http://www.hariansib.com/index.php?option=com_content&task=view&id=11528&Itemid=9
Oposisi Menyorot Rapbn 2007
Ditulis oleh Redaksi
Wednesday, 23 August 2006
Oleh Muryono
Sejumlah kalangan menganggap asumsi-asumsi dalam Nota Keuangan dan
RAPBN 2007 yang diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada DPR
pada 16 Agustus 2005 realistis.
Pendapatan negara dan hibah dalam RAPBN 2007 sebesar Rp 713,4 triliun,
sementara belanja negara Rp 746,5 triliun. Dengan demikian terjadi defisit
sebesar Rp 33,1 triliun atau 0,9 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
RAPBN 2007 disusun berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi 6,3 persen,
inflasi 6,5 persen, suku bunga sertifikat Bank Indonesia (SBI) tiga bulan 8,5
persen, nilai tukar rupiah 9.300 per dolar AS, harga minyak 65 dolar AS per
barel, dan produksi minyak satu juta barel per hari.
Namun partai oposisi di parlemen menganggap asumsi-asumsi itu terlalu
ekspansif. Kenaikan anggaran pada kenaikan pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) dan pembiayaan defisit.
"Peningkatan ini menunjukkan bahwa pemerintah menyusun anggaran yang
ekspansif," kata Ketua Fraksi PDIP DPR Tjahjo Kumolo.
Anggaran yang terlalu ekspansif harus dihadapkan pada resiko-resiko yang
mungkin timbul, misalnya penerimaan pajak yang akan terlalu digenjot berdampak
pada buruknya iklim investasi dan perdagangan serta masih rendahnya daya beli
masyarakat akibat kenaikan harga BBM yang tinggi.
Selain itu, tingginya defisit anggaran berdampak pada meningkatnya biaya
obligasi (Surat Utang Negara/SUN) yang pada akhirnya akan semakin membebani
APBN 2007.
Berdasarkan evaluasi terhadap kinerja realisasi APBN 2005 dan 2006
terlihat bahwa anggaran yang dikelola pemerintah tidak mampu dimaksimalkan. Hal
ini mengakibatkan rendahnya pertumbuhan ekonomi, rendahnya konsumsi publik,
meningkatnya jumlah pengangguran dan orang miskin.
Fraksi PDIP memiliki lima catatan terkait dengan Nota Keuangan dan RAPBN
2007 yang disampaikan Presiden dalam Sidang Paripurna DPR, 16 Agustus 2006.
Pertama, angka kemiskinan telah meningkat dan hal itu kontradiksi dengan
yang disampaikan Presiden.
"Angka kemiskinan yang dikatakan Presiden sekarang menurun itu justru
meningkat dan telah mencapai angka 19,2 juta orang," katanya.
Selain itu juga ada penambahan sebanyak 4,5 juta orang miskin dalam tiga
bulan terakhir yang berarti Bappenas, Depkeu dan juga DPR sendiri bisa
diartikan menjerumuskan Presiden.
Kondisi tersebut semakin jelas ketika melihat anggaran yang diajukan
Bappenas Rp1,8 triliun karena adanya peningkatan kemiskinan tersebut.
Kedua, anggaran Pertahanan, Kesehatan, Sosial dan Pendidikan tidak boleh
dikomersialkan. Artinya sampai pada tingkat terbawah anggaran harus jelas dan
transparan, karena selama ini yang terjadi adalah banyak pemotongan di
mana-mana.
Ketiga, hal-hal yang berkaitan dengan anggaran belanja aparatur
pemerintah harus dikurangi dan selebihnya ditingkatkan untuk belanja publik.
Keempat, anggaran pendidikan ternyata masih jauh dari harapan jika
dibandingkan dengan anggaran tahun 2006. "Ini tentunya harus dikaji agar tidak
melanggar konstitusi," katanya.
Mengenai peningkatan anggaran untuk uang lauk-pauk prajurit, PDIP tidak
mempermasalahkannya sejauh belanja untuk publik tidak dikurangi.
Karena itu struktur belanja harus diubah agar lebih berpihak pada hal-hal
yang terkait langsung dengan publik.
Kelima, dana penyangga daerah harus dibuat pola yang lebih jelas dan
transparan. Di masa lalu, struktur itu tidak pernah jelas polanya.
Ketua Panitia Anggaran DPR RI Emir Moeis pesimistis dicapainya angka
pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen. "Saya pesimistis hal itu bisa
dicapai," katanya.
Target pertumbuhan ekonomi tahun 2007 itu, lebih tinggi dari asumsi
pertumbuhan ekonomi dalam APBN-Perubahan tahun 2006 yang sebesar 5,8 persen.
Disebutkannya rasa pesimisnya itu melihat fakta ekonomi riil di
masyarakat tidak jalan.
Hal tersebut mengindikasikan, adanya kemacetan ekonomi ditingkat menengah
ke bawah dan bahkan sekarang ini banyak orang yang sebelumnya berada di
kelompok menengah melorot ke bawah.
"Bagaimana kita mau meningkatkan pertumbuhan ekonomi bila penghasilan dan
daya beli masyarakat masih rendah," katanya.
Karena itu, sulit mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun 2007. Angka
yang realistis berkisar antara 5,2 sampai 5,5 persen.
Emir Moeis mengakui penyerapan dana APBN sangat lamban dan salah satu
alasan yang disampaikan adalah ketakutan terhadap tuduhan korupsi.
Sebenarnya, ketakutan itu lebih mencerminkan buruknya administrasi
keuangan di pemerintahan.
Lambannya penyerapan dana APBN itu dimanfaatkan pemerintah pusat untuk
menitipkan uangnya di Bank Indonesia (BI) dalam bentuk Sertifikat Bank
Indoensia (SBI). Dana pemerintah pusat yang dikonversi dalam bentuk SBI
mencapai lebih Rp 82 triliun.
Ironisnya, kata Emir, langkah pemerintah pusat diikuti pemerintah daerah
yang juga menitipkan uangnya di BI dalam bentuk SBI. Jumlahnya Mencapai lebih
Rp 42 triliun.
Kemiskinan
Satu hal yang menjadi perhatian serius PDIP adalah angka kemiskinan yang
disampaikan Presiden kepada DPR. PDIP pun mempertanyakan pengajuan alokasi
anggaran pada RAPBN 2007 sebesar Rp 1,8 triliun oleh Bappenas yang diarahkan
untuk memberantas kemiskinan.
Alokasi anggaran Rp 1,8 triliun oleh Bappenas telah diajukan ke Panitia
Anggaran DPR.
Dana itu tidak disebutkan dalam pengantar nota keuangan RAPBN 2007 yang
disampaikan Presiden pada rapat paripurna DPR.
Dengan jumlah orang miskin baru sebanyak 4,5 juta orang, kemiskinan di
Indonesia telah melanda 19,5 juta orang. Data yang disampaikan Bappenas ke DPR
itu berbeda dengan apa yang disampaikan Presiden kepada DPR RI.
"Presiden mengklaim terjadi penurunan kemiskinan. Namun Bappenas justru
mengajukan anggaran baru untuk mengatasi orang miskin baru," katanya.
Yang terpenting, pemerintah harus konsisten dalam menerapkan kebijakan,
apabila rakyat diminta menanam pohon jarak, maka pemerintah harus siap
menampung buah jarak.
"Jangan ketika jarak sudah buah, justru pemerintah beralih ke tanaman
lain," katanya.
Ketua Komisi IX Ribka Ciptaning menjelaskan, pemerintah telah menurunkan
harga jenis obat generik. Namun obat yang diturunkan harganya, ternyata merek
yang tidak laku di pasaran dan tidak masuk resep dokter.
Di sisi lain, pihaknya menyoroti Askes untuk masyarakat yang sangat sulit
digunakan untuk membantu masyarakat. Askes telah diikuti lebih 10 juta orang,
namun pelayanannya masih kerap dikeluhkan.
"Padahal, dana yang sudah diserap sekitar Rp30 triliun," katanya.
Investasi
Bagaimana dengan prospek investasi di Indonesia?
Bagi anggota Fraksi PDIP DPR Max Moein, upaya meningkatkan minat
investasi di Indonesia dalam setahun ke depan masih menghadapi berbagai kendala
sehingga target-target investasi akan sulit dicapai dan akhirnya pertumbuhan
ekonomi pun tidak mudah dicapai sesuai target 6,3 persen.
"Masih sulit diprediksi karena untuk menarik minat investasi, harus
tersedia infrastruktur yang memadai, keamanan dan penegakan hukum," kata Max
Moein.
Selain infrastruktur, keamanan dan penegakan hukum, minat investasi juga
masih sangat bergantung pada penerapan pajak. Dalam kaitan ini, tiga RUU
tentang perpajakan belum dibahas DPR.
UU di bidang pajak kemungkinan baru akan tuntas setahun mendatang hingga
tahun 2008.
Sedangkan, Ramson Siagian dari Komisi XI DPR RI menyatakan pesimis
pertumbuhan ekonomi akan bisa dicapai 6,3 persen. Angka tersebut sebenarnya di
atas kesepakatan dengan Panja DPR RI yang menetapkan pertumbuhan ekonomi 6,2
persen.
Sebelumnya, Panja A DPR RI menetapkan pertumbuhan ekonomi tahun depan
sekitar 5,8 persen. Hal itu didasarkan pada pencapaian tahun sebelumnya yang
mencapai 4,45 persen.
Dia menyayangkan Presiden tidak menjelaskan posisi pemerintah dalam
struktur RAPBN 2007 tentang utang yang akan diperoleh pemerintah, baik utang
luar negeri maupun utang dalam negeri.
Presiden hanya menyebutkan bahwa pemerintah akan menerbitkan Surat Utang
Negara (SUN) sebesar Rp51 triliun.
"Berapa utang yang akan diperoleh pemerintah?" katanya. (Ant
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
