Refleksi: Mungkin saja presiden SBY lebih senang berperan sebagai "master of ceremony" daripada mengurus tugas yang dipercayakan oleh para pemilihnya.
http://www.indomedia.com/bpost/062006/28/opini/opini2.htm Wapres Lebih Berperan ANGGOTA Komisi X DPR Masduki Baidlawi mengharapkan, Presiden Yudhoyono tidak membiarkan Wapres mengendalikan kebijakan strategis seperti pendidikan. Ia menilai, selama ini Wapres justru lebih banyak mengeluarkan kebijakan yang mendasar seperti penolakannya terhadap ulangan Ujian Nasional (UN). Sampai-sampai Menteri Pendidikan Nasional justru lebih takut kepada Wapres daripada Presiden. Ia tidak menghendaki Wapres lebih dominan dalam kebijakan strategis. Pernyataan itu disampaikan sehubungan kebijakan Wapres yang melarang diadakannya ulangan UN. Kebijakan itu membuat harapan siswa yang tidak lulus UN pupus. Pernyataan Wapres diucapkan pada saat Departemen Pendidikan Nasional, DPR dan siswa yang gagal ujian tengah bernegosiasi. Dengan pernyataan itu, siswa yang tidak lulus UN hanya bisa mengikuti ujian persamaan Paket C. Presiden yang sejak semula diharapkan bisa mengambil inisiatif membantu anak-anak yang gagal ujian itu, diam saja. Kasus UN hanyalah salah satu contoh betapa Wapres lebih banyak memegang kendali pemerintahan dibandingkan Presiden. Contoh lain, perjanjian damai antara RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dipertanyakan banyak orang juga inisiatif Wapres Jusuf Kalla. Pemberian bantuan untuk korban gempa di Jogja dan Jateng sebesar Rp10 juta sampai Rp30 juta untuk setiap rumah yang rusak ringan, sedang dan berat, Wapres juga yang menjanjikan. Bahkan penyelesaian kasus lumpur panas di Sidoarjo (Jatim), Wapres pun turun tangan. Yang paling baru, Wapres menjanjikan uang makan dan perbaikan rumah korban banjir di Sulawesi Selatan. Sebaliknya, kita melihat kegiatan Presiden lebih banyak urusan formalitas, memimpin rapat kabinet, menerima tamu, membuka pertemuan atau melawat ke luar negeri. Persoalan dalam negeri yang krusial, Wapres lebih mengambil peran. Zaman Pak Harto atau Megawati masih berkuasa, Presidenlah yang membuat keputusan penting, bukan wakilnya. Dalam sistem kabinet presidensiil, Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, Wapres bertugas mewakili Presiden. Di Amerika Serikat, jabatan Wapres tidak banyak disukai. Mereka lebih memilih menjadi senator, karena senator lebih berkuasa daripada Wapres. Bukannya jelek apa yang dilakukan Wapres Jusuf Kalla. Kita justru angkat topi, karena dia ternyata sangat tanggap dan cepat dalam mengambil kebijakan. Yang kita pertanyakan, untuk urusan sangat strategis seperti perjanjian dengan GAM atau ujian ulangan UN, mengapa bukan Presiden yang mengambil keputusan. Bukannya tidak percaya pada kebijakan Wapres, tetapi kita khawatir jangan-jangan ini merupakan awal dari persaingan mereka menuju 2009 nanti, saat diadakan pemilu dan pemilihan Presiden. Ketika terjadi gempa di Jogja, Yudhoyono beberapa hari berada di Jogja, sampai-sampai Kantor Presiden pindah ke Istana Gedung Agung. Tetapi begitu Jusuf Kalla datang, ia langsung menjanjikan bantuan. Yudhoyono hanya berkunjung kesana kemari untuk menghibur korban. Posisi Yudhoyono sebagai Presiden memang dilematis. Ia dipilih langsung oleh rakyat, tetapi partainya tidak punya suara signifikan di DPR. Dukungan terkuat justru dari Golkar yang dipimpin Jusuf Kalla. Banyak kebijakan pemerintah yang diselamatkan oleh Golkar, misalnya dalam soal hak interpelasi anggota DPR yang gagal digelar karena ditentang fraksi terbesar tadi. Kita paham pada faktor psikologis seperti ini, tetapi mengelola negara tidak bisa dilakukan dengan ewuh pekewuh. Hak dan kewajiban Presiden diatur melalui konstitusi. Kita khawatir apa yang diputuskan Wapres tidak sejalan dengan Presiden, tetapi demi sopan santun Presiden diam saja. Contohnya adalah kebijakan UN ulangan. Sebagian besar yang pernah diberitakan media tulis atau disiarkan radio/televisi, menghendaki UN diulang. Meski tidak ada penelitian, rasanya seperti itulah hati nurani kita dalam menyikapi kegagalan anak-anak kita. Pernyataan bahwa mereka tidak gigih, kurang rajin belajar adalah pernyataan yang menyakitkan. Sementara keberhasilan UN itu sendiri belum bisa menjadi tolok ukur keberhasilan pendidikan, karena masih banyak yang harus diuji. Karena itu rakyat sebenarnya masih menghendaki agar Presiden membuat keputusan yang final, tetapi Yudhoyono diam saja. Apa yang dikemukakan oleh Baidlawi sebenarnya juga dirasakan oleh rakyat. Kita melihat ada sesuatu yang aneh dalam pembagian tugas Presiden-Wapres. Presiden dan Wapres memang harus beriringan, tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Tetapi tentunya Presidenlah yang harus berada di depan. [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> See what's inside the new Yahoo! Groups email. http://us.click.yahoo.com/2pRQfA/bOaOAA/yQLSAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
