Sebagai seorang alumnus Hukum Universitas Vindobonensis, saya berpendapat, bahwa kedua azas hukum, asas Lex Specialis Derogat Legi dan Lex Posteriori Derogat Legi Priori adalah sekedar KEMUNGKINAN hukum, bukanlah dasar pembenaran.
Kedua azas ini dapat berlaku apabila ada dasar yang mendesak, sehingga diperlukan adanya hukum khusus atau yang timbul beakangan ini. Namun, dalam setiap negara hukum, terdapat azas yang lebih utama dan signifikan, yakni bahwa sebuah perundangan tak boleh benturan dengan hukum yang tingkatnya lebih tinggi. Dalam hal ini UUD 45. Disini haruslah diuji oleh pengadilan konstitusi apakah seluruh jiwa RUU APP memenuhi perintah konstitusi. Azas utama negara kita adalah bhineka tunggal ika, yang harus dicerminkan dalam kehidupan masyarakat. Apakah RUU ini menjamin jiwa kebhinekaan, patutlah diuji oleh pakar hukum. Saya tak sependapat, bahwa unsur Hukum Pidana dapat dilengserkan oleh perundangan yang bukan dari wilayah Hukum Pidana. Selama Hukum Pidana itu berlaku, maka haruslah diadakan novelisasi, tak begitu saja ditabrak. Salam Danardono --- In [email protected], Bunda Zalwa <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Legal Opinion: Urgensi RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi > > Articles / Analisis > Date: Mar 11, 2006 - 01:48 PM Tim Pengajar FHUI -Depok > Fatmawati, SH. MH. > Heru Susetyo, SH. LL.M. M.Si. > Yetty Komalasari Dewi, SH. M.Li. > > Dalam ilmu hukum dipelajari tentang kaedah hukum (dalam arti luas). Kaedah hukum (dalam arti luas) lazimnya diartikan sebagai peraturan, baik tertulis maupun lisan, yang mengatur bagaimana seyogyanya kita (suatu masyarakat) berbuat atau tidak berbuat. Kaedah hukum (dalam arti luas) meliputi asas-asas hukum, kaedah hukum dalam arti sempit atau nilai (norma), dan peraturan hukum kongkrit. > > Asas-asas hukum merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, merupakan latar belakang peraturan hukum konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Sementara itu, kaedah hukum dalam arti sempit atau nilai (norma) > merupakan perumusan suatu pandangan obyektif mengenai penilaian atau sikap yang seyogyanya dilakukan atau tidak dilakukan, yang dilarang atau dianjurkan untuk dijalankan (merupakan nilai yang bersifat lebih kongkrit dari asas hukum). > > Berkaitan dengan RUU Pornografi dan Pornoaksi, berdasarkan argumentasi yuridis (perspektif ilmu hukum), maka RUU ini memiliki dasar pembenar sebagai berikut: > > 1. Berdasarkan asas Lex Specialis Derogat Legi > > Generalis, maka RUU ini nantinya akan berlaku sebagai hukum khusus, yang akan mengesampingkan hukum umum (dalam hal ini adalah KUHP) jika terdapat pertentangan diantara keduanya. Hal ini sudah banyak terjadi dalam UU di R.I., sebagai contoh adalah UU Kesehatan sebagai lex specialis (hukum yang khusus) dengan KUHP sebagai lex generalis (hukum yang umum). Dalam Pasal 15 ayat > (1) UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan diatur perihal diperbolehkannya aborsi atas indikasi medis, yaitu dalam keadaan darurat yang membahayakan jiwa ibu hamil dan atau janinnya. Berbeda dengan UU Kesehatan, KUHP sama sekali tidak memperkenankan tindakan aborsi, apapun bentuk dan alasannya. Artinya dalam hal ini, jika terjadi suatu kasus aborsi atas indikasi medis > (seperti diatas), berdasarkan asas Lex Specialis derogate Legi Generalis, maka yang berlaku adalah UU Kesehatan dan bukan KUHP; > > 2. Berdasarkan asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori > > Maka RUU ini nantinya akan menjadi hukum yang disahkan belakangan, yang akan menghilangkan hukum yang berlaku terlebih dahulu (KUHP) jika terjadi pertentangan diantara keduanya. > > > Sedangkan berdasarkan argumentasi logis, maka RUU ini dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut: > > > Pornografi dan Pornoaksi yang marak belakangan ini tidak saja membawa korban (victim) orang dewasa tetapi juga anak-anak. Dalam kaitan ini, UU Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 tidak menyinggung sedikit-pun tentang masalah pornografi anak (child-pornography). Namun mengatur (senada dengan Convention on the rights of the Child 1989) bahwa anak wajib dilindungi dari > �bahan-bahan dan material� yang illicit dan membahayakan perkembangan jiwa dan masa depannya. Pornografi adalah satu bentuk illicit materials yang > dapat membahayakan perkembangan jiwa anak. Oleh karena itu, diperlukan suatu dasar hukum untuk melindungi anak-anak dari masalah pornografi. > > UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, tidak memiliki klausul yang cukup melindungi pers dan khalayak dari penyalahgunaan pornografi. > > UU tentang Penyiaran No. 32 tahun 2002 juga tidak banyak mengatur dan melindungi khalayak penyiar dan pemirsa dari penyalahgunaan pornografi dan pornoaksi. > > Secara fitrah manusia memang memiliki kebutuhan seksual dan tidak ada seorangpun yang berhak mengambil hak dasar ini. Namun demikian, bagaimana menggunakan kebutuhan seksual ini agar tidak memberikan dampak yang negative terhadap masyarakat luas, tentu saja perlu diatur. Sebagai perbandingan, USA yang memiliki nilai-nilai budaya yang cenderung lebih �permissive� dibandingkan Indonesia, misalnya, memiliki Child Obscenity and Pornography Prevention Act of 2002. Di Inggris ada Obscene Publications Act 1959, dan Obscene Publications Act 1964 yang masih berlaku sampai sekarang, yang mengatur dan membatasi substansi atau gagasan dalam media yang mengarah kepada pornografi. > > > Di dalam sistem hukum Civil Law (European Continental), UU berperan dalam pembentukan hukum. Salah satu tujuan pembentukan hukum (UU) adalah untuk > menyelesaikan konflik yang terjadi diantara anggota masyarakat (pemutus perselisihan). Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa seiring dengan kemajuan zaman, kehidupan masyarakat-pun mengalami perubahan. Oleh karenanya, hukum-pun harus mengikuti perubahan/perkembangan masyarakat agar hukum mampu menjalankan fungsinya tersebut. > > Artinya, jika hukum tidak diubah sesuai dengan perkembangan masyarakat-nya, maka hukum menjadi mati dan tidak mampu mengatasi masalah sosial yang terjadi/muncul dalam suatu masyarakat. Masalah pornografi dan pornoaksi mungkin dulu belum dianggap atau dinilai penting, namun demikian beberapa tahun belakangan ini, seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informatika, masalah tersebut telah memberikan dampak social yang sangat signifikan terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. > > Dalam kaitannya dengan RUU ini, walaupun menurut sebagian orang masalah > pornografi dan pornoaksi dapat diselesaikan oleh KUHP khususnya pasal 281 dan 282, namun apabila dicermati sebenarnya pasal-pasal tersebut pun masih memiliki > beberapa kelemahan, yaitu tentang kriteria kesusilaan dan tentang ancaman hukuman. Kedua-nya dapat dijelaskan sebagai berikut: > > > Kriteria Kesusilaan. KUHP tidak memberikan definisi atau batasan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan �kesusilaan�. Tentu saja hal ini menyebabkan terjadinya �multitafsir� terhadap pengertian kesusilaan, dengan kata lain, kapan seseorang disebut telah bertingkah laku susila atau asusila (melanggar susila). Terjadinya penafsiran yang berbeda terhadap suatu ketentuan dalam UU seharusnya tidak boleh terjadi karena ini menyebabkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, jika RUU Pornografi dan Pornoaksi justru memberikan pengertian > dan batasan yang lebih jelas atau detail, seharusnya secara logis hal ini dapat dibenarkan. Logikanya, suatu peraturan yang lebih jelas atau detail justru akan menghindari terjadinya ketidakpastian hukum dan menghindari implementasi yang sewenang-wenang dari aparat penegak hukum (non-arbitrary implementation). > Dan jika kepastian hukum justru dapat tercapai dengan adanya RUU ini, maka seharusnya kita mendukungnya. > > Ancaman Hukuman. Ancaman hukuman yang terdapat pada pasal 281 dan 282 KUHP sangat ringan. Kedua pasal tersebut yang dianggap oleh sebagian orang sudah cukup untuk mengatasi atau mengantisipasi masalah pornografi dan pornoaksi, hanya memberikan maksimal hukuman penjara 2 tahun 8 bulan dan maksimal denda Rp. 75.000 (lihat pasal 282 ayat 3). Jika tujuan dijatuhkan-nya hukuman adalah untuk mencegah orang untuk melakukan perbuatan tersebut, jelas hukuman maksimal penjara dan denda seperti diatas (2 tahun 8 bulan dan 75.000), tidak akan memberikan dampak apapun pada pelakunya. Ancaman hukuman tersebut tidak memiliki nilai yang signifikan sama sekali untuk ukuran sekarang. > > > Berdasarkan paparan di atas, sebenarnya RUU APP ini memiliki cukup legitimasi baik dari sisi yuridis maupun sosiologis. Hanya saja, disarankan untuk lebih memperbanyak atau memperkuat argumentasi yuridis bahwa RUU ini memang dibutuhkan walaupun telah diatur secara tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan (argumentasi kelebihan RUU ini dibandingkan pengaturan > yang telah ada). Sebagai contoh, UU Kesehatan sebagaimana telah dijelaskan di atas. Disamping itu ada juga UU KDRT, yang sebenarnya secara substansi telah diatur dalam KUHP, tetapi toh dapat diberlakukan UU KDRT karena memiliki argumentasi logis yang merubah kekerasan dalam rumah tangga dari delik aduan (dalam KUHP) menjadi delik biasa (dapat dilaporkan oleh siapa saja yang melihat atau mengetahui peristiwa tersebut). > > Kemudian, harus diakui bahwa ada beberapa rumusan yang belum �pas betul� dengan tujuan pembentukan RUU ini, yaitu antara lain rumusan/ definisi tentang > �pornoaksi�. Karena dalam pelbagai literature agak sulit secara legal formal untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan �pornoaksi�. Sedangkan, definisi �pornografi� sudah lumayan ter-cover dalam RUU APP, di �mix dengan definisi pada UU sejenis di negara lain dan encyclopedia. Maka, suatu studi yang lebih kritis tentang �pornoaksi� amat perlu dilakukan. > > Untuk keberlakuan RUU APP ini, dapat mengikuti metode pemberlakuan UU Lalu Lintas (penggunaan seat-belt), dimana diberikan cukup waktu untuk sosialisasi RUU > ini, atau masa transisi, dan setelah sekian tahun (misal 2 atau 3 tahun), baru-lah RUU ini diberlakukan secara penuh. > > Wilayah Perdebatan dan Kontroversi > > Selama ini wilayah perdebatan dan kontroversi yang paling banyak diungkap oleh para pengkritisi RUU APP ini adalah : > > Apakah pornografi dan pornoaksi adalah issue public atau issue privat yang berarti termasuk ranah publik-kah atau ranah privat? > > Apakah pornografi dan pornoaksi ada dalam wilayah persepsi yang berarti masuk dalam ranah moral dan agama (yang berarti pelanggaran terhadapnya hanya dapat dikenakan sanksi moral atau sanksi agama) ataukah masuk dalam ranah hukum public dan kenegaraan yang berarti dapat dikenakan sanksi hukum yang mengikat dan memaksa (sanksi pidana). > > Apakah pelarangan terhadap pornografi dan pornoaksi adalah suatu bentuk pelanggaran HAM terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan pers ataukah > justru perlindungan terhadap pers yang sehat dan edukatif dan perlindungan terhadap anak dan khalayak penikmat pers dan media. > > Apakah pelarangan terhadap pornografi atau pornoaksi adalah suara dari mayoritas masyarakat ataukah semata-mata �pemaksaan� issue dari �kelompok-kelompok tertentu� saja atau bahkan sebagai �pintu masuk pemberlakuan syari�at Islam di Indonesia�? > > Apakah pornografi memang harus diatur dengan Undang-Undang, atau cukup diserahkan pada UU yang ada saja (jawabannya ada di atas). > > Apakah pelarangan pornografi dan pornoaksi tidak akan menimbulkan viktimisasi terhadap perempuan ataukah malah menimbulkan viktimisasi perempuan? > > > Menurut hemat kami, keberatan-keberatan tersebut harus disikapi dengan proporsional. Ada memang ranah yang harus diseimbangkan, bahwasanya pelanggaran pornografi misalnya tidak boleh sekali-sekali melanggar hak anak dan perempuan. Bahwasanya pornografi disini aktornya adalah laki-laki dan > perempuan, tidak hanya perempuan, sehingga kekhwatiran terhadap viktimisasi terhadap perempuan mestinya tak usah terjadi. Bahwasanya pornografi memang harus diatur dengan UU karena ketidakdigdayaan UU yang ada. Juga, karena di negara-negara barat saja pornografi memiliki pengaturan tersendiri. Dan, > bahwasanya RUU APP ini bukan agenda sektarian kelompok-kelompok tertentu saja (apalagi sebagai pintu masuk Syari�at Islam seperti selama ini dikhawatirkan > khalayak penolak dan pengamat asing), melainkan lahir dari suatu kebutuhan untuk menciptakan media yang sehat dan edukatif disamping sebagai legislasi yang menjamin perlindungan terhadap masyarakat, utamanya anak-anak dan kaum perempuan dari penyalahgunaan pornografi dan pornoaksi. > > Yang terakhir, suatu RUU semestinya harus mencerminkan keadilan dan kepastian hukum (justice and certainty of law), maka suatu studi mendalam diiringi > proses penyusunan yang aspiratif (akomodatif terhadap suara-suara dan kebutuhan dalam masyarakat maupun pemerintah) sudah semestinya dilakukan. > Wallahua�lam > > > Depok, 8 Maret 2006 > > Disclaimer : Legal opinion ini adalah pendapat para pengajar tersebut di atas dan tidak mewakili institusi > > > Jumat, 10 Maret 2006 > > Suara Mayoritas yang Diam > > > Suara perempuan tiga puluhan tahun itu tinggi, seolah menuding Republika yang diajaknya bicara. ''Bung wartawan, Anda tahu jumlah penduduk Indonesia, kan? Dua ratus juta lebih. Mereka itu juga harus didengar, bukan hanya sebagian artis dan sekelompok aktivis LSM itu saja,'' kata ibu muda yang bernama Zulfiani itu. > > Bersama sekelompok ibu-ibu muda lainnya, selepas shalat Zuhur, Zulfiani memang tengah berdiskusi kecil seputar hal paling hangat saat ini: RUU APP. Obrolan antarpara ibu pengajian di Masjid Al Jihad Padang Panjang, Sumatra Barat, itu akhirnya mengerucut pada demonstrasi para artis dan perempuan aktivis LSM yang menentang diundangkannya RUU Antipornografi dan Pornoaksi. > > ''Kami juga punya hak yang sama dengan para artis dan aktivis LSM itu. Suara kami tegas, mendukung RUU APP segera diundangkan,'' kata Ketua Bundo Kanduang, Hj Nurainas Abizar. Bundo Kanduang adalah organisasi payung berbagai perkumpulan wanita di Ranah Minang. > > Nurainas menyatakan, dia mendapat kesan kuat bahwa kehidupan para perempuan, bahkan masa depan generasi muda, hendak ditentukan para artis dan aktivis LSM tersebut. ''Bila dunia mereka menyibak penutup tubuh atas nama seni, mereka harus tahu bahwa dunia orang lain tidak seperti itu,'' kata perempuan yang akrab dipanggil Bundo itu, tegas. Sebagaimana Zulfiani, Nurainas mengingatkan, tidak elok jika sekelompok kecil kalangan itu merasa memiliki hak untuk mengatur sebagian besar yang lain. > > Bahkan, seolah tengah menantikan bayi terkasih yang proses persalinannya terhalang banyak kendala, Nurainas menyatakan, perempuan Minang siap menerima kehadiran regulasi moral itu tanpa reserve. ''Kalau sulit di Jakarta, berikan ke sini. Anak-anak kami perlu dilindungi dari ganasnya pornografi,'' kata Nuraina. > > Sikap serupa juga disampaikan Sandi Kurniawan dari Bandung. Karyawan swasta itu melihat bahwa saat ini media cetak dan elektronika terlalu gamblang memublikasikan gambar ataupun tayangan porno. ''Dampaknya besar. Kini pakaian minimalis itu merebak dan menjadi acuan para wanita hingga ke desa,'' kata Sandi. Ia melihat, hal itu gampang menular karena saat ini televisi telah menjadi kebutuhan setiap rumah tangga. > > Untuk itulah, kata Nenti, mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Bandung, amat diperlukan sebuah aturan yang jelas dan tegas. ''Jika tidak diatur, saya yakin kondisinya akan makin bablas,'' kata dia. Dari Jawa Timur, Ny Suprihatin mengeluarkan keprihatinan hatinya akan kondisi moral masyarakat saat ini. Apalagi ketika ia mendapati kedua anaknya yang masih duduk di bangku SMP, ternyata diam-diam menyimpan cakram padat (VCD) porno di tas sekolah mereka. ''Ketika saya tanya, mereka menjawab barang itu mereka dapat sebagai pinjaman dari teman satu kelas. Bayangkan, bukan saling pinjam buku pelajaran, tapi justru VCD porno,'' kata warga Kelurahan Kutoanyar, Tulungagung, yang juga seorang guru SD itu. > > Meski sempat kecewa, Suprihatin merasa beruntung. Pasalnya, pertengahan tahun lalu, seorang pemuda tanggung usia SMP di kampung itu terbukti mencoba menggagahi gadis tetangganya. Saat diperiksa, anak baru tumbuh kumis itu mengaku terangsang setelah menonton VCD porno. ''Jujur saja, saat ini tumpuan saya di tengah merajalelanya pornografi saat ini, hanya RUU APP,'' kata dia. > > Berbekal pengalaman berpuluh tahun mendidik siswa, Suprihatin merasa aneh ketika ternyata ada pula pihak yang menentang diundangkannya RUU tersebut. Ia mengaku tak habis pikir. ''Apalagi yang menentang itu ada yang dari kelompok perempuan. Bukankah RUU itu justru hendak menyelamatkan keluarga kita?'' kata dia, mempertanyakan. > > Dukungan serupa juga datang dari Bandar Lampung. Fitri, seorang ibu rumah tangga, karyawan Biro Humas Pemprov Lampung, menyatakan RUU APP perlu segera diundangkan. Alasannya, kata ibu dua anak itu sederhana, maraknya peredaran media berbau pornografi dan penayangan pornoaksi jelas mengancam nasib bangsa ke depan. ''Orang tua hanya mampu mengawasi saat di rumah, selebihnya tidak. Bila ada aturan baku soal itu, peredaran media porno yang sangat mempengaruhi moral generasi muda bisa ditekan,'' ujar Fitri. > > Sedangkan dari Fatayat Nahdlatul Ulama Lampung, yang muncul bahkan desakan untuk segera mengundangkan aturan tersebut. ''Jangan tunda lagi, kami sudah sepakat,'' kata Wiwik, wakil organisasi tersebut. Berlawanan dengan apa yang diberitakan selama ini, generasi muda Bali juga tidak sedikit yang menyetujui RUU tersebut. Berangkat dari kekhawatiran dan tanggung jawab akan nasib bangsa ke depan, Ketut Agung Ayu Aridewi menyatakan sepakat dengan aturan yang tengah digodok itu. > > ''Jika dibiarkan leluasa begitu, dampak pornografi akan sangat buruk,'' kata Ari di Denpasar, kemarin (9/3). Pendapat Ari didukung Ratna Citaresmi, rekannya sesama mahasiswa lain kampus. Ratna yakin, dengan adanya regulasi yang tegas akan pornografi, dampak dan keberadaan monster perongrong akhlak itu bisa diminimalkan. > ( rul/wot/mur/aas/mj02 ) > -------------------------------------------------- > Maaf utk yg pernah membaca salah satu, atau kedua artikel diatas. > noteokrasi <[EMAIL PROTECTED]> wrote:Bukan kurang, tetapi keliru dari segala sudut pandang karena motifnya > adalah untuk meyakinkan publik bahwa (1) perempuan adalah sumber > kejahatan kelamin, (2) perempuan adalah obyek (yang tidak perlu diajak > membuat keputusan), (3) menggunakan RUU APP ini sebagai pintu masuk > bagi SI dan penindasan terhadap kaum minoritas. > > Noteo > > > > > Muslifa Aseani > Jalan Kanfer Utara V 244 Banyumanik Semarang, 024-7478580 > www.bayipertama.com?id=lucky > http://www.indotext.com/?ref=4636839815 > www.superdialup.com?id=ONHQQC > www.indomutiara.com > > > > > > > > > --------------------------------- > Yahoo! Mail > Use Photomail to share photos without annoying attachments. > > [Non-text portions of this message have been removed] > *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
