Kpd Bung Ibrahim Isa & Batara Hutagalung yth,

Mulanya saya menulis tentang krisis Timor Leste dengan mencoba 
menganalisa bagaimana suatu negara baru diguncang oleh upaya 
pembentukan tentara baru secara gegabah (reckless). Ada frustrasi 
ekonomi dan diskriminasi regional dalam merekrut bekas gerilyawan 
Falintil untuk membentuk tentara baru FDTL dan polisi nasional PNTL. 
Apalagi Mendagri Rogerio Lobato yang memecat 600an prajurit eks 
gerilyawan (sepertiga dari TNI-nya Timor Leste) itu kemudian 
membentuk semacam Kopassus di dalam Polisi Nasional PNTL. 

Nah, ketika semua ini berkait dengan faksionalisme di dalam negara 
(state), maka guncanglah sang negara, bahkan hampir runtuh - 
misalnya parlemen gagal bersidang secara paripurna. Bahkan negara 
mengundang pasukan asing - betapa tragis, bukan. Bayangkan bung 
Ibrahim dan Batara yang, maaf, super nasionalis, apa nggak 
keblingsetan andaikata burung Garuda kita apabila ditumplekin dan 
mau ditata kembali oleh Kangguru? (Siapa tahu kelak Garuda nan mampu 
terbang gagah perkasa itu diperkosa pula oleh Kangguru yang cuma 
bisa lompat-lompat, he.. he?)

Nah, tiga dasawarsa Orde Baru amat sukses dalam propaganda soal 
TimTim sehingga publik Indonesia amat abai (ignorant) tentang 
TimTim. Bahkan kaum nasionalis yang seharusnya melihat TimTim 
sebagai salah satu aib nasional kita, juga tak peduli, bukan begitu 
mijnheer Batara? Bahkan para korban musibah HAM seperti kasus 1965-
66, juga lama bersikap abai terhadap TimTim. Kalau berbicara tentang 
musibah kejahatan kemanusiaan, apalah maknanya beda jumlah korban 
antara satu juta (1965-66) dan 200an ribu (TimTim). Bukankah 
kemanusiaan itu pada akhirnya adalah satu dan tunggal, bukan begitu 
bung Ibrahim yang saya hormati?

Singkat kata, karena orang abai terhadap TimTim, dan kebetulan saya 
pernah mengalami langsung di sana dan pernah kenal beberapa 
pentolannya (termasuk si Rogerio Lobato, si petualang maverick itu), 
maka saya tulis itu dengan sekadar ilustrasi sambil lalu bahwa 
krisis pasca revolusioner semacam itu tidaklah unik. Jadi upaya 
Hatta dengan "rasionalisasi" perlu disebut demi analisis komparatif 
sekadarnya, bukan, meski toh berbeda konteks dan perjalanannya.

Di sini, saya berterima kasih kepada Bung Ibrahim Isa yang 
mengingatkan akan hal relevan bahwa upaya Hatta itu juga berekor 
pada Madiun affair (yang lebih gawat dari pada Dili Berdarah pekan 
pekan lalu).

Tapi, celakanya, tanggapan tanggapan itu lalu berkepanjangan, 
bertele-tele ke hal hal yang tak relevan lagi bagi TimTim. Saya 
menulis tentang TimTim, bukan Indonesia 1940an, jadi saya punya 
legitimasi sebatas konteks TimTim (ini kaidah analisis komparatif) 
alias saya berhak untuk menolak hal hal tak relevan di luar itu.

Jadi para kritisi ini kebablasan. 

Apalagi mijnheer Batara bikin saya pusing. Fokus Batara pada 
kejahatan kemanusiaan Belanda di Indonesia 1940an patut kita hargai, 
tapi bila ini merasuk menjadi obsesi, lalu saya pusing seperti 
begini: apa nggak ada Westerling di kalangan tentara Indonesia di 
TimTim, dan Aceh? Apa Rawagede segede TimTim dan Aceh? 

Obsesi seperti itu mudah meluncurkan kita sampai sesat, tergelincir 
hingga menutup mata pada kejahatan kemanusiaan bangsa sendiri di 
masa kini (1965-66, TimTim dsb). Salah-salah, bahkan bisa terjebak 
ke dalam rasisme terhadap Belanda, bukan lagi anti kolonialisme. 
Saya yakin bukan itu maksud mijnheer Batara, pasti bung Ibrahim Isa 
pun tak mau demikian.

Soal nasionalisme yang melupakan kejahatan bangsa sendiri 
mengingatkan saya pada sebuah seminar PPI di Hamburg atau Dusseldorf 
tahun 1980an. PPI yang nakal itu memasang potret Soekarno, yang 
kontan membuat para pejabat KBRI Bon marah marah lantas mendatangi 
organisator seminar. "Lho, mana fotonya Pak Harto, kan dia presiden 
kita, bukan Soekarno kan!" Sang organisator menjawab dengan tangkas, 
sambil menunjuk kepada foto Soekarno: "Itu presiden kita. Dia, 
Soekarno, itu presiden. Kalau Soeharto itu raja namanya". Si pejabat 
KBRI diam dan kesal. Hebat sang organisator seminar PPI itu. Salut. 
Dan organisator itu namanya Batara Hutagalung.

Lalu tahun 1987 sebuah televisi Jerman mengundang seorang mahasiswa 
Indonesia untuk tampil secara kritis terhadap Orde baru dengan 
menggelar acara debat dengan pejabat KBRI Bonn. Betapa kaget saya, 
kok mahasiswa yang muncul di TV itu Pipit dari Berlin yang paspornya 
akhirnya ditarik KBRI gara gara acara TV itu. Kok yang datang bukan 
mahasiswa Hamburg yang justru diundang oleh TV Jerman tsb. Mahasiswa 
Hamburg itu namanya: Batara Hutagalung.       

Ada satu lagi kritik Bung Ibrahim Isa, tentang impunitas. Tapi ini 
saya tangguhkan, saya tanggapi lain kali, karena duduk persoalannya 
berbeda.

Jadi, untuk sementara sekian sazha dulu. Sekali lagi terima kasih 
dan penghargaan saya kepada Bung Ibrahim Isa dan Batara Hutagalung 
(maaf saya nggak punya obat anti-obsesi, he, he, bercanda.. bung)) 

Wassalam hormat,
Tossi AS




--- In [email protected], Batara Hutagalung <[EMAIL PROTECTED]> 
wrote:
>
> Sehubungan dengan kutipan fakta-fakta sejarah yang ditulis oleh 
teman lama saya Tossi Abu Prajitno, saya sampaikan beberapa catatan 
terutama mengenai BKR/TKR dan Re-Ra, yang antara lain saya peroleh 
dari almarhum ayah saya, Letkol TNI (Purn.) dr. W. Hutagalung 
(10.03.1910 - 29.04.2002). Jabatan beliau terakhir pada Januari 
1950, ketika mengundurkan diri dari TNI adalah Kepala Staf "Q" TNI 
("Kwartiermeestergeneraal Staf "Q"). Beliau adalah salah satu wakil 
Kementerian Pertahanan RI dalam Panitia Reorganisasi dan 
Rasionalisasi (Re-Ra) TNI tahun 1948.
>   Mengenai masuknya tentara Belanda kembali ke Indonesia, saya 
kutip a.l. dari J.A. de Moor, "Westerlings Oorlog", Willy 
Meelhuijsen, "Revolutie in Soerabaja. 17 Agustus - 1 December 1945", 
Laurens van der Post, "The Admiral's Bab" dan beberapa sumber lain.
>   Semoga catatan ini bermanfaat dalam diskusi ini.
>   Salam hangat,
>   Batara R. Hutagalung
>   -----------------------------------------------------------------
---
>   > 1) Kutipan sebagian dari tulisan tsb:
> >
> > "Di Indonesia tahun 1950an juga terjadi krisis menyusul rencana 
Wakil 
> > Presiden Mohammad
> > Hatta untuk merasionalisasi BKR, tentara pejuang kemerdekaan 
Indonesia."
> >
> 
> 
> Catatan Batara Hutagalung:
>   Pada 22 Agustus 1945, dibentuk suatu badan yang dinamakan Badan 
Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP), dan di dalam tubuh BPKKP 
dibentuk organisasi yang dipersenjatai, yang dinamakan Badan 
Keamanan Rakyat (BKR). Memang sesuatu yang unik, yaitu organisasi 
bersenjata berada di dalam tubuh suatu organisasi sosial. Hal ini 
dilakukan untuk menghindari konflik dengan Tentara Sekutu yang akan 
melucuti tentara Jepang, bahwa Republik Indonesia yang baru 
diproklamasikan, telah membentuk Angkatan Bersenjata.
>   Pada 5 Oktober 1945, Presiden Sukarno mengumumkan berdirinya TKR 
(Tentara Keamanan Rakyat) sebagai kelanjutan dari BKR. Nama Tentara 
Keamanan Rakyat tanggal 7 Januari 1946 berubah menjadi Tentara 
Keselamatan Rakyat, kemudian tanggal 26 Januari 1946 diganti lagi 
menjadi TRI (Tentara Rakyat Indonesia) dan akhirnya tanggal 3 Juli 
1947 menjadi TNI -Tentara Nasional Indonesia. Setelah "penyerahan 
kedaulatan" (soevereniteitsoverdracht) dari Pemerintah Belanda 
kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) di Palais op de 
Dam, Amsterdam pada 27 Desember 1949, TNI yang menjadi inti tentara 
RIS dinamakan Angkatan Perang RIS (APRIS), di mana mantan tentara 
KNIL diterima ke dalamnya. Setelah RIS dibubarkan pada 16 Agustus 
1950, maka APRIS berubah menjadi TNI kembali. Di masa Orde Baru, TNI 
menjadi ABRI, dan setelah Suharto lengser, maka ABRI berubah lagi 
menjadi TNI. Entah sampai kapan …
>   Selain dibentuk BKR/TKR, juga berbagai kelompok pemuda dan 
elemen masyarakat membentuk laskar, barisan dan mempersenjatai diri 
dengan senjata hasil rampasan dari tentara Jepang. Dalam perebutan 
senjata di Surabaya dan sekitarnya tercatat korban di pihak Jepang: 
240 tewas terbunuh, 18 orang hilang dan 36 orang luka-luka. Korban 
di pihak Indonesia juga sangat besar, beberapa sumber menyebutkan, 
diperkirakan sekitar 500 orang Indonesia tewas dalam perebutan 
senjata di Surabaya dan sekitarnya. Namun hasilnya, seluruh 
persenjataan yang dimiliki tentara Jepang jatuh ke tangan rakyat 
Indonesia di Surabaya dan sekitarnya.
>   Pada bulan Oktober 1945 di Surabaya dan sekitarnya, selain 
BKR/TKR yang menjadi cikalbakal TNI, juga tercatat sekitar 60 
pasukan dan laskar yang didirikan oleh para pemuda atau karyawan 
berbagai profesi, seperti Pasukan Pelajar (TRIP), Pasukan BKR Kereta 
Api, Pasukan BKR Pekerjaan Umum, Pasukan Buruh Laut, Barisan 
Hizbullah, Lasykar Minyak, Pasukan Jarot Subiantoro, Pasukan Magenda 
Bondowoso, bahkan ada juga Pasukan Narapidana Kalisosok (penjara di 
Surabaya), dll. Kelompok pemuda yang berasal dari suku tertentu 
membentuk pasukan sendiri, seperti Pasukan KRIS (Kebaktian Rakyat 
Indonesia Sulawesi), Pasukan Pemuda Kalimantan, Pemuda Ponorogo, dan 
juga ada Pasukan Sriwijaya, yang sebagian terbesar terdiri dari 
pemuda mantan Gyugun (sebutan Heiho di Sumatera) dari Batak dan ada 
juga yang dari Aceh. Pasukan Sriwijaya ini telah mempunyai 
pengalaman bertempur melawan tentara Sekutu di Morotai, Halmahera 
Utara, dan setelah Perang Dunia II selesai, dalam perjalanan pulang 
ke
>  Sumatera Utara mereka "terdampar" di Surabaya.
>   Mereka yang memiliki anak buah, menentukan pangkatnya sendiri; 
bahkan tidak tanggung-tanggung, banyak yang mengangkat dirinya 
langsung menjadi Mayor Jenderal atau Laksamana. Pengangkatan 
seseorang untuk menjadi perwira, tidak memerlukan prosedur panjang 
lebar, dan kadang-kadang hanya dalam hitungan menit, seseorang dapat 
menjadi perwira, dan bahkan 10 menit kemudian langsung naik pangkat.
>   Untuk mendapat gambaran mengenai pengangkatan perwira dan 
kepangkatan di tahun 1945, ada beberapa ceritera yang menarik, 
antara lain dari Ruslan Abdulgani, Kol. TNI (Purn.) Alex Evert 
Kawilarang dan Letkol TNI (Purn) dr. W. Hutagalung. 
>   Ruslan Abdulgani menuturkan, setelah selesai pertempuran dahsyat 
tanggal 28 – 30 Oktober 1945 di Surabaya, sebagai hasil perundingan 
Presiden Sukarno dengan Mayor Jenderal Hawthorn, disepakati untuk  
membentuk suatu joint committee (komisi bersama) yang terdiri dari 
wakil-wakil tentara Republik dan tentara Sekutu. Ruslan Abdulgani 
ditunjuk sebagai salah seorang yang mewakili Republik di badan 
tersebut. Karena counterpartnya adalah seorang Kapten, Ruslan 
Abdulgani menuturkan bagaimana "lahirnya" seorang Kapten di pihak RI 
(hal ini disampaikan dalam seminar internasional yang 
diselenggarakan oleh Komite Pembela Hak Asasi Rakyat Surabaya Korban 
Pemboman November '45 di LEMHANNAS RI, dengan judul "The Battle of 
Surabaya November 1945. Back Ground and Consequences"): 
>   "… Akhirnya, sebelum pulang diadakan satu pembicaraan dan satu 
persetujuan, bahwa sekarang ada truce agreement dan bahwa di dalam 
truce agreement itu akan diadakan satu joint committee dan di dalam 
joint committee dari Inggris adalah Brigadir Jenderal Mallaby, 
Kolonel Pugh, Mayor Hudson, Kapten Shaw, Wing Commander Groom. Dari 
pihak Indonesia adalah Residen Sudirman, Dul Arnowo, Atmaji, 
Muhamad, Sungkono, Suyono, Kusnandar, Ruslan Abdulgani, Kundan.  
Saya sekretaris, sana Kapten Shaw. Kapten, sekretaris juga. Des Alwi 
sama lain lain itu masuk: 
>   "Eh, Cak (panggilan khas etnis Madura – pen.), kamu itu 
berunding dengan siapa?", 
>   "Itu Kapten Shaw", 
>   "Lha  pangkatmu opo?", (pangkatmu apa?)
>   "Ndak duwé opo-opo", (Nggak punya apa-apa)
>   "Ayo jadi Kapten. Because Shaw is a Captain, I should also be a 
Captain. Terus lapor nanggoné Mustopo." [karena Shaw adalah Kapten, 
saya harus jadi Kapten juga. Terus melapor ke tempat Mustopo (drg. 
Musotpo, waktu itu berpangkat Mayor Jenderal, setelah Re-Ra turun 
menjadi Kolonel – pen.)]
>   "Mus!", 
>   "Opo!", (apa)
>   "Ruslan dadékno kapten!", (Ruslan kamu jadikan kapten!)
>   "Kenopo!", (mengapa)
>   "Ngadepi Kapten!", (menghadapi kapten!)
>   "Dadékno kono!" (jadikan sana!)
>   Terus pergi ke Sungkono (Mayor Jenderal, setelah Re-Ra turun 
menjadi Kolonel. Kemudian menjadi Panglima Divisi Jawa Timur 
menggantikan Mayor Jenderal Jono Sewoyo –pen.) saya dapat pakaian 
dengan bintang tiga. Baru saya ngerti kalau kapten itu bintang tiga. 
>   Terus dibisiki: "Cak, engko né ono letnan, kon ojo ngéné 
(maksudnya hormat-red), letnané kudu ngéné", [Cak, nanti kalau ada 
letnan, kamu jangan gini (beri hormat- pen.), letnannya yang harus 
begini]
>   "Oh, ya" 
>   "Itu nék kolonel kon sing ngéné", (itu kalau kolonel, kamu yang 
harus gini)
>   "Nék podo kapten?", (kalau sama-sama kapten?)
>   "Menengo waé!" (Ya diam saja!)
>   Maafkan saudara, a Captain is born. (seorang kapten telah lahir)
>    
>   Demikian tutur Ruslan Abdulgani. 
>   Ceritera lain yang juga "unik" mengenai kepangkatan disampaikan 
oleh Alex Evert Kawilarang, yang sebagai orang sipil 
langsung "mendapat" pangkat kapten, dan 10 menit kemudian naik 
pangkat menjadi mayor. Pada bulan November 1945, Kawilarang dan 
Akhmad Yunus Mokoginta serta Kusno Utomo telah bertugas di 
lingkungan ketentaraan, namun belum mempunyai pangkat. Pada suatu 
hari, ketika mereka menghadap Mayor Jenderal Didi Kartasasmita, 
mereka dibawa ke Menteri Pertahanan Mr. Amir Syarifuddin Harahap. 
Dalam Otobiografinya Kawilarang menuturkan (lihat: Alex Evert 
Kawilarang, Untuk Sang Merah Putih, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 
1988, hlm. 56 – 58):
>   … "Sudah waktunya you dapat pangkat, Kapten," kata Jenderal Didi 
tiba-tiba.
>   Lalu beliau mengetuk pintu kamar kerja Menteri Amir Syarifuddin 
dan membukanya.
>   "Minister," kata Jenderal Didi memulai pembicaraan. Seperti 
biasa, percakapan dilakukan dalam bahasa Belanda. "Vindt U goed dat 
ik hem Kapitein maak? Hij heeft nog geen rang." (Apakah Anda setuju 
saya jadikan dia Kapten? Ia belum mempunyai pangkat.)
>   "O zeker, zeker," (O, tentu saja, tentu saja) kata Menteri Amir. 
Beliau cuma manggut-manggut saja. Tak sedikit pun mengangkatkan 
dagunya. Apalagi melihat kepada sayapun, tidak.
>   "Wel gefeliciteerd!" (Selamat!) katanya. Lalu meneruskan dengan 
tugasnya: membaca apa yang dipegangnya, sehelai kertas, entah apa 
isinya.
>   "Panggil Mokoginta dan Kusno Utomo," kata Jenderal Didi 
kemudian, di luar kamar kerja Menteri.
>   Saya pergi, menyeberangi jalan dan menyampaikan panggilan 
Jenderal Didi. Mokoginta dan Kusno Utomo kelihatan kaget.
>   "Apakah Pak Didi masih marah?" tanya salah seorang di antara 
mereka.
>   "Tidak," jawab saya. "Saya rasa, kalian akan diberi pangkat."
>   Ternyata memang benar begitu. Pak Didi mengantarkan mereka ke 
kamar Menteri dan masuk.
>   "Minister, vindt U goed dat ik hen beiden Kapitein maak?" (Bapak 
Menteri, apakah Anda setuju saya jadikan mereka berdua Kapten?)
>   Menteri menjawab lagi, "Zeker-zeker, wel gefeliciteerd." (Tentu, 
tentu, selamat).
>   Mereka lalu keluar dari kamar kerja Menteri. Lalu Jenderal Didi 
berkata, "Dulu, kalian bertiga satu kelas di KMA (KMA = Koninklijke 
Militaire Academie -Akademi Militer Kerajaan).atau di CORO (CORO = 
Corps Opleiding Reserve Officieren (Korps Pendidikan Perwira 
Cadangan)?"
>   "Bukan," jawab Mokoginta dan Kusno Utomo hampir 
berbarengan. "Kusno di CORO, Mokoginta di KMA. Dan Kawilarang satu 
kelas lebih tinggi di KMA."
>   "Kalau begitu, panggil lagi Kawilarang!" kata Jenderal Didi.
>   Saya, yang sudah tidak di gedung itu, dipanggilnya lagi.
>   Waktu sudah ada di depan Jenderal Didi, saya harus mendengarkan 
Jenderal itu berkata, "Jij was een klas hoger. Je wordt majoor. Kom 
mee naar de Menteri!" (Kamu dulu satu kelas lebih tinggi. Kamu jadi 
Mayor. Mari ikut saya ke Menteri).
>   Maka saya dibawa lagi ke kamar kerja Menteri Amir. Jenderal Didi 
mengetuk pintu kamar kerja Menteri dan kami masuk.
>   "Minister, hij was een klas hoger. Vindt U goed dat ik hem 
majoor maak?" (Bapak Menteri, dia ini dulu satu kelas lebih tinggi. 
Apakah Anda setuju saya jadikan dia mayor?).
>   Menteri Amir menjawab:"Zeker, zeker. Wel gefeliciteerd!" (Tentu, 
tentu. Selamat!).
>   Sesudah sepuluh menit berpangkat kapten, saya "dipromosikan" 
atau diubah pangkat saya menjadi mayor. Memang begitulah di zaman 
revolusi …
>    
>   Demikian penuturan Kawilarang.
>   Di Surabaya para tokoh masyarakat dan kaum intelektual Indonesia 
ikut berperan dalam pembentukan BKR pada bulan September 1945. Salah 
satunya adalah dr. Wiliater Hutagalung, yang langsung diberi pangkat 
Kolonel (setelah Re-Ra, turun menjadi Letkol). Kol. Hutagalung 
ditugaskan membentuk BKR/TKR di Gresik, Jombang, Mojokerto dan 
Sidoarjo. BKR/TKR ini menjadi cikalbakal Divisi Brawijaya. Karena 
seorang Kolonel harus mempunyai ajudan, maka diangkatlah seorang 
pemuda berusia 17 tahun bernama Wijoyo Suyono menjadi ajudannya, 
dengan pangkat Kapten. Sang ajudan tersebut di kemudian hari menjadi 
Jenderal bintang empat, sedangkan Hutagalung sendiri pada Januari 
1950, ketika menjabat sebagai Kepala Staf "Q" 
(Kwartiermeestergeneraal Staf "Q"), mengundurkan diri dari TNI 
sebagai protes atas pembentukan RIS dan diterimanya ex KNIL ke tubuh 
TNI.
>   Rivalitas antara mantan perwira KNIL dan mantan perwira Peta, 
telah terlihat sejak awal pembentukan TKR, terutama dalam pemilihan 
komandan dan pimpinan. Walaupun jumlah keseluruhan mantan perwira 
KNIL jauh di bawah mantan perwira Peta, namun dalam jabatan 
pimpinan, jumlah mantan tentara KNIL yang kemudian menjadi pimpinan 
di tubuh TNI cukup menonjol. Tanggal 12 November 1945 di Yogyakarta, 
diadakan rapat pimpinan tertinggi militer, yang dihadiri oleh hampir 
seluruh komandan Divisi, kecuali pimpinan militer dari Jawa Timur, 
yang sedang bertempur melawan tentara Inggris. Secara demokratis –
yang pertama dan terakhir- diadakan pemilihan Panglima Besar 
Angkatan Perang. Kolonel Sudirman, Komandan Divisi V (Kedu-Banyumas, 
mantan Daidancho (komandan batalyon) Peta di Kroya, menang suara 
tipis atas Urip Sumoharjo, pensiunan Mayor KNIL. Dengan demikian 
Sudirman menjadi Panglima Besar Angkatan Perang RI yang pertama. 
Sudirman, waktu itu berumur 30 tahun dan pangkatnya menjadi Letnan
>  Jenderal, sedangkan Urip Sumoharjo diangkat menjadi Kepala Staf 
dengan pangkat Mayor Jenderal.
>   Setelah perundingan Renville (delegasi Belanda dipimpin oleh 
Kolonel KNIL Raden Abdulkadir Wijoyoatmojo) dan krisis di kabinet 
Mr. Amir Syarifuddin Harahap, pada 29 Januari 1948 Wakil Presiden 
Hatta dilantik sebagai Perdana Menteri, menggantikan Amir 
Syarifuddin. Hatta juga merangkap sebagai Menteri Pertahanan. Hatta 
melaksanakan Re-Ra (Rasionalisasi dan Reorganisasi) di kekuatan 
bersenjata RI, yang telah dirancang di masa kabinet Amir 
Syarifuddin. 
>   Pada waktu itu di wilayah kekuasaan Republik Indonesia yang de 
facto diakui oleh Belanda, yaitu Sumatera dan Jawa, terdapat banyak 
laskar rakyat/pemuda dan berbagai barisan serta kelompok bersenjata 
yang tidak terorganisir dengan baik, dan bahkan liar. Juga banyak 
kelompok bersenjata tujuannya hanya merampok dan membunuh penduduk 
desa. Banyak pasukan yang hanya memiliki sedikit senjata. 
Diperkirakan, pada waktu itu terdapat sekitar 500.000 orang yang 
tergabung dalam berbagai kekuatan/kelompok bersenjata, termasuk TNI, 
sedangkan jumlah persenjataan yang dimiliki, diperkirakan tidak 
mencapai 100.000 pucuk, itupun semuanya yang ditinggalkan atau 
direbut dari tentara Jepang.
>   Kol. dr. W. Hutagalung ditunjuk sebagai salah satu wakil dari 
kementerian pertahanan untuk duduk di panitia Re-Ra.
>   Tujuan utama Re-Ra sebenarnya adalah:
>     
>    Melebur seluruh laskar dan kelompok bersenjata ke dalam TNI, 
sehingga semua kekuatan bersenjata Republik Indonesia berada di 
bawah satu komando, yaitu TNI.  
>    Menyusun struktur dan hirarki di tubuh TNI setelah peleburan 
semua kelompok bersenjata ke dalam TNI.  
>    Menyesuaikan kepangkatan dengan jabatan, sehingga semua pangkat 
turun paling sedikit satu tingkat, dan bahkan ada yang turun sampai 
tiga tingkat.  
>    Ratio senjata-prajurit ditetapkan 1 berbanding 4, artinya satu 
senjata untuk 4 prajurit.  
>    Menyusun struktur komando dan wilayah pertahanan (Wehrkreise) 
di Jawa dan Sumatera, dalam bentuk dan susunan yang efektif, karena 
sudah diperkirakan, Belanda akan segera melancarkan agresi militer 
kedua, yang terbukti dilancarkan oleh Belanda pada 19 Desember 
1948.  
>    Mereka yang tidak dapat ditampung di TNI, harus kembali menjadi 
warga sipil.
>    
>   Namun, dalam pelaksanaannya banyak kalangan yang tidak puas dan 
menuduh Hatta menggunakan kesempatan untuk menyingkirkan perwira-
perwira yang berafiliasi kepada lawan-lawan politiknya. Konflik 
internal di kalangan Republik –baik politik maupun militer- yang 
telah berlangsung sejak tahun 1945, mencapai puncaknya pada 
September 1948, yang kemudian dikenal sebagai "Peristiwa Madiun" 
(Madiun Affairs), dan waktu itu tidak disebut sebagai "Pemberontakan 
PKI." "Perang Dingin" antara kubu kapitalis dipimpin oleh Amerika 
Serikat dengan kubu komunis dipimpin oleh Uni sovyet telah dimulai 
sejak pertengahan tahun 1947, dan perebutan pengaruh dan kekuasaan 
kedua kubu tersebut juga terjadi di Indonesia. Kelompok kiri di 
Indonesia yang berafiliasi ke Moskow, dihancurkan oleh kelompok 
nasionalis dan kelompok kanan lain yang didukung oleh Amerika 
Serikat. Di masa Orde baru, "Peristiwa Madiun" disebut 
sebagai "Pemberontakan PKI."
>   Pelaksanaan Re-Ra sempat terhalang selama agresi militer Belanda 
antara 19 Desember 1948 – Agustus 1949. Setelah Jenderal Sudirman 
meninggal pada 29 Januari 1950, TNI, yang sebelum Re-Ra memiliki 
sekitar 60-an perwira tinggi dengan pangkat Jenderal/Laksamana AL, 
tidak memiliki seorangpun perwira dengan pangkat Jenderal/Laksamana. 
Pangkat tertinggi adalah Kolonel. Kepala Staf AP Kolonel T.B. 
Simatupang. Kepala Staf AD Kolonel A.H. Nasution. Para panglima 
Divisi juga berpangkat Kolonel.
>   Pada waktu itu, TNI mengikuti sistim kepangkatan Belanda, yang 
tidak mengenal pangkat brigadir jenderal. Setelah TNI mengadopsi 
sistim kepangkatan Inggris, baru ada pangkat brigadir jenderal.
>    
>   Yang disebut sebagai "Peristiwa 17 Oktober 1952", bukanlah 
kudeta terhadap pemerintahan Sukarno, melainkan ketidak senangan 
pimpinan TNI terhadap intervensi yang kuat dari politisi, terutama 
dari parlemen peninggalan dari Republik Indonesia Serikat (RIS), 
yang masih dikuasai oleh wakil-wakil dari 14 negara bagian bentukan 
van Mook. TNI menuntut pembubaran parlemen yang dinilai ingin 
memecahbelah TNI, dan mengembalikan kekuasaan mantan perwira KNIL 
yang telah diterima TNI, sebagai hasil keputusan Konferensi Meja 
Bundar (KMB). Beberapa mantan tentara KNIL yang hingga akhir tahun 
1949 masih bertempur di pihak Belanda melawan Republik Indonesia dan 
TNI, di tahun 70-an telah menjadi perwira tinggi TNI.
>   -----------------------------------------------------------------
--------
>    > 2) Kutipan sebagian dari tulisan tsb:
> >
> > "Sama seperti rakyat Indonesia traumatik dengan kedatangan 
tentara 
> > Belanda tahun 47, . . "
> >
> 
> 
> Catatan Batara R. Hutagalung:
>   Tahun 1942 jumlah tentara Belanda –termasuk pribumi yang menjadi 
serdadu KNIL seperti Raden Abdul Kadir Wijoyoatmojo- yang berhasil 
melarikan diri ke Australia hanya sekitar 1000 orang. Mereka 
kemudian dapat merekrut orang dari Suriname dan Curacao untuk 
menjadi tentara, sehingga saat Jepang menyerah pada bulan Agustus 
1945, jumlah tentara Belanda yang berada di Australia sudah mencapai 
sekitar 5000 orang.
>   Tanggal 27 Agustus 1945, Letnan C.A.M. Brondgeest dari Angkatan 
Laut Kerajaan Belanda memimpin 11 orang yang diterjunkan di 
Pangkalanbrandan, Sumatera Utara. Brondgeest ditugaskan untuk 
mengkoordinasi pemulihan tawanan serta interniran Sekutu yang berada 
di Sumatera Utara. Pada 6 September 1945 Brondgeest mulai merekrut 
semua orang mantan tentara KNIL yang berada di kota Medan dan 
sekitarnya. Dalam waktu singkat dia dapat mengumpulkan ratusan orang 
dan untuk mengelabui pihak Republik Indonesia, mereka direkrut 
menjadi polisi yang membantu Brondgeest.
>   Pada 1 September 1945, van Mook bersama van der Plas menemui 
Mountbatten di Kandy, Ceylon (Sri Lanka), untuk menindak-lanjuti 
hasil perundingan CAA (Civil Affairs Agreement) 24 Agustus 1945 di 
Chequers dekat London, antara Belanda dan Inggris, serta 
tindaklanjut hasil keputusan konferensi Yalta dan Deklarasi Potsdam. 
Nampaknya, misi van Mook dan van der Plas berhasil, karena setelah 
pertemuan tersebut, Mountbatten mengeluarkan perintah tertanggal 2 
September 1945 kepada pada komandan Divisi, termasuk komandan Divisi 
5, dengan kalimat yang kemudian berakibat fatal bagi rakyat 
Indonesia, terutama di Surabaya:
>   Headquarters, S.E.Asia Command
>   2 Sept. 1945.
>   From   : Supreme Commander S.E.Asia
>   To        : G.O.C. Imperial Forces.
>   Re. Directive ASD4743S.
>               You are instructed to proceed with all speed to the 
island of Java in the East Indies to accept the surrender of 
Japanese Imperial Forces on that island, and to release Allied 
prisoners of war and civilian internees.
>               In keeping with the provisions of the Yalta 
Conference you will re-establish civilians rule and return the 
colony to the Dutch Administration, when it is in a position to 
maintain services.
>               The main landing will be by the British Indian Army 
5th Division, who have shown themselves to be most reliable since 
the battle of El Alamein.
>               Intelligence reports indicate that the landing 
should be at Surabaya, a location which affords a deep anchorage and 
repair facilities.
>               As you are no doubt aware, the local natives have 
declared a Republic, but we are bound to maintain the status quo 
which existed before the Japanese Invasion.
>         I wish you God speed and a sucessful campaign.
>   (signed)
>   Mountbatten
>   Vice Admiral.
>   Supreme Commander S.E.Asia.
>   Pada 14 September 1945, Letnan II (Cadangan) Raymond Paul Pierre 
Westerling dengan pesawat udara mendarat di Medan memimpin rombongan 
dengan nama sandi Status Blue, yang terdiri dari Sersan B. de Leeuw, 
Sersan J. Quinten, Liaison Officer Inggris Kapten Turkhaud dan 
Prajurit Sariwating asal Ambon. Westerling membawa seragam dan 
persenjataan untuk 175 orang. Mereka diperbantukan kepada Brondgeest.
>   Westerling, yang dijuluki "si Turki" karena lahir di Istambul, 
Turki, pada 31 Agustus 1919 adalah anak kedua dari Paul Westerling 
dan Sophia Moutzou, yang berasal dari Yunani. Dia masuk dinas 
militer pada 26 Agustus 1941 di Kanada. Pada 27 Desember 1941 dia 
tiba di Inggris dan bertugas di Brigade Prinses Irene di 
Wolferhampton, dekat Birmingham. Westerling termasuk 48 orang 
Belanda sebagai angkatan pertama yang memperoleh latihan khusus di 
Commando Basic Training Centre di Achnacarry, di Pantai Skotlandia 
yang tandus, dingin dan tak berpenghuni. 
>   Tanggal 25 Juni 1945 dia masuk ke dinas KNIL dengan pangkat 
(reserve) tweede luitenant (Letnan II Cadangan) dan ditugaskan di 
Sri Lanka pada Anglo-Dutch Country Section yang di kalangan Belanda 
disebut Korps Insulinde (KI). 
>   Sejak kedatangannya di Indonesia pada bulan Desember 1945, 
Kapten KNIL W.J. Schneepens mengembangkan gagasan untuk membentuk 
suatu "speciaale troepen" (pasukan khusus) dalam KNIL (Ayahnya, 
Lekol W.B.J.A. Scheepens adalah perwira Korps Marechaussee –marsose- 
yang bertugas di  Aceh, dan tewas tahun 1913 akibat tusukan 
rencong). Gagasan ini kemudian mendapat persetujuan pimpinannya. 
Pada 15 Juni 1946 dia mendirikan pusat pelatihan yang dinamakan 
Depot Speciale Troepen – DST (Depot Pasukan Khusus) yang ditempatkan 
langsung di bawah Directoraat Centrale Opleidingen - DCO (Direktorat 
Pusat Pelatihan) yang dipimpin oleh Mayor Jenderal KNIL E. Engles. 
Direktorat ini baru dibentuk setelah Perang Dunia II untuk menangani 
pelatihan pasukan yang akan dibentuk di India Belanda. Kamp dan 
pelatihan DST pertama ditempatkan di Polonia, Jakarta Timur. 
>   Pada 20 Juli 1946, Westerling diangkat menjadi Komandan pasukan 
khusus ini. Awalnya, penunjukkan Westerling memimpin DST ini hanya 
untuk sementara sampai diperoleh komandan yang lebih tepat, dan 
pangkatnya pun tidak dinaikkan, tetap Letnan II (Cadangan). Namun 
dia berhasil meningkatkan mutu pasukan menjelang penugasan ke 
Sulawesi Selatan, dan setelah "berhasil" menumpas perlawanan rakyat 
pendukung Republik di Sulawesi Selatan, dia dianggap sebagai 
pahlawan namanya membumbung tinggi dan pangkatnya naik menjadi 
kapten.
>   Salah satu butir perjanjian CAA adalah, tentara Inggris –dibantu 
oleh 2 Divisi tentara Australia- "membersihkan" kekuatan bersenjata 
pendukung Republik Indonesia, dan wilayah yang telah "dibersihkan", 
diserahkan kepada NICA (Netherlands-Indies Civil Administration), 
yang tak lain adalah KNIL.
>   Sejak September 1945, secara diam-diam pasukan-pasukan Belanda 
masuk ke Indonesia, sebagian dengan kedok NICA dan petugas RAPWI 
(Recovery of Allied Prisoners of War and Internees - Pemulihan 
Tahanan Perang dan Interniran Sekutu).
>   3 Divisi tentara Inggris di bawah Letnan Jenderal Philip 
Christison "membersihkan" kekuatan bersenjata RI di Jawa dan 
Sumatera, dan 2 Divisi tentara Australia di bawah Letnan Jenderal 
Leslie "Ming the Merciless" Morshead, membersihkan pendukung 
bersenjata RI di wilayah Indonesia timur.
>   Ternyata Jenderal "Ming the Merciless" (Ming – tokoh kejam dalam 
fiksi "Flash Gordon- yang Tak Kenal Ampun) bekerja lebih cepat dari 
Christison, dan awal Juli 1946, berhasil "membersihkan" kekuatan 
bersenjata pendukung RI di wilayah Indonesia timur, dan pada 13 Juli 
1946, secara resmi seluruh wilayah Indonesia timur "diserahkan" 
kepada NICA. Pada 15 Juli 1946, van Mook menggelar Konferensi 
Malino, dekat Makassar, untuk meletekkan dasar pembentukan Negara 
Indonesia Timur.
>   Pada 3 Maret 1946, 60 orang serdadu Belanda tiba di Indonesia 
dan langsung dibawa ke Bandung, di mana mereka memperoleh pelatihan 
dari mantan perwira Belanda mantan anggota Korps Insulinde. Setelah 
itu, realisasi untuk pembentukan pasukan parasutis berjalan dengan 
cepat. Pada 12 Maret 1946, Letnan KNIL Jhr. M.W.C. de Jonge, Letnan 
KNIL Sisselaar dan Letnan KNIL A.L. Cox (dari Angkatan Udara) 
ditugaskan ke Eropa untuk melakukan penelitian serta meminta bantuan 
dari unit parasutis Inggris dan melakukan segala sesuatu yang 
memungkinkan pelatihan parasutis di Hindia Belanda.
>   Pada 13 Maret 1946, Letnan de Koning dan Letnan van Beek, dua 
perwira Belanda yang pernah bertugas di Korps Insulinde, dipanggil 
dari Sri Lanka ke Jakarta untuk menjadi pelatih calon pasukan para. 
Pada 15 Maret 1946 secara resmi School voor Opleiding van 
Parachutisten – SOP (Sekolah Pelatihan Parasutis) didirikan dan 
Kapten C. Sisselaar menjadi komandan pertamanya. Pasukan jebolan SOP 
inilah yang kemudian digunakan dalam agresi militer Belanda kedua 
pada 19 Desember 1948 untuk menduduki Yogyakarta, Ibukota Republik 
Indonesia waktu itu.
>   Agar supaya tidak dapat diketahui oleh pihak Republik, kamp 
pelatihan dipilih sangat jauh, yaitu di Papua Barat. Semula dipilih 
Biak, di mana terdapat bekas pangkalan udara tentara Amerika yang 
masih utuh. Kemudian pada bulan April tempat pelatihan dipindahkan 
ke Hollandia, juga di Papua Barat, yang arealnya dinilai lebih tepat 
untuk dijadikan kamp pelatihan.
>   Yang dapat diterima menjadi anggota pasukan para tidak boleh 
melebihi tinggi 1,85 m dan berat badan tidak lebih dari 86 kg. 
Selain tentara yang berasal dari Belanda, orang Eropa dan Indo-Eropa 
juga pribumi yang menjadi tentara KNIL ikut dilatih di sini. Mereka 
berasal dari suku Jawa, Sunda, Ambon, Menado, Timor, Melayu, Toraja, 
Aceh dan beberapa orang Cina. Pelatihan yang dimulai sejak bulan 
April 1946 sangat keras, sehingga banyak yang tidak lulus pelatihan 
tersebut. Sekitar 40% pribumi, 20% orang Eropa dan 15% orang Indo-
Eropa dinyatakan tidak lulus menjalani pelatihan.
>   Pada 1 Mei 1947 telah terbentuk Pasukan Para I (1e para-
compagnie) yang beranggota 240 orang di bawah pimpinan C. Sisselaar, 
yang pangkatnya naik menjadi Kapten. Pada 1 Juni 1947, pasukan para 
tersebut dibawa ke lapangan udara militer Belanda, Andir (sekarang 
bandara Hussein Sastranegara), di Bandung. Dengan demikian pasukan 
ini berada tidak jauh dari kamp pelatihan tentara KNIL di Cimahi. 
>   Spoor, yang lahir di Amsterdam pada 12 Januari 1902 mencatat 
karir yang sangat pesat. Tahun 1945 dia berpangkat Kolonel, dan 
kemudian tahun 1946 dia menggantikan Letnan Jenderal van Oyen 
menjadi Panglima Tertinggi Tentara Belanda di Indonesia.
>   Akhir November 1946, seluruh pasukan 15th British Army Corps, 
yang merupakan tentara Sekutu, ditarik dari Indonesia, dan secara 
resmi, posisinya diambil alih oleh KNIL (Koninklijke Nederlands 
Indische Leger - AD Kerajaan India-Belanda) dan KL (Koninklijke 
Landmacht - Angkatan Darat Kerajaan). Hampir seluruh persenjataan 
tentara sekutu, terutama senjata beratnya, "diwariskan" kepada KNIL 
dan KL, yang pada saat itu telah berbekuatan sekitar 80.000 personal.
>   Kekejaman tentara Belanda pada waktu itu telah diketahui oleh 
pihak sekutu, sebagaimana digambarkan oleh Gilbert MacKereth, The 
British Minister in Indonesia. Di akhir masa tugasnya di Indonesia 
dia membuat laporan kepada Pemerinrah Inggris, di mana dia 
memberikan catatan, bahwa keganasan perilaku Belanda dan para 
serdadunya terhadap rakyat Indonesia  telah membuat syok serdadu 
Inggris. Mengenai laporan Mackereth, van der Post menulis (lihat: 
Laurens van der Post, "The Admiral's Baby", hlm. 173):
>   "… Gilberth MacKereth, in his own report to the Secretary of 
State at the end of his mission, was to remark how the brutal 
behaviour of the Dutch and their soldiery towards the Indonesians 
had schocked the ordinary British soldiers."
>    
>   Dengan demikian, tentara Belanda masuk kembali ke Indonesia 
bukan tahun 1947, melainkan sudah mulai 27 Agustus 1945. Selain itu, 
setelah Jepang menyatakan menyerah pada 15 Agustus 1945, ribuan 
tentara Belanda yang diinternir oleh Jepang, dibebaskan kembali, dan 
sebagian dari mereka -yang kondisi kesehatannya memungkinkan- 
direkrut kembali, mula-mula dengan kedok sebagai polisi, kemudian 
resmi menjadi anggota KNIL.
>     =====================================================
>   
> 
> "I. Bramijn" <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
> 
>   
> > IBRAHIM ISA dari BIJLMER
> > --------------------------------------
> > 08 Juni 2006.
> >
> > MENGUTIP FAKTA-FAKTA SEJARAH ---- USAHAKAN SEKOREK MUNGKIN.
> > -----------------------------------------------------------------
---------------------------------------------- 
> >
> >
> > Belum lama Radio Nederland > 2006> menyiarkan sebuah tulisan 
berjudul "Krisis Timor Leste . . ." 
> > Yang menganalisa situasi Timor Leste dewasa ini, khususnya 
sehubungan 
> > dengan pergolakan dan konflik intern di negeri tsb.
> >
> > Tulisan tsb informatif dan berusaha analitis.
> > Namun, ada dikemukakan fakta-fakta sejarah yang menurut catatan 
yang 
> > diketahui selama ini, tidak sesuai dengan kenyataan.
> > Maka Penulis (I.I.) berusaha memberikan gambaran yang lebih 
sesuai.
> >
> > * * *
> >
> > Di bawah ini dikutip bagian-bagian tertentu yang relevan dari 
tulisan 
> > Radio Nederland tsb., kemudian dikomentari seperlunya:
> >
> > 1) Kutipan sebagian dari tulisan tsb:
> >
> > "Di Indonesia tahun 1950an juga terjadi krisis menyusul rencana 
Wakil 
> > Presiden Mohammad
> > Hatta untuk merasionalisasi BKR, tentara pejuang kemerdekaan 
Indonesia."
> >
> > Komentar:
> > Di Indonesia akhir tahun 1950-an tak ada krisis yang menyangkut 
suatu 
> > rencana merasionalisasi BKR, Badan Keamanan Rakyat. Satu 
kenyataan: 
> > Pada akhir tahun 1950-an BKR sudah lama tak ada, sudah 
> > berkembang/berubah/dilebur menjadi, TKR, lalu TRI, selanjutnya 
TNI, 
> > menjadi APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesi Serikat, lalu 
> > ABRI/TNI lagi.
> > Kenyataan lainnya, pada akhir tahun 1950-an, Wapres Hatta tak 
lagi 
> > duduk dalam lembaga eksekutif langsung.
> >
> > Yang dimaksudkan dengan "krisis dalam tentara nasional 
Indonesia" pada 
> > periode pemerintahan Moh. Hatta tsb , kiranya adalah konsep 
> > "rasionalisasi" Wapres / PM Moh Hatta yang dilaksanakannya 
sebagai 
> > kepala pemerintahan presidensil, setelah jatuhnya kabinet Amir 
> > Syarifuddin (Pertengahan 1948). Salah satu kelanjutan dari 
> > "rasionalisasi" Hatta, adalah meletusnya "Peristiwa Madiun".
> > Mr. Amir Syarifuddin adalah tokoh pimpinan PKI, pernah menjabat 
> > Menteri Pertahanan RI, kemudian Perdana Menteri RI. Setelah 
Peristiwa 
> > Madiun (1948) tanpa proses pengadilan yang wajar kemudian 
dieksekusi 
> > di desa Ngalihan, Jawa Tengah oleh kekuasaan militer TNI di 
bawah 
> > Gubernur Militer Gatot Subroto, yang berada di bawah 
pemerintahan 
> > presidensil Wapres Moh. Hatta..
> >
> > Mr Amir Syaifuddin terlibat dalam pembangunan dan pembentukan 
tentara 
> > nasional Indonesia sejak Revolusi Agustus 1945. Tidak heran, 
bahwa di 
> > dalam tentara nasional Indonesia tidak sedikit terdapat
> > pengaruh PKI dan Kiri. Selain itu sejak revolusi 1945 terbentuk 
> > kekuatan Kiri bersenjata yang merupakan bagian dari Pesindo 
> > Sosialis Indonesia>.
> >
> > Mengenai BKR (Badan Keamanan Rakyat).: -- BKR adalah badan 
kekuatan 
> > bersenjata utama yang terbentuk sejak permulaan Revolusi Agustu 
1945. 
> > Kekuatan bersenjata ini, termasuk kekuatan-kekuatan bersenjata 
dan 
> > lasykar-lasykar lainnya, kemudian berkembang menjadi
> > Tentara Keamanan Rakyat (TKR), lalu menjadi Tentara Republik 
Indonesia 
> > (TRI). Selanjutnya berkembang menjadi TNI. Perubahan dan 
perkembangan 
> > itu berlangsung selagi parpol PKI dan kekuatan Kiri lainnya 
masih 
> > punya pengaruh penting di dalam kekuatan bersenjata revolusi. 
Amir 
> > Syarifuddin sebagai salah seorang Menteri Pertahanan RI punya 
peranan 
> > dalam pembentukan dan pembangunan Tentara Republik Indonesia 
sejak BKR 
> > (Badan Keamanan Rakyat) didirikan dalam tahun 1945. Dengan 
demikian, 
> > yang dirasionalisasi oleh Hatta bukan BKR tetapi TRI/TNI.
> >
> > * * *
> >
> > 2) Kutipan sebagian dari tulisan tsb:
> >
> > "Sama seperti rakyat Indonesia traumatik dengan kedatangan 
tentara 
> > Belanda tahun 47, . . "
> >
> > Komentar :
> > Tentara Belanda datang di Indonesia sudah sejak 1945/46. 
Membonceng di 
> > belakang tentara Sekutu/Inggris, Australia. Kedatangan tentara 
> > Belanda, bukan baru terjadi dalam tahun 1947. Tahun 1947 
kekuatan 
> > militer Belanda sudah siap untuk berperang, maka secara 
> > terang-terangan melakukan dua kali agresi terhadap Republik 
Indonesia 
> > (1947 kemudian 1948). Agresi Belanda itu dilakukan atas 
nama "aksi 
> > kepolisian".
> >
> > Sekadar kutipan dari Ensiklopedia WIKIPEDIA:
> >
> > "De Eerste Divisie "7 December" werd in 1946 als expeditionaire 
macht 
> > (EM) naar de Oost gezonden om in Indië, 'rust, orde en 
veiligheid' te 
> > herstellen. Nederland was van plan om Indië langs geleidelijke 
weg een 
> > grotere zelfstandigheid te geven, echter het uitroepen van de 
> > onafhankelijke Republiek Indonesia twee dagen na de Japanse 
> > capitulatie versnelde deze gebeurtenissen."
> >
> > * * *
> >
> > 3) Kutipan sebagian dari tulisan tsb:
> >
> > "Impunitas bagi anggota TNI dalam bertugas menjaga negara 
kesatuanNKRI 
> > merupakan doktrin negara warisan Orde Baru yang dipelihara rapi 
oleh 
> > negara pasça-Soeharto – bahkan, ironisnya, juga oleh sebagian 
oposisi 
> > kiri dan kanan di dalam dan di luar negeri."
> >
> > Komentar:
> > Sulit mencari contoh: -- Dalam kesempatan apa, dimana dan kapan 
bisa 
> > disaksikan bahwa oposisi Kiri di dalam dan luar negeri, yang 
membela 
> > "impunitas bagi TNI" sebagai doktrin negara. Kekuatan Kiri di 
luar 
> > maupun di dalam negeri jelas diketahui adalah korban impunitas 
TNI.
> > PRD, Partai Rakyat Demokratik (Indonesia) yang di dalam negeri 
adalah 
> > suatu parpol Kiri. Sebagai kekuatan Kiri juga dengan tegas 
mengutuk 
> > "impunitas" TNI baik secara umum maupun dalam hubungannya dengan 
> > kebijakan pemulihan keamanan di Aceh.
> >
> > Di dalam dan luarnegeri, identitas kaum Kiri Indonesia yang 
penting 
> > a.l. adalah melakukan oposisi dan protes terhadap impunitas TNI, 
tidak 
> > perduli demi apapun doktrin tsb diberlakukan.
> >
> > Lain halnya dengan kasus pemberontakan bersenjata kaum separatis 
> > melawan Republik Indonesia. Tidak perduli apakah itu DI, TII, 
Angkatan 
> > Perang Ratu Adil di bahwah Kapten (KNIL) Westerling, 
> > pemberontakan PRRI/Permesta, RMS, OPM maupun GAM, ----- oposisi 
Kiri 
> > pada pokoknya menentangnya dan membela keutuhan wilayah dan 
kedaulatan 
> > Republik Indonesia, sesuai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 
> > Agustus 1945.
> >
> > "Impunitas" TNI, "ketiadan hukum" bagi TNI, adalah suatu 
pelanggaran 
> > besar terhadap HAM, yang menurut catatan yang dikenal, dilakukan 
oleh 
> > ABRI di bawah Orba, juga hingga kini. Oleh karena itu selalu 
ditentang 
> > dan dilawan oleh kaum oposisi Kiri di dalam maupun di luar 
negeri.
> >
> > Komentar selesai.
> >
> > * * * *
> >
> >
> 
> 
> 
>  __________________________________________________
> Do You Yahoo!?
> Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
> http://mail.yahoo.com 
> 
> [Non-text portions of this message have been removed]
>







------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Everything you need is one click away.  Make Yahoo! your home page now.
http://us.click.yahoo.com/AHchtC/4FxNAA/yQLSAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. 
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi 
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


Kirim email ke