http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2006/4/17/p1.htm
PAN Tetap Jadi Partai Pendukung Pemerintah Jakarta (Bali Post) - Partai Amanat Nasional (PAN) tetap menjadi pendukung pemerintah. Tetapi, partai berlambang matahari terbit ini akan tetap bersikap kritis, konstruktif dan solutif terhadap tiap kebijakan yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla (SBY-JK). Sikap ini ditegaskan Ketua Umum PAN Sutrisno Bachir saat penutupan rakernas partai itu di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (16/4) kemarin. Rakernas PAN yang berlangsung selama tiga hari itu, menghasilkan tujuh butir rekomendasi yang harus diperhatikan SBY-JK. Di antaranya, pengurangan pengangguran dan membuka lapangan kerja, memperhatikan nasib petani, masalah pendidikan nasional, pemberantasan korupsi dan memberantas mafia peradilan dan kehati-hatian pemerintah terhadap utang luar negeri. Sutrisno menyatakan penegasan sikap PAN itu sebagai konsistensi partai menyokong Kabinet Indonesia Bersatu. Hal ini ditandai dengan mempercayakan dua kadernya untuk duduk sebagai menteri dalam kabinet SBY-JK. Penempatan dua kader itu merupakan garansi partai untuk tetap mendukung tiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Pengganti Amien Rais ini juga berharap agar isu tentang dirinya yang dihubungkan dengan kehamilan Nia Paramitha itu ditutup dan tak perlu diungkit lagi. Ia telah menyerahkan masalah ini kepada tim penasihat hukumnya. ''Para pembela saya itu telah melaporkan persoalan ini ke Polda Metro Jaya,'' katanya. Dalam kesempatan itu, mantan Ketua Umum PAN Amien Rais juga menyampaikan pidatonya. Menurutnya, bangsa Indonesia telah mengalami tiga defisit yang menyebabkan arah perjalanan bangsa dan negara ini tidak jelas. Di antaranya defisit sebagai bangsa yang tak memiliki cita-cita jelas dan defisit keberanian melawan intervensi serta penjajahan "terselubung" yang dilakukan bangsa asing. ''Terakhir adalah defisit percaya diri. Kini, bangsa ini tak memiliki kepercayaan diri untuk menyelesaikan sendiri masalah yang membekap. Sebaliknya, bangsa ini tergantung pihak asing dalam mengelola dan menyelesaikan persoalan dalam negeri. Padahal, bangsa ini memiliki potensi kekayaan alam yang berlimpah untuk berbicara di dunia internasional,'' jelasnya. Amien juga kembali meminta pemerintah melakukan negosiasi dengan PT Freeport Indonesia. Langkah itu diperlukan agar Indonesia tak sekadar mendapat sisa-sisa dari eksplorasi tambang emas dan tembaga di Tembagapura, Timika tersebut. Setidaknya, pemerintah harus mendapatkan bagi hasil hingga 80 persen. Peningkatan ini berguna untuk mengurangi kemelaratan warga Papua. Pemerintah dianggap sengaja menutup mata atas terjadinya penggelapan pajak yang dilakukan perusahaan yang sudah mendapatkan konsesi pengelolaan tambang itu. ''Saya melihat dalam proses pembayaran pajak, PT Freeport telah ada penggelapan pajak,'' ungkapnya tanpa memerinci jumlah kerugian negara. Mantan Ketua MPR ini mempermasalahkan pengelolaan Blok Cepu yang dipimpin ExxonMobil. Kesepakatan itu menyimpan lubang yang dapat merugikan negara. Bagi hasil yang akan diperoleh Indonesia sebesar 85 persen itu merupakan akal-akal tengik. ''Pemerintah pura-pura bodoh dengan rumusan itu, karena pembagian hasil itu nanti bakal dikurangi cost recovery,'' selorohnya. Diminta Nonaktif Sementara itu, isu perselingkuhan antara Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Sutrisno Bachir dan atris Nia Paramitha telah memasuki arena politik. Orang dekat Amien Rais itu dikabarkan didesak untuk mengajukan pengunduran diri atau nonaktif dari partai berlambang matahari terbit ini. Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Dewan Perwakilan Pusat (MPP DPP PAN) AM Fatwa mengakui dirinya mengusulkan untuk penonaktifkan Sutrisno Bachir sebagai Ketua Umum PAN, karena rumor hubungan gelapnya dengan istri Gusti Randa itu memberikan dampak yang cukup signifikan, terutama bagi kader-kader PAN di kalangan bawah. Fatwa menegaskan, dirinya tidak pernah menyebarluaskan usulannya mengenai penonaktifan serta meminta agar Sutrisno Bachir mengajukan tuntutan terhadap Gusti Randa itu. Ia hanya dimintai konfirmasi oleh salah seorang wartawan, dan karena memang kenyataannya demikian maka dirinya mengiyakannya. Selaku orang sudah berusia lanjut, kata Fatwa, tidak mungkin baginya untuk berbohong. Selain itu, Fatwa juga meminta agar Sutrisno Bachir mengajukan tuntutan hukum kepada Gusti Randa karena telah mencemarkan nama baik, baik nama PAN itu sendiri ataupun nama Sutrisno Bachir. Menanggapi pernyataan Fatwa, dalam pidato penutupan Rakernas I PAN, Ketum DPP PAN Sutrisno Bachir mengatakan dirinya tidak mungkin mengeluarkan pernyataan ataupun statemen Fatwa tersebut, yang telah dianggap sebagai seorang guru. Ia juga menambahkan, dirinya akan terlebih dahulu membicarakan usulan dari Fatwa untuk mengajukan gugatan kepada Gusti Randa, dan nantinya akan mengambil kebijakan berdasarkan ketetapan dari partai tersebut. (kmb3) [Non-text portions of this message have been removed] *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
