KOMPAS Senin, 28 Agustus 2006
Memperbaiki Citra Otonomi Daerah William Chang Dalam bingkai kesatuan dengan pemerintah pusat (sentralistik dan otoriter), Salahuddin Wahid memandang realisasi otonomi daerah "overdose". KKN tetap subur. Konflik sosial merebak di sejumlah daerah. Tanpa melupakan prestasi berupa pembangunan fisik, otonomi daerah yang berusia lima tahun ternyata kebablasan. Citra gubernur, wali kota, dan bupati sebagai "raja kecil" mulai tercoreng. Gejala ini, antara lain, tampak dalam kasus pemberian izin pemanfaatan kayu (IPK) oleh Gubernur Kaltim (Suwarna Abdul Fatah) yang merugikan negara sekitar Rp 440 miliar (Kompas, 22/6/2006). Manipulasi kuasa dan pengerukan duit termasuk agenda utama otonomi daerah. Izin dikomersialisasi. Bangunan dan proyek irasional tetap dikerjakan. Dana-dana APBD di-SBI-kan. Penyaluran dan penggunaan dana dari pemerintah pusat intransparan dan misterius. Yang tragis, alokasi dana pemerintah pusat harus menjalani ritus sunat, mark up dan penggelapan. Catatan ICW 2004 tentang otonomi daerah menjadi lahan subur korupsi sangat perlu diperhatikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rahasia perebutan kursi gubernur, wali kota, dan bupati bukan pada pengabdian, tetapi pada perebutan kuasa dan duit. Tak heran, calon-calon kepala daerah akan berjuang mati-matian untuk merebut kursi itu. Mismanajemen pemda Keterpurukan citra otonomi daerah terkait mismanajemen aparat teras pemda. Yang diprioritaskan adalah pengadaan fasilitas fisik, seperti perumahan, kendaraan baru, dan peralatan canggih bagi pejabat pemda, sedangkan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan religius belum sungguh diperhatikan. Pengangguran dan kemelaratan mencengkam. Sistem sosial belum terbenahi dengan semestinya. Rakyat dibiarkan berjuang mati-matian tanpa uluran tangan pemda. Mismanajemen ini diperparah ritus bermaaf-maafan antara kepala daerah dan anggota DPRD digelar saat tersinyalir penyelewengan dana. Aparat dan jalur hukum tak berdaya. Hati nurani sejumlah anggota KPK dari Jakarta sudah dibeli oleh pejabat lokal yang terklasifikasi sebagai koruptor. Manajemen pengikisan KKN perlu segera diterapkan. Mismanajemen pemda sering mengabaikan pentingnya kohesi sosial yang dapat menyatukan anak-anak daerah yang berbeda latar belakang, bahasa, kebudayaan, agama, dan status sosial. Kohesi sosial ini dibutuhkan dalam proses mengukuhkan sendi-sendi kesatuan kita sebagai bangsa merdeka dan berdaulat. Perombakan dan perbaikan mismanajemen tak dapat diabaikan dalam era otonomi daerah. Masyarakat altruis Kehadiran suatu masyarakat altruis yang setia kawan dan berjiwa persaudaraan diperlukan dalam menghadapi citra negatif ini. Besar harapan, masyarakat ini sekurang-kurangnya akan menyalurkan tiga sumbangan penting bagi otonomi daerah. Pertama, koneksitas antarwarga dalam masyarakat ini akan memperketat kontrol sosial yang selama ini dilalaikan. Sebab, yang dijunjung tinggi dalam masyarakat ini adalah nilai-nilai sosial dan kepentingan rakyat banyak. Kekompakan dalam masyarakat ini sanggup menghadapi tendensi KKN dan penyelewengan kuasa dalam era otonomi daerah. Kedua, masyarakat ini mendahulukan transparansi semua sektor pembangunan daerah, yang selama ini tak pernah dipertanggungjawabkan secara publik. Intransparansi ini umumnya mengundang sikap curiga dan mosi tak percaya pada rezim penguasa. Transparansi yang jujur diperlukan dalam memperbaiki otonomi daerah. Hingga kini otonomi daerah masih mencetak spesialis-spesialis KKN yang menggembosi perkembangan daerah dari waktu ke waktu. Ketiga, masyarakat ini memiliki kepedulian yang kritis dan profetis dalam menyingkapkan penyimpangan-penyimpangan aparat pemerintah dari lingkup terkecil hingga tingkat provinsi. Sangat diperlukan keberanian moral untuk membongkar dan membereskan kebobrokan sosial yang selama ini ditutup-tutup dan disembunyikan untuk mengibuli orang banyak. Kejujuran dan keterbukaan sosial diperlukan dalam memperbaiki citra otonomi daerah. Reformasi holistik atas sistem dan mekanisme otonomi daerah tak dapat ditunda lagi. Kemajuan yang baik ditingkatkan, sedangkan yang buruk diperbaiki. Penoreh prestasi diganjari reward, pelanggar ketentuan otonomi daerah dikenai sanksi semestinya. Kapan dan bagaimanakah reformasi ini akan dilaksanakan? William Chang Pemerhati Masalah Sosial [Non-text portions of this message have been removed] *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
