http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/082006/23/0901.htm


Agenda Ekonomi Setelah 61 Tahun
Oleh ACUVIARTA 

PASANG surut kegiatan ekonomi negeri ini telah mewarnai 61 tahun usia 
kemerdekaan. Tantangannya juga tidak banyak berubah, meskipun beberapa 
indikator mengalami penurunan intensitas masalah. Tantangan menuju keberhasilan 
dibidang ekonomi adalah masih tingginya tingkat pengangguran dan pertumbuhan 
ekonomi yang belum memadai. 

Selain itu, belum kondusifnya iklim investasi juga terlihat masih tetap 
gentanyangan menghantui investor sehingga tidak bisa hidup tenang dan damai di 
banyak tempat di negeri ini. Penyebabnya sangat bisa sangat beragam, mulai dari 
infrastruktur yang belum memadai, regulasi daerah yang belum kondusif, hingga 
kepada masalah ketenagakerjaan, pajak dan bea cukai, penegakan hukum dan 
korupsi. 

Tidak hanya itu, sejak krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia tahun 
1998, sektor swasta juga terbukti belum kembali optimal mendorong pertumbuhan 
ekonomi di tengah keterbatasan keuangan pemerintah. Dalam hal stabilitas makro 
ekonomi tantangannya juga tidak sedikit, terutama persoalan bagaimana menjaga 
kestabilan inflasi dan nilai tukar rupiah. 

Pengangguran terselubung dan terbuka di Indonesia saat ini diperkirakan masih 
cukup tinggi. Angka pengangguran terbuka diperkirakan masih di atas 12 juta 
orang serta pengangguran terselubung tetap tinggi di atas 20 juta orang. 
Persentase pengguran terbuka terhadap total angkatan kerja per Februari 2006 
diperkirakan masih mendekati 10% dari total angkatan kerja. 

Sama halnya dengan pengangguran terbuka, persentase pengangguran terselubung 
juga diperkirakan mendekati angka 40% dari total angkatan kerja Indonesia yang 
jumlahnya mencapai 100 Juta orang lebih. Banyak persoalan kemudian dituding 
sebagai biang keroknya, salah satunya tidak konsistennya pencapaian laju 
pertumbuhan ekonomi (LPE). Tahun ini LPE diperkirakan hanya mencapai 5,5%-5,9%, 
padahal beberapa studi yang dilakukan pemerintah menunjukkan penurunan 
pengangguran akan tercapai jika LPE mampu menempuh level 7%. Dari situ 
sepertinya kita dapat mengambil kesimpulan, bahwa persoalan pengangguran belum 
akan sepenuhnya pupus dari masalah perekonomian negeri ini setelah 61 tahun 
kemerdekaan.

Bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi ? Sejak tahun 2001 LPE sudah banyak 
mengalami kemajuan, meskipun terkadang polanya terlihat masih berfluktuasi. 
Tahun 2001 LPE mencapai 3,8%. Terseok-seok angka itu meningkat hingga 5,0% 
tahun 2003. Tahun 2004 LPE kembali anjlok ke level 4,9%, setelah itu meningkat 
kembali menjadi 5,6% tahun 2005. Bagaimana LPE tahun 2006, sekali lagi 
pemerintah sepertinya masih cukup pesimis untuk mematok LPE tahun ini bisa 
meningkat lebih moderat dibandingkan tahun lalu. 

Optimisme pemerintah terhadap LPE tahun ini terhenti di level 5,9%, sebagaimana 
yang diasumsikan dalam APBN-P Juli 2006 lalu. Pola peningkatan LPE sejak tahun 
2001 tidak dapat dilepaskan dari besarnya peran investasi dan ekspor. Oleh 
karena itu, kemampuan menambah magnitude LPE tahun ini juga sedikit banyaknya 
masih berharap dari kemajuan yang dicapai dalam menggerakan investasi dan 
ekspor. Tetapi parahnya, pada semester I-2006 LPE menunjukkan adanya 
perlambatan yang otomatis sekaligus mengurangi kepercayaan banyak pihak akan 
pencapaian LPE 5,9% hingga akhir tahun ini.

Di tengah pesimisnya banyak pihak akan pencapaian LPE 5,9% tahun ini, 
pemerintah masih cukup bijak dengan berharap banyak dari stabilnya konsumsi 
rumah tangga yang ditopang secara besar-besaran oleh kredit konsumsi perbankan. 
Kondisi itu mungkin diperkuat oleh meningkatnya nilai riil transaksi dalam 
negeri pada Triwulan II-2006, meskipun nilai riil transaksi impor menunjukkan 
penurunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

Berharap banyak dari kestabilan konsumsi rumah tangga yang hanya mengandalkan 
upah tenaga kerja sudah pasti ruang geraknya akan semakin sempit. Indeks upah 
riil buruh bangunan dan buruh tani hingga semester I-2006 diperkirakan lebih 
rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

Dalam hal investasi, tahun ini pemerintah menggulirkan paket percepatan 
investasi (Inpres No.13/2006) dan sejumlah regulasi yang menyangkut kebijakan 
fiskal. Akan tetapi prospek investasi tahun ini diperkirakan masih belum 
mencapai sebagaimana yang diinginkan. Paling tidak kondisi itu terlihat dari 
perlambatan impor barang modal dan impor bahan baku. Melambatnya impor barang 
modal dan bahan baku jelas adalah tanda bahwa optimisme pemerintah akan 
percepatan investasi tahun ini masih belum sinergis dengan persepsi pelaku 
ekonomi. 

Nilai persetujuan investasi PMA semester I-2006 diperkirakan tidak lebih dari 
50 triliun, begitu juga nilai persetujuan investasi PMDN yang diperkirakan 
tidak melebihi Rp 15 triliun. Pencapaian nilai persetujuan investasi (PMA dan 
PMDN) semester I-2006 otomatis lebih rendah dibandingkan persetujuan investasi 
semester II tahun lalu (2005). Pada semester II-2006 nilai persetujuan PMA 
sudah sempat mendekati angka Rp 80 triliun dan nilai persetujuan PMDN sudah di 
atas Rp 20 triliun. Perkembangan investasi semester I-2006 sedikit terbantu 
oleh meningkatnya realisasi belanja modal dan barang pemerintah pusat. 

Per semester I-2006 realisasi belanja brang dan modal pemerintah pusat 
masing-masing mencapai 24,1% dan 20,1%. Posisi realisasi belanja barang dan 
modal pemerintah pusat semester I-2006 jelas tidak banyak jauh berbeda 
dibandingkan dengan tahun 2004 atau kecepatannya di atas semester I-2005. Tahun 
2004 realisasi belanja modal dan barang pemerintah pusat (semester I) 
masing-masing mencapai 29,4% dan 18,5%.

Indikator idaman 

Upaya pencapaian prestasi ekonomi tahun ini dilakukan pemerintah antara lain 
melalui reformasi sektoral, manajemen makro ekonomi, reformasi perpajakan 
termasuk menyempurnakan draft RUU Pajak yang baru, reformasi kepabeanan dan 
reformasi sektor keuangan. Cukup memadaikah sejumlah langkah-langkah tersebut 
untuk mencapai target ekonomi yang diidamkan oleh pemerintah setelah 61 tahun 
negara ini merdeka ? Kuncinya ada pada pemerintah sendiri. 

Pertama, bisakah pemerintah untuk tetap credible membangun dan mempertahankan 
kepercayaan pasar di dalam negeri minimal hingga akhir tahun ini. Terkendalinya 
inflasi dan stabilitas nilai tukar paling tidak telah menunjukkan hadirnya 
senyawa positif untuk upaya awal menggalang investasi, memulihkan daya beli 
masyarakat dan mendorong sinergi sektor riil dengan sektor keuangan. Kedua, 
kesinambungan fiskal pada semester II juga idealnya dapat dipertahankan, 
terutama menyangkut pengendalian defisit anggaran (1,2% dari PDB) dan rasio 
utang pemerintah dalam batas yang aman (43% dari PDB). 

Ketiga, perlunya mempercepat realisasi langkah reformasi sektoral yang sedang 
dilakukan pemerintah, terutama yang menyangkut penyederhanaan pendirian 
perusahaan, penghapusan hambatan-hambatan lalu lintas barang, penyederhanaan 
berbagai izin, menyelesaikan masalah ketenagakerjaan dan mewujudkan kepastian 
hukum. 

Keempat, kestabilan anggaran fiskal juga akan sangat terkait dengan 
keberhasilan reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah. Saat ini rasio 
pajak terhadap PDB diperkirakan masih sekitar 13,7% dari PDB. Langkah-langkah 
tersebut dapat dimulai dengan mengembangkan data base dan on line data 
perpajakan, memperbaiki kantor pelayanan wajib pajak besar dan meningkatkan 
jaringan kantor pelayanan pajak menengah dan kecil. Tidak juga dapat dilupakan 
adalah kecepatan pembahasan draf RUU Perpajakan. 

Draf RUU Perpajakan yang sedang dibahas pemerintah dan DPR mengandung banyak 
kemajuan materi, seperti: sistem dan tarif pajak yang kompetitif serta 
mengadopsi masukan sektor swasta, pengurangan dan penyederhanaan tarif pajak 
perusahaan, revisi prosedur dan administrasi pajak, jaminan kepastian hukum dan 
lain-lain. 

Kelima, untuk meningkatkan mobilitas ekspor dan impor barang modal mendesak 
dilakukannya reformasi kepabeanan. Secara bertahap dan terukur langkah itu 
dapat dimulai dari memperluas fasilitas jalur hijau dan prioritas, perbaikan 
prosedur evaluasi kepabeanan, memperkenalkan harmonisasi tarif serta 
menghilangkan atau memerangi produk ilegal serta penyelundupan.*** 

Penulis, staf pengajar di Jurusan Ilmu Ekonomi FE Unpas dan Peneliti/Pengurus 
Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Bandung Koordinator Jawa Barat


[Non-text portions of this message have been removed]



***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. 
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi 
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 



Kirim email ke