http://www.suarapembaruan.com/News/2006/03/26/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY Dari Krisis Pangan ke Krisis Guru HONAI, rumah adat suku Dani yang terbuat dari jerami di salah satu dusun Pegunungan Tengah, Kecamatan Kuru-kuru, Wamena berjajar rapi. Ada sembilan rumah dengan 12 kepala rumah tangga. Terdapat 17 anak usia sekolah berusia 6 hingga 15 tahun. Di tempat itu pria dewasa tinggal di honai dan perempuan serta anak-anak yang belum disunat tinggal bersama ibu mereka di honaibi. PEMBARUAN/EKO B HARSONO KELAS DARURAT- Philip Dagi (21), lulusan SMP yang menjadi sukarelawan guru pendidikan nonformal, tengah mengajar anak-anak di ruang kelas darurat, di kantor Komandan Distrik Militer, Dekai, Yahukimo, Papua. Ia membantu mengajar karena prihatin terhadap nasib adik-adik dan teman-teman di kampungnya yang tidak dapat membaca, menulis, dan berhitung. Sebagian besar pria dewasa masih menggunakan koteka atau penutup kelamin pria dan kaum ibu hanya memakai sali, anyaman jerami yang dipakai untuk dililitkan menutup pinggang. "Tidak seorang pun anak-anak di daerah sini yang bersekolah atau dapat membaca. Mereka belum tersentuh pendidikan," ujar Johannes W Bukorsyom, Kepala Subdin Pendidikan Luar Sekolah Kabupaten Jayawijaya kepada Pembaruan di Wamena, Papua, belum lama ini. Menurut Johannes, kondisi di pegunungan tengah paling menyedihkan ketika terjadi krisis pangan karena musim kering yang sangat panjang dan tanaman umbi-umbian yang biasa didapat penduduk di hutan tidak ditemukan. "Krisis pangan karena kondisi alam seperti itu biasa terjadi. Tapi yang lebih menyedihkan bagi kami masyarakat pegunungan tengah adalah munculnya krisis guru," ujarnya. Krisis pangan yang terjadi di Yahukimo, salah satu kabupaten baru di pegunungan tengah akhir tahun lalu menyebabkan 55 orang meninggal dalam periode 11 November-7 Desember. Sekitar 110 orang lainnya masih sakit. Menurut Wakil Bupati Yahukimo, Daniel Rendeng, mereka yang meninggal awalnya sakit karena tidak mendapatkan konsumsi pangan. "Krisis pangan telah lewat. Kini kami tengah menghadapi krisis yang lebih besar karena menyangkut nasib dan masa depan anak-anak di Yahukimo dan kabupaten di pegunungan tengah lainnya akan menjadi generasi yang hilang," ujarnya. Di Yahukimo, saat ini tercatat 106.621 jiwa penduduk. Anak usia sekolah tercatat 21.471 orang (laki-laki) dan 19.031 orang (perempuan). Jumlah anak yang tidak bersekolah mencapai 18.637 orang. Kabupaten yang luasnya hampir sama dengan Provinsi Jawa Timur ini hanya mempunyai 66 sekolah dasar dan 117 guru. "Ironisnya, sekarang ini hampir 80 persen sekolah ditinggalkan guru," kata Daniel. Kondisi ini mencerminkan bahwa pendidikan di Papua memasuki tahap emergency dan membutuhkan program penanganan dengan pola tanggap darurat. Ribuan guru yang ditempatkan di sejumlah sekolah yang ada di distrik maupun kabupaten meninggalkan tempat tugasnya. Kegiatan belajar dan mengajar pun dilakukan dengan pola "arisan" maksudnya jika dalam satu sekolah terdapat empat orang guru maka secara bergiliran empat orang guru bergantian untuk tidak berada di sekolah selama dua hingga tiga bulan. Kesejahteraan Rendah Wakil rakyat dari Papua, Inya Bay mengatakan, untuk jangka pendek, pemerintah perlu memberikan subsidi setiap guru yang bertugas di daerah pedalaman atau pegunungan Papua, Rp 5 juta per bulan. Anggota Komisi XI DPR dari Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) ini menilai, pemerintah pusat, khususnya Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), seperti tutup mata dan tidak memperhatikan nasib guru di pedalaman Papua. Inya Bay menyatakan, para guru itu tidak betah karena memang tingkat kesejahteraan sangat rendah. "Mereka ambil gaji saja di ibu kota kabupaten yang biayanya mahal karena masalah transportasi. Ongkos mengambil gaji itu, jauh melebih gaji mereka. Belum lagi mau ketemu dengan keluarganya di kota," tutur Inya Bay. Orang dari luar Papua, katanya, paling lama dua minggu bertahan di pedalaman. Wakil rakyat yang membidangi masalah keuangan negara dan perbankan di Komisi XI itu menyatakan subsidi guru di pedalaman sebesar Rp 5 juta per bulan itu tidak besar. Kalau ada sekitar 100 orang guru, pemerintah hanya mengeluarkan dana sebesar Rp 500 juta sebulan atau Rp 60 miliar per tahun. "Jumlah Rp 60 miliar untuk pahlawan tanpa tanda jasa di pedalaman Papua tersebut sangat kecil. Dana itu bisa diambil dari dana cadangan umum yang tiap tahun dianggarkan Rp 5,6 triliun. Apalagi, jumlah Rp 60 miliar setahun bagi guru di Papua itu tidak ada artinya dibanding subsidi bagi BUMN, seperti Garuda, Merpati yang jumlahnya bisa mencapai 75 miliar per tiga bulan," ujarnya. Untuk jangka panjang, Inya Bay mengusulkan, pemerintah agar mempersiapkan putra-putri asli Papua menjadi guru di pedalaman. Mereka ini diberi beasiswa dan ikatan dinas. Sedangkan anggota Komisi X DPR bidang pendidikan, Cyprianus Aoer mengatakan, kondisi di Papua mencerminkan kegagalan pemerintah membangun dunia pendidikan dan mencerdaskan rakyat Indonesia, khususnya Papua. Pemerintah juga tidak memiliki terobosan baru yang bisa membawa perubahan, khususnya di bidang pendidikan di Papua yang selama ini tertinggal. Menurutnya, janji pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dengan Kabinet Indonesia Bersatu untuk membawa perubahan dalam segala bidang, termasuk pendidikan, hanyalah pepesan kosong. Sebab, hingga tahun kedua ini, kata anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI-P) tersebut, belum ada program khusus dari pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) yang bisa mempercepat penuntasan masalah pendidikan di Papua. Kedua wakil rakyat ini meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serius memperhatikan kondisi pendidikan di Papua. "Kalau tidak ada kebijakan darurat bagi Papua, maka sampai 100 tahun pun rakyat Papua akan terus bodoh, sementara kekayaan alamnya terus dirampas," ujar Inya Bay. Pemerintah pusat ternyata tidak menutup mata. Setidaknya itulah kata Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Fasli Jalal. Bicara pendidikan di daerah terisolir harus terkait dengan bidang lain. "Bila kita menempatkan guru di daerah terpencil, harus digabungkan dengan tenaga kesehatan dan penyuluh pertanian. Dengan demikian terbentuk komunitas intelektual di daerah itu," katanya. Kasus yang terjadi di Yahukimo bisa menjadi pelajaran. Pemerintah sedang membuat model yang bisa dipakai untuk daerah isolasi lainnya. Ada 134 guru CPNS yang sebenarnya sudah diangkat pemerintah untuk mengajar di Yahukimo, tetapi mereka semua ada di Wamena. "Kita sedang merintis kerja sama dengan Menteri Perumahan Rakyat membangun rumah sehat bagi guru di tempat-tempat terpencil dengan harga satu unit rumah Rp 12-15 juta. Rumah sehat ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi para guru," katanya. Direktur Kesetaraan Depdiknas, Ella Yulaelawati PhD, mengaku khawatir lost generation itu sudah terjadi. "Kita tidak bisa tinggal diam dan harus membuat program tanggap darurat," ujar Ella yang akan menyiapkan program khusus untuk Papua. Menurut Ella, pihaknya menyadari yang paling mengetahui bagaimana sesungguhnya peta serta persoalan pendidikan di Papua adalah gereja atau lembaga swadaya masyarakat internasional yang telah bekerja di Papua puluhan tahun. Karena itu, pemerintah akan membangun jaringan kerja sama dengan mereka. (E-5/A-22/M-15) Last modified: 24/3/06 ++++ http://www.suarapembaruan.com/News/2006/03/26/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY Ketika Sekolah Ditinggalkan Guru PEMBARUAN/EKO B HARSONO PENDIDIKAN DASAR - Direktur Kesetaraan Depdiknas, Ella Yulaelawati PhD (kanan) membantu mengenakan seragam SD untuk anak-anak di Yahukimo. SEORANG pria berbadan tegap berdiri di dalam ruang berukuran tiga kali lima meter yang disulap menjadi ruang kelas darurat di kantor Komandan Distrik Militer, Dekai, Yahukimo, Papua. Sedikitnya 20 anak berusia 5 hingga 12 tahun duduk di lantai menunggu perintah pria yang menjadi guru itu. Para bocah itu diminta untuk menggambar dengan krayon apa saja yang ada di benaknya. "Sekarang ganti dengan warna ungu!" ujar pria berbadan tegap tadi. Sejumlah bocah kebingungan mencari mana warna ungu. Ada yang mengambil biru muda, hitam, atau abu-abu. "Kalian cari warna apa, ini warna ungu. Warna bunga Waina kalau sudah tua," ujar Philip Dagi (21) seorang sukarelawan lulusan SMP Kristen Wamena yang menjadi guru pendidikan nonformal. Philip mengaku, ia membantu mengajar karena prihatin terhadap nasib adik-adik dan teman-teman di kampungnya yang tidak dapat membaca, menulis, dan berhitung. Philip sebenarnya ingin meneruskan belajar hingga SMA guna menggapai cita-citanya menjadi tentara atau pegawai negeri. Namun, ketiadaan biaya membuatnya hanya bisa mengenyam sampai SLTP. "Sekarang saya kerja bantu-bantu bikin jalan atau rumah-rumah yang dibangun pak bupati. Mengajar hanya seminggu dua atau tiga kali," ujarnya. Menurut Philip, anak muda di lingkungannya memiliki semangat belajar cukup tinggi. Hanya saja fasilitas tak mendukung. Guru dan sarana belajar yang baik seperti buku dan alat-alat tulis sangat kurang. Mereka belajar dengan peralatan seadanya. Buku tulis yang telah dipakai beberapa kali, dihapus untuk dipakai lagi. Selain Philip, kegiatan mengajar juga dilakukan para tentara di pos penjagaan di Koramil setempat. Sertu Hardono dan Prajurit Dua Rahmad Gunawan dari Denzipur X Trikora Waina mengaku prihatin dengan sejumlah gedung sekolah yang kosong di atas pegunungan tengah Papua. "Kalau Anda datang ke sekolah di puncak gunung itu, tidak ada seorang pun guru. Padahal murid-murid itu berjalan kaki dua hingga tiga jam untuk sampai ke sekolah. Sayangnya, begitu sampai sekolah mereka tidak menemukan seorang pun guru, ini yang membuat saya dan teman-teman di pos penjagaan prihatin. Akhirnya kami secara bergiliran mengajar," papar Gunawan. Apa yang diajarkan adalah membaca, menulis, dan berhitung tingkat dasar. Sedangkan menurut Sertu Hardono, dengan mengajar ia merasa waktu tugas di pedalaman menjadi lebih efektif dan cepat. "Daripada hanya bengong di barak atau memancing ikan tiap hari, lebih baik mengajar," ujarnya. Ia bangga dengan gairah murid yang diajarnya. "Murid yang pintar dapat membaca dalam waktu empat hingga lima bulan, tapi rata-rata mereka dapat membaca dan menulis setelah hampir satu tahun belajar," ujar Hardono. Para murid tidak dipungut sepeser pun biaya karena memang tidak ada administrasi sekolah. "Satu dua kali ada siswa yang membawa ubi atau hasil hutan ke sekolah, biasanya kita bakar dan makan sama-sama," lanjut Hardono. Menyikapi krisis guru ini, Wakil Bupati Yahukimo, Daniel Rendeng menilai, jika dalam satu sekolah di puncak gunung masih ada seorang guru yang bersedia mengajar, itu berita baik. Pasalnya, di kebanyakan distrik, para guru yang mengajar dipegunungan, melarikan diri. "Krisis guru ini terjadi bukan di kabupaten kami saja. Jika kemarin kami mengalami krisis pangan sekarang kami mengalami krisis guru," ujar Daniel. Agar guru betah mengajar, pihak pemerintah daerah menyediakan fasilitas hiburan yaitu televisi dengan fasilitas parabola, atau insentif khusus bagi para guru. Tapi apa daya, harapan dan kenyataan ternyata tak seiring. (E-5) Last modified: 24/3/06 [Non-text portions of this message have been removed] *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
