Proklamasi dan Proklamator

Kolom Ahad Aboeprijadi Santoso 13-08-2006

Proklamasi sejak usai Perang Dunia II menjadi awal sebuah negara. 
Dan proklamator kemerdekaan adalah tokoh atau sejumlah tokoh yang 
dianggap sebagai para pemula atau pemimpin bangsa, seolah-olah tanpa 
mereka, tak akan ada bangsa tersebut. 

Kita sudah terbiasa mengenang Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai 
perintis dan pemula sejarah bangsa. Padahal, pada 17 Agustus 1945 
itu, mereka membidani, mengumumkan dan mengawal kelahiran sang 
negara, bukan bangsa. Dari situ berawal sebuah negara, bukan sebuah 
bangsa.

Sebaliknya, kita tidak terbiasa untuk menyebut siapa pemula dari 
nation, bangsa. Mustahil, memang, untuk mengatakan proses formasi 
bangsa dimulai dari sebuah momen, betapa pun historisnya, misalnya, 
Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Sebab, kesadaran politik dan 
formasi bangsa amat bergantung pada pengalaman kolektif negeri 
tersebut.

Ini menunjukkan bahwa bangsa adalah sebuah proses besar, kebersamaan 
yang panjang, sedangkan negara atau state, paling kurang awalnya, 
adalah sebuah momen belaka. Ketika bangsa itu merdeka dan mendirikan 
suatu negara, sang negara kontan mengklaim jati diri bangsa. 

Tanpa bangsa, negara itu seperti format tanpa substansi, atau raga 
tanpa jiwa. Sejak itu, dia resmi mewakili bangsa. Konstruksi negara-
bangsa atau 'nation-state' - negara yang bersenyawa dengan bangsa - 
ini, menjadi lazim dan universal sejak Revolusi Prancis 1789.

Ben Anderson, dalam studi klasiknya mengenai bangsa dan kebangsaan 
menunjuk betapa ganjil bahwa United Nations itu merujuk pada bangsa-
bangsa (nations), bukan pada negara-negara (states) padahal sejarah 
mau pun seluruh mekanisme lembaga dunia itu diisi dan ditentukan 
oleh negara-negara, bukan oleh bangsa-bangsa mana pun. Lantas, 
dunia, termasuk kita, dengan latah menerjemahkannya 
sebagai "Perserikatan Bangsa Bangsa".

Walhasil, apa yang layak menjadi tak lazim. Dan apa yang lazim 
sesungguhnya tak layak. Lembaga yang layak disebut Perserikatan 
Negara Negara (PNN), dinamakan "Perserikatan Bangsa Bangsa" ("PBB"). 

Ini menjadi universal, tak dapat ditawar-tawar lagi. Padahal, negara-
negara itu berdiri di atas sejumlah klaim atas bangsa-bangsa. Dan 
PBB, pada gilirannya, juga ada, karena adanya klaim sejumlah negara 
atas sejumlah bangsa. Sehingga sebenarnya negara, pada skala lokal, 
sama dengan PBB pada skala dunia, tidak lain adalah klaim politik 
oleh sejumlah elit kuasa. 

Begitu terbiasa kita dengan konstruksi dan wacana seperti ini, 
sehingga kita tak pernah merasa perlu lagi untuk mempertanyakannya. 

Akibatnya, kita pun lebih terbiasa untuk melihat ke belakang dan 
mengkeramatkan wilayah dan simbol-simbol negara dengan slogan-
slogan, dan bukan memandang bangsa ke depan sebagai suatu proyek.

Dengan kata lain, sekali ditetaskan dan diberlakukan oleh kelas dan 
elit yang berkuasa, maka klaim politik itu dengan sendirinya 
dianggap harus berlaku secara kekal. Padahal seberapa kuat dan tegar 
legitimasi dari klaim negara terhadap bangsa, itu tergantung 
seberapa sinambung proses formasi bangsa – tanpa berdarah-darah, dan 
tanpa artifisialitas sakralisasi atribut negara. 

Pendeknya, kendati negara, bangsa, dan negara-bangsa di mana-mana 
dicita-citakan akan kekal, sebenarnya ini tak dapat dianggap 
berlangsung dengan sendirinya (taken for granted). Pengalaman Orde 
Baru mengajarkan bahwa semakin kokoh institusi negara tidak berarti 
semakin kokoh bangsa itu. Justru kebalikannya, sakralisasi negara, 
sentralisasi, penyeragaman dan kekerasan, malah memacu bahaya 
disintegrasi bangsa. 

Ini terbukti dari tragedi dari proses negara-bangsa di Indonesia 
yang sarat musibah HAM, pemberontakan dan perlawanan di Aceh dan 
Papua. Salah urus negara macam ulah Orde Baru membuat bangsa 
terancam. Reformasi harus bergulat sengit dengan warisan Orde Baru 
untuk menjaga integrasi bangsa. Tepatnya: karena berbekal warisan 
Orde Baru, pergulatan itu tetap berdarah-darah.

Proklamator lain lagi riwayatnya. Nama besar mereka terkait langsung 
pada kehistorisan momen proklamasi itu. 

Proklamasi adalah potret sebuah momen. Momen yang besar, tapi tetap 
sebuah momen belaka. Maka, wajar, para tokoh proklamator belum tentu 
sehaluan. Kita tahu sejarah Soekarno dan Hatta tak cocok dan 
belakangan Hatta mundur. Tetapi ketidakserasian dalam kepemimpinan 
negara itu tidak menggoyang nilai-nilai historis proklamasi dan jasa-
jasa proklamator. Soekarno dan Hatta berpisah jalan secara politik, 
dengan bermartabat, dengan kata lain, berpisah selaku negarawan 
tanpa merongrong nilai-nilai proklamasi. 

Ini berbeda dengan Orde Barunya Soeharto yang membuka tradisi 'ban 
serep'. Di bawah Soeharto, Wapres menjadi cadangan yang perlu ada, 
tapi tak perlu dipakai - perlu secara konstitusional, tapi tak perlu 
secara politik, sehingga menjadi Pak Turut bin Ban Serep. 

Yang tragis, dan juga patut menjadi pelajaran, adalah kisah 
proklamasi Timor Leste. 

Timor Timur memproklamasikan kemerdekaannya pada 28 November 1975, 
sembilan hari sebelum diserbu dengan ganas tentara Indonesia. 
Naskahnya dibacakan oleh Francisco Xavier do Amaral, ketika itu 
merupakan tokoh tertua, sementara penyusun naskahnya, antara lain 
pemimpin Fretilin Nicolau Lobato dan Mari Alkatiri mendampinginya di 
gedung yang sekarang bernama Palacio do Guberno (Istana 
Pemerintahan). "Ketika membacanya, setiap saat saya melihat ke 
langit, jangan jangan pesawat Indonesia datang menyerang..." ujar 
Xavier Amaral kepada Radio Nederland beberapa tahun silam.

Celakanya, menyusul invasi, Amaral belakangan menyerah di gunung, 
ditawan dan dibawa Jendral Dading Kalbuadi, dijadikan tukang kebun 
di bungalownya di Cijantung. Saya menjumpai Dading dan Amaral di 
sana pada 1995. Mengharukan dalam hati saya, meski pun ketika itu 
Amaral, yang akrab dipanggil Pak Xavier, sudah hidup mandiri; dia 
menjadi primus inter pares komuniti Timor di Jakarta. 

Di villa sang jendral yang besar dan mewah, tampak koleksi mobil 
klasik Amerika, dan di rumah pak Xavier yang sederhana ironisnya 
terpampang sebuah lukisan Jendral Dading yang gagah selaku komadan 
baret Merah RPKAD yang pada 1974-75 menyusup ke TimTim untuk 
menjegal aspirasi kemerdekaan Timor Timur. 

Belakangan mantan proklamator Xavier do Amaral jadi pengusaha di 
Pondok Indah dan kembali ke Dili sejak negerinya merdeka. Pada 2002 
dia maju sebagai kandidat dalam Pilpres, tapi kalah menandingi 
popularitas Xanana Gusmao. 

Sejak itu, nama dan jasanya selaku proklamator tak berbekas. Karena 
pernah menyerah, jasa Amaral tak diakui, dia dikeluarkan dari 
Fretilin. Bahkan Fretilin mengingkari perannya dengan mengklaim 
bahwa proklamasi 1975 tsb dilakukan Fretilin "atas nama Fretilin". 
Menurut sebuah sumber, pemimpin Fretilin alm. Nicolau Lobato 
bermaksud bahwa naskah proklamasi yang dibaca Xavier Amaral tsb 
dinyatakan "atas nama rakyat Timor Leste". Presiden Xanana Gusmao 
mendesak agar Fretilin merehabilitasi Amaral, tapi ini hingga kini 
belum tuntas pula.

Kasus perlakuan penguasa militer Indonesia terhadap Xavier do Amaral 
memperlihatkan bagaimana wacana dan pola berpikir penguasa dalam 
upaya menjaga negara kesatuan, yaitu dengan perendahan martabat 
maksimal terhadap setiap aspirasi dan upaya yang bertentangan dengan 
negara kesatuan. 

Hal yang sama terjadi dengan perlakuan aparat negara terhadap 
pimpinan Gerakan Aceh Merdeka GAM semasa perang di Aceh pada 2003. 
Masih ingat foto rombongan tawanan GAM yang diborgol secara berantai 
dan digiring bagaikan kriminal menuju penjara Sukamiskin, Bandung? 

Aneh, sebenarnya, menjaga integrasi negara-bangsa dengan perlakuan 
kebalikannya terhadap sesama warga bangsa.

Bayangkan jika Soekarno atau Hatta sampai dikurung tentara Belanda 
di rumah Jenderal Spoor di Batavia – seperti terjadi pada Xavier 
Amaral. Ini tidak hanya suatu penghinaan martabat terhadap 
proklamator, tapi juga terhadap institusi proklamasi dan bangsa itu 
sendiri. 

Proklamasi dan proklamator merupakan momentum dan tokoh tokoh 
historis, namun dalam perjalanannya, mereka dapat menjadi tokoh 
besar atau justru hilang ditelan sejarah. Mereka menjadi bagian dari 
dinamika dan tragedi proklamasi dan proklamator.


Digubah dari Kolom Ahad penulis, Radio Nederland Wereldomroep, 13 
Agustus 2006-08-13

http://www.ranesi.nl/tema/temahukdanham/proklamasi_proklamator









***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. 
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi 
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 



Kirim email ke