Pantas saja Mega gak berani mengadili Eyang Harto.. :-p
Lagipula apa iya Mega laku kalau tidak menjual (baca: klaim dan
seolah-olah) nama Bapaknya?
Kecuali dimanfaatkan elit partainya (dan invisible hands) yang
membenturkan kalangan Islam fundies yang menolak presiden
perempuan (1999) dengan publik yang terkesima dengan pola
pikir melihat 'keturunan'..
Maaf, IMHO, gak kompeten (cuma sebagai 'boneka') tetapi cuma
memanfaatkan sentimen emansipasi/feminisme/kesetaraan gender
saja.. :-( Maaf buat kaum wanita di milis ini. :-)
CMIIW..
Wassalam,
Irwan.K
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0407/27/Politikhukum/1169793.htm
Quote:
"..
Atas dasar itu pula, Wawan dapat memahami sikap Megawati. Dia menilai,
langkah Megawati merangkul kalangan militer adalah upaya strategis
penggalangan dan rekonsiliasi. "Kalau mengungkap kasus 27 Juli,
Megawati akan ditinggalkan TNI karena korps begitu kuat.
Satu dicubit, yang lain mau mengeroyok," paparnya.
Sementara itu, Agus Siswantoro, saksi pelaku dan korban 27 Juli 1996
justru menggugat sikap Megawati. Ketua Umum Gerakan Pemuda
27 Juli 1996 yang sempat dipenjara 4 bulan 10 hari ini mempertanyakan
keseriusan Megawati menyelesaikan kasus yang 8 tahun terkatung-katung.
Dalam bukunya berjudul "Menggugat Megawati", Agus sengaja mengutip
pernyataan Megawati di kantor PDI-P saat menerima korban 27 Juli pada
Oktober 2000, yang seolah tidak peduli dengan korban.
"Tolong sampaikan kepada teman-temanmu, saya tak pernah
menyuruh kamu mendukung saya. Saya tidak pernah memaksa
kalian mempertahankan kantor DPP PDI," demikian tertulis
di sampul belakang buku.
Direktur Eksekutif The South East Asian Press Alliance (SEAPA) Lukas Luwarso
berpendapat langkah Megawati inilah yang menimbulkan adanya prasangka
ketika sejumlah tokoh PDI-P kembali mengangkat kasus 27 Juli. "Memunculkan
kembali kasus ini untuk memojokkan capres lain, khususnya Yudhoyono,"
katanya.
.."
On 5/12/06, nalane hibatullah <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
>
> Ya fakta sejarah memang mengatakan demikian seperti
> yang dikatakan oleh bung Guntoro, PDI pada waktu
> berkuasa sangat tidak berpihak kepada rakyat, tapi
> begitu sudah tidak berkuasa kembali ia berpura-pura
> memihak rakyat. Kalau dulu belum berkuasa ia membawa
> wong cilik tapi begitu berkuasa PDIP membela wong
> licik. Semua aset-aset negara dijual, ajaran-ajaran
> Bung Karno tidak ada satupun yang diimplementasikan
> kedalam kehidupan politiknya PDIP. Ia (Megawati) lupa
> kalau saat ini rakyat sudah pintar dan mengerti politik.
> Hidup Marhaenisme!!!
>
> =====================
> --- irwank <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
>
> > Terlepas dari 'tingkat kebenaran' dalam tulisan di bawah, kalau saya
> mah,
> > mari kita hilangkan/kikis prinsip: 'klaim dan seolah-olah'..
> > mau yang nasionalis kek, mau yang 'agamis' kek..
> > Yang penting, jangan pilih yang 'nipu' publik/rakyat.. :-P
> >
> > Mari belajar konsisten, jujur, mencerdaskan dan membangun kemandirian
> > bangsa.. Mari.. :-)
> >
> > CMIIW..
> >
> > Wassalam,
> >
> > Irwan.K
> >
> > ========
> > From: budi satria
> > Date: May 11, 2006 2:50 PM
> > Subject: Re: Hasta Prasetya PDIP, Megawati dan Neo Liberalisme
> >
> > Setuju bulat Bung Guntoro!
> > Opini anda sangat faktual dan fresh. bravo.
> > Ini akibatnya kalo salah pilih presiden dan jika
> > presiden ingkar janji.
> >
> > fight KKN!
> > ibud
> >
> > guntoro soewarno wrote:
> >
> > Hasta Prasetya PDIP, Megawati dan Neoliberalisme
> >
> > Pantaskah kita gerah dengan langkah PDIP yang
> > memanggil semua kadernya di
> > Surabaya untuk berikrar setia kepada partai.
> > Mestinya tidak. Kita juga tidak
> > perlu risau dengan langkah amoral PDIP ini. Karena
> > pemimpin-pemimpin kita
> > juga telah memberi contoh buruk bagi rakyatnya untuk
> > kasus-kasus serupa.
> > Yang dilakukan PDIP sebenarnya pelanggaran etika
> > politik dan moral
> > birokrasi. Ketika, libido kekuasaan bermata gelap
> > dan menggunakan
> > jalur-jalur birokrasi untuk kepentingan politiknya.
> >
> > Apa yang dilakukan PDIP sebenarnya sama saja dengan
> > ketika JK sebagai ketua
> > Partai Golkar dengan berbagai cara menggunakan
> > kekuasaan untuk kepentingan
> > popularitas diri dan partainya.
> > Apa yang dilakukan PDIP juga masih cukup sopan jika
> > dibandingkan dengan
> > sepak terjang SBY yang mengumbar nafsu untuk
> > berkuasa kembali pada 2009
> > dengan mengangkat adik iparnya, kakak iparnya, dan
> > keponakannya untuk duduk
> > di posisi-posisi strategis di TNI dan Bank-Bank
> > BUMN. Bahkan sekarang sedang
> > antri 10 calon direksi BUMN yang hampir dipastikan
> > bakal menduduki jabatan
> > penting di BUMN-BUMN strategis. Melalui kaki
> > tangannya, SBY berhasil
> > menguasai aset-aset strategis di ketentaraan dan
> > sumber-sumber keuangan.
> >
> > Intinya, baik Mega, SBY dan JK sama-sama konsentrasi
> > untuk merebut kekuasaan
> > kembali pada 2009 mendatang. Yang tidak etis,
> > ketiganya menggunakan
> > jalur-jalur birokrasi kekuasaan, yang sejak awal
> > reformasi sangat
> > diharamkan.
> >
> > Kita juga tidak perlu kebakaran jenggot dengan ISI
> > janji setia PDIP. Yang
> > intinya, PDIP ingin menancapkan program-program
> > populis berbasis ekonomi
> > rakyat.
> > Kita tidak perlu cemas karena saat Megawati menjadi
> > presiden,
> > program-program pro rakyat dihapus dari kebijakan
> > pemerintahannya. Saat itu
> > bahkan Mega langsung menggandeng Frans Seda sebagai
> > penasehat ekonominya.
> > Kita tahu, Seda adalah mbahnya mafia Barkeley,
> > ekonomi orde baru yang jejak
> > recordnya berujung pada kehancuran ekonomi bangsa.
> >
> > Pada jaman Mega juga terjadi penjualan aset-aset
> > strategis melalui langkah
> > privatisasi brutal. Indonsat sebagai mesin uang
> > negara dijual dengan cara
> > culas dan penuh skandal yang menjijikan. Di jaman
> > Mega, semua subsidi
> > dipangkas habis demi kepentingan tuan IMF.
> > Kalau Soekarno, bapaknya dulu menasionalisasi
> > aset-aset asing, di tangan
> > Mega terjadi asingisasi aset-aset nasional.
> >
> > Ketika arus kuat menentang penjualan habis-habisan
> > BUMN, Frans Seda sebagai
> > penasehat senior ekonominya menyatakan,''Kalau bisa
> > semua BUNM
> > diprivatisasi.'' Sehari setelah itu, di Bali Mega
> > bahkan menantang para
> > penentangnya dengan mengatakan,''Saya siap tidak
> > populer dengan mengeluarkan
> > kebijakan tidak populis.''
> >
> > Jejak Mega jelas. Ketika berjuang ia menjual isu-isu
> > populis atas nama
> > rakyat. Dan PDI P menjadi icon sebagai partainya
> > wong cilik. Tapi ketika ia
> > berkuasa, langsung balik kanan dan menghamba ke
> > ekonomi pasar. Ia menjadi
> > Partai wong 'Licik.'
> > Makanya, tidak usah gelisah dan geram. Jejak Mega
> > dan PDIP adalah jejak
> > penghamba neo liberalisme yang anti kemandirian
> > bangsa dan mengabaikan
> > prinsip-prinsip penting kemartabatan bangsa. Bagi
> > Mega lebih menjual
> > menjual 'martabat' bangsa dari pada menjual
> > 'bartabak' ketan. jadi
> > sesungguhnya Kita tidaklah perlu risau karena rakyat
> > makin pintar dan
> > cerdas.
> >
> > =======
> > On 5/11/06, K. Prawira <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
> > >
> > > *Catatan** Membaca Berita Hari Ini (11 Mei 2006)*
> > >
> > > Hari Kamis, tanggal 11 Mei 2006, di harian Kompas,
> > terpampang dua beritayang
> > > menarik perhatian kita. Sebenarnya kedua berita
> > tersebut bukan saja
> > > menarik perhatian, tetapi juga sangat mengusik
> > rasa keadilan kita sebagai
> > > bangsa Indonesia.
> > >
> > > Berita pertama berjudul "Pengadilan Suharto
> > Dihentikan", isinya sbb: "
> > > Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (10/5)
> > malam, menyatakan
> > > pemerintah tidak akan melanjutkan perkara mantan
> > Presiden Soeharto di
> > > pengadilan, ..Keputusan itu dihasilkan setelah
> > presiden menggelar rapat
> > > konsultasi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla,
> > Ketua Mahkamah Agung Bagir
> > > Manan, Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Ketua DPR
> > Agung Laksono dan Ketua DPD
> > > Ginandjar Kartasasmita. Presiden didampingi oleh
> > Menko Polkam, Widodo AS,
> > > Mensekneg Yusril Ihza Mahendra, MenhunHAM Hamid
> > Awaluddin, Jaksa Agung
> > > Abdul Rahman Saleh, Kepala Polri Jend. Sutanto,
> > Panglima TNI MArsekal
> > > Djoko Suyanto serta Ketua BPK Anwar Nasution."
> > Selanjutnya dikatakan
> > > bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan pemberian
> > "amnesti, abolisi,
> > > deponir (membekukan perkara) atau penghentian
> > perkara." Segera timbul
> > > pertanyaan pertanyaan bagaimana bisa pemerintah
> > mengambil kebijakan
> > > tersebut dengan mengabaikan TAP MPR hasil
> > perjuangan reformasi No.
> > > XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang
> > Bersih dan bebas KKN yang
> > > memerintahkan dilakukannya proses pengadilan
> > terhadap mantan presiden
> > > Soeharto ? Keputusan ini tidak bisa diartikan
> > lain dari pada :
> > > penghapuskan hasil-hasil yang telah dicapai oleh
> > gerakan reformasiIndonesia
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
SPONSORED LINKS
| Cultural diversity | Indonesian languages | Indonesian language learn |
| Indonesian language course |
YAHOO! GROUPS LINKS
- Visit your group "ppiindia" on the web.
- To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
- Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
