partai dan parlemen, serta otonomi pemerintahan daerah, dikuranginya peran militer dan meningkatnya peran polisi. Tapi proses politik ini belum menyentuh aparat birokrasi, sehingga masih banyak masalah yang dihadapi warganya dalam mendapatkan layanan aparat negara (state appa- ratus). Lembaga negara lainnya yang penting, lembaga yudikatif, belum menunjukkan posisinya yang independen atas kekuatan-kekuatan politik, apalagi mengharapkan perlakuan non-diskriminasi sebagai penegakan prinsip persamaan di muka hukum (equality before the law). Sehingga harapan pemberantasan korupsi cenderung menimbulkan kekecewaan. Bahkan tudingan semakin maraknya "mafia peradilan" tak terelakkan. Situasi lembaga yudikatif seperti itu juga berdampak pada peran Polri sebagai aparat penegak hukum (law enforcement officials) dan keamanan dalam negeri. Sehingga tak jarang polisi dihadapkan pada persoalan perlindungan hak-hak setiap orang yang dirampas kemerdekaan. Sementara Satpol Pamong Praja (Pemda) kerap melakukan operasi yustisi tanpa mengindahkan hak-hak sipil setiap orang. Yang lebih rumit adalah reformasi dalam tubuh militer. Pengikisan peran politiknya telah diakhiri, tapi masalah yang lebih pelik bertalian dengan operasi bisnisnya. Para pejabat TNI mengeluhkan perihal minimnya anggaran militer (pertahanan). Sementara munculnya berbagai konflik komunal dan aksi-aksi terorisme telah menimbulkan tuntutan peningkatan perannya termasuk aparat intelijennya. Desentralisasi yang ditandai dengan meningkatnya peran pemerintahan daerah dan kekuatan-kekuatan politiknya lebih menekankan sebagai peluang para elite lokal dalam memperebutkan sumberdaya negara di daerah mereka ketimbang pendistribusian yang lebih merata. Demokratisasi memang tak berjalan seperti garis lurus, melainkan berkem-bang sesuai dinamikanya menyangkut relasi kekuatan-kekuatan politik dan ekonomi di mana kepentingan-kepentingan mereka tertanam. Lebih dari itu, reformasi yang sebelumnya disuarakan "masyarakat", kini diambil-alih serta direncanakan dan dioperasikan dari atas yang sejalan dengan kepentingan mereka. Para elite politik dan ekonomi menemukan caranya sendiri dalam meng- isi arena dan format politik yang baru. Pentingnya Arus Bawah Pada dasarnya reformasi yang ditempuh mengancam kepentingan elite Orde Baru. Tapi dengan ditemukan caranya sendiri dalam menyiasati format dan arena politik baru, maka mereka harus berkorban dalam kekuasaan negara menjadi lebih tersebar. Jika sebelumnya bersifat sentralistis, kini elite-elite negara berbagi dalam arena yang terdesentralisasi. Bahkan ditandai dengan maraknya organisasi pendukungnya yang mirip paramiliter. Mereka berbagi dalam arena pemerintahan pusat dan daerah, parlemen, partai-partai, serta posisi lainnya dalam aparat negara. Sebagian besar mereka juga berasal dari bagian kekuatan politik dan ekonomi Orde Baru. Elite politik baru pun ikut tenggelam dalam cara-cara yang sama. Mereka inilah yang mengambil-alih posisi kepemimpinan saat ini. Persoalan pokok bagi masyarakat adalah terambilalihnya gerakan reformasi, sehingga apa yang dijalankan negara tak dapat dikontrol. Kelompok-kelompok dalam masyarakat pun cenderung terpecah-belah, dan boleh dikatakan, sama sekali absen dari suatu kepemimpinan politik. Kebuntuan dalam mengartikulasi aspirasi mereka pun tak jarang menimbulkan frustrasi. Mungkin beberapa hal berikut dapat dipertimbangkan. Pertama, memulihkan perhatian masyarakat kembali bahwa demokratisasi, terlebih lagi kesejahteraan rakyat, bukanlah semata-mata "hadiah" dari atas berdasarkan pengalaman selama tujuh tahun terakhir, tapi juga berkat perjuangan "arus bawah". Para elite politik dan ekonomi mempunyai kepentingan sendiri yang harus mereka pertahankan. Kedua, haruslah disadari betapa pentingnya pertalian satu sama lain tanpa diskriminasi untuk berpartisipasi dalam suatu ikatan bersama dan solidaritas guna mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan mereka, terutama menyangkut isu-isu sosial-ekonomi seperti hak atas pekerjaan, upah yang layak, perumahan, kesehatan dan pendidikan. Ketiga, belajar dari pengalaman negara kesejahteraan (welfare state) di Eropa Barat, tak dapat diingkari betapa sentralnya perjuangan gerakan buruh yang menuntut hak-hak ekonomi dan sosial seperti jaminan sosial, perumahan, kesehatan dan pendidikan. Ini menunjukkan betapa pentingnya gerakan buruh dalam menuntut kesejahteraan rakyat. Keempat, dengan format dan arena politik yang lebih terbuka seharusnya tersedia kesempatan politik bagi kelompok-kelompok di masyarakat untuk menata kembali masa depannya, terutama yang bersifat jangka panjang ketimbang menekankan kepentingan sesaat. Di sinilah perlunya kepemimpinan politik baru. * Penulis Adalah Ketua Majelis Anggota PBHI dan Pendiri Setara Institute Last modified: 14/3/06 [Non-text portions of this message have been removed] *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/ ** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List ** ** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: ** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ ** ** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral scholarship, kunjungi http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
